cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ide Madya Muzaki
Contact Email
jurnalbawaslujabar@gmail.com
Phone
+6281320352333
Journal Mail Official
hukumdatin.jabar@gmail.com
Editorial Address
Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Bandung, Provinsi Jawa Barat
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Keadilan Pemilu
Published by Bawaslu Provinsi Jawa Barat
ISSN : 27467880     EISSN : 28090926     DOI : https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.134
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Jurnal Keadilan Pemilu adalah Jurnal yang dihasilkan dari rumusan isue update pengawasan dan penegakan hukum elektoral. Dalam membangun keselarasan dinamika politik, hukum yang berkembang dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai demokrasi dan keadilan elektoral benar-benar bersifat mendasar dapat difahami dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawas Pemilu.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 88 Documents
 4   5   6   7   8 
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN POLITIK GENERASI Z DI KOTA MAKASSAR Hendarto, A. Hendri
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v3i2.382

Abstract

Pasca reformasi, partisipasi politik di Kota Makassar mengalami penurunan diindikasi kualitas dan kualitas partisipasi. Permasalahan tersebut mendorong perlu adanya pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Politik, KPUD dan Bakesbangpol. Pelaksanaan Pendidikan politik di KPU Kota Makassar di landasi oleh Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol yang bertujuan untuk mendidik, serta mengembangkan dan memberikan motivasi kepada generasi z agar melek politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini dilakukan di KPU Kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Edward III mengenai implementasi kebijakan. Pendidikan politik dilaksanakan dengan cara melalui tahapan-tahapan, sosialisasi pendidikan politik generasi z, sosialisasi bantuan politik, sosialisasi pemilu dan melalui website, media sosial, dan banner-banner. Sikap pelaksana masih cenderung hanya sebagai tugas dan fungsi dalam melaksanakan. Koordinasi antar instansi sudah berjalan, namun belum optimal. Sehingga perlunya kreativitas pelaksana dengan berkolaborasi dengan instansi pendidikan. Pelaksanaan pendidikan politik di KPUD sudah sesuai dengan Peraturan walikota 62 tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi KPU yang tercantum di program. Pelaksanaan pendidikan poltik dilaksanakan setiap satu tahun, melibatkan berbagi elemen masyarakat dan generasi Z. Namun pendidikan politik yang dilaksanakan belum mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan partisipasi generasi muda di Kota Makassar. Sehingga perlu adanya tindak lanjut terkait pengawalan dan pengawasan generasi muda setelah sosialisasi.
THE IMPLICATIONS OF POLITICAL ENGAGEMENT TO THE CAMPAIGN SUBSTANCE ON TWITTER: (CASE STUDY OF DEPOK CITY REGIONAL HEAD ELECTION 2020 IN INDONESIA) Wildhan Khalyubi; Azka Abdi Amrurobbi; Moch Edward Trias Pahlevi; Muhammad Iqbal Khatami
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v3i2.383

Abstract

This research aims to look at political engagement on social media which is then deepened with the substance of the campaign in the Depok City Regional Head Election in 2020. There has been no research that combines the amount of political engagement with the substance of the campaign. The regulation of the regional head election campaign in the Covid-19 situation is technically regulated in PKPU No. 13 of 2020 regarding the Second Amendment to the General Election Commission Regulation Number 6 of 2020 concerning the Implementation of the Election of Governors and Vice Governors, Regents and Vice Regents, and/or Mayors and Vice Mayors Simultaneously Continued in Non-Natural Disaster Conditions Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) raises a new regulatory feature in the form of the use of social media. Therefore, this regulation becomes the basis for looking at the political engagement of netizens which is then explored by looking at the substance of the campaign on social media. This research method is descriptive qualitative with data collection techniques using Social Network Analysis (SNA) precisely on Twitter social media. The findings of this study indicate that although the campaigns of candidate pairs on Twitter accounts have a high number of political engagement which obtained from netizens, this does not necessarily indicate a narrative substance in the campaign program. However, there is an atmosphere of political polarization which also contributes to the high number of political engagements on Twitter.
MENGUATKAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU 2024 Nurlia Dian Paramita
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v3i2.384

Abstract

Peran perempuan dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang efektif dan berkeadilan merupakan salah satu wujud partisipasi politik. Perempuan selama ini menjadi obyek dalam pelaksanaan pemilu. Secara nasional terkait partisipasi perempuan khususnya di ranah politik masih belum memenuhi kuota 30 persen. Budaya politik perempuan secara umum masih terdoktrin oleh urgensi peran domestik yang harus dijalankan. Pendidikan pemilih kepada kelompok perempuan menjadi salah satu solusi efektif untuk terus menyadarkan pentingnya partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Pendidikan dan pelatihan terkait materi-materi politik pentingnya pemilu bagi perempuan sekaligus menyakinkan mereka bahwa kesetaraan dalam dunia politik menjadi syarat penting untuk berani mengawasi tahapan pemilu. Arena politik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan. Keberanian menjadi pelapor dalam menemukan kejadian pelanggaran pemilu perlu terus didorong. Perlu adanya perlindungan terhadap pelapor sekaligus menjaga kestabilan demokrasi dengan terus mencegah terjadinya potensi pelanggaran.
PROBLEMATIKA DUALISME DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU Uu Nurul Huda
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v3i2.385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme penyelesaian sengketa dalam proses pemilu masih menjadi problem yang perlu diperbaiki. Di mana sampai saat ini terdapat dua lembaga yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu dalam hal sengketa antara peserta pemilu dengan KPU, yaitu Bawaslu dan PTTUN. Sehingga dengan adanya dualisme kewenangan di antara lembaga tersebut berindikasi pada tumpang tindihnya kewenangan yang berujung pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji norma hukum serta efektifitas konsep dualisme Lembaga dalam penyelesian sengketa proses pemilu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat disharmonis dalam penanganan pemilu baik dari kewenangan maupun hasil putusan yang bersinggungan antara Bawaslu dan PTTUN sehinngga berdampak pada lahirnya ketidakpastian hukum. Penyelesaian sengketa proses pemilu secara dualisme tersebut dianggap tidak efektif, bahkan putusan yang dihasilkan dapat menimbulkan gangguan pada penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa proses pemilu sebaiknya dilaksanakan sepenuhnya oleh Bawaslu.
PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DALAM TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU SEBAGAI UPAYA MENJAGA KUALITAS DAN INTEGRITAS PEMILU TAHUN 2024 Sutarno
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v3i2.386

Abstract

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu berperan dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sejak tahapan awal hingga tahapan akhir. Penyelenggaran Pemilu diawali dengan tahapan yakni pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu yang berpedoman pada prinsip kepastian hukum sehingga tidak dibenarkan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya kepastian hukum atau suatu norma berlaku merupakan dasar asas legalitas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang; menganalisis Peran Bawaslu Dalam Penanganan Dan Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu; menganalisis Permasalahan Hukum Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Dalam Pemilu. Penanganan pelanggaran hukum administrasi berupa kesesuaian tata cara, prosedur, atau mekanisme harus benar-benar dijaga, termasuk terhadap pelanggarannya harus dilakukan dengan penanganan yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu seharusnya dapat dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan dengan menciptakan penanganan pelanggaran dan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN INDRAMAYU Carto; Riva Rachmi Kusumah
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v3i2.387

Abstract

Penegakan hukum suatu proses atau upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum terhadap Netralitas Kepala Desa merupakan salah satu tantangan bagi Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemlihan Kepala Daerah Tahun 2020. Penerapan sanksi netralitas kepala desa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indramayu dirasa tidak bisa memberikan efek jera mengingat muatan norma dalam regulasi serta penerapan sanksi oleh Penegak Hukum dirasa tidak maksimal. Penlitian ini akan membahas mengenai Penentuan dan Penerapan Unsur-unsur netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indaramyu dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mendalami kaidah atau aturan hukum sebagai sistem yang terkait dengan peristiwa hukum tertentu.
PROBLEMATIKA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) DAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) PADA PEMILU TAHUN 2024 Huda, Uu Nurul
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v4i1.414

Abstract

Elections in Indonesia have a significant impact on state representation and policy. Election integrity and data updating, especially the Additional Voter List (DPTb) and Special Voter List (DPK), are key to achieving inclusivity and overcoming voter change. This research emphasizes transparency and accountability in monitoring data updates, with a focus on a fair and open process. Involving a qualitative approach, literature studies, regulatory analysis, technical guidelines, and previous general election reports, the research aims to gain a holistic and in-depth understanding of the data updating process and preparation of the DPTb and DPK. Based on research results, guaranteeing citizens' voting rights involves a minimum age requirement of 17 years, not having their voting rights revoked by a court, and proof of residency. Related regulations, such as General Election Supervisory Agency Number 4 of 2023, regulate supervision by Bawaslu and Panwaslu. Organizing elections by the KPU requires responsibility for voter data with the principles of accountability, transparency and supervision, supported by technology, community participation and stakeholder collaboration to maintain the integrity of the election process and increase public trust.
KEAMANAN DATA PEMILU DI ERA CYBERCRIME: ANALISIS KASUS PERETASAN SITUS KOMISI PEMILIHAN UMUM Andrianika, Siska; Yudisthira, Muhammad Syahrul; Waty, Reni Rentika
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v4i1.415

Abstract

This research explores cybercrime incidents which resulted in data leaks on the official website of the General Election Commission (KPU). This happened repeatedly from 2004 to 2023. So, this research aims to determine the causes and impacts of cybercrime related to election data leaks on the official KPU website, as well as formulating strategic recommendations to strengthen election data security. Information security risk theory, policy decisions, and the concept of political trust are used to analyze phenomena and data with a qualitative method approach. The research results show that the KPU data leak occurred because the data security system that had not been built was not strong enough. Hacking cases have repeatedly led to a decrease in political trust and delegitimization of the election implementation process, so that the KPU requires cooperation from various stakeholders to create a safe and credible data system.
RUANG TAFSIR ATAS JENIS/BENTUK SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DAPAT DIAJUKAN KE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA Kartabrata, Fajar Ramadhan; Tedjabuwana , Rosa
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v4i1.416

Abstract

Referring to Law No.10/2016 and its subsequent regulations, dispute settlement for Local Government Election is jurisdiction of BAWASLU, and its verdict is considered binding. However, at the same time the Hight Administrative Court (PTUN) is given jurisdiction for administrative dispute of Local Government Election. These two conflicting rules come to attention because the enactment of the verdict of Local/District General Election Commission (KPU Provinsi dan Kota/Kabupaten). This creates confusion in the application of these regulations because there are no clear parameters for disputes that can be qualified as Local Government Election Administrative Disputes. Thus, the formulation of norms regarding issues regarding the implementation of Local Government Elections, especially regarding Election Disputes and State Administration Election Disputes, needs to be adjusted to the system applied in resolving Process Disputes and State Administration Disputes in the Implementation of General Elections as stipulated in Law Number 7/2017 regarding General Elections.
POLITIK HUKUM BATAS USIA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Usman; Setiadi, Wicipto
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v4i1.417

Abstract

This research aims to analyze juridically the legal politics of the age limit for presidential candidates in Indonesia based on the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 and what the ideal age limit for presidential and vice-presidential candidates is because this is interrelated with ongoing democracy in Indonesia and other problems. problems related to the age limit for presidential candidates in the 2004 election. The research method used is through a normative legal approach or doctrinal legal research which is aimed only at written regulations or other legal materials with an approach that results in conclusions. The law does not provide a minimum or maximum age limit for presidential candidate pairs, so the provisions of Article 169 of Law 7 of 2017 concerning Elections provide a maximum age limit of 40 (forty) years to become a presidential candidate pair which is then registered by a combination of political parties with the General Election Commission. . General for use as presidential candidate pairs, which should change the norms in article 169, not only limiting the minimum age of presidential candidate pairs, but the maximum limit should be the focus of the Constitutional Court in understanding the norms of this article, in which case the Constitutional Court is considering the option of adding new norms regarding limits. maximum age to ensure legal certainty.

Page 6 of 9 | Total Record : 88

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1 No. 3 (2020): Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Keadilan Pemilu More Issue