cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 342   343   344   345   346 
Pergeseran Konsep Masif Dalam Pelanggaran Terstruktur Sistematis, Masif (TSM) : (Studi Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025) Prandy Arthayoga Louk Fanggi; Nakzim Khalid Siddiq
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7136

Abstract

Konsep pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. Akan tetapi, perkembangan praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya dinamika penafsiran terhadap unsur “masif” pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai sengketa Pemilihan Kepala Daerah Barito Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran konsep “masif” dalam pelanggaran pemilu setelah putusan tersebut serta implikasinya terhadap sistem penegakan hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ukuran kuantitatif administratif sebagai parameter dalam menentukan sifat “masif” dan memaknai konsep masif menjadi pendekatan kualitatif-demokratis yang menitikberatkan pada daya rusak pelanggaran terhadap integritas pemilihan dan kemurnian suara rakyat. Implikasi putusan ini memperluas parameter pelanggaran TSM dalam hukum pemilu Indonesia serta memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga integritas demokrasi
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Di Indonesia Nyoman Mona Pratiwi; Ni Ketut Sari Adnyani; Ni Luh Wayan Yasmiati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7138

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif di Indonesia.Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kita mampu memahami dan mengetahui dampak dari pasca perceraian mengenai hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum positif di Indonesia. Kewajiban kedua orang tua untuk dapat memenuhi segala keperluan seorang anak pasca perceraian,hak asuh anak dalam kompilasi hukum islam akan jatuh kepada seorang ibu.Namun ketika kejadian hak asuh anak terjadi sampai kepengadilan maka hak asuh anak dapat dipertimbangkan dilihat dari kemampuan seorang ayah dan seorang ibu dari orang tua anak tersebut.Seorang hakim dapat menetapkan hak asuh anak ketika kriteria untuk mengasuh seorang anak sudah terpenuhi. Hasil Penelitian ini peneliti dapat mengetahui kebijakan hakim yang menyerahkan hak asuh anak dan dalam kompilasi hukum islam terhadap putusan yang sudah ditentukan.Dalam Pasal 105”Pemeliharaan anak yang belum tammyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak seorang ibu untuk mengasuhnya”.Dalam teorinya,majelis hakim yang mengadili kasus hak asuh anak,tidak akan selalu memberikan hak asuh anak kepada seorang ibu,dan juga memberikan kewenangan mengasuh seorang anak kepada seorang ayah apabila sebuah kasus dari pasca perceraian tersebut jika seorang ibu mengabaikan hak asuh seorang anak tersebut.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat mewujudkan kepentingan terbaik untuk seorang anak.
Representasi Pesantren dalam Novel Rumah Karya J.S. Khairen Identitas Islam, Otoritas Religius, dan Produksi Makna Budaya Zahrotun Iftinan; Atipa Muji; Siti Nurmahayati; Irfan Musonif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7141

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi kehidupan pesantren dalam novel Rumah karya J.S. Khairen melalui perspektif teori representasi Stuart Hall. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan paradigma konstruktivis. Data penelitian berupa narasi, dialog, dan simbol tekstual yang merepresentasikan kehidupan pesantren. Data dikumpulkan melalui teknik close reading dan dianalisis menggunakan reflexive thematic analysis yang diintegrasikan dengan konsep representasi, artikulasi, dan relasi kuasa Stuart Hall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren dalam novel direpresentasikan secara ambivalen sebagai ruang disiplin religius sekaligus arena negosiasi identitas, resistensi simbolik, dan transformasi emosional. Religiusitas santri tidak digambarkan sebagai identitas yang stabil dan homogen, tetapi sebagai praktik sosial yang terus dinegosiasikan melalui relasi antara otoritas pesantren, pengalaman personal, budaya populer, dan dinamika emosional tokoh. Penelitian ini juga menemukan bahwa representasi pesantren dalam sastra kontemporer Indonesia mengalami pergeseran dari pola idealisasi moral menuju konstruksi afektif yang lebih kompleks dan reflektif. Novel berfungsi sebagai medium komunikasi budaya yang memproduksi dan mendistribusikan wacana mengenai identitas Muslim muda, religiusitas, dan pengalaman hidup santri dalam konteks sosial kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan teori representasi Stuart Hall dalam kajian sastra pesantren dengan menempatkan dimensi afektivitas dan subjektivitas sebagai bagian penting dari produksi makna budaya. Temuan ini menegaskan bahwa pesantren dalam sastra Indonesia kontemporer direpresentasikan sebagai ruang diskursif tempat religiusitas, identitas, dan pengalaman emosional dinegosiasikan secara dinamis.
Analisis Historis UU Sistem Pendidikan Nasional dan Dampaknya terhadap Eksistensi Pendidikan Islam Ahmad Sulusin; Alfinnurissa’adah; Muhammad Zaironi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7142

Abstract

Pendidikan merupakan instrumen esensial dalam proses humanisasi yang terus bertransformasi seiring dengan tantangan globalisasi dan pergeseran nilai sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi regulasi pendidikan di Indonesia melalui tinjauan historis terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) serta dampaknya terhadap eksistensi pendidikan Islam. Dengan menggunakan metode analisis historis, penelitian ini membedah dinamika kebijakan lintas era. Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma: pada era Orde Lama, pendidikan Islam mulai memperoleh pengakuan formal yang terbatas; era Orde Baru diwarnai integrasi regulasi di bawah kendali politik hegemonik; sementara era Reformasi menjadi puncak evolusi melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang memberikan legitimasi yuridis bagi madrasah dan pesantren sebagai bagian integral sistem pendidikan nasional. Analisis substansial mengungkapkan bahwa penguatan eksistensi pendidikan Islam terakomodasi melalui sepuluh pilar strategis, mulai dari penyelarasan filosofis hingga standarisasi kurikulum dan sarana prasarana. Regulasi ini mendorong transformasi tata kelola profesional berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) tanpa mereduksi nilai uswatun hasanah. Lebih lanjut, pemenuhan hak pendidikan agama serta jaminan pendanaan tanpa diskriminasi menjadi faktor krusial dalam mewujudkan keadilan akses. Disimpulkan bahwa UU Sisdiknas berfungsi sebagai instrumen akselerasi bagi pendidikan Islam dalam mencapai akuntabilitas dan daya saing kompetitif di kancah nasional yang modern
Implikasi Yuridis Penugasan Anggota Polri Aktif dalam Jabatan Sipil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 I Komang Angga Adi Setiawan; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7144

Abstract

Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif dalam jabatan sipil menimbulkan perdebatan dalam perspektif negara hukum karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mempengaruhi prinsip profesionalitas dan netralitas institusi kepolisian. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, keberadaan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan pasal tersebut menimbulkan celah interpretasi yang memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penugasan anggota Polri dalam jabatan sipil dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap penugasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) membuka ruang bagi penugasan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, anggota Polri yang hendak menduduki jabatan di luar institusi kepolisian wajib terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Putusan ini memberikan kepastian hukum serta memperkuat prinsip profesionalitas dan netralitas Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Strategi Bertahan dan Bersaing Kopi Kenangan di Era Persaingan Industri Kopi: Pendekatan Analisis SWOT Ari Tri Dianto; Fathiyyah Humairoh; Kayla Aryani Putri Nugroho; Khairun Nisa Tanjung; Ahmad Setiawan Nuraya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bertahan dan bersaing Kopi Kenangan dalam menghadapi persaingan industri kopi di Indonesia melalui pendekatan analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan Matriks IFE, EFE, IE, SPACE, SWOT, dan QSPM untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan serta menentukan strategi prioritas yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan Kopi Kenangan memiliki posisi yang kuat dengan nilai IFE sebesar 3,35 dan EFE sebesar 3,32 yang berada pada kategori kuat sehingga menempatkan perusahaan pada posisi grow and build. Kekuatan perusahaan terletak pada brand yang kuat, kualitas produk yang terjaga, harga yang terjangkau, pemanfaatan teknologi digital, dan customer experience. Peluang terbesar berasal dari meningkatnya tren konsumsi kopi, perkembangan teknologi digital, serta peluang ekspansi pasar nasional dan internasional. Berdasarkan hasil analisis QSPM, strategi prioritas yang direkomendasikan adalah Strategi SO dengan nilai Total Attractiveness Score sebesar 5,67 melalui penguatan inovasi produk, ekspansi pasar, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi marketing untuk meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan industri kopi yang semakin kompetitif dan dinamis.
Cacat Administratif Pengukuran Tanah Dalam Sengketa Tanah Girik Analisis Putusan PTUN SURABAYA Nomor 169/G/2018/PTUN.SBY Alisya Regita Pramesti; Yoga Yusnanto; Vida Elianna Shafa; Nadia Sinta Ramadhani; Dava Andrean Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7149

Abstract

  Penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hak milik tanah. Namun, kesalahan administratif pada proses pengukuran dan pemetaan kerap memicu sengketa, khususnya yang melibatkan girik sebagai bukti kepemilikan tradisional. Penelitian ini berupaya menganalisis kecacatan administratif dalam pengukuran tanah yang menjadi sumber sengketa girik serta menelaah pertimbangan hukum dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor 169/G/2018/PTUN.SBY. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengkaji keputusan pengadilan, peraturan perundang‑undangan, serta literatur hukum terkait. Temuan menunjukkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00163 atas nama Nipah Rammeh mengandung kesalahan prosedural karena pengukuran tidak memperhitungkan tanah girik milik Tuan Samsuri seluas 700 m², sehingga melanggar prinsip kecermatan dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. PTUN mengabulkan gugatan, dan putusan tersebut dipertahankan hingga tingkat kasasi. Kesimpulannya, ketelitian administratif dalam pengukuran tanah sangat krusial untuk melindungi hak pemilik girik, dan pejabat tata usaha negara harus bertindak dengan cermat agar tidak menghilangkan hak sah masyarakat atas tanah.
Radio Campursari Jakarta Sebagai “Pemersatu Bangsa”: Perspektif Media Komunitas Nurochman; Andi M Faisal Bakti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7150

Abstract

Digital media disruption has significantly affected conventional media, including radio broadcasting. Nevertheless, several community radio stations continue to survive by presenting local cultural uniqueness as their main attraction. One of them is Radio Campursari Jakarta, which carries the tagline “The Radio of Sobat Ambyar, Unifier of the Nation.” This study aims to analyze the extent to which Radio Campursari Jakarta functions as a unifying medium from the perspective of community media. This research uses a constructivist paradigm with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews with radio managers, announcers, listeners, and documentation. Data were analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that Radio Campursari Jakarta’s strength lies in its Javanese cultural identity through the use of the Javanese language, Javanese dialect, and campursari songs. This uniqueness has become a strategy to maintain its existence amid digital media competition. Its listener community is dominated by Javanese people, although some listeners come from other ethnic groups and overseas through streaming radio. The tagline “unifier of the nation” symbolically creates solidarity among listeners, but substantively it has not fully represented Indonesia’s diverse ethnic, linguistic, and cultural identities. The study concludes that Radio Campursari Jakarta has succeeded as a local culture-based community radio that strengthens solidarity among Javanese migrants, but it still requires multicultural program innovation to truly become a national unifying medium.
Konflik Agraria Lahan Adat dan Model Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat Dayak dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Regina Ratri Azizah Pratiwi; Farah Maulidya Putri; Tiara Aurelia Shafira; Madina Lintang Tsalatsa; Sulistari; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7155

Abstract

Konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan bersifat kompleks dan struktural, dipicu oleh ketimpangan penguasaan lahan serta tumpang tindih antara hukum adat dan hukum positif. Meski keberadaan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 3 UUPA, pengakuan tersebut belum terwujud dalam perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana bentuk konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan sawit atas penguasaan lahan di wilayah adat sekaligus merumuskan model penyelesaian yang mengakomodasi hak ulayat tanpa mengabaikan kepentingan investasi. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta analisis kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku masih formalistik, berorientasi pada legalitas administratif, dan belum optimal menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Model yang direkomendasikan adalah penyelesaian integratif non-litigasi berbasis mediasi, yang bertumpu pada empat aspek: pengakuan formal wilayah ulayat, mediasi tripartit independen, penerapan FPIC dalam perizinan, serta kemitraan berkeadilan dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
Evaluasi Ex-post Program SADEL CEPAK dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Sumenep Nefita Putri Mulyadi; Nur Hazirah Dahliah; Lisiana Leli Antika Afriyani; Hendra Wijayanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7156

Abstract

Perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial yang terus terjadi dalam masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep, di mana tradisi budaya, tekanan ekonomi, dan nilai sosial masih memengaruhi praktik tersebut secara kuat. Tingginya angka perkawinan anak mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep membentuk Program Desa Model Pencegahan Perkawinan Anak (SADEL CEPAK) sebagai upaya pencegahan melalui pendekatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara ex-post pelaksanaan Program SADEL CEPAK sebagai upaya menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Sumenep. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan evaluasi ex-post. Analisis data menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program SADEL CEPAK berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak dan pentingnya pendidikan. Namun, program belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat karena praktik perkawinan anak masih dipengaruhi budaya, nilai patriarki, kondisi ekonomi, dan tekanan sosial yang mengakar kuat. Selain itu, program masih menghadapi hambatan berupa ketimpangan akses kebijakan, keterbatasan keberlanjutan program, serta belum optimalnya dukungan struktural pemerintah daerah. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikan masyarakat

Page 344 of 383 | Total Record : 3823

 342   343   344   345   346 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue