cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sungging Ramadhan
Contact Email
jpmanfatama@gmail.com
Phone
+6285877746548
Journal Mail Official
jpmanfatama@gmail.com
Editorial Address
Perum. Griya Kencana Blok 2i No.68 Mojosarirejo Driyorejo Gresik Jawa Timur
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Published by CV SWA Anugrah
ISSN : -     EISSN : 30310369     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan adalah Jurnal Hukum yang terbit tiap bulan dalam setahun. Jurnal ini menerima naskah tenang hasil penelitian maupun kajian literatur tentang mengangkat dan menyajikan beberapa isu hukum yang kontekstual dengan kehidupan berbangsa saat ini. Pertama, isu tentang Pancasila sebagai falsafah negara dan konsepsi negara hukum yang khas ala Indonesia. Tulisan ini berargumen bahwa negara hukum Indonesia yang bertumpu pada Pancasila sebagai falsafah negara bangsa merupakan visi negara. Negara hukum dalam konsepsi bangsa Indonesia adalah negara hukum dengan dijiwai oleh Pancasila dalam fungsinya sebagai falsafah negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,426 Documents
 58   59   60   61   62 
DINAMIKA TRANSFORMASI POLITIK DI ERA GLOBALISASI: KAJIAN KRITIS DALAM LITERATUR ILMU POLITIK DAN HUKUM DI INDONESIA Bahram, Muhammad; Ahmad Fauzi Muhana; Siti Nor Asm; Muhammad Muhaimin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i3.5278

Abstract

Pada era globalisasi yang semakin terasa, pergeseran politik menjadi salah satu hal yang paling mencolok dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia. Politik setiap negara, termasuk Indonesia, dipengaruhi oleh globalisasi. Untuk memahami transformasi politik yang sedang terjadi, fenomena ini menuntut kajian yang mendalam dalam literatur ilmu politik dan hukum. Pergeseran Paradigma Politik di Era Globalisasi. Perubahan paradigma politik di era globalisasi telah memengaruhi perubahan politik di Indonesia. Para peneliti dan akademisi Indonesia menyadari bahwa memahami dinamika ini sangat penting. Mereka mulai memeriksa literatur ilmu politik dan hukum dari sudut pandang lokal untuk memberikan analisis yang lebih mendalam.
KONSTITUSIONALITAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Fx. Valentino David Adison P; Bambang Arwanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i12.5279

Abstract

This research aims to analyse the differences in qualifications for presidential candidates across various countries and to reconstruct how the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 could be determined. Consequently, it offers an objective perspective on the differing qualifications of presidential and vice-presidential candidates in various nations and provides guidelines for Indonesia. It seeks to present a legal and ethical viewpoint regarding the decision-making process of the Constitutional Court in relation to Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and assess its connection to the ideal duties and authorities of the Constitutional Court. The issues discussed in this journal can be addressed by establishing a law that governs the age restrictions for presidential and vice-presidential candidates, which serves not only as guidance but also delineates the authority of the Constitutional Court.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL Oktavia, Yohanny; Subing, M. Nauval Hamid; Candra, Yogi Fadillilah; Al Huda, Ilham
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i12.5327

Abstract

Kekerasan seksual terhadap remaja terjadi ketika orang dewasa, seperti orang tua, saudara kandung, atau orang asing, menggunakan anak dalam suatu hubungan atau kontak untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Hak anak dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan ketakutan akan bahaya harus dijamin dan dipertahankan jika mereka ingin hidup, tumbuh dan berpartisipasi dalam masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana cara mencegah anak di bawah umur di Bandar Lampung memperoleh alkohol?”. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bandar Lampung bekerja untuk mencegah kejahatan yang melibatkan kekerasan terhadap anak. Secara khusus, Unit PPA bekerja untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara mengedukasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlindungan anak, melaksanakan sosialisasi preventif dan penyuluhan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan kekerasan seksual di sekolah, mendidik dan melatih siswa tentang hak- haknya terkait kesehatan seksual dan reproduksi, memasang CCTV, dan merencanakan situasi darurat.
SOSIALISASI DIGITALISASI UMKM DUSUN KANGGOTAN Budi Hartono; Devi Setyawan Putri; Ratih Rizkiwati; Rizal Aludya Danu Siswanto; Riyan Adi Saputra; Ryan Afdal Aldryan; Sekar Mayang Ayuningtya; Nurul Khasanah; Mufadlotul izzah; Bulan Triandini
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i12.5348

Abstract

Persaingan dengan industri besar merupakan salah satu tantangan yang dialami oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah di dusun Kanggotan, desa Tempuran, kabupaten Magelang ini. Terdapat tiga UMKM yang berpontensi di dusun Kanggotan. Yaitu UMKM slondok, gethuk, dan dawet ireng khas purworejo. Namun ketiga UMKM tersebut masih belum maksimal dalam pemasarannya yaitu masih menggunakan cara tradisional. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan digitalisasi UMKM di dusun Kanggotan ini. kegiatan ini bertujuan untuk meingkatkan pemasaran dari masing-masing UMKM melalui media sosial yaitu Facebook dan Tiktok agar dapat bersaing dengan industry-industri besar. Penulis menggunakan metode berupa survei, produksi, dan sosialisasi digital marketing. Kegiatan ini dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan dilakukan dengan survei UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 juli 2024 yang kemudian dari potensi yang didapatkan penulis mengundang untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan. Tahapan pelaksanaan berupa sosialisasi digital marketing yang dilaksanakan pada tanggal 21 juli 2024. Dalam sosialisasi ini menjelaskan bahwa melalui konten-konten kreatif dan interaktif yang diunggah, seperti video pembuatan produk dan testimoni pelanggan, UMKM dapat menarik audiens untuk menonton video dan ingin untuk mencoba produk tersebut.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF INTERNAL BALANCE BUYING AND BUYING LAND Widodo, Sigit; Endang Retnowati; Agam Sulaksono
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i12.5357

Abstract

ABSTRAC Land is an asset that is really needed by society, where human needs for land will continue to increase, and accessibility to land is increasingly limited. The need for land is monetary, social and mechanical. Land registration is a prerequisite in efforts to organize and regulate the allocation, control, ownership and use of land, including to resolve various land problems. Land registration is intended to provide certainty of rights and legal protection for holders of land rights by proving a land certificate, as a controlling instrument in the use and benefits of land. The transfer of land rights due to sale and purchase should be carried out before the PPAT by making a binding sale and purchase agreement in accordance with Government Regulations. Number 24 of 1997 concerning Land Registration in the practice of buying and selling land, buying and selling is based on the power contained in the land sale and purchase agreement, so the researcher wrote about "Implementation of the Principle of Balance in Land Buying and Selling". The formulation of the main problem in this research is about how the principle of balance in the sale and purchase of land is implemented and what is the legal position of sellers and buyers in the sale and purchase of land with the research objective being to analyze the implementation of the principle of balance to what extent it is applied in making land sale and purchase agreements. As well as to analyze the legal position of the Seller and Buyer in the Sale and Purchase of Land to prevent violations of the implementation of the principle of balance in the sale and purchase of land. This research is normative legal research, or a literature review of legal provisions. Secondary Legal Materials, specifically provide explanations of primary legal materials such as research results, the work of the legal community, and so on. It is a scientific method for determining truth based on normative logic and using law as its object. The absence of norms, unclear norms, and conflicting norms are the forerunners of normative legal research. By looking for the benefits of implementing the Principle of Balance in buying and selling land, it provides legal protection for the rights and responsibilities of executors, namely sellers and buyers, in carrying out land buying and selling transactions by binding themselves to each other. Apart from that, the application of the principle of balance is explained in the formulation of the rights and obligations of the parties, as a determining indicator of the explanation it appears in the balanced position between the rights and obligations of each party in the land sale and purchase agreement and the implementation of the Principle of Balance in the Sale and Purchase of Land is a form of giving each other their rights. each buyer-seller and the responsibility of each buyer-seller in carrying out and implementing the Land Sale and Purchase Agreement in the hope that there will be no disputes in the future. Keywords: Land, Buying and Selling, Balance, Seller, Buyer
Faktor Penyebab Maraknya Judi Online serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat Murti, Frisnanda Krisna; Muttaqin, Muhammad Haikal; Novriansyah; Saputra, Rohid
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i12.5378

Abstract

Judi online telah berkembang pesat dalam dekade terakhir, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.Ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan partisipasi dalam judi online di lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan metode survei dan wawancara mendalam, studi ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci, termasuk aksesibilitas internet, kemajuan teknologi, pengaruh sosial dan budaya, serta faktor ekonomi individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses internet dan inovasi dalam platform judi online memainkan peran signifikan dalam meningkatnya partisipasi. Selain itu, tekanan sosial, termasuk norma-norma kelompok dan pengaruh teman sebaya, serta situasi ekonomi pribadi, juga turut mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam judi online. Judi online menjadi problem yang memiliki konsekuensi sosial ekonomi yang tidak baik karena melanggar norma agama sosial ekonomi dan budaya serta berimplikasi pada sanksi hukum baik syariah, maupun hukum negara sehingga banyak negara di dunia dan semua negara Islam melarang perjudian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) secara kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara sosial judi online membuat pergeseran nilai-nilai sosial dan menimbulkan penyakit sosial. Judi online juga berdampak kerugian pada segi ekonomi khususnya pada ketahanan ekonomi keluarga.
KOORDINASI STAKEHOLDER SATUAN TUGAS PELAJAR DALAM PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PERILAKU REMAJA DI KOTA BOGOR. Megawati Semata; Sokhivah, Sokhivah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i12.5401

Abstract

Penyimpangan perilaku remaja sangat rentan terjadi pada pelajar, sering terjadi ditengah masyarakat sehingga permasalahan sosial ini menjadi perhatian bagi setiap tingkatan pemerintah. Salah satunya ialah pemerintah kota. Bogor dimana penyimpangan perilaku remaja mendapatkan perhatian khusus untuk penanganannya. Satuan tugas (satgas) pelajar kota. Bogor menjadi suatu bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap permasalahan penyimpangan perilaku remaja. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya satuan tugas (satgas) pelajar kota. Bogor banyak bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dijalankan oleh satuan tugas (satgas) pelajar kota. Bogor dalam menjalankan tugas pencegahan penyimpangan perilaku pelajar. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dalam satuan tugas (satgas) pelajar kota. Bogor menjalankan koordinasi dengan baik adanya kontak langsung antar anggota maupun satkeholder, mulai sejak awal, relasi timbal balik dan kontinuitas didalamnya. Komunikasi menjadi bagian yang tidak dapat terlepaskan dari proses koordinasi. Proses koordinasi berjalan baik tidak terlepas dari adanya aktivitas komunikasi terdapat alur komunikasi dan alat komunikasi dalam proses koodinasi antar anggota satgas pelajar kota. Bogor maupun antar organisasi/lembaga yang bekerja sama.
ANCAMAN NILAI MATA UANG RUPIAH TERHADAP PENGGUNAAN TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DALAM PERKEMBANGAN PASAR EKONOMI INDONESIA Sopian, Muhammad; Ani Yumarni; Nova Monaya
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i12.5455

Abstract

ABSTRAKKemajuan ekonomi dalam sistem teknologi komunikasi maupun informasi semakin meningkat dalam sektor ekonomi global salah satunya yaitu hadirnya mata uang elektronik krtipto. Mata uang merupakan alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 yang bertujuan mengatur segala hal yang berkaitan dengan alat pembayaran yang sah di indonesia. sehingga dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan lebih baik juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta pelaku ekonomi. Sistem Pembayaran menggunakan mata uang elektronik yaitu mata uang kripto, seperti bitcoin, etherum dan sejenisnya menjadi perhatian pemerintah.kripto memiliki volatilitas yang tinggi, yang berdampak negatif pada stabilitas keuangan jika tidak diatur dengan baik.(Kadek Dyah Pramitha Widyarani et al., 2022) Mata uang kripto mengubah pola kehidupan masyarakat secara signifikan baik dalam sistem pembayaran elektronik, belanja online, maupun investasi. pemerintah membuat regulasi perlindungan hukum terhadap penggunaan mata uang kripto sehingga untuk memastikan mata uang kripto tidak melanggar regulasi hal ini menjadi syarat untuk pertukaran kripto, kemanan terhadap investor, dan pencegahan pencucian mata uang(Najibur Rohman, 2021) Kata kunci: Cryptocurrency, Pasar Ekonomi, Transaksi Elektronik.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN ASET KORBAN INVESTASI ILLEGAL BINOMO (STUDI KASUS PENGEMBALIAN HAK ASET KEPADA KORBAN PUTUSAN PN TANGERANG NOMOR 1240/PD SUS/2022/PN TANGERANG TANGGAL 14 NOPEMBER 2022) Aditya Bifa Firmansyah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i12.5468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Binomo yang merupakan platform trading yang berbasiskan binary options trading, serta platform Binary options trading di Indonesia dengan demikian maka penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh Aplikasi Binomo. Binary options trading sejatinya merupakan suatu perdagangan yang melibatkan investasi dalam bentuk aset dalam periode tertentu. Tingkat ketertarikan masyarakat terhadap investasi pada binary option trading terutama di platform Binomo sangat tinggi, sehingga dapat menimbulkan kegiatan yang menyimpang dalam investasi tersebut. Karena, tentunya dalam melakukan investasi harus adanya berbagai aspek yang dipertimbangkan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan praktik penipuan oleh Binomo yang akan dikaji lebih lanjut pada penelitian ini Pembahasan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan secara konseptual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pengumpulan data secara kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Binomo terhadap praktik menyimpang yang dilakukannya serta mengetahui pengawasan terhadap platform binary option trading di Indonesia.
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI WARIS BAGI ANAK LUAR KAWIN Amelia Fransisca
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i12.5520

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status dan hak-hak anak luar kawin di Indonesia. Putusan ini mengubah ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya hanya mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya, menjadi pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau bukti hukum lainnya. Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif dengan menganalisis norma hukum yang berlaku melalui studi literatur dan dokumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut berdampak signifikan terhadap hukum perkawinan dan waris di Indonesia. Anak luar kawin kini berhak atas warisan dari ayah biologisnya, termasuk hak atas tanah, dengan proses peralihan hak yang lebih jelas dan teratur. Perubahan ini mengurangi diskriminasi hukum yang sebelumnya dialami oleh anak luar kawin dan memperkuat keadilan serta kesetaraan dalam perlakuan hak waris. Kesimpulannya, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan setara bagi anak luar kawin, serta membawa perubahan penting dalam sistem hukum waris dan agraria di Indonesia.

Page 60 of 143 | Total Record : 1426

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 12 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 11 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 10 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 9 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 8 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 5 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan More Issue