cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 358 Documents
 14   15   16   17   18 
Juridical Study of Ownership of Ownership of Flats by Foreign Citizens Based on Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Land Rights Management Rights for Flats Units and Land Registration Sari, Eriza Yulistiana; Yunita Reykasari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3116

Abstract

This study aims to determine and understand the Ownership of Usage Rights of Apartment Units by Foreign Citizens Based on the Theory of Benefit. The research methods used include a statute approach and a conceptual approach, a type of normative legal research, with data collection methods through library surveys and qualitative legal analysis. The results of the study indicate that Government Regulation Number 18 of 2021 provides a legal basis for foreign citizens to have usage rights over apartment units in Indonesia but does not provide full ownership rights, this regulation provides legal certainty and clear procedures, which are expected to be further elaborated in the Ministerial Regulation. The Indonesian government needs to consider allowing foreign citizens to have ownership rights over apartment units by considering the various benefits that can be obtained. This step can increase foreign investment, encourage economic growth, improve property quality, stabilize the property market, increase state revenues, and support infrastructure development. With proper regulation and strict supervision, this policy can provide significant benefits to the Indonesian economy and society as a whole.
Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan PN Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Bdw) Priyanto, Muhamad Agung; Lutfian Ubaidillah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3129

Abstract

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian penting dalam ranah hukum ekonomi. Sering kali melibatkan tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis mengenai pengaturan perjanjian dalam hukum perdata di Indonesia, serta menganalisis alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Bdw. Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Penelitian Conceptual Approach dan Statute Approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit tidak memiliki pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), melainkan termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama. Meskipun demikian, perjanjian kredit tetap tunduk pada ketentuan Buku Ketiga KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan, yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Putusan Pengadilan diharapkan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam kasus wanprestasi. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pemahaman mendalam tentang perkara yang diadili serta peraturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang bersifat tidak tertulis, untuk memastikan putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ahmad Umar Faruq; Lutfian Ubaidillah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3143

Abstract

Penggunaan sepeda listrik di masyarakat semakin meningkat. Dengan meningkatnya popularitas sepeda listrik, penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan efektif guna memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terkait keabsahan pengendara sepeda listrik di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa regulasi mengenai sepeda listrik masih belum jelas diatur dalam Undang-Undang. Peraturan Menteri yang ada saat ini tidak secara jelas dan khusus mengatur tentang penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Ketidakjelasan ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat membahayakan keselamatan pengguna sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya. Ketidakjelasan ini juga mencakup kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara sepeda listrik. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur penggunaannya di jalan raya. Regulasi yang jelas dan efektif akan membantu memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya, serta mengurangi potensi risiko yang dapat terjadi akibat penggunaan sepeda listrik tanpa pengawasan yang memadai.
Hak atas Informasi bagi Konsumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner Usmi, Vironika; Nagara, Sendy Herlina; Majestica, Aurora; Sukmawati, Sry; Lestarika, Dwi Putri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3173

Abstract

Penelitian ini membahas hak konsumen terhadap informasi dalam konteks labelisasi halal dan non halal pada industri kuliner. Industri kuliner, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, menghadirkan tantangan signifikan terkait kejelasan dan keakuratan informasi mengenai status kehalalan produk. Konsumen memiliki hak untuk memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka, yang tercermin dalam label halal. Namun, kompleksitas dalam proses sertifikasi halal, variasi standar di antara negara dan lembaga, serta praktik labelisasi yang tidak jujur sering kali membingungkan konsumen dan menimbulkan kekhawatiran. Penelitian ini mengeksplorasi peran pemerintah dalam memfasilitasi labelisasi halal yang efektif, termasuk pengaturan yang jelas, infrastruktur yang memadai, dan pengawasan yang ketat terhadap praktik industri. Studi kasus dari Indonesia mengilustrasikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Implikasi hukum dan etika dalam labelisasi halal juga dibahas, menekankan pentingnya kejujuran dalam proses sertifikasi dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana perlindungan hak konsumen terhadap informasi dalam labelisasi halal dan non halal dapat meningkatkan integritas industri kuliner secara keseluruhan, mempromosikan lingkungan bisnis yang adil dan bertanggung jawab, serta memenuhi kebutuhan spiritual dan praktis dari semua konsumen.
Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini terhadap Masyarakat di Desa Embalut Ramadhan, M. Suarga Nabil Akbar; Az - Jahra, Syabrina; Hidayah, Nurul; Yunitasari, Karina; Vitara, Berlin Anugie; Norparidah, Norparidah; Amanda, Aprillia; Sahrir, Igund Farhan; Wendy A. A , Muhammad; Arifudin, Nur
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3179

Abstract

Membangun kesadaran hukum sejak dini merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya membantu mengatur perilaku masyarakat, melindungi hak dan kebebasan individu, menyelesaikan konflik, dan menciptakan kepercayaan dan stabilitas sosial, tetapi juga menghormati otoritas dan pemerintah. Dengan menanamkan kesadaran hukum sejak dini, masyarakat dapat lebih cenderung mengikuti aturan, menghindari perilaku yang melanggar hukum, dan membangun penghormatan terhadap institusi hukum. Metode yang digunakan adalah empiris. Kegiatan penyuluhan di Desa Embalut berjalan dengan baik dan lancar, pemahaman mengenai hukum diberikan terhadap masyarakat untuk meminimalisasikan tindakan kriminal.
Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Pada E-Commerce Pinjaman Online Irnawati; Irdyansah, Andry
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3215

Abstract

Layanan pinjaman berbasis online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kredit,namun pesatnya layanan pinjaman online justru cenderung membuka ruang untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya seperti ‘lintah darat di era internet. Meskipun pinjaman online terkadang merugikan masyarakat, mereka juga dapat menyebabkan intimidasi dan penyebaran data pribadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga data pribadi konsumen.Tujuan penelitian ini adalah untuk menawarkan alternatif pembaharuan yang melindungi masyarakat pengguna pinjaman online, terutama di Jawa Tengah. Wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data.Analisis penelitian menggunakan Miles, Huberman, dan Lexi, Moeling untuk mengumpulkan data, mengurangi data, menampilkan data, dan mengambil kesimpulan. Penelitian ini memiliki latar belakang masyarakat yang cenderung terjebak dari mudahnya akses pinjaman online,namun korban justru terperangkap dari cengkraman dan lilitan pinjaman online dengan bunga yang tinggi, penyebaran data pribadi danberbagai ancaman kekerasan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya korban yang terjerat dalam pinjaman online membuktikan perlu ada pembaharuan hukum untuk melindungi masyarakat yang terdampak dan menjerat pelaku yang semena-mena melakukan tindakankekerasan berbasis gender-online. Diperlukan adanya peraturan yang sifatnya lebih mengikat,yang mengatur sanksi pidana, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu juga diperlukan percepatan pengesahan RUU perlindungan data pribadi.
Pembuktian Pidana terkait Penipuan Penjualan Produk Impor Hayer, Bienvenido G.B.; Kamani, Ni Kadek Lely; Aridah, Naily; Saudira, Rania Aisya; Haikal, Rewidan Muhammad; Imogen, Lorin; Ginting, Yuni Priskila
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3226

Abstract

Peningkatan peredaran kosmetik impor ilegal di Indonesia menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi konsumen dan mengganggu tatanan ekonomi. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang risiko kesehatan dan hukum yang terkait dengan produk-produk tersebut serta memberikan pengetahuan tentang cara mengenali kosmetik legal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menganalisis peran jejak digital dalam pembuktian penjualan kosmetik ilegal di Indonesia. Data dikumpulkan dari putusan pengadilan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa jejak digital, seperti transaksi online dan interaksi media sosial, menjadi alat penting bagi aparat penegak hukum dalam menyelidiki dan menuntut kasus penjualan kosmetik ilegal. Selain itu, program ini berhasil meningkatkan kesadaran publik dan keterampilan penegak hukum dalam memanfaatkan bukti digital, yang berkontribusi pada penuntutan yang lebih efektif dan pengurangan peredaran produk ilegal.
Study of Supreme Court Decision Number 2580 K/Pdt/2016 on Divorce from Mixed Marriage between Indonesian and French Citizen Maya Dyah Palupi; Rina Arum Prastyanti
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3272

Abstract

This research examines the legal aspects related to divorce in mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA). In the context of marriage, which is a fundamental event in human life, the issue of mixed marriage is becoming increasingly relevant as interactions between countries increase. This research focuses on analyzing the Supreme Court's decision in Decision Number 2580 K/Pdt/2016, which dealt with a divorce between an Indonesian citizen and a foreigner from France. Using normative legal methods, this research explores the legal norms governing divorce in mixed marriages and assesses the consistency of the applicable law in Indonesia. The findings show that there are legal complexities at hand, especially regarding jurisdiction and children's rights, where the Supreme Court's decision has the potential to influence the handling of similar cases in the future. This research is expected to provide insight into the challenges of the Indonesian judicial system in dealing with international divorces as well as the legal implications resulting from the decision.
Practical Reforms in the Field of Copyright Protection in the Republic Of Uzbekistan and Their Promising Results Ilyasov, Kakharman
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3281

Abstract

This article examines the ongoing efforts to enhance legal literacy, awareness, and the protection of intellectual property rights in Uzbekistan, focusing on the “Strategy for the Development of Intellectual Property in the Republic of Uzbekistan for 2022-2026.” It highlights the significant legal reforms undertaken since the 2017-2021 development strategy, including the adoption of over a thousand laws aimed at fostering transparency, civil society engagement, and human rights protection. However, several challenges persist in the legal protection of intellectual property, such as inadequate public knowledge, weak integration of intellectual property in production processes, and insufficient coordination among relevant state bodies. The research explores how collective management of intellectual property rights, inspired by international models, can address these challenges. It also delves into the institutional reforms needed to ensure efficient legal protection, prevent counterfeit products, and promote the use of intellectual activity results in the economic and social sectors. The article concludes with recommendations for improving Uzbekistan’s intellectual property framework, increasing public engagement, and positioning intellectual property as a key driver of the country's socio-economic development.
Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Hidup di Lingkungan Prostitusi Jannah, Ghina Raodhatul; Faradzilla, Aulia Rastra; Naim, Nasyithoh Nadratun; Justicio, Marchiko Naufal; Firmansyah, Pandu; Mahendra, Adam Adib
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3293

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak-anak yang hidup di lingkungan prostitusi. Anak-anak yang tinggal di wilayah ini sangat rentan terhadap berbagai ancaman, seperti eksploitasi seksual, kekerasan moral, dan penyimpangan sosial, yang berdampak negatif pada perkembangan fisik dan psikologis mereka. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan sosiologis, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, serta dampak sosial dari kehidupan di lingkungan prostitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang melindungi hak-hak anak, implementasi perlindungan hukum belum optimal. Upaya perlindungan yang holistik dan kolaboratif antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak.

Page 16 of 36 | Total Record : 358

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue