cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,464 Documents
 343   344   345   346   347 
Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Naya Alpadila; Erni Achmad; Nuriah Alfisyahri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7568

Abstract

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan nasional di Indonesia. Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan tingkat kemiskinan di Indonesia serta menguji pengaruh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian menggunakan data sekunder berupa data panel yang mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2017-2024. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan regresi data panel menggunakan perangkat lunak EViews 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan tingkat kemiskinan mengalami perkembangan yang berfluktuasi selama periode pengamatan. Secara parsial, pendidikan dan pendapatan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan dan pendapatan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Sementara itu, kesehatan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, tetapi tidak signifikan secara statistik. Secara simultan, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan pendapatan masyarakat perlu menjadi fokus dalam perumusan kebijakan pembangunan guna mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Siti Muslammawati; Zulgani Zulgani; Rian Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7569

Abstract

Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan kondisi ketenagakerjaan diduga memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan, PDRB per kapita, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka serta menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2020-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020-2024. Analisis dilakukan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PDRB per kapita, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara parsial, ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk, dan tingginya tingkat pengangguran yang tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan serta kesempatan kerja cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi-provinsi Pulau Jawa
Pengaruh Minat Belajar Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa Setingkat Madrasah Aliyah Didit Darmawan; Salwa Atikah Salsabilah; Sulton Nur Falaq Marjuki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7579

Abstract

Perbedaan capaian hasil belajar siswa di Madrasah Aliyah masih sering terlihat, meskipun proses pembelajaran telah diupayakan melalui berbagai pendekatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memahami materi, tetapi juga oleh dorongan dari dalam diri siswa serta situasi lingkungan tempat mereka belajar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara minat belajar dan lingkungan sekolah dalam hubungannya dengan hasil belajar siswa berdasarkan kajian dari berbagai penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan berupa literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelusuran artikel ilmiah pada Google Scholar yang relevan dengan variabel yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa minat belajar memiliki kecenderungan hubungan positif terhadap hasil belajar, namun pengaruh tersebut tidak berjalan secara tunggal. Lingkungan sekolah hadir sebagai faktor yang dapat memperkuat atau justru melemahkan pengaruh tersebut melalui suasana pembelajaran, kualitas interaksi guru dan siswa, serta dukungan fasilitas yang tersedia. Lingkungan yang terasa tertata dan mendukung membuat siswa lebih mudah terlibat dalam proses belajar secara lebih konsisten. Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa hasil belajar terbentuk dari pertemuan antara dorongan internal siswa dan kondisi lingkungan sekolah, sehingga keduanya berjalan saling melengkapi dalam proses pendidikan di Madrasah Aliyah.
Analisis Hukum terhadap Pelanggaran HAM dalam Penanganan Demonstrasi Mahasiswa Dyah Rahmawati; Fajar Wijayanto; Vidya Nirmala Sari; Rr. Rina Antasari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7594

Abstract

Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan demonstrasi mahasiswa di Indonesia. Demonstrasi mahasiswa merupakan wujud kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan adanya penggunaan kekuatan berlebihan, kriminalisasi, intimidasi, dan penyempitan ruang sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, regulasi, putusan pengadilan, dan laporan lembaga HAM. Hasil analisis menunjukkan bahwa defisit pemahaman aparat mengenai HAM, celah regulasi, serta kurangnya mekanisme pengawasan berkontribusi terhadap pelanggaran. Strategi penanganan demonstrasi yang mengintegrasikan pelatihan berbasis HAM, SOP yang jelas, kolaborasi lintas lembaga, dan mekanisme akuntabilitas efektif dalam melindungi hak mahasiswa serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum
Analisis Yuridis Pemisahan Fungsi Pelayanan dan Penerimaan dalam Reformasi Administrasi Perpajakan Hendri Dunan; Holijah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7598

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemisahan fungsi pelayanan dan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mewujudkan keadilan pajak di Indonesia. Pemisahan fungsi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan, serta memperbaiki efektivitas pengumpulan pajak. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015, yang mengatur pemisahan fungsi ini, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti ketidakseimbangan kualitas Account Representative (AR) dan sistem informasi yang belum terintegrasi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemisahan fungsi berpotensi meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan menciptakan sistem yang lebih adil, keberhasilan pemisahan ini sangat bergantung pada pelatihan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini.
Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Tinjauan Normatif terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Fajar Wijayanto; Holijah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7599

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan publik tentang perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada evaluasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, namun dalam praktiknya, masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menganalisis regulasi yang ada dan studi dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat, implementasi kebijakan perlindungan anak masih kurang efektif, terutama dalam hal distribusi layanan yang tidak merata dan rendahnya pengetahuan tentang hak-hak anak di masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap anak. Kebijakan perlindungan anak harus terus diperkuat agar dapat memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.
Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Publik di Indonesia Dyah Rahmawati; Holijah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7600

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan kesehatan publik di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengkaji bagaimana kerangka hukum, khususnya UU No. 36 Tahun 2014, memberikan jaminan keamanan bagi praktisi medis dari risiko tuntutan hukum yang tidak proporsional serta kriminalisasi profesi. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menyoroti masih adanya celah regulasi, rendahnya literasi hukum di kalangan tenaga medis, serta tantangan dalam membedakan antara risiko medis dan kelalaian profesional. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif memerlukan sinkronisasi regulasi yang lebih baik, penguatan mekanisme mediasi (Alternative Dispute Resolution), serta dukungan advokasi dari organisasi profesi. Kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem perlindungan yang bersifat komprehensif agar tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas profesinya dengan optimal, aman, dan tanpa kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang tidak adil, demi mewujudkan sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
Dialektika Efisiensi Peradilan dan Keadilan Substantif: Tinjauan Kritis Implementasi "Jalur Khusus" (Plea Bargaining) dalam KUHAP Baru Iskandar ISkandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7605

Abstract

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengintroduksi pranata "jalur khusus," sebuah mekanisme yang berakar pada konsep plea bargaining. Penelitian ini bertujuan untuk membedah ketegangan antara urgensi percepatan proses peradilan dan pemenuhan hak-hak fundamental terdakwa. Melalui metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis sinkronisasi regulasi dan doktrin, studi ini menemukan bahwa adopsi jalur khusus merupakan langkah pragmatis yang efektif untuk mengurai benang kusut penumpukan perkara (backlog) dan inefisiensi anggaran peradilan. Meskipun demikian, mekanisme ini membawa risiko laten berupa pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait prinsip non-self-incrimination, apabila aparat penegak hukum menyalahgunakannya sebagai instrumen koersif. Oleh karena itu, pengakuan bersalah tidak boleh serta-merta menggugurkan kewajiban hakim untuk melakukan pemeriksaan materiil secara independen. Penelitian ini merekomendasikan adanya limitasi ketat agar mekanisme transaksional ini tidak diberlakukan pada tindak pidana luar biasa (seperti korupsi dan terorisme), serta perlunya pengawasan yudisial yang absolut untuk memastikan prinsip keadilan substantif yang diamanatkan oleh UUD 1945 tetap terjaga
Marginalisasi Hak Reproduksi Perempuan Dalam Hubungan Industrial: Analisis Dogmatik Dan Empiris Cuti Haid Pada Industri Manufaktur Rekha Fardilla Dwi Putri; Rosalia Dika Agustanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7666

Abstract

Penelitian ini membedah anomali penegakan hukum ketenagakerjaan terkait hak cuti haid bagi pekerja perempuan pada sektor manufaktur padat karya di Indonesia. Secara normatif, Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 memberikan jaminan mutlak perlindungan organ reproduksi perempuan melalui mekanisme paid leave. Namun, penetrasi asas fleksibilitas pasar kerja pasca-legislasi UU Cipta Kerja memicu komodifikasi tenaga kerja yang mereduksi esensi hak tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum, penelitian ini menguliti bias struktural dalam eksekusi hak protektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan memanipulasi syarat formal kepatuhan lewat instrumen pembuktian medis yang rigid serta skema disinsentif finansial berupa pemotongan premi kehadiran (attendance bonus). Ketimpangan relasi kuasa antara buruh dan manajemen, yang diperparah oleh mandulnya fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja, mengonfirmasi terjadinya pelemahan hak-hak reproduksi perempuan atas nama efisiensi ekonomi. Rekomendasi kajian ini menekankan perlunya standarisasi operasional cuti berbasis self-declaration dalam Perjanjian Kerja Bersama serta optimalisasi sanksi administratif kedinasan.
Rebranding Kendal Regency's Identity as a City of Islamic Students through Regional Government Digital Communication Novia Sri Falinda; Ni Putu Eka Budi Pradnya Wulandari Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7731

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi rebranding identitas Kabupaten Kendal sebagai Kota Santri melalui komunikasi digital yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Urgensi penelitian didasarkan pada meningkatnya persaingan antar daerah dalam membangun citra wilayah di era digital, serta potensi keislaman Kabupaten Kendal yang belum terkomunikasikan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis strategi komunikasi digital Pemkab Kendal dalam membangun identitas Kota Santri; (2) mengidentifikasi elemen rebranding yang diimplementasikan melalui platform digital; dan (3) mengevaluasi efektivitas komunikasi digital tersebut dalam membentuk persepsi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan kunci, observasi non-partisipan terhadap konten digital resmi di Instagram, Facebook, YouTube, dan website resmi, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Kendal menggunakan strategi multiplatform yang mengintegrasikan identitas visual islami, konsistensi narasi, dan keterlibatan komunitas melalui kampanye hashtag. Proses rebranding menunjukkan efektivitas moderat dengan output konten tinggi namun konsistensi engagement publik yang masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menghasilkan model rebranding digital berbasis identitas budaya keislaman yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah lain dengan karakteristik serupa.

Page 346 of 347 | Total Record : 3464

 343   344   345   346   347 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue