cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Address: Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Public Administration Review
ISSN : -     EISSN : 30308682     DOI : 10.47134/par
Core Subject : Social,
The Indonesian Journal of Public Administration Review ISSN 3030-8682 is a scholarly journal that focuses on the study and analysis within the field of Public Administration in Indonesia. This journal aims to serve as a platform for academics, practitioners, and researchers to share concepts, ideas, and the latest findings related to public administration. Public Policy: Discusses the development and analysis of public policies in Indonesia, including the implementation and impact of these policies on society. Bureaucratic Management: Investigates aspects of bureaucratic management, bureaucratic reform, and the role of bureaucracy in the implementation of government programs. E-Government and Technological Innovation: Examines the application of information technology and e-government in improving the efficiency and effectiveness of public services. Community Participation: Examines community participation in decision-making processes and the implementation of public policies. Decentralization and Regional Autonomy: Examines the development and impact of decentralization and regional autonomy in Indonesia.
Articles 95 Documents
Implementation of Stunting Prevention Policy in Tanjung Village, Nguter District, Sukoharjo Regency Sri Riris Sugiyarti
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 3 (2025): May
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i3.4129

Abstract

Stunting is a chronic nutritional problem that affects children's growth and development, particularly in physical and cognitive aspects. This condition remains a challenge in various regions, including Tanjung Village, Nguter District, Sukoharjo Regency. This research aims to describe and analyze the implementation of stunting prevention policies in Tanjung Village based on George C. Edwards III's implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were purposively selected, consisting of village midwives, health cadres, village officials, and Puskesmas Nguter staff. The research results show that the policy implementation has been progressing quite well. Cross-sector communication is actively carried out through socialization and counseling. Human resources and supporting facilities are available, although limited by the budget. The disposition of the implementers shows a positive attitude and high commitment in executing the program. The bureaucratic structure has been equipped with Standard Operating Procedures (SOP), but there are still obstacles in the compliance of the implementers with work standards. Overall, the implementation of stunting prevention policies in Tanjung Village shows a positive direction, but still requires strengthening, especially in terms of resources and consistency of execution
POSBINDU Prima sebagai Strategi Terpadu Pemerintah Kota Surakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lansia Adinda Nabila Ramadhani; Daniel Gilbert Sinaga; Nabila Kheisya Zalvadhia; Princess Ngozi Chika; Ridwan
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 3 (2025): May
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i3.4130

Abstract

Indonesia menghadapi peningkatan pesat jumlah penduduk lansia yang diiringi dengan tingginya prevalensi penyakit tidak menular (PTM). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program POSBINDU Prima sebagai inovasi layanan kesehatan berbasis komunitas bagi lansia di Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis dokumen kebijakan, laporan implementasi, dan sumber ilmiah terkait. Analisis dilakukan dengan content analysis dan triangulasi sumber untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan dan dampak program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POSBINDU Prima berhasil meningkatkan partisipasi lansia dalam pemeriksaan kesehatan berkala hingga 32% serta mendeteksi faktor risiko PTM sebesar 18% dalam dua tahun implementasi. Program ini mengintegrasikan layanan promotif, preventif, kuratif dasar, dan rehabilitatif dalam satu wadah yang mudah diakses masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh keterlibatan aktif kader kesehatan, tokoh masyarakat, tenaga medis, dan dukungan lintas sektor yang memperkuat koordinasi layanan di tingkat komunitas. Meski demikian, terdapat kendala signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia terlatih dan rendahnya literasi kesehatan lansia yang menghambat partisipasi optimal. Dukungan keluarga yang kurang juga menjadi faktor penghambat utama. Temuan ini menegaskan bahwa POSBINDU Prima merupakan model layanan kesehatan lansia yang efektif dan potensial direplikasi, dengan catatan perlunya peningkatan kapasitas kader dan edukasi kesehatan guna menjamin keberlanjutan program dan peningkatan kualitas layanan
Peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam Perubahan Nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Sastra, Putu Mayeni Savitri; Sastra Wijaya, Komang Adi
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 3 (2025): May
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i3.4147

Abstract

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali memutuskan untuk mengubah nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menjadi Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama. Hal ini merupakan bentuk transformasi kelembagaan dan paradigma pelayanan kesehatan jiwa yang lebih inklusif dan humanis. Selama proses perubahan nama, telah dilalui serangkaian proses yang tentunya melibatkan banyak pihak termasuk Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah menjadi penghubung strategis antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksana teknis di daerah Provinsi Bali termasuk perubahan nama rumah sakit sebagai salah satu wujud penataan kelembagaan perangkat daerah. Tujuan penulis mengangkat topik ini adalah untuk melihat apa saja peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode wawancara dan studi literatur yang menitikberatkan analisis pada tiga indikator peran biro, yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator. Hasil wawancara menjadi data primer dalam penelitian ini yang didukung oleh data-data sekunder lainnya seperti jurnal ilmiah, laporan, serta dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitator merupakan peran biro yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kemampuan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam melakukan koordinasi lintas sektor, memfasilitasi rangkaian agenda pembahasan, serta memastikan kesesuaian perubahan kelembagaan dengan tata kelola pemerintahan yang berlaku. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan perubahan nama rumah sakit berkaitan erat dengan fungsi fasilitatif biro sebagai penghubung strategis antara kebijakan pusat dan daerah, serta memastikan legalitas dan sinkronisasi perubahan secara administratif dan kelembagaan yang pada akhirnya mendukung peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan jiwa secara menyeluruh.
Analisis Komunikasi Internal Pegawai dalam Pengelolaan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Attirillah Friska Angelina; Komaruddin; Sri Hertimi
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 3 (2025): May
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i3.4160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi internal pegawai dalam pengelolaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Komunikasi merupakan aspek penting dalam interaksi antarpegawai yang mempengaruhi efektivitas kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal pegawai terdiri dari komunikasi formal dan informal. Komunikasi Formal: Meliputi dokumen resmi dan rapat yang diadakan untuk menyampaikan informasi penting dari atasan kepada pegawai. Hal ini terlihat dari pernyataan pegawai yang menyebutkan bahwa arahan biasanya diberikan melalui rapat dan surat edaran. Komunikasi Informal: Memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran pekerjaan. Diskusi santai di luar jam kerja terbukti membantu membangun kedekatan antarpegawai, yang berkontribusi pada suasana kerja yang lebih baik. Tantangan dalam Komunikasi: Meskipun komunikasi internal berjalan dengan baik, terdapat kendala seperti kurangnya kejelasan informasi dari pimpinan yang kadang menghambat proses kerja. Hal ini diungkapkan oleh pegawai yang merasakan bahwa informasi yang diterima tidak selalu jelas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola organisasi dalam meningkatkan komunikasi internal, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan efektivitas pengelolaan pajak di daerah. Dengan memahami pentingnya komunikasi yang baik, diharapkan hubungan antarpegawai dapat terjalin lebih harmonis dan produktif
Strategi Komunikasi Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan dalam Pengawasan Tayangan Televisi Lokal Sari, Intan Fitria; Syarifudin, Achmad; Duku, Sumaina
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 3 (2025): May
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i3.4168

Abstract

Penelitian ini membahas strategi komunikasi yang diterapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan dalam pengawasan tayangan televisi lokal. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyiaran, KPID Sumsel memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tayangan televisi lokal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi KPID Sumsel dalam pengawasan tayangan televisi lokal dilakukan melalui beberapa tahap. Pada tahap analisis situasi, KPID mengidentifikasi berbagai pelanggaran dalam siaran televisi lokal serta kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman lembaga penyiaran terhadap regulasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selanjutnya, dalam tahap perencanaan, KPID menyusun program sosialisasi dan sistem pengaduan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, strategi komunikasi diterapkan melalui monitoring siaran, sosialisasi langsung dan melalui media digital, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan meninjau hasil monitoring, efektivitas sosialisasi, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan tayangan televisi. Dengan strategi komunikasi yang terencana dan evaluasi yang berkelanjutan, KPID Sumsel berupaya meningkatkan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap regulasi serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan tayangan televisi lokal.
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Mendukung e-Government Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali Koming Yuni Sariasih; Dr. Komang Adi Sastra Wijaya, SS. M.AP
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 3 (2025): May
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i3.4173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam mendukung e-Government pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. SIMPEG merupakan instrumen digital yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan data kepegawaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas kebijakan dari Sutrisno (2007) dan indikator keberhasilan e-Government menurut Budi Rianto dkk (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMPEG telah memenuhi lima indikator efektivitas kebijakan, yaitu: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Selain itu, SIMPEG juga mendukung keberhasilan e-Government melalui tersedianya pusat data kepegawaian dan aplikasi pendukung pelayanan birokrasi. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek keterlibatan publik dan pemanfaatan untuk promosi daerah. Secara keseluruhan, SIMPEG telah memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi digital dalam pengelolaan kepegawaian daerah
Optimalisasi Tata Kelola Melalui Digitalisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi di Jember Tri Utami, Atika
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 3 (2025): May
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i3.4214

Abstract

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan elemen penting dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di Kabupaten Jember. Digitalisasi menjadi solusi utama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan Jember, dengan fokus pada implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengkaji data sekunder dari dokumen resmi dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mendukung efisiensi administrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Namun, hambatan seperti kesenjangan infrastruktur digital dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Jember yang adaptif dan berkelanjutan. Saran diberikan kepada pemangku kebijakan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur digital dan meningkatkan pelatihan sumber daya manusia guna mendukung implementasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan di Jember Thoriqi triarto, Akmal
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 3 (2025): May
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i3.4215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis isi, penelitian ini mengkaji data dari berbagai dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, serta laporan resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas akses terhadap layanan publik, memperkuat transparansi anggaran, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui platform digital. Dampak positif tersebut antara lain berupa percepatan proses layanan, pengurangan birokrasi, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah. Namun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi digitalisasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan aparatur, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, serta resistensi terhadap perubahan di birokrasi pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada strategi yang meliputi peningkatan infrastruktur digital, pelatihan sumber daya manusia, penyusunan kebijakan yang mendukung, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan pendekatan komprehensif tersebut, digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jember dapat berjalan secara optimal dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan di era digital.
Praktik Komodifikasi Tubuh Perempuan Sebagai Konten Pemasaran dalam Ruang Media Sosial Tiktok Ni Made Putri , Lestari; Erviantono, Tedi; Noak, Piers Andreas
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana tubuh perempuan digunakan sebagai komoditas dalam praktik pemasaran di media sosial TikTok. Dalam konteks ini, perempuan diposisikan sebagai objek visual yang dimanfaatkan untuk menarik perhatian publik melalui strategi pemasaran yang menonjolkan sensualitas dan estetika tubuh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai literatur relevan, termasuk hasil penelitian sebelumnya, dokumen, dan berita daring yang berkaitan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tubuh perempuan di TikTok sering kali dikonstruksi sebagai alat pemasaran visual yang dieksploitasi demi kepentingan kapitalis. Algoritma TikTok yang berorientasi pada visual turut memperkuat penggunaan tubuh perempuan sebagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan dan nilai ekonomi suatu konten. Praktik ini memperlihatkan adanya politisasi tubuh dan relasi kuasa yang timpang, di mana perempuan menjadi objek subordinasi dalam sistem kapitalisme digital yang dikendalikan oleh norma patriarki. Selain berdampak pada representasi perempuan yang sempit, komodifikasi ini juga meningkatkan risiko pelecehan berbasis gender di ruang daring. Penelitian ini menegaskan perlunya kesadaran kritis terhadap bagaimana tubuh perempuan digunakan dan dimaknai dalam ruang digital sebagai komoditas, serta pentingnya regulasi etis dalam konten pemasaran berbasis media sosial.
Optimalisasi Administrasi Kependudukan Melalui Program Pengabdian Masyarakat: Studi Kasus di Desa Putat, Kecamatan Bulu Eldo, Dwian; Hannan, Ishaq; Isnani, Ira; Khabibah, Arina; Puspitasari, Amalia
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4545

Abstract

Administrasi kependudukan yang lengkap dan valid merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat untuk menjamin akses terhadap berbagai layanan publik. Di Desa Putat, Kecamatan Bulu, ditemukan berbagai permasalahan terkait administrasi kependudukan, seperti dokumen yang rusak, hilang, atau belum dimiliki oleh sebagian besar warga. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan juga menjadi kendala utama. Program pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan administrasi kependudukan masyarakat melalui kolaborasi dengan Dukcapil Kabupaten Temanggung.Metode yang digunakan dalam program ini meliputi sosialisasi bersama Dukcapil dan perangkat desa, pendataan door-to-door oleh tim KPM dan magang, serta implementasi sistem digital untuk mempercepat proses administrasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat meningkat hingga 100%, dengan seluruh dokumen administrasi berhasil diselesaikan, meliputi KTP, KIA, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan izin pindah domisili. Implementasi sistem digital terbukti meningkatkan efisiensi proses pengurusan dokumen dan meminimalkan kesalahan data.Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Putat tetapi juga menjadi model penyelesaian administrasi kependudukan yang dapat diterapkan di wilayah lain. Keberhasilan program ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar pihak serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Page 7 of 10 | Total Record : 95