cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 358 Documents
 12   13   14   15   16 
Prinsip NIB dan 5C Menyederhanakan Persyaratan Pinjaman UKM Puspitasari, Rizqi; Purwaningsih, Sri Budi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2999

Abstract

Studi ini menyelidiki dampak Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap proses pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM/UMKM) di perbankan, dengan berpedoman pada prinsip 5C - Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Metode yuridis normatif menyoroti kesenjangan dalam memahami bagaimana NIB mempengaruhi penilaian karakter peminjam dan kelayakan kredit secara keseluruhan. Temuan menunjukkan bahwa NIB secara signifikan meningkatkan evaluasi UKM/UMKM dengan memberikan wawasan yang lebih rinci mengenai status hukum dan riwayat bisnis mereka, sehingga meningkatkan kemampuan bank untuk menilai komponen 'Karakter' dan 'Kondisi Ekonomi'. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya NIB dalam mendukung pertumbuhan UKM/UMKM melalui keputusan perbankan yang lebih terinformasi, sehingga memberikan implikasi kebijakan yang lebih luas untuk tata kelola keuangan dan fasilitasi pinjaman UKM.
Perlakuan yang Adil dalam Perkara Kepailitan yang Ditegakkan oleh Preseden Peradilan Safitri, Annisa Eka; Mediawati, Noor Fatimah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3000

Abstract

Kepailitan tidak hanya berdampak pada status keuangan perusahaan, tetapi juga pada para pemangku kepentingannya, terutama para pekerja yang khawatir akan gaji yang belum dibayar. Penelitian ini menyelidiki implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan untuk memastikan perlakuan yang adil bagi para kreditur, termasuk pekerja, dalam kasus kepailitan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji kepatuhan pengadilan niaga terhadap prinsip-prinsip keadilan yang digariskan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa referensi eksplisit. Temuan menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kutipan langsung, putusan pengadilan niaga sejalan dengan persyaratan hukum untuk perlakuan yang adil terhadap semua kreditur, menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak karyawan selama kebangkrutan perusahaan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan hukum dalam melindungi hak-hak pekerja dalam proses kepailitan.
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS (STUDI TENTANG PENERTIBAN KERUSAKAN JALAN DI WILAYAH PUGER KABUPATEN JEMBER AKIBAT LALU-LALANG KENDARAAN BESAR DARI AREA PABRIK) Hardiansyah, Chandra Mutiar Urbanus; Fitri, Icha Cahyaning
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3014

Abstract

Masalah lalu lintas merupakan hal yang kompleks karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang netral dan non-spiritual, karena di dalamnya terdapat dua tugas utama: menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan ketenteraman. Selain itu, warga masyarakat pada dasarnya menginginkan kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sementara penegak hukum bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun masih ada beberapa jalan yang dilalui oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan jalurnya seperti halnya yang terjadi di jalan Kecamatan Puger Jember. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan dan regulasiKedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang berfokus pada eksplorasi dan analisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin-doktrin hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yang mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitiannya adalah Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dan memberikan tanda/rambu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan jika perbaikan belum dapat dilakukan. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang penanganan kerusakan jalan, yang menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan perbaikan jalan di daerah tersebut.
Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Yasin, Naufal Bima Zaki Putra; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3016

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden atau Wakil Presiden, khususnya terkait Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, telah memicu perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa batas usia tidak selalu mencerminkan kualitas seorang pemimpin, sementara yang lain melihat batas usia sebagai cara untuk memastikan pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas, serta mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang mendasari masalah hukum tersebut. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan tiga pendekatan utama: pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah dalam putusan ini ketua Mahkamah Konstitusi dinilai melanggar asas atau prinsip independensi dan integritas. Dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, penting bagi setiap hakim untuk benar-benar mematuhi prinsip-prinsip dasar yang mengatur independensi dan objektivitas.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film Di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana Saputri, Firda Alfionita; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3017

Abstract

Hukum yang ada sering dilanggar dengan beragam macam bentuk di bidang perdata atau pidana, apalagi di era globalisasi ini maka hukum harus seimbang dengan kemajuan zaman salah satu contohnya yaitu adanya penyebaran full video film di aplikasi Telegram. Berkaitan dengan masalah tersebut maka diperlukan suatu upaya dari berbagai pihak dalam memperkuat perlindungan pemegang hak cipta di era digital. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pemegang hal cipta akibat penyebaran full video film di media sosial Telegram dalam perspektif hukum pidana. Pembahasan penelitin ini yaitu perlindungan hukum atas Film Gadis Kretek yang di unggah pada Telegram perlu dilakukan. Pemegang hak cipta perlu dilindungai dengan adanya perlindungan hukum preventif dan respresif. Bentuk upaya preventif yaitu penutupan konten dan/hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik. Bentuk upaya respresif yaitu bentuk perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang lebih ditunjukkan apabila telah terjadi penyelesaian sengketa. Dampak dari platform illegal yang beredar di Telegram ini maka Kominfo perlu memberikan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak cipta di platform digital terkait telegram yang terdaftar sebagai PSE asing di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Film Gadis Kretek yang disebarluaskan pada grup Telegram dengan Lk21 dan rebahin.net membuat pemegang hak cipta perlu adanya perlindungan dengan perlindungan hukum preventif dan respresif dari pelanggaran hak cipta penyebaran film pada Telegram
Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan Yunitasari, Agil; Reykasari, Yunita
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3036

Abstract

Kekosongan hukum menyebabkan interpretasi yang beragam dan seringkali merugikan pasangan beda agama. Menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan tertulis dan studi kepustakaan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam konteks ini. Berdasarkan UU Adminduk yang diperbarui oleh UU Nomor 24 Tahun 2013, perkawinan yang keluar sebuah penetapan oleh pengadilan, termasuk perkawinan beda agama, diakui secara administratif. Namun, tantangan tetap ada karena pandangan agama yang melarang memperbolehkan perkawinan berbeda agama mempengaruhi penerimaan hukum positif. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori keadilan, khususnya teori keadilan distributif dan retributif, dapat digunakan untuk menilai kebijakan dan praktik pencatatan perkawinan beda agama. Hasil analisis menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai agama untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan ilmu dan masukan teruntuk pembuat dan pemberi kebijakan atau peraturan saat merumuskan regulasi yang lebih inklusif dan adil terkait perkawinan beda agama di Indonesia.
Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember Anggara, Febrian; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3048

Abstract

Pilkada adalah salah satu mekanisme penting yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan dituntut untuk memiliki netralitas dan integritas dalam menghadapi proses demokrasi. Namun, setiap kali pemilu diselenggarakan, selalu diwarnai dengan maraknya pemberitaan mengenai pelanggaran imparsialitas yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pilkada serta untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara. Riset ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan tipe yuridis normatif. Berdasarkan hasil riset ini, ditemui pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Jember yang menyatakan secara jelas mendukung atas majunya Muhammad Fawaid sebagai calon Bupati dalam Pilkada 2024, tentu hal ini melanggar Pasal 280, 282, dan 490 UU Pemilu, oleh sebab itu strategi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas tersebut, maka hendaknya Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab serta responsif atas pengawasan pelaksanaan norma-norma sesuai regulasi, kode etik, serta kode perilaku ASN, menindak secara tegas Asosiasi Kepala Desa Jember yang secara jelas menyatakan dukungan kepada salah satu paslon yang akan maju dalam kontestasi pilkada.
Malpraktik Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 625/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT. Mukhamad, Rosikhul Fahmi; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3049

Abstract

Kasus dalam putusan yang terjadi perbuatan melanggar hukum (malpraktik) yang dilakukan oleh dokter sehingga mengakibatkan kerugian secara fisik dan materil.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagimana malpraktik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakart Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. metode penelitian normatif yang mencakup analisis perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian hakim melihat bukti dan fakta serta pernyataan para saksi yang telah dihadirkan untuk memperoleh informasi dari penggugat dan tergugat selama di persidangan. Kemudian pertimbangan hakim dalam menilai gugatan penggugat berlandaskan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perbuatan malpraktik tersebut menggunakan Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 UU Praktik Kedokteran terhadap PMH yang menyebabkan kerugian material dan immaterial (kebutaan dan kelumpuhan), dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan pelanggaran pidana. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa putusan hakim yang menyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Perkara Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.
Tutorial Kejahatan di YouTube Melanggar UU Penyiaran Indonesia dan Memicu Tindak Pidana Sarigati, Pandu; Multazam, Muhammad Tanzil
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3054

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyediaan konten pendidikan di YouTube, khususnya tutorial kriminalitas, dalam kerangka Undang-Undang Penyiaran Indonesia (UU No. 32 Tahun 2002) dan perannya dalam pembangunan karakter bangsa. Terlepas dari tujuan UU tersebut untuk mendidik, tutorial-tutorial tersebut gagal memenuhi standar yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis perundang-undangan, menggunakan interpretasi sistematis dan tata bahasa, penelitian ini menyoroti pengaruh konten semacam itu dalam menghasut perilaku kriminal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tutorial kejahatan berfokus pada "konten" yang mendorong aktivitas kriminal, sehingga melanggar Pasal 160 KUHP, yang membahas tentang penghasutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa video-video ini tidak hanya mendidik penonton untuk melakukan kejahatan tetapi juga menghasut mereka dengan memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melakukan tindakan kriminal, yang menimbulkan implikasi hukum dan etika yang signifikan.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klaim Asuransi Perdagangan Terkait Risiko Peperangan Rokoyah, Siti; Mediawati, Noor Fatimah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3058

Abstract

Studi ini menyelidiki dampak perang sebagai force majeure terhadap perdagangan global, dengan fokus pada bagaimana perubahan legislatif dapat memengaruhi pendapatan eksportir. Penelitian ini secara khusus mengkaji klaim asuransi tahun 2022 yang timbul dari konflik Rusia-Ukraina, yang menyoroti kompleksitas pendefinisian keadaan kahar dalam klaim asuransi perdagangan yang terkait dengan ketidakstabilan politik dan militer. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mempelajari ketentuan asuransi perdagangan yang mensyaratkan penilaian stabilitas politik di negara tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi perang sebagai force majeure membutuhkan ketentuan khusus dari perusahaan asuransi dan potensi negosiasi ulang, yang mengilustrasikan bahwa klaim semacam itu tidak dapat divalidasi secara langsung. Temuan ini menekankan perlunya parameter hukum yang eksplisit dalam asuransi perdagangan untuk menavigasi risiko yang terkait dengan gangguan geopolitik secara efektif.

Page 14 of 36 | Total Record : 358

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue