cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2025): December" : 39 Documents clear
Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Bisnis Internasional melalui Arbitrase Internasional Febriany, Febriany; Lie, Gunardi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.4946

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lintas negara, khususnya dalam konteks legalitas putusan arbitrase di Negara Indonesia yang memperluas interaksi perdagangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui kajian instrumen hukum internasional maupun hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase internasional menawarkan efektivitas lebih tinggi dibanding litigasi nasional, terutama karena sifatnya yang fleksibel, netral, dan didukung pengakuan putusan melalui Konvensi New York 1958. Namun, tantangan masih muncul terkait biaya tinggi serta klausul arbitrase yang kurang tegas. Maka dapat disimpulkan, arbitrase internasional dapat menjadi instrumen andal bagi penyelesaian sengketa bisnis, sepanjang ditopang regulasi nasional yang jelas serta kesadaran hukum para pelaku usaha.
Peranan WTO dalam Mendorong Akses Pasar Jasa bagi Negara Berkembang di Era Ekonomi Digital Zimah, Amelia Abdullah; Lie, Gunardi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.4982

Abstract

Penelitian ini menelaah secara kritis peran World Trade Organization (WTO) dalam membuka akses pasar jasa bagi negara berkembang di tengah percepatan ekonomi digital, dengan menyoroti implementasi General Agreement on Trade in Services (GATS) yang kerap dihadapkan pada kesenjangan struktural, ketimpangan kapasitas negosiasi, dan dominasi negara maju. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi perbandingan, memanfaatkan bahan hukum primer berupa perjanjian internasional dan instrumen WTO, didukung literatur akademik dan riset lembaga internasional sebagai bahan sekunder, serta referensi hukum tersier. Hasil analisis kualitatif memperlihatkan bahwa meskipun WTO menyediakan kerangka hukum dan forum negosiasi untuk liberalisasi jasa, praktiknya masih jauh dari cita-cita kesetaraan substantif: keterbatasan infrastruktur digital, disparitas standar regulasi, dan minimnya dukungan konkret membuat negara berkembang tetap berada di posisi yang rentan, sehingga liberalisasi jasa di bawah WTO lebih sering menghasilkan kesetaraan formal semu ketimbang akses pasar yang benar-benar inklusif dan berkeadilan.
Analisis Risiko dalam Transaksi Bisnis Internasional: Studi Kasus Perdagangan Ekspor-Impor di Asia Tenggara Sandi, Maydi Jack; Lie, Gunardi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.4984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko-risiko utama dalam transaksi ekspor-impor di Asia Tenggara serta strategi mitigasi yang diterapkan oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, analisis dokumen, dan wawancara mendalam dengan pelaku usaha ekspor-impor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 15 kategori risiko yang dominan, di antaranya risiko fluktuasi nilai tukar, keterlambatan pembayaran, gagal bayar, biaya logistik yang meningkat, keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, perbedaan regulasi antarnegara, perubahan kebijakan pemerintah, serta risiko geopolitik. Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan besar cenderung lebih siap menghadapi risiko dengan memanfaatkan kontrak lindung nilai, asuransi, dan sistem manajemen risiko formal, sedangkan UKM masih menghadapi keterbatasan akses terhadap instrumen tersebut. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko yang komprehensif melalui diversifikasi pasar, pemanfaatan instrumen keuangan, serta digitalisasi dokumen perdagangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi dalam mengembangkan strategi pengelolaan risiko perdagangan internasional yang efektif dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Eksportir Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional: Kajian Normatif terhadap Prinsip Kepastian Hukum Adepio, Muhammad Fadel; Lie, Gunardi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.4986

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi eksportir Indonesia dalam kontrak bisnis internasional dengan menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan asas dan doktrin hukum, kemudian dikaitkan dengan praktik kontrak bisnis lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum memiliki peran fundamental dalam menjamin hak dan kewajiban para pihak, termasuk perlindungan terhadap eksportir Indonesia. Meskipun instrumen hukum nasional maupun internasional telah memberikan kerangka regulasi, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pemahaman eksportir terhadap regulasi internasional. Kelemahan ini sering menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk sengketa kontrak maupun kerugian finansial. Oleh karena itu, penguatan regulasi domestik yang sejalan dengan standar internasional, peningkatan kapasitas lembaga arbitrase nasional, serta sosialisasi regulasi kepada eksportir menjadi langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum perdagangan internasional serta menjadi rujukan dalam upaya memperkuat posisi eksportir Indonesia dalam kontrak bisnis global.
Perlindungan Hukum Konsumen atas Ajuan Komplain terhadap Kesalahan Pengiriman Barang oleh Pelaku Usaha pada Aplikasi Shopee Tsary, Syifa; Saputra, Rian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.4932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dampak dari semakin mudahnya proses perdagangan secara virtual melalui platform online yang memberikan manfaat bagi konsumen terkait efisiensi waktu, tenaga dan biaya. Namun, kerap terjadi kendala, salah satunya kelalaian yang dilakukan pelaku usaha atas kesalahan dalam proses pengiriman barang. Metode yang digunakan yaitu normative dengan mengkaji isu hukum dan bahan-bahan hukum serta literatur. Adapun hasil penelitian ini adalah standar operasional prosedur yang dimiliki platform Shopee memudahkan konsumen untuk memesan barang yang diinginkannya dengan prosedur yang simple dan tidak bertele-tele termasuk tata cara pembayaran. Apabila konsumen menerima barang yang salah atau tidak sesuai pesanannya, Shopee memberikan solusi kepada konsumen untuk mengajukan pengembalian dana saja atau pengembalian barang dan dana.
Kriminologi Feminis: Pendekatan untuk Memahami Kejahatan serta Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender dalam Perspektif Hukum Kuswandi, Kuswandi; Madianwati, Shifa Salsabilla
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5009

Abstract

Kriminolo Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perspektif kriminologi feminis dalam memahami kejahatan berbasis gender serta tantangan implementasinya di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus yang berkaitan dengan posisi perempuan sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kriminologi feminis masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan akibat pengaruh budaya patriarki, lemahnya perlindungan hukum, serta stigma sosial yang sering kali menyalahkan korban. Perspektif kriminologi feminis menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dengan menekankan analisis interseksional, yaitu memahami keterlibatan perempuan dalam kejahatan dan pengalaman viktimisasi mereka melalui faktor sosial, ekonomi, budaya, serta relasi kuasa yang timpang dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi sistem hukum yang sensitif gender menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan keadilan substantif bagi perempuan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan aparat penegak hukum, revisi regulasi yang bias gender, serta integrasi perspektif feminis dalam kurikulum pendidikan hukum agar aparat dan akademisi memiliki pemahaman yang lebih adil terhadap isu kesetaraan gender. Selain pembenahan struktural, peningkatan kesadaran publik melalui pendidikan, media, dan gerakan sosial juga diperlukan guna menghapus stigma terhadap korban kekerasan serta membangun dukungan sosial yang lebih kuat bagi perempuan. Lebih jauh, penerapan kriminologi feminis diharapkan dapat memperkuat komitmen negara terhadap prinsip hak asasi manusia dan menjamin akses keadilan yang setara bagi semua gender. Perspektif ini juga dapat menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan kriminal yang lebih humanis, berkeadilan, dan berpihak pada korban, sehingga kejahatan berbasis gender tidak lagi dipandang sebagai masalah individu, melainkan persoalan struktural yang menuntut perubahan sosial menyeluruh
Corporate Criminal Liability in Digital Economic Crimes: an Analysis of Legal Developments in Indonesia Astuti, Nanin
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5013

Abstract

This study analyzes the evolution of legal frameworks and the implementation of corporate criminal liability in digital economic crimes in Indonesia. Using a normative juridical method supported by empirical data, the research examines statutory regulations, official institutional reports, and relevant case studies involving digital corporate offenses such as illegal fintech operations, e-commerce fraud, and cryptocurrency-based money laundering. The findings reveal that despite the recognition of corporations as subjects of criminal law under the 2023 Indonesian Criminal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Anti-Money Laundering Law (TPPU Law), law enforcement remains focused on individual offenders and rarely addresses systemic organizational fault. Comparative analysis shows that Indonesia has not yet adopted the corporate culture liability model widely applied in international jurisdictions, which evaluates structural negligence and corporate ethical culture. The study concludes that a reformulation of Indonesia’s criminal law policy is required to emphasize comprehensive corporate accountability and to enhance law enforcement mechanisms in addressing digital economic crimes effectively.
The Religious Cosmology of Restorative Justice in Article 51 of the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023) as a Development of Criminal Law Science Atma, Pribadi; Susanto, Anthon; Yustia , Dewi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5016

Abstract

This research aims to construct a philosophical interpretation of Article 51 of Indonesia’s Criminal Code (Law No. 1 of 2023) through the perspective of restorative justice and religious cosmology. The objective is to reveal how the provision on obedience to authority embodies a deeper spiritual logic that links legal responsibility to moral consciousness. Using a juridical–philosophical and sociological approach, this study applies hermeneutic analysis inspired by Hans-Georg Gadamer and Paul Ricoeur to interpret the text as a dynamic encounter between law, ethics, and spirituality. The analysis identifies that obedience in Article 51 should not be viewed as mechanical compliance but as dialogical accountability, where conscience and authority interact in a process of moral reasoning. The findings demonstrate that law, when interpreted through the cosmology of restorative justice, transforms from an instrument of control into a medium of ethical restoration and reconciliation. Within Indonesia’s pluralistic legal culture, this approach reaffirms the ontological meaning of law as a bridge between human fragility and divine order. The study concludes that the integration of restorative values—such as empathy, forgiveness, and reconciliation—within the criminal justice system reflects Indonesia’s indigenous wisdom, exemplified in communities like Baduy, Naga, and Ciptagelar. Article 51 thus represents not merely a normative rule but a hermeneutic symbol of Indonesia’s religious cosmology, calling for a jurisprudence that rehumanizes justice through the unity of law, morality, and spirituality.
The Impact of The Criminal Offence of Extortion Device: A Law Enforcement Perspective Iga Intani Descatherine Muslimah; Saptaning Ruju Paminto; Aji Mulyana; Kuswandi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5027

Abstract

The rapid development of information technology presents new challenges in the field of law, especially related to cyber crime. One of the most alarming forms is the attack of extortion devices (ransomware), against Indonesia's National Data Centre (PDN). This research aims to analyse the implementation of Law No. 17/2011 on State Intelligence in overcoming the crime of blackmail devices, the impact on national security, and the relevance of Law No. 1/2024 on Electronic Information and Transactions. The method used is normative juridical with an analytical approach to legislation. The results showed that ransomware fulfils the elements of a criminal offence as stipulated in the Criminal Code and the Electronic Information and Transaction Law. In addition, the role of intelligence agencies is very important in early detection and handling of cyber threats. This research confirms the importance of synergy between intelligence agencies and legal reform in dealing with evolving cyber threats
Pertanggungjawaban Hukum Penjualan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian atau Penggelapan Muhamad Akbar Fauzi Mutakin; Rusman; Aji Mulyana
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5028

Abstract

Penjualan kendaraan bermotor yang berasal dari tindak pidana pencurian atau penggelapan merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pembeli kendaraan hasil kejahatan, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan, serta mengkaji peran aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penindakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik, pelaku usaha, serta konsumen kendaraan bekas. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang berlaku dan praktik penerapannya dalam beberapa putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang menjual atau membeli kendaraan tanpa dokumen resmi, dengan harga di bawah kewajaran, atau dari sumber yang mencurigakan, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena dianggap patut menduga bahwa kendaraan berasal dari tindak pidana. Ketentuan dalam peraturan hukum terbaru memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjerat pelaku penadahan, termasuk dalam kasus kelalaian berat. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penindakan dan pencegahan melalui sosialisasi hukum, razia kendaraan, serta koordinasi dengan lembaga terkait dalam verifikasi legalitas kendaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran kendaraan bermotor hasil kejahatan serta mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efektif.

Page 1 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue