cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,464 Documents
 341   342   343   344   345 
Perlindungan Hukum Terhadap WP Atas BPHTB Yang Telah Dibayar Ketika Sertifikat Tanah Dibatalkan Karena Cacat Administratif Andreas Audy Tjokro Amidjoyo; Marlina Br Purba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7086

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap wajib pajak atas BPHTB yang telah dibayarkan ketika sertifikat hak atas tanah dibatalkan karena cacat administratif. Permasalahan muncul akibat tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pengembalian BPHTB, padahal pembatalan sertifikat mengakibatkan dasar perolehan hak kehilangan legitimasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sertifikat karena cacat administratif menimbulkan akibat hukum ex tunc, sehingga perolehan hak dianggap tidak pernah ada sejak awal. Konsekuensinya, BPHTB yang telah dibayarkan pada hakikatnya merupakan pembayaran yang tidak terutang. Oleh karena itu, wajib pajak berhak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme restitusi berdasarkan doktrin onverschuldigde betaling dan unjust enrichment. Pengembalian BPHTB juga merupakan bentuk penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Pengaruh Akuntansi Hijau, Skor Tata Kelola, dan Kinerja Sosial terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan IDX ESG Leaders I Putu Gede Okta Widana; Putu Sukma Kurniawan; Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7089

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntansi hijau, skor tata kelola, dan kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX ESG Leaders tahun 2022–2024. Grand theory yang digunakan adalah Stakeholder Theory dengan teori pendukung Legitimacy Theory dan Signalling Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang secara konsisten terdaftar dalam indeks IDX ESG Leaders. Teknik purposive sampling menghasilkan 24 perusahaan dengan total 72 data observasi. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 27.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) akuntansi hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan; (2) skor tata kelola tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan; dan (3) kinerja sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Nilai Adjusted R² sebesar 0,270 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan 27,0% variasi kinerja keuangan, sedangkan 73,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.
Pengaruh Green Investment, Struktur Modal, dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Indeks IDX80 Luh Nadila Ismayani; Ni Luh Gede Erni Sulindawati; I Gede Nandra Hary Wiguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7091

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh green investment, struktur modal, dan likuiditas terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tergabung dalam indeks IDX80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Penelitian ini didasarkan pada teori stakeholder, teori legitimasi, dan teori sinyal. Pendekatan kuantitatif asosiatif digunakan dengan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan sampel. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling, menghasilkan 23 perusahaan dengan total 69 data observasi. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 27.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green investment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Nilai Adjusted R² sebesar 0,317 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan 31,7% variasi kinerja keuangan, sedangkan sisanya sebesar 68,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.
Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Analisis Politik Hukum dan Dinamika dari Masa Kemerdekaan hingga Orde Baru Luqyana Puteri Anggraini; Nur Ika; Ahmadi Hasan; Mujiburohman A. Abas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7098

Abstract

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 menandai dimulainya babak baru dalam pembentukan tatanan hukum nasional, termasuk hukum ekonomi. Namun, proses positivisasi Hukum Ekonomi Syariah (HES) tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik penguasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perkembangan HES melalui pendekatan politik hukum dan dinamika sosio-politik sejak masa awal kemerdekaan hingga akhir masa Orde Baru. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan, objek kajian riset ini bertumpu pada 10 literatur terpilih yang dikumpulkan berdasarkan kriteria inklusi yang ketat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa awal kemerdekaan (1945–1966), HES berada pada posisi yang sangat marjinal akibat kuatnya warisan hukum kolonial dan dominasi kepentingan politik ketatanegaraan. Memasuki era Orde Baru (1966–1998), politik hukum negara terhadap Islam bergerak secara fluktuatif melalui tiga fase utama: antagonistik, resiprokal-kritis, dan akomodatif. Pergeseran pola hubungan menjadi repressive-accommodative di akhir era 1980-an membuka jalan bagi fase taqnin (pengundangan) yang melahirkan regulasi fundamental seperti UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang melahirkan Bank Muamalat Indonesia, serta pendirian BAMUI pada tahun 1993. Produk hukum ekonomi ini membuktikan adanya perluasan peran hukum Islam dari ranah domestik keluarga menuju ranah ekonomi nasional yang diakui secara formal oleh negara.
Rekonstruksi Peran Negosiasi Sebagai Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa: Analisis Kritis Terhadap Sengketa Agraria Di Indonesia Rasyid Agung Prawira; Rizki Aulia; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7104

Abstract

Sengketa agraria di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional karena melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, politik, dan hak asasi manusia. Penyelesaian sengketa agraria melalui jalur litigasi seringkali dianggap belum mampu memberikan keadilan substantif bagi para pihak karena prosesnya panjang, mahal, formalistik, serta cenderung menghasilkan putusan yang bersifat menang dan kalah. Dalam kondisi tersebut, negosiasi sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) memiliki potensi besar untuk menghadirkan penyelesaian yang lebih partisipatif, fleksibel, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran negosiasi dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia serta merekonstruksi model negosiasi yang lebih efektif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi dalam sengketa agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan korporasi, lemahnya posisi masyarakat adat, kurangnya pengawasan pemerintah, serta minimnya jaminan kepastian hukum terhadap hasil negosiasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap peran negosiasi melalui penguatan regulasi, keterlibatan negara sebagai fasilitator aktif, penerapan prinsip keadilan restoratif, serta perlindungan hak masyarakat terdampak. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat menjadikan negosiasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa agraria yang efektif, adil, dan berkelanjutan.
Pemanfaatan Big Data Gojek dalam Perumusan Kebijakan Perlindungan Kerja Mitra Pengemudi Online di Indonesia Arifa Halwa Khairunnisa; Muhammad Andhika Dwi Perdana; Paulinna Lintang Mahardhika Putri; Fatkhuri; Maisarah Mitra Adrian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7107

Abstract

Perkembangan ekonomi digital dan tingginya penggunaan transportasi online di Indonesia menghasilkan akumulasi data dalam jumlah besar yang berpotensi dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan publik. Namun, pemanfaatan big data untuk mendukung kebijakan perlindungan kerja bagi mitra pengemudi transportasi online masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pemanfaatan big data Gojek dalam mendukung perumusan kebijakan perlindungan kerja bagi mitra pengemudi transportasi online di Indonesia serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Penelitian ini menggunakan teori evidence-based policy dan konsep data governance dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, laporan lembaga, dan sumber daring yang relevan serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa big data Gojek berpotensi mendukung penyusunan kebijakan melalui analisis data jam kerja, pendapatan, keselamatan kerja, perlindungan sosial, dan kesejahteraan mitra. Namun, pemanfaatannya saat ini masih lebih berorientasi pada kepentingan operasional dan layanan pelanggan. Selain itu, terdapat kendala berupa aspek regulasi, status kemitraan, kepemilikan data, privasi, dan tata kelola data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan big data memerlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan serta penguatan regulasi dan tata kelola data.
Pemerataan Akses Pendidikan pada Daerah Tertinggal Indonesia sebagai Upaya Mencapai SDG 4 di Indonesia Farizqi Arya Anindito Wibowo Wibowo; Ah. Raditya Alamsya Gandhi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7109

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan di Indonesia dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) 4 tentang pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata bagi semua. Dengan pendekatan studi kepustakaan kualitatif menggunakan analisis Miles, Huberman, dan Saldana, kajian ini mengeksplorasi data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, dan temuan empiris terkait daerah tertinggal. Latar belakang masalah menyoroti ketimpangan akses pendidikan akibat keterbatasan infrastruktur, distribusi guru tidak merata, dan kapasitas kelembagaan lokal yang lemah, meskipun kebijakan nasional seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan telah diterapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berhasil secara parsial dalam meningkatkan partisipasi sekolah dasar dan menurunkan angka putus sekolah, tetapi terhambat oleh faktor geografis, regulasi tumpang tindih, dan kesenjangan digital di wilayah terpencil seperti Papua, NTT, dan Maluku. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah dan kolaborasi multipihak, sementara hambatan utama adalah tata kelola lemah dan ketergantungan pada pendanaan pusat. Pembahasan mengintegrasikan teori implementasi George C. Edward III dan Van Meter & Van Horn untuk menjelaskan dinamika kebijakan. Kesimpulan menyatakan bahwa pencapaian SDG 4 memerlukan adaptasi konteks lokal, dengan rekomendasi berupa desain kebijakan diferensiatif, penguatan monitoring berkelanjutan, peningkatan insentif guru, dan kemitraan dengan masyarakat sipil untuk mengoptimalkan akses pendidikan merata hingga 2030. Penelitian ini berkontribusi pada literatur kebijakan publik dengan bukti empiris dari daerah tertinggal, mendukung reformasi pendidikan inklusif.
Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap Penyalahgunaan Senjata Api dalam Upacara Adat Begawi Ade Rian Pratama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7110

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya penyalahgunaan senjata api dalam upacara adat Begawi di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, yang mengakibatkan korban jiwa. Peristiwa tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pelaku yang lalai menggunakan senjata api dalam upacara adat Begawi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap penyalahgunaan senjata api dalam upacara adat Begawi serta mengetahui bentuk penyelesaian hukum yang dilakukan terhadap peristiwa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan mengkaji data yang diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan senjata api dalam upacara adat Begawi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi materiil kepada keluarga korban berupa biaya pemakaman dan nafkah anak korban. Penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah adat dan jalur litigasi pidana di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Meskipun telah terdapat kesepakatan adat dan putusan pidana, secara hukum masih dimungkinkan adanya gugatan perdata apabila pihak korban merasa hak-haknya belum terpenuhi secara menyeluruh, khususnya terkait kerugian immateriil.
Analisis Hubungan Simbiotik dalam Strategi Pemenuhan Kesejahteraan Karyawan : (Studi Sosiologi Industri di PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Gedangan) Adam Novantio Pramudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7120

Abstract

Perusahaan manufaktur dipandang sebagai sistem sosial kompleks yang keberlangsungan hidupnya bergantung pada kemampuan manajemen merawat keseimbangan internal dan eksternal. Salah satu instrumen penting dalam mempertahankan keseimbangan tersebut adalah melalui strategi pemenuhan kesejahteraan dan fasilitas fisik bagi karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk membedah bagaimana strategi pemenuhan kesejahteraan tanpa fasilitas kantin internal mampu mengonstruksi budaya disiplin kerja karyawan. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi kebijakan tersebut dalam menciptakan hubungan integrasi sosial-ekonomi yang positif dengan masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Gedangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam bersama pihak manajemen HR&GA dan pedagang lokal, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan kantin fisik dialihkan menjadi tunjangan uang makan harian berbasis aplikasi MyJAPFA untuk efisiensi biaya operasional. Kompensasi finansial bersyarat ini terbukti efektif menegakkan budaya ketepatan waktu kerja karyawan melalui sanksi hangus otomatis jika terjadi keterlambatan. Di ranah eksternal, kebijakan ini memicu dampak meluber (spillover effect) berupa berdirinya klaster warung makan tradisional oleh masyarakat sekitar pabrik. Melalui kacamata skema AGIL Talcott Parsons, fenomena ini mengonstruksi jaringan solidaritas organik berbentuk simbiosis mutualisme yang harmonis antara sektor formal dan informal. Kesimpulannya, ekuilibrium hubungan jangka panjang antara industri manufaktur dan komunitas lokal dapat terwujud secara alami melalui kebijakan penciptaan ruang ekonomi inklusif yang saling menguntungkan.
Kajian Filosofis terhadap Mazhab Realisme Hukum dan Hukum Progresif Hilda Melissa; Ahmad; Irsyad Bustaman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7129

Abstract

Hukum merupakan instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berfungsi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam perkembangannya, hukum dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan moral masyarakat sehingga melahirkan berbagai aliran dalam filsafat hukum, di antaranya mazhab realisme hukum dan hukum progresif. Kedua mazhab tersebut memandang hukum sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tidak semata-mata bertumpu pada aturan tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, karakteristik, landasan filosofis, serta perbandingan pemikiran antara mazhab realisme hukum dan hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perbandingan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami perkembangan pemikiran kedua mazhab dalam perspektif filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisme hukum memandang hukum sebagai hasil dari kekuatan sosial dan praktik peradilan, sehingga hukum tidak hanya bertumpu pada peraturan tertulis, tetapi juga pada putusan hakim dan kenyataan sosial. Sementara itu, hukum progresif menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan dengan menekankan bahwa hukum harus melayani manusia. Kedua mazhab memiliki kesamaan dalam memandang hukum secara dinamis dan berorientasi pada tujuan sosial. Dalam konteks Indonesia, pemikiran realisme hukum dan hukum progresif tetap relevan sebagai dasar pengembangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Page 343 of 347 | Total Record : 3464

 341   342   343   344   345 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue