cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Machmud
Contact Email
aries_machmud@uai.ac.id
Phone
+628111060099
Journal Mail Official
Magisterilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/about/editorialTeam
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan
Published by Universitas Al Azhar Indonesia
ISSN : 25487884     EISSN : 28071832     DOI : http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1877
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia merupakan jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan setiap bulan Januari dan Juli. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2016. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia mempublikasikan artikel penelitian dan hasil review yang berhubungan dengan bidang Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2025)" : 6 Documents clear
Membedah Kasus Persekongkolan Tender PT Adhikarya & PT Kalber Berdasarkan Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason Ikraam, Akhmad; Inas, Aisyah Ghanniyyah; suwondo, Ibnu rizqi
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v10i1.4468

Abstract

Abstrak Artikel ini menganalisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 36/KPPU-I/2020 yang menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan—PT Adhikarya Teknik Perkasa dan PT Kalber Reksa Abadi—atas dugaan persekongkolan tender dalam proyek pengadaan sarana dan prasarana sekolah dasar di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dengan menggunakan dua pendekatan klasik dalam hukum persaingan usaha, yaitu per se illegal dan rule of reason, tulisan ini mengevaluasi baik validitas hukum maupun kecukupan metodologis dalam proses pembuktian yang dilakukan KPPU. Pendekatan per se digunakan KPPU dengan menitikberatkan pada kesamaan dokumen teknis, metadata digital, serta pengakuan dari penyusun dokumen sebagai indikator adanya niat kolusif, tanpa analisis terhadap dampak aktual terhadap pasar. Di sisi lain, para pemohon keberatan berusaha menggeser narasi pembuktian ke arah pendekatan rule of reason, dengan menekankan faktor administratif seperti penggunaan template umum dan tidak adanya niat jahat atau dampak ekonomi yang merugikan kompetisi. Namun, upaya tersebut gagal mengimbangi standar pembuktian, karena tidak disertai analisis ekonomi atau keterangan ahli. Tulisan ini mengkualifikasikan putusan KPPU sebagai per se illegal-based decision yang sah secara hukum, namun sekaligus mengkritisi keterbatasannya dalam menjamin asas keadilan, due process, dan objektivitas penilaian terhadap persaingan usaha yang sehat. Disarankan agar ke depan KPPU mengadopsi pendekatan hibrida yang lebih kontekstual, guna menyelaraskan hukum persaingan di Indonesia dengan praktik terbaik global.Kata Kunci: Persekongkolan Tender, Per Se Illegal Rule, Rule of Reason Analysis
Kajian Hukum Atas Praktik Predatory Pricing Dalam Industri E-Commerce Di Indonesia Natsir, Muhammad; Ananda, Muhammad Rizki; Setiawan, Indra
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v10i1.4469

Abstract

Abstrak Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan e-commerce secara signifikan di Indonesia. Di balik kemudahan akses dan persaingan harga yang ditawarkan, terdapat praktik yang berpotensi merusak tatanan persaingan usaha, salah satunya adalah predatory pricing. Praktik ini dilakukan dengan menetapkan harga sangat rendah bahkan di bawah biaya produksi untuk menyingkirkan pesaing dari pasar, yang pada akhirnya menciptakan dominasi pelaku usaha tertentu dan merugikan konsumen serta pelaku usaha kecil dalam jangka panjang. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, implementasi penegakan hukum terhadap praktik ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks digital. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis praktik predatory pricing dalam e-commerce sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat, menganalisis dampaknya terhadap pelaku usaha kecil dan konsumen, serta menelaah peran hukum persaingan usaha dalam menanggulangi persoalan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi dan penegakan hukum di era ekonomi digital.Kata Kunci: predatory pricing, persaingan usaha tidak sehat, e-commerce, hukum persaingan usaha, KPPU.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SUMBER DANA PERBANKAN (Tinjauan Hukum Perbankan di Indonesia) Wijayanti, Suci; Syahdilla, Nazla Turahma; BR Sihite, Chelsylia Ivana
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v10i1.4470

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas secara komprehensif mengenai berbagai sumber dana yang digunakan oleh perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Fokus utama diberikan pada identifikasi jenis-jenis dana yang umum digunakan bank, seperti dana pihak ketiga, modal sendiri, pinjaman antar bank, dan penerbitan surat berharga. Selain itu, artikel ini juga menganalisis karakteristik, keunggulan, serta risiko yang melekat pada masing-masing sumber dana. Dalam kerangka hukum perbankan dan transaksi berjamin, pembahasan ini juga mencakup regulasi yang mengatur penghimpunan dana, prinsip kehati-hatian, serta pengaruh inovasi teknologi terhadap sumber-sumber pendanaan bank. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan dana tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis keuangan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Dalam konteks persaingan industri yang semakin kompetitif serta perubahan regulasi yang dinamis, bank dituntut untuk terus memperkuat struktur pendanaannya dengan strategi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan sistem keuangan nasional melalui manajemen sumber dana perbankan yang efisien dan bertanggung jawab.Kata Kunci: Sumber Dana, Intermediasi, Hukum Perbankan, Fintech, Prinsip Kehati-hatian.
URGENSI REFORMASI HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH DI INDONESIA Firmansyah, Amir; Kastanya, Grick David; Febrianti, Zahra
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v10i1.4465

Abstract

                                                    AbstrakArtikel ini mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan Indonesia. Perlindungan tersebut terbagi menjadi dua kategori utama: perlindungan tidak langsung dan perlindungan langsung. Perlindungan tidak langsung mencakup prinsip kehati-hatian, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), kewajiban pengumuman laporan keuangan bank, serta pertimbangan kepentingan nasabah dalam proses merger dan akuisisi. Sementara itu, perlindungan langsung diwujudkan melalui hak preferen nasabah dalam hal bank mengalami kegagalan dan keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bentuk jaminan atas dana masyarakat. Melalui regulasi dan pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia, sistem hukum perbankan bertujuan menciptakan stabilitas keuangan nasional yang berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Meski demikian, keterbatasan dalam referensi dan pengalaman menjadi catatan tersendiri dalam penyusunan makalah ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.Kata kunci: perlindungan hukum, nasabah, perbankan, prinsip kehati-hatian, LPS.
ANALISIS RULE OF REASON ATAS DUGAAN MONOPOLISASI PASAR SEMEN Hidayat, Muzammil; Rahmawati, Cipta Ekalasari
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v10i1.4471

Abstract

Abstrak Pasar semen nasional memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, praktik persaingan usaha yang tidak sehat, seperti predatory pricing, dapat mengganggu keseimbangan pasar dan merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Penelitian ini mengkaji kasus PT Conch South Kalimantan Cement yang diduga melakukan strategi penetapan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing di wilayah Kalimantan Selatan, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 03/KPPU-L/2020. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pendekatan Rule of Reason dalam menilai pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta mengevaluasi dampak praktik Predatory Pricing terhadap struktur pasar semen di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui telaah dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Rule of Reason menuntut analisis menyeluruh terkait niat pelaku, kondisi pasar, dan dampak jangka panjang. Strategi harga sangat rendah PT Conch terbukti tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga mengubah struktur pasar menjadi sangat terkonsentrasi, meningkatkan hambatan masuk, serta menghilangkan pesaing utama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan dan penguatan regulasi oleh KPPU serta kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan persaingan sehat. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya dalam mengatasi praktik Predatory Pricing di sektor strategis.Kata Kunci: Predatory pricing, Rule of Reason, Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, struktur pasar, KPPU, persaingan usaha.
ANALISIS REGULASI PERIZINAN DAN KEPEMILIKAN BANK DI INDONESIA (Upaya Memperkuat Ketahanan Sektor Keuangan Nasional) karnen, Zul; Malawat, Desta Justin Rudi; Wijaya, Syah Alya
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v10i1.4467

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas pengaturan perizinan dan kepemilikan bank di Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan regulasi yang ketat dalam setiap tahapan perizinan, mulai dari pendirian, kegiatan usaha, hingga perubahan status kelembagaan bank. Di sisi kepemilikan, pembatasan penguasaan saham oleh satu pihak dilakukan untuk mencegah dominasi pasar, meminimalisir konflik kepentingan, dan mendorong penerapan tata kelola yang sehat. Reformasi kebijakan seperti terbitnya POJK Nomor 12/POJK.03/2021 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan industri perbankan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengaturan yang komprehensif atas perizinan dan kepemilikan bank merupakan pilar penting dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan di Indonesia.Kata kunci: perizinan bank, kepemilikan bank, OJK, POJK 12/2021, regulasi perbankan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue