Indonesian Journal of Law and Justice
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Articles
26 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 3 (2024): March"
:
26 Documents
clear
<![CDATA[Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN ]]>
<![CDATA[Akbar, Ikhsanul]]>;
<![CDATA[Ningrum, Indriani Septia]]>;
<![CDATA[Muzhaffar, Rafi]]>;
<![CDATA[Irawan, Aryo]]>;
<![CDATA[Fayza]]>;
<![CDATA[Atmaja, M. Toriq Raka]]>;
<![CDATA[Siswajanthy, Farahdinny]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2098
<![CDATA[Economic law and sustainable development are two interrelated concepts that influence public policies in ASEAN countries. This research aims to analyze the relationship between economic law and sustainable development in ASEAN countries, as well as the challenges and opportunities faced by these countries in implementing the principles of sustainable economic law. The research method used is a normative juridical approach, namely by examining laws and regulations, official documents, and related literature relating to economic law and sustainable development in ASEAN countries. The results show that there are variations in the level of engagement and commitment of ASEAN countries in realizing economic law and sustainable development, depending on factors such as social, political, economic, and environmental conditions in each country. The research also identifies several important issues that need to be addressed by ASEAN countries, such as the need for legal harmonization, enhanced regional cooperation, protection of human rights, community empowerment, and effective law enforcement. This research provides recommendations to improve the quality and effectiveness of economic law and sustainable development in ASEAN countries, and its implications for social welfare and justice in the region.]]>
<![CDATA[Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Perdata Nasional ]]>
<![CDATA[Prayoga, Ananta Dwi]]>;
<![CDATA[Ristia, Silvi]]>;
<![CDATA[Arief, M Rahmad]]>;
<![CDATA[Nugarah, Reza Akbar]]>;
<![CDATA[Fitriani P, Marcelina]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2102
<![CDATA[Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia, sejatinya belum diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan sehingga banyak pasangan sesama jenis yang memilih menikah di luar negeri contohnya Ragil. Ragil Mahardika menikah dengan seorang pria Jerman berusia 35 tahun yaitu Frederik Vollert. Keduanya menikah di Jerman, negara yang memungkinkan persatuan sesama jenis. Setelah menikah, keduanya tinggal di Bayern, Jerman. Perkawinan yang telah dilakukan oleh Ragil Mahardika sudah jelas merupakan perkawinan sesama jenis, perkawinan ini tergolong perkawinan beda kewarganegaraan dikarenakan Ragil Mahardika terlebih dahulu menikah dengan Frederik Mollert pada tahun 2018 yang kemudian disusul pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Jerman pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur perkawinan antar bangsa menurut Hukum Perdata Internasional serta untuk mengetahui keabsahan perkawinan campuran sesama jenis yang dilakukan di luar Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif, dengan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dilalukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori hukum perdata internasional yang dimana didalamnya telah memuat fakta yang valid atau relevan baik dalam aspek subjek hukumnya maupun dalam aspek objektifnya. Hasil penelitian ini dapat menemukan fakta bahwa perkawinan sesama jenis pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Menurut pasal tersebut pasangan sesama jenis, baik gay atau homoseksual (pasangan pria dengan pria) maupun lesbian (pasangan wanita dengan wanita), tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia]]>
<![CDATA[Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Praktek Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Novi, Novi fransiska putri]]>;
<![CDATA[Ahmad Suryono]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2104
<![CDATA[Advokat mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya sesuai Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Salah satu hak yang melekat pada advokat adalah hak imunitas. Dalam praktik peradilan pidana perlu dipahami bagaimana pembelaan hukum yang ditawarkan kepada advokat dalam proses pidana di penghakiman Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak imunitas advokat dalam praktek peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis yuridis normatif serta metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Pasal 16 Advokat melarang penuntutan pidana atau gugatan perdata bagi advokat yang bertindak dengan niat baik atas nama kliennya selama persidangan, akan tetapi secara bersamaan menunjukan bahwa implementasi hak imunitas advokat masih kurang berjalan dengan semestinya meskipun penjelasan tentang frasa dari pasal 16 UU Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 telah di perluas maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013.]]>
<![CDATA[Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai dengan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 649/Pid.B/2022/PN.Mtr) ]]>
<![CDATA[kharisma, kharisma kartika ayu]]>;
<![CDATA[Yatna, Suyatna]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2105
<![CDATA[Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan akan dilakukan penuntutan serta dikenakan sanksi apabila terbukti bersalah berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara nomor 649/Pid.B/2022/PN.Mtr, penuntutan yang merupakan kewenangan Penuntut Umum dalam penerapannya terdapat kekeliruan sejak tahap penyusunan surat dakwaan yaitu tidak mendakwa Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Riset ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penuntutan dan bentuk surat dakwaan yang digunakan dalam perkara nomor 649/Pid.B/2022/PN.Mtr. Riset ini menggunakan jenis normatif dengan menerapkan metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil riset ini, bagi Penuntut Umum hendaknya faktor kecermatan dan ketelitian perlu ditingkatkan karena seharusnya Penuntut Umum dalam perkara tersebut mendakwa Terdakwa sesuai dengan tiga tindak pidana yang dilakukan, yakni perzinahan yang diatur pada Pasal 284 KUHP, pembunuhan yang diatur oleh Pasal 338 KUHP, dan pencurian biasa yang diatur oleh Pasal 362 KUHP yang dilakukan secara perbarengan perbuatan (concursus realis), sehingga bentuk surat dakwaan yang tepat digunakan adalah kumulatif. Akan tetapi, dalam perkara ini Penuntut Umum hanya mendakwa terkait hilangnya nyawa korban saja yang didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, oleh karena itu kekeliruan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban karena tidak mendakwa Terdakwa sesuai pada tiga tindak kejahatan yang telah dilakukan.]]>
<![CDATA[Analisis Dampak Impor Sampah Plastik dari Amerika terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Indonesia Ditinjau dalam Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18 ]]>
<![CDATA[Feriansyah, Willy]]>;
<![CDATA[Permana, Hadi Jaya]]>;
<![CDATA[Salim Faqih, Raden Achmad]]>;
<![CDATA[Ridwan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Lomo, Putra Wildy]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2114
<![CDATA[Impor sampah plastik dari Amerika Serikat dan negara-negara lain ke Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tersebut dengan menggunakan kerangka hukum Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18/2008 tentang Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari sumber-sumber resmi seperti laporan KLHK, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perlindungan lingkungan hidup, dan berita terkait. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan dampak impor sampah plastik di Indonesia, serta untuk memahami regulasi yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sampah yang melebihi kapasitas pengelolaan berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang ada kurang efektif dalam mencegah masuknya sampah plastik yang merugikan ke Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan impor sampah plastik, seperti penguatan regulasi dan pengawasan, kolaborasi dengan negara asal, pengembangan industri daur ulang lokal, hukuman yang deterrent, dan penguatan keterlibatan pihak terkait. Penelitian ini didasarkan pada data hingga tahun 2022 dan menggunakan pendekatan ketersediaan praktik melalui pengamatan dan aktivitas bekerja lapangan.]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor) ]]>
<![CDATA[Adillah, Alya Sophia]]>;
<![CDATA[Ridwan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Lomo, Putra Wildy]]>;
<![CDATA[Salim Faqih, Raden Achmad]]>;
<![CDATA[Khairunnida, Tasya]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2115
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji permasalahan kompleks kenakalan remaja dan keterlibatan pemuda dalam geng kriminal di Kota Bogor, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran hukum dalam menangani masalah ini, dengan menekankan perlunya upaya pencegahan dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai landasan awal untuk memahami kenakalan remaja dan peran hukum dalam menanganinya di Kota Bogor. Temuan utama melibatkan definisi kenakalan remaja yang mencakup perilaku melanggar norma sosial dan hukum, serta peran penting hukum pidana dalam menangani masalah ini melalui sanksi dan mekanisme hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kenakalan remaja, dan mencakup beberapa kasus kenakalan remaja yang relevan, termasuk tawuran antar gangster dan serangan yang berujung pada kematian seorang remaja di Kota Bogor. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang tantangan yang dihadapi penegak hukum dan masyarakat dalam menangani masalah ini. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk mengurangi kenakalan remaja dan memerangi geng anak, penting untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat peran keluarga, dan melaksanakan program pembinaan pemuda yang efektif. Penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode survei dan analisis kasus untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang permasalahan kenakalan remaja di Kota Bogor.]]>
<![CDATA[Analisis Pencemaran di Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara antara Australia dan Indonesia ]]>
<![CDATA[Steybi, Fitria Ade]]>;
<![CDATA[Azzahra, Najwa Maulida]]>;
<![CDATA[Cahyani, Gisella Tiara]]>;
<![CDATA[Amanullah, Daffa]]>;
<![CDATA[Wijaya, Mustika Mega]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2116
<![CDATA[Pencemaran laut adalah salah satu masalah yang sangat serius karena dapat merusak lingkungan, alam dan kualitas air. Hal ini dapat terjadi karena masuknya material seperti limbah, bahan kimia, tumpahan minyak, dan lain sebagainya. Jumlah minyak montara yang tumpah per hari diperkirakan sekitar 500.000 barel minyak selama 74 hari Hal ini sangat merugikan negara Indonesia khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seberapa besar pertanggungjawaban Australia terhadap Laut Timor akibat kebocoran minyak Montara dan bagaimana menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Australia mengenai pencemaran di Laut Timor. Metode penelitian normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab negara Australia atas pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara bersifat mutlak atau tanggung jawab mutlak, penyelesaian sengketa saat ini sedang berada di tahap negosiasi yang dilakukan antara Indonesia dan Australia.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[purnomo, bagas trias]]>;
<![CDATA[Iman, Muh]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2118
<![CDATA[Digitalisasi dengan bantuan teknologi yang semakin canggih dan akses internet yang ada. Kini, keperluan manusia dapat lebih praktis dan cepat terselesaikan. Hal ini juga terjadi, karena adanya modernitas. Modernitas merupakan sebuah proses perkembangan yang tidak dapat di pungkiri di seluruh negara, tidak terkecuali pada negara berkembang. Kita juga dapat melihat adanya modernitas dengan munculnya penerapan pengetahuan ilmiah pada setiap aspek kehidupan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aspek hukum penjualan akun Netflix illegal melalui media social. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif artinya penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan dengan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Netflix terhadap penjualan akun Netflix illegal melalui media sosial. Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi Netflix terhadap penjualan akun illegal melalui media sosial haruslah seimbang dengan cara dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif.]]>
<![CDATA[Bedah Fenomena LGBT Ditinjau Menurut Pendekatan Socio Legal dan Eksistensinya dalam Hukum Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Devina]]>;
<![CDATA[Toe Labina, Maria Sesilia]]>;
<![CDATA[Paparang, Marcelina Fitria]]>;
<![CDATA[Ristia, Silvi]]>;
<![CDATA[Febriyanti, Yenny]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2121
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi orientasi seksual Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bagi hukum positif dan HAM di Indonesia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normative yang berdasarkan kajian pustaka dan pendekatan empiris melalui kuesioner berbasis online. Di Indonesia, LGBT belum memiliki hukum positif secara mandiri, hanya baru berdasarkan melalui pendekatan hukum yang dianggap berhubungan dengan konteks LGBT. Salah satu hukum positifnya yaitu melalui pendekatan hukum perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, UUD NRI 1945 dan Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Terbaru. Ketidakpastian hukum terhadap perilaku LGBT, menimbulkan diskriminasi karena keresahan masyarakat, apakah perilaku LGBT sebagai suatu pelanggaran dan layak mendapatkan suatu hukuman ataukah perilaku LGBT benar memang adanya suatu hak individu untuk memilih orientasi seksualnya dan dilindungi atas nama Hak Asasi Manusia. Masyarakat Indonesia berharap pemerintah bergegas menanggulangi fenomena ini agar Indonesia tidak tercemari oleh pesta LGBT. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa eksistensi LGBT di Indonesia belumlah diterima sepenuhnya oleh masyarakat, karena dianggap sangat bertentangan dengan norma, agama serta mengingat bahwa secara filosofis Indonesia memiliki pondasi negara yang kuat yaitu Pancasila, menurut nilai-nilai yang berlaku, perilaku LGBT tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat.]]>
<![CDATA[Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin ]]>
<![CDATA[Sugiarto, Dido Oksi]]>;
<![CDATA[sulistiyono]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2122
<![CDATA[Rumusan masalah: Bagaimana efektivitas Pasal 7 UU 16/2019 tentang Perubahan UU 1/1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin Tujuan penelitian: Mengetahui efektivitas Pasal 7 UU 16/2019 tentang Perubahan UU 1/1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan dokumen-dokumen hukum yang terkumpul akan dilakukan analisis, khususnya deskripsi, penafsiran, dan sistematisasi. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perlu direvisi dan ditambahkan dalam hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu direvisi agar sesuai dengan kondisi dan permasalahan saat ini, terutama terkait perkawinan siri yang sering dilakukan masyarakat Indonesia tanpa perlu mendaftar ke KUA. Perlu aturan tegas untuk cegah perkawinan siri. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh undang-undang, petunjuk, infrastruktur, kebutuhan masyarakat, dan kebudayaan. Dalam UU No. 16 Tahun 2019, rentang usia perkawinan adalah lulus SMA. Jenjang Perguruan Tinggi (S1) biasanya pada usia 21-22 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa usia minimum untuk masuk perguruan tinggi adalah 19 tahun setelah menyelesaikan SMA. Pemalsuan ketentuan usia akan dikenakan sanksi.]]>
