cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Address: Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Public Administration Review
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30308682     DOI : 10.47134/par
Core Subject : Social,
Social Sciences
The Indonesian Journal of Public Administration Review ISSN 3030-8682 is a scholarly journal that focuses on the study and analysis within the field of Public Administration in Indonesia. This journal aims to serve as a platform for academics, practitioners, and researchers to share concepts, ideas, and the latest findings related to public administration. Public Policy: Discusses the development and analysis of public policies in Indonesia, including the implementation and impact of these policies on society. Bureaucratic Management: Investigates aspects of bureaucratic management, bureaucratic reform, and the role of bureaucracy in the implementation of government programs. E-Government and Technological Innovation: Examines the application of information technology and e-government in improving the efficiency and effectiveness of public services. Community Participation: Examines community participation in decision-making processes and the implementation of public policies. Decentralization and Regional Autonomy: Examines the development and impact of decentralization and regional autonomy in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 95 Documents
 6   7   8   9   10 
Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi, Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Ajiwana Tangguh Nusantara Banyumas Kusdianti, Dwi; Sumantri, P.; Surveyandini, Mayla
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4546

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis signifikansi pengaruh kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Ajiwana Tangguh Nusantara Banyumas. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Populasi penelitian ini karyawan bagian produksi berjumlah 352. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu stratified proportionate random sampling dengan sampel 190 responden. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dan parsial hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan
The State and Development Trends of The Conflict Between Ukraine and The Russian Federation Qurbonov Arslonqul Amonovich
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4556

Abstract

This article analyzes the current state of the conflict between Ukraine and the Russian Federation, as well as its impact on the geopolitical landscape and regional security in Central Asia. Special attention is given to the role of Uzbekistan in promoting stability and consolidating regional states amid contemporary geopolitical transformations
Rekonstruksi Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Hukum di Indonesia Ramadhanti, Neisya Aulia; Laila, Nur Nazmi; Luthfiana, Nafisya; Savitri, Adinda; Harmoko
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4542

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Sejak diberlakukannya Pilkada langsung, terdapat berbagai dinamika yang mencerminkan pergeseran sistem hukum, politik, dan administrasi negara. Namun, praktik penyelenggaraan Pilkada tidak lepas dari berbagai persoalan, seperti politisasi birokrasi, money politics, minimnya akuntabilitas, hingga disharmoni kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Latar belakang inilah yang mendorong urgensi rekonstruksi Pilkada dalam kerangka sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem hukum yang mengatur Pilkada saat ini dan menawarkan model rekonstruksi yang lebih efektif, demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap berbagai putusan Mahkamah Konstitusi serta praktik hukum Pilkada di lapangan, ditemukan bahwa sistem hukum Pilkada masih bersifat fragmentaris, dengan lemahnya jaminan terhadap integritas dan profesionalitas penyelenggara serta lemahnya mekanisme pengawasan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan perlunya penyusunan ulang regulasi Pilkada yang menekankan pada keseragaman hukum, penguatan kelembagaan penyelenggara, serta pengembalian Pilkada ke dalam kerangka desain sistem ketatanegaraan yang menjamin prinsip checks and balances. Dengan demikian, rekonstruksi Pilkada bukan sekadar reformasi teknis, melainkan pembenahan menyeluruh terhadap sistem hukum pemilu lokal demi terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dan berintegritas.
Sistem Pemilihan Kepala Desa di Indonesia dalam Hukum Administrasi Negara Ramadhani, Azallea; Devi; Agustina, Kusuma Wahyuning; Putri, Marsya Mulia; Sihombing, Nurul Kharimah
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4620

Abstract

Studi ini menelaah mekanisme pilkades di Indonesia dari perspektif hukum tata usaha negara. Beberapa regulasi mengikat prosedur pilkades, termasuk UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, serta UU No. 3 Tahun 2024, yang memuat aturan mengenai pemilihan langsung, masa jabatan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara menyeluruh. Riset ini juga menyoroti isu hukum, contohnya ketidakjelasan aturan di level daerah dan kendala implementasi yang harus selaras dengan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan keadilan. Hasilnya memperlihatkan bahwa walaupun aturan di tingkat pusat terbilang rinci, praktiknya di lapangan masih terkendala masalah administratif dan hukum yang perlu adanya penyesuaian kebijakan dan pembenahan struktur kelembagaan supaya pilkades dapat berjalan efektif dan akuntabel dalam koridor hukum tata usaha negara.
Implementation of Government Regulation in Granting Risk-Based Business Licensing at Private Job Training Institutions Praya, Fajar; Utami, Tanti; Mulyana, Aji
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4631

Abstract

This study examines the implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing for Private Vocational Training Institutions (LPKS) in Cianjur Regency, while also analyzing the strategic position of these institutions using a SWOT approach in responding to the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) system. The aim of this research is to assess the level of LPKS compliance with the OSS RBA system, identify the challenges they face, and evaluate the effectiveness of local government support. This study aims to analyze the level of compliance of Private Vocational Training Institutions (LPKS) in Cianjur Regency with the implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing (OSS RBA), as well as to identify various challenges that hinder its effective implementation at the local level.The findings reveal that out of 93 registered LPKS, only 9 have fulfilled the OSS RBA licensing requirements. The main obstacles include high costs associated with obtaining documents such as the Certificate of Proper Function (SLF), as well as a lack of understanding of the system. The SWOT analysis indicates that while LPKS have institutional potential and support, they still face significant internal and external challenges. Therefore, simplifying licensing procedures, enhancing technical assistance, and providing incentives for small-scale LPKS are crucial steps to improve compliance levels and the overall effectiveness of the OSS RBA system.
Analisis Politik Hukum dan Relasi Antar Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Adat Pararem di Kabupaten Tabanan Sattvika, Ayu; Pramana, Gede; Erviantono, Tedi
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4644

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana peran dan kepentingan suatu aktor dalam memengaruhi kebijakan lokal, yang dalam penelitian ini peneliti mengacu pada konsep kebijakan "pararem", dalam wilayah adat yang terdapat pada beberapa desa di Kabupaten Tabanan. Di Tabanan, Pararem sering digunakan untuk menangani berbagai masalah penting seperti pengaturan tata ruang adat, pelarangan aktivitas tertentu, atau pengelolaan sumber daya. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif dengan sifat kualitatif, serta jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan literatur. Penyusunan Pararem di Kabupaten Tabanan lebih dari sekadar kegiatan adat biasa; ini juga merupakan arena persaingan politik yang rumit. Pararem sebagai bentuk hukum adat tidak hanya muncul dari musyawarah masyarakat, tetapi juga melalui hubungan kekuasaan, simbol, dan kepentingan yang saling terlibat. Dalam perspektif teori politik Actor-Network Theory (ANT) yang diperkenalkan oleh Bruno Latour dan Michel Callon, penyusunan Pararem dapat dipahami sebagai produk dari interaksi antara berbagai aktor. Melalui pandangan teori ini, Pararem bukanlah entitas yang muncul dari tradisi yang murni. Ia merupakan hasil dari negosiasi, terjemahan, dan mobilisasi aktor dalam konteks sosial-politik setempat.
Governance of Terong Traditional Market In Makassar City For Competitiveness Arifin, Lukman; Kasmawati, Andi; Cudai, Andi
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4717

Abstract

Traditional This study examines the governance of Terong Traditional Market in Makassar City, one of South Sulawesi’s largest markets. Employing a qualitative phenomenological approach, the research aims to explore current governance practices, identify determinants influencing governance effectiveness, and propose strategies to enhance market competitiveness. Data were gathered through field observations, in-depth interviews with traders, market managers, and government officials, as well as document analysis. The findings reveal that governance at Terong Market is hindered by fragmented institutional coordination, inadequate infrastructure, weak regulatory enforcement, and limited trader participation. Four critical determinants of effective governance emerged: (1) strategic policy alignment, (2) transparency in financial and operational management, (3) adoption of digital technologies, and (4) multi-stakeholder collaboration.To improve competitiveness, five strategic measures are recommended: revitalization of market infrastructure, digitalization of retribution and service systems, reform of management and human resources, trader empowerment through training and financing access, and inclusive stakeholder forums for participatory governance. Additionally, this study proposes a reconceptualization of the classical POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) model—replacing “actuating” with “mediating”—and emphasizes participatory monitoring to strengthen accountability.The study contributes to public administration literature by presenting an adaptive governance model that aligns with the socio-economic dynamics of traditional markets in transition.
Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Nur Aulia, Widi; Abdullah Faqih, Muhammad; Mulyadi, Dedi; Mulyana, Aji
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4719

Abstract

The authority conflict between central and local governments in the mining sector presents a critical challenge within the framework of regional autonomy in Indonesia. This study aims to analyze the legal policy effectiveness in resolving such conflicts, with a specific focus on the mining sector in Southeast Sulawesi. The research employs a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and a concrete case study. The findings reveal that the withdrawal of licensing authority by the central government through the enactment of Law No. 3 of 2020 has triggered structural tensions, legal uncertainty, investment barriers, and weak environmental oversight. The absence of an effective institutional mediation mechanism further exacerbates the conflict. The study recommends the establishment of an independent authority conflict resolution body and the strengthening of intergovernmental coordination through legal collaboration and good governance principles. A restructuring of central-local authority relations is essential to ensure a fair, effective, and adaptive decentralization policy for strategic sectors
Manajemen Krisis Model Fink Dalam Menangani Kasus Protes Tuntutan Pelantikan Kepala Desa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Ajeng Operasiana
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4742

Abstract

Pemilihan Kepala Desa tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara mengalami penundaan pelantikan terhadap 57 kepala desa terpilih yang menimbulkan krisis pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis respon Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mengelola krisis tersebut dengan menggunakan kerangka Model Manajemen Krisis Steven Fink dan Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, sehingga dapat menggambarkan dinamika penanganan krisis dari tahap awal hingga resolusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak fase awal (prodromal), pemerintah melakukan deteksi potensi konflik, dilanjutkan dengan koordinasi lintas sektor ketika eskalasi protes meningkat. Respon yang ditempuh mencakup pembukaan ruang konsultasi kebijakan, penyampaian informasi melalui surat pemberitahuan, serta mediasi untuk meredam ketegangan. Strategi komunikasi yang semula defensif (diminish) bergeser menjadi konstruktif (rebuild) guna memulihkan kepercayaan publik. Tahap resolusi ditandai dengan pelantikan resmi setelah adanya koordinasi dengan kementerian terkait, yang mengakhiri krisis sekaligus memulihkan stabilitas administratif. Simpulan penelitian menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mampu mengelola krisis penundaan pelantikan kepala desa melalui tahapan deteksi dini, respon cepat saat demonstrasi, koordinasi lintas sektor, hingga pemulihan melalui klarifikasi dan pelantikan bertahap. Pergeseran strategi komunikasi dari diminish ke rebuild terbukti efektif dalam merestorasi legitimasi pemerintah. Meski demikian, penelitian ini masih terbatas pada perspektif pemerintah dan belum menggali pandangan masyarakat serta kepala desa terlibat. Rekomendasi diarahkan pada penguatan sistem deteksi dini krisis sosial, integrasi teori partisipasi publik, dan evaluasi komunikasi pascakrisis guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang
The Dilemma of Decentralization in Public Policy Implementation in Indonesia Aulia, Ajeng Putri; Andhini
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4757

Abstract

Decentralization has been a central agenda in Indonesia's governmental reform since the end of the New Order regime, marked by the enactment of Law No. 22 of 1999, which was later revised through Law No. 23 of 2014 on Regional Government. The primary goals of decentralization are to strengthen local democracy, enhance the effectiveness of public service delivery, and accelerate development based on local needs. However, its implementation has led to a range of complex dilemmas. This article aims to critically examine the dynamics and challenges of decentralization in the context of public policy implementation in Indonesia, with a particular focus on structural issues such as disparities in regional capacity, overlapping authorities between central and local governments, weak intergovernmental coordination, and the growing potential for misuse of autonomy by local actors. This study employs a qualitative approach using literature review and thematic analysis of regulations, academic literature, and relevant empirical studies. The main findings indicate that decentralization, when not supported by institutional readiness and adequate oversight, tends to produce policy fragmentation, widen interregional disparities, and create opportunities for corrupt practices at the local level. Therefore, a reformulation of decentralized approaches is urgently needed through the strengthening of asymmetric decentralization models, improvement of intergovernmental governance mechanisms, and the development of effective and adaptive accountability systems. Without a fundamental correction to the design and practice of decentralization, public policy in Indonesia will continue to face structural obstacles that undermine the quality of local governance and threaten national integration.

Page 8 of 10 | Total Record : 95

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): February Vol. 3 No. 1 (2025): November Vol. 2 No. 4 (2025): August Vol. 2 No. 3 (2025): May Vol. 2 No. 2 (2025): February Vol. 2 No. 1 (2024): November Vol. 1 No. 4 (2024): August Vol. 1 No. 3 (2024): May Vol. 1 No. 2 (2024): February Vol. 1 No. 1 (2023): November