cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 358 Documents
 15   16   17   18   19 
Legal Agreement on Supreme Court Decision Number 2992 K/Pdt/2015: Legal Issues in Capital Goods Sale and Purchase Agreements reviewed from International Civil Law Fitri Setyo Rini; Rina Arum Prastyanti
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3297

Abstract

This study highlights the importance of understanding the dynamics of international civil law in the context of capital goods sale and purchase agreements, emphasizing the legal analysis of the Supreme Court Decision Number 2992K/Pdt/2015. In the era of globalization, capital goods sale and purchase agreements are increasingly complicated because they involve various legal systems, standards, regulations, and the process of converting foreign currency to rupiah. This study identifies various legal issues that arise in international capital goods sale and purchase agreements, such as differences in legal interpretations between countries and fluctuations in currency exchange rates. Using the normative legal method, this study analyzes how the Supreme Court applies the principles of international treaty law to address these issues. The results show that this Supreme Court Decision makes an important contribution to the development of international capital goods sale and purchase agreement law in Indonesia, especially in strengthening the rules on the use of the rupiah currency in domestic transactions. This study also emphasizes the need for clear contracts and compliance with the rule of law to prevent future disputes.
Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berdasarkan pada Teknik dan Isu Etik Ginting, Yuni; Gisella, Verren; Arcelya, Audy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3315

Abstract

Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Pelaporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berbasis Teknik dan Isu Etika merupakan tanggung jawab bersama pimpinan Perguruan Tinggi, civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi dalam mewujudkan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kampus yang bebas dari kekerasan seksual, budaya pergaulan yang sehat dan kepekaan terhadap kesetaraan gender di kampus. Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dilaksanakan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan seksual di kampus, budaya menjalin hubungan yang sehat dalam pergaulan dan kepekaan terhadap kesetaraan gender.
Dampak Globalisasi Terhadap Sistem Pendidikan Menurut Perspektif Hukum dan Sosiologi Amalia, Mia; Lestari, Suci; Mulyana, Aji
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3331

Abstract

Globalisasi memiliki dampak yang besar terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia, membawa perubahan baik dalam aspek positif maupun tantangan. Di satu sisi, globalisasi memperluas akses informasi dan pengetahuan melalui teknologi digital, sehingga sistem pendidikan dapat mengikuti standar internasional. Penggunaan teknologi internet memungkinkan akses terhadap sumber daya pendidikan global, mendukung fleksibilitas pembelajaran, serta meningkatkan kesempatan kolaborasi global bagi siswa dan guru. Adaptasi kurikulum pun terjadi untuk memenuhi kebutuhan global, meliputi keterampilan teknologi, bahasa asing, dan kompetensi berpikir kritis, yang mempersiapkan siswa bersaing di pasar kerja global. Namun, globalisasi juga memunculkan tantangan dalam pendidikan, termasuk ketimpangan akses teknologi antara negara maju dan berkembang, serta antara wilayah urban dan rural. Selain itu, pengaruh budaya global berpotensi menggeser nilai-nilai lokal, menciptakan dilema antara mempertahankan identitas budaya dan mengikuti tren global. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang adaptif, inklusif, dan sensitif terhadap keragaman budaya sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa dampak positif globalisasi dapat dioptimalkan tanpa mengesampingkan keunikan lokal. Globalisasi menuntut adanya sistem pendidikan yang dinamis, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas, namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal
Legalization of Marijuana in the Medical Sector: A Criminal Law Perspective Amalia, Mia; Sandi, Chintia; Mulyana, Aji
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3352

Abstract

Marijuana is a plant that is illegal in Indonesia today. This is regulated in law 35 of 2009 concerning narcotics.2009 on narcotics. Although the use of marijuana is still reaping the pros and cons, one of the followingorganization LGN (lingkat ganja nusantara) is fighting for legalization and expanding to educate the public.educate the public. Marijuana, which is viewed negatively by society, in fact provides many benefits for the medical sector where it is used as a drug.benefits for the medical sector where it is used as an alternative treatment with the doctor's compliance. The conclusion of this study is that the government continues to prohibit the legalization and use of marijuana for medical purposes with the aim of protecting all Indonesian people from new problems that are at risk of arising and to strengthen the government's narrative about marijuana policy for medical purposes requires empirical testing by involving academics to strengthen government policy arguments and clinical trials.
Analisis Perlindungan Hukum bagi UMKM: Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan Delfyrah, Putri; Zakin, Kevin Okta; Zibran, Muhammad Azril; Fikri, Muhammad Haikal; Asyisyitri, Sannia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3370

Abstract

UMKM memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional, namun pemerintah lebih banyak memberi kontribusi dan perhatian penuh kepada usaha besar. Sehingga hal tersebut dibutuhkannya perlindungan hukum terhadap UMKM. Analisis ini berfokus pada pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi UMKM: Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan. Metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana pengumpulan data melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi isu-isu perlindungan hukum yang relevan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi UMKM dalam konteks regulasi perdagangan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi regulasi perdagangan yang lebih fleksibel dan adaptatif terhadap kebutuhan UMKM.
Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Pembiayaan Online Rinaldi, Farrel; Hendrawan, Rendy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3377

Abstract

Seiring dengan meningkatnya popularitas pinjam meminjam uang berbasis online, penting untuk memahami bagaimana inovasi ini dapat memberikan kemudahan akses kredit bagi masyarakat tanpa mengabaikan risiko yang ada. Artikel ini menjelaskan definisi kredit dalam konteks perbankan, serta kriteria yang digunakan perbankan dengan tujuan untuk menilai apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman. Implementasi prinsip kehati-hatian, yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menjadi fokus utama untuk mencegah terjadinya kredit buruk. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh lembaga keuangan seperti Bank Umum dalam proses pemberian kredit online, termasuk pengumpulan informasi dan verifikasi data. Selain itu, artikel ini juga menyoroti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi prinsip kehati-hatian dan juga peran dari badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga dan mengawasi penyelenggaraan layanan peminjaman berbasis digital atau teknologi informasi. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan antara kredit online dan kredit biasa, penerapan standar kehati-hatian tetap menjadi elemen krusial untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan dalam industri fintech.
RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK: Perspektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound Ramadhani, Noni
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3387

Abstract

Korupsi merupakan satu dari beberapa kegiatan menyimpang. Segala hal telah diupayakan untuk menghentikan laju tindak pidana dalam bidang ekonomi ini, salah satu yang mengalami kendala dalam perwujudanya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang merupakan instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat kejahatan korupsi. Dalam konteks Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, namun keterbatasan kewenangan perampasan aset tanpa putusan pidana masih menjadi hambatan serius. Artikel ini mengkaji urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset oleh KPK dari perspektif Teori Kepentingan Sosial Roscoe Pound. Teori ini menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, serta berperan dalam memelihara keadilan sosial melalui redistribusi sumber daya secara adil.
Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia Al Alawi, Moh Nauval Karim
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3393

Abstract

Hukum bukan sekadar sistem normatif, melainkan instrumen dinamis untuk menciptakan perubahan sosial. Penelitian ini mengkaji penerapan teori hukum Roscoe Pound sebagai alat rekayasa sosial melalui peran strategis Mahkamah Konstitusi Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkontribusi dalam mengubah struktur sosial, menegakkan keadilan substantif, dan mendorong terbentuknya tatanan hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis doktrinal, penelitian ini mengkaji sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berperan aktif dalam rekayasa sosial melalui penafsiran konstitusi yang progresif, membuka ruang perbaikan sistem hukum, melindungi hak-hak konstitusional, dan menyelesaikan konflik sosial politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan teori Roscoe Pound melalui Mahkamah Konstitusi memiliki potensi yang signifikan dalam mengubah tatanan hukum dan sosial Indonesia menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan responsif terhadap perubahan.
Evaluasi Respons Hukum Humaniter Internasional terhadap Perang Siber Aristyawati, Dhita Evany; Uyun, Rohmatun; Nugroho, Adelia Zahra
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3394

Abstract

Cyberwarfare is a form of warfare that cannot be explicitly addressed by existing international law. While most experts agree that legal restrictions must apply to this phenomenon, However, the international community has not been able to reach a consensus on how international humanitarian law (IHL) can be adapted. After outlining several cyber conflicts, this article argues that this issue is still unresolved academically. We use descriptive research methods to look for adequate and sufficient descriptions of processes, objects, activities, and people. Some parts of the Hague Convention and the Geneva Convention may indeed be relevant to cyber warfare, but their specific relevance cannot respond to this phenomenon. This is confirmed by the emergence of the virtual world, which is more recent when compared to the birth of the instrument. Many cyberattacks unavoidably result in losses for the parties, making these breaches more likely in cyber conflicts than in conventional wars. States have strong incentives to engage in cyberattacks, despite the risk of being accused of war crimes. With this in mind, this article also argues that IHL should evolve to encourage the creation of a legal umbrella against cyber warfare in some situations and provide better guidance for states in carrying out these types of attacks.
Analisis Peran Verrel Bramasta Sebagai Public Figure Dalam Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) Di Media Sosial TikTok Zusrieka, Marsya; Pramesyanti, Chifra Zeila; Salsabila, Andzi Salwa; Firman
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3397

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) melalui pemanfaatan Verrell Bramasta sebagai public figure di media sosial TikTok. Sebagai platform yang banyak diminati oleh generasi muda khususnya generasi Z, TikTok digunakan untuk membangun interaksi yang lebih personal dan menarik perhatian bagi generasi muda sebagai mayoritas dari pemilih pada pemilu 2024 ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis konten pada video kampanye Verrell Bramasta dan menggunakan tinjauan literatur dari jurnal serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Verrell Bramasta secara efektif mampu meningkatkan daya tarik visual dan emosional pada konten kampanye, serta gaya komunikasinya yang santai dan dekat dengan generasi muda, khususnya generasi Z. Namun, terdapat pula tantangan dalam memastikan relevansi pesan politik bagi masyarakat luas. Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) bersama Verrel Bramasta ini menyoroti pentingnya sinergi antara public figure dan partai politik dalam membangun citra yang inklusif di era digital ini.

Page 17 of 36 | Total Record : 358

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue