cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 358 Documents
 13   14   15   16   17 
Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember Shiddiqy, Abdillah Ash; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3059

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, masalah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember telah lama menjadi isu yang belum terselesaikan, terutama terkait penggunaan trotoar untuk berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan perizinan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dengan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Namun, penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Meskipun Perda ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggaran ketertiban dengan tujuan menciptakan keindahan dan ketertiban kota, banyak Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa yang masih beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 mewajibkan setiap pedagang untuk memiliki izin lokasi, tetapi kenyataannya banyak pedagang yang belum mematuhi ketentuan ini. Penelitian ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk peningkatan pelaksanaan dan pengawasan peraturan guna mencapai tujuan penataan Pedagang Kaki Lima yang efektif di Kabupaten Jember.
Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang oleh Suami Terhadap Istri F. M., Izza Saltsa; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3063

Abstract

Studi ini mengkaji Putusan No. 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA dari Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai kekerasan seksual dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengulas penerapan prinsip Concursus Delictorum dalam hukum pidana, khususnya bagaimana pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana dihukum secara kumulatif. Temuan penelitian menekankan bahwa dalam sistem ini, setiap tindak pidana berhak atas hukuman tersendiri sesuai dengan keparahan kejahatan yang dilakukan. Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam pemahaman penerapan hukuman kumulatif dalam kasus kekerasan seksual dalam hubungan domestik, serta menggarisbawahi implikasi bagi praktik hukum dan kebijakan terkait pelaku kejahatan semacam itu.
Tanggung Gugat Penjualan Tanah Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris yang Lain Hamidah, Amellia Fitria; Purwaningsih, Sri Budi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3065

Abstract

Studi ini mengeksplorasi implikasi hukum dari pembelian dan penjualan tanah warisan tanpa persetujuan semua ahli waris, praktik umum namun sering kali salah paham yang dapat menyebabkan potensi sengketa di antara ahli waris. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, menganalisis ketentuan-ketentuan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan. Analisis kualitatif terhadap prinsip-prinsip hukum mengungkapkan bahwa transaksi tanpa persetujuan sepenuhnya dari semua ahli waris dapat mengakibatkan hak kepemilikan yang dipersengketakan. Temuan ini menyoroti kemungkinan litigasi perdata di antara ahli waris yang enggan mengalahkan klaim warisan mereka. Studi ini menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dan kesepakatan di antara ahli waris dalam transaksi yang melibatkan aset warisan, dengan menekankan perlunya kejelasan dan ketaatan terhadap prosedur hukum untuk menghindari sengketa dan memastikan distribusi warisan yang adil.
Konsistensi Sanksi Kejahatan Lingkungan Bentuk Lahan Hukum Indonesia Safari, Ferdi; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3066

Abstract

Studi ini mengkaji evolusi hukum lingkungan di Indonesia dari Undang-Undang 4/1982 hingga Undang-Undang 6/2023, dengan fokus pada jenis sanksi yang diberlakukan terhadap kejahatan lingkungan dan analisis putusan pengadilan dari tahun 1997 hingga 2009. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan sejarah, penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis sanksi dan prinsip yang berbeda dalam berbagai undang-undang lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan konsistensi dalam putusan pengadilan selama periode tertentu, yang cenderung mendukung sanksi pidana. Analisis ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penegakan regulasi lingkungan dan menyoroti implikasi untuk perkembangan legislatif dan yudisial di masa depan dalam tata kelola lingkungan.
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Soamole, Muhammad Giffari; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3081

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Jawa Timur melalui analisis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dengan meninjau kasus pengadilan dari tahun 2010 hingga 2022, penelitian ini menangani kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam memahami hasil praktis dari proses peradilan terhadap kontrol polusi. Secara spesifik, analisis ini mengkaji penerapan dan dampak sanksi terhadap para pencemar, menyediakan bukti bahwa intervensi yudisial telah efektif mengurangi insiden pencemaran dengan menerapkan sanksi yang ketat. Temuan ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan penegakan hukum yudisial yang aktif dalam mitigasi degradasi lingkungan, menyarankan peningkatan kebijakan untuk lebih memperkuat upaya perlindungan lingkungan.
Analisis Putusan Pembalakan Liar Terhadap Hutan Lindung di Indonesia Pramitaqwati, Anindya; Rosnawati, Emy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3084

Abstract

Penebangan liar di hutan lindung Indonesia masih menjadi isu penting yang membutuhkan penegakan hukum yang ketat. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terhadap pembalak liar untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan statistik, penelitian ini mengevaluasi putusan pengadilan dan tren kasus pembalakan liar. Temuan menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar, yang mencerminkan komitmen terhadap ketentuan hukum. Analisis data menunjukkan fluktuasi dalam kasus pembalakan liar, dengan penurunan yang diamati pada tahun 2007-2008, 2010-2012, 2012-2020, dan 2021-2022, dan peningkatan pada tahun 2008-2010 dan 2020-2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum cukup kuat, penebangan hutan ilegal masih terus terjadi. Studi ini menyimpulkan bahwa para penegak hukum telah bekerja keras untuk menghentikan penebangan liar, meskipun upaya yang berkelanjutan dan strategi adaptif sangat penting untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.
Analisis dan Implimentasi Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Pasal 19 Uupa Dalam Perspektif Hukum Perdata Nurmala, Ranti Diva; Alfiany, Temmy Fitriah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sertifikat ganda hak milik atas tanah menjadi isu yang kompleks dalam praktik hukum perdata, terutama dalam konteks Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA dalam ranah hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap Pasal 19 UUPA dalam menyelesaikan sengketa terkait sertifikat ganda. Implementasi yang tepat dari ketentuan hukum perdata dapat menjadi solusi efektif dalam menangani masalah kompleks ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan penerapan hukum agraria di Indonesia.
Polarisasi Politik Gentong Babi dalam Perspektif Film Dirty Vote Aldi Ferdiansyah; Na’imah; Syaiful Kiram; Yogi Sopian Haris; Muhammad Syarqowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2755

Abstract

Film Dokumentari Dirty Vote mendeskripsikan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan penyalahgunaan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dana bantuan sosial (bansos), untuk kepentingan politik dalam upaya mempertahankan kekuasaan. Film tersebut merupakan cerminan realita politik di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang masih berkuasa saat itu, yang melakukan pelanggaran hukum dan etika demi kepentingan politiknya, merugikan masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer dari film "Dirty Vote" dan sumber sekunder dari berbagai media elektronik, undang-undang, jurnal, berita, media sosial, media cetak, serta surat kabar. Analisis data dilakukan secara induktif sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Film "Dirty Vote" menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap praktik politik curang yang terstruktur, sistematis, dan masif; (2) Berbagai alasan logis di balik terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif tersebut disebabkan oleh ambisi kekuasaan penguasa melalui politik dinasti; (3) Implikasi dari kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif mengakibatkan demonstrasi besar di berbagai daerah, penolakan terhadap hasil pemilu 2024, serta korban jiwa, materi, dan energi yang sangat besar.
Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Setyowati, Anggi; Pramukhtiko Suryo Kencono
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3047

Abstract

Di negara Demokrasi yang sudah maju, isu konvergensi menyebabkan bidang media massa diwajibkan tunduk pada pengaturan tentang kepemilikan silang yang berasaskan kepada keterbukaan dan pembatasan kepemilikan di bidang yang berkonvergensi. Pers berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana fungsi dasar pers itu sendiri menyebarkan informasi yang didapat berdasarkan fakta dan data di lapangan yang penting untuk diketahui publik. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kebebasan pers dijamin sebagai hak setiap warga negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga pers memiliki kebebasan untuk menunjukkan eksistensi diri tanpa ada tindakan penyensoran, pembredelan atau larangan penyiaran dari pemerintah dengan tujuan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk 1. Mengetahui kriteria kebebasan pers menurut Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. 2. Mengetahui kontrol kebebasan pers dalam pemberitaan menurut Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelititan ini, yaitu: 1. Apa kriteria kebebasan pers menurut Undang- Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers? 2. Bagaimana kontrol atas kebebasan pers dalam pemberitaan menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers?
Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Ekspedisi Terkait Transaksi Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Aqsa Fahmiranda Darmawan Lubis; Sulistio Adiwinarto, Sulistio
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3111

Abstract

Transaksi online atau jual beli online dapat dilakukan dengan metode pembayaran yang beragam, salah satunya dengan fitur cash on delivery (COD). Metode pembelian barang menggunakan fitur cash on delivery (COD) memberikan kemudahan bagi konsumen yang belum memiliki akses keuangan digital untuk melakukan transaksi secara online. Akan tetapi kemudahan tersebut dapat disalahgunakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kurir ekspedisi terkait transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Akibat hukum transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur ialah perjanjiannya dapat dikatakan tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan. Sementara perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir bilamana terdapat transaksi online yang dibatalkan karna faktor subjek hukum yang tidak cakap adalah tetap mendapatkan jaminan dari perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta jaminan untuk kurir tetap berhak mendapatkan gaji/upah atas pekerjaannya.

Page 15 of 36 | Total Record : 358

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue