cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Machmud
Contact Email
aries_machmud@uai.ac.id
Phone
+628111060099
Journal Mail Official
Magisterilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/about/editorialTeam
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan
Published by Universitas Al Azhar Indonesia
ISSN : 25487884     EISSN : 28071832     DOI : http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1877
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia merupakan jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan setiap bulan Januari dan Juli. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2016. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia mempublikasikan artikel penelitian dan hasil review yang berhubungan dengan bidang Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 110 Documents
 1   2   3   4   5 
PENATAAN REGULASI MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT Suparji Suparji; Rafqi Mizi
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i2.761

Abstract

Abstrak-Pembaharuan pengaturan pertambangan mineral dan batubara. Penulis bermaksud untuk menggali sejarah dan latar belakang pengaturan pertambangan dan mencoba memberikan perspektif terhadap pembentukan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017. Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan, masa peralihan bagi kontrak karya yang sedang berjalan, dan kewajiban pembangunan smelter (pengolahan) di dalam negeri. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengusahaan dan pengelolaan pertambangan menggunakan pola kontrak karya. Negara sudah seharusnya mengambil peran sentral dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat. Program Hilirisasi mineral merupakan keniscayaan yang harus terus menerus diperjuangkan untuk memberi nilai tambah yang signifikan atas kekayaan mineral Bangsa Indonesia. Pada sisi lain, Pemerintah sudah seharusnya memiliki Kebijakan Pertambangan Nasional Indonesia (KPNI). Kebijakan pertambangan yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber daya minerba, pengusahaan, konservasi, pengembangan industri, infrastruktur, dan lingkungan hidup seharusnya ada di depan sebagai arah pembangunan industri pertambangan secara menyeluruh. PP No.1/2017 harus menjadi arah dalam melakukan eksekusi langkah bisnisnya. Semestinya, yang terbangun, kontrak karya (KK) telah mampu melakukan pengolahan dan pemurnian. Apalagi telah diberikan waktu lima tahun sejak UU Minerba diterbitkan. Demikian juga, walaupun tidak dibatasi waktu tertentu, izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Implementasi UU Minerba, jika dijalankan pemerintah dengan tegas, akan memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara langsung, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penerimaan pemerintah, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, yang terjadi saat ini justru perdebatan soal relaksasi yang bisa memicu terjadinya pengangguran besar-besaran.Kata Kunci: Peraturan, Hukum dan Tambang
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BPJS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Aria Yuditia; Yusup Hidayat; Suparji Achmad
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.796

Abstract

Abstrak- Jaminan sosial sudah merupakan tujuan dari setiap negara dalammemberikan perlindungan kepada warga negaranya, hal ini dibuktikan denganpertemuan Konferensi Perburuhan Internasional ILO ke 89 pada bulan juni 2001.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana KonsistensiPelaksanaan Peraturan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS)? Kedua, bagaimana Status Bentuk Badan Hukum PublikPenyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Tata Kelola Jaminan Sosial NasionalKesehatan? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori NegaraKesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitianhukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: pertama, adanya ketidakkonsistenan dalam Peraturan Jaminan kesehatan ini terjadi inkonsistensipengaturan antara pasal review 14 Perpres 82 Tahun 2018 pasal 5 Perpres Nomor82 Tahun 2018 dan bertentangan dengan ketentuan KUP Pasal 2 ayat (1) sertabertentangan dengan Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yangdiperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerkawinan. Kedua, bentuk status badan hukum BPJS adalah badan hukumpublik. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, BPJS, Jaminan Sosial Nasional.
TINJAUAN YURIDIS HUKUM PKWT TERHADAP KONTRAK KERJA PTT PTSL KANWIL BPN DKI JAKARTA 2019 Ririn Widiyastuti; Yusup Hidayat; Arina Syechbubakar
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i2.1266

Abstract

 AbstrakDalam rangka mencapai target PTSL 2019, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI merekrut PTT untuk menjadi Tenaga Pembantu Administrtif PTSL di DKI. Selama satu tahun kontrak, peneliti melihat ada hal- hal yang tidak sesuai antara isi kontrak kerja dengan yang terjadi dilapangan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Kontrak Kerja PTT PTSL Kanwil DKI Jakarta 2019 ditinjau dari Hukum PKWT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis peraturan perundang- undangan dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait dengan pelaksanaan PTSL dan PTT. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang didapatkan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara detail dan teliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, Kontrak kerja PTT PTSL Kanwil BPN DKI Jakarta 2019 telah memenuhi semua persyaratan secara hukum PKWT. Kedua, Perlindungan hukum terhadap PTT PTSL Kanwil BPN DKI Jakarta 2019 masih sangat lemah. Kata Kunci : Kontrak Kerja, PTT PTSL, Hukum PKWT AbstractIn order to achieve the 2019 Complete systematic land registration (PTSL) target, the Regional Office of the DKI Province National Land Agency recruited PTTs to become Complete systematic land registration (PTSL) Administrative Assistants in DKI. During the one year contract, the researcher saw that there were things that did not match the contents of the work contract with what was happening in the field so that the researcher was interested in examining the 2019 DKI Jakarta Regional Office PTT Complete systematic land registration (PTSL) Work Contract in terms of the Particular Time Working Agreement (PKWT) Law. This study uses a normative legal research method by analyzing legislation and other legal sources related to the implementation of Complete systematic land registration (PTSL) and PTT. All data used in this study are secondary data or data obtained by tracing legal materials in detail and thoroughly. The conclusions of this study are: The First, the PTT Complete systematic land registration(PTSL) work contract for the 2019 DKI Jakarta BPN Regional Office has fulfilled all the legal requirements of the Particular Time Working Agreement (PKWT). The second, legal protection for PTT Complete systematic land registration (PTSL) Regional Office of DKI Jakarta BPN 2019 is still very weak.Keyword : Working Agreement, PTT PTSL, law of the Particular Time Working Agreement (PKWT) 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT Suartini Suartini
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v2i1.740

Abstract

Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penindakan terhadap kasus pemalsuan dan peredaran obat palsu belum berjalan dengan baik. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam peredaran obat-obatan palsu yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, secara hukum tindakan tersebut disebabkan unsur kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk melindungi konsumen, obat-obat yang telah exipired harus ditarik untuk dimusnahkan, dan tidak boleh dijual kembali dengan label atau diolah kembali menjadi obat yang lain seperti jamu atau suplemen tertentu. Departemen kesehatan dan Badan POM memiliki peranan peting dalam hal perijinan, pengawasan, dan penegakan hukum peredaran obat di Indonesia. Sanksi pemalsuan obat menurut undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999, pelaku diancam pidana maksimal (5) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar). Adapun Kajian permasalahan ini bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan produksi obat?. Bagaimanakah Alur Proses Pengaduan Korban Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Produksi Obat?. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yangdiberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Hasil dari pembahasan konsep mengenai Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen. Sehingga memudahkan untuk mengetahui hak dan kewajiban bagi konsumen maupun produsen. Perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi lemah. Akibat adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan produksi obat, melalui Badan POM sebagai perlindungan terhadap konsumen agar tidak membahayakan konsumen yang mengkonsumsi obat-obatan yang diedarkan. Pengawasan Badan POM harus dilakukan untuk pengecekan produksi obat yang beredar serta peranan perlindungan konsumen atas tindak pidana pemalsuan produksi obat dapat dilindungi oleh pemerintah. Pelaku atas perbuatan tindak pidana pemalsuan produksi obat dapat dihukum melalui ancaman hukuman dalam ketentuan udang-undang perlindungan konsumen. Aturan-aturan hukum guna melindungi masyarakat, dari perbuatan tindak pidana pemalsuan produksi obat.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pemalsuan Obat
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA Suparji Suparji
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i1.756

Abstract

Abstrak- Negara Indonesia memiliki pandangan hidup dan tujuan hidup dalam bernegara yang tertuang dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang mempunyai wilayah dan pemerintahan yang berkuasa dan didukung oleh warganya di wilayah itu guna mencapai tujuan tertentu. Pandangan para filosof mengenai tujuan Negara pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya. Dalam arti pandangan hidup tersebut berimplikasi pada keuangan Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara. Adapun tujuan Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945 alinea ke- empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Asas – asa umum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Keuangan Daerah dapat mewujudkan Good Governance karena konsep Good Governance pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sector swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber – sumber alam, social, lingkungan, dan ekonomi. Syarat minimal untuk mencapai Good Governance adalah adanya transparasi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukun, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan Negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.Kata Kunci: keuangan Negara, Hukum, Prinsip Good Governance.
POLIGAMI INDONESIA DAN MALAYSIA SEBUAH PERBANDINGAN ATAS KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM Rusji Rumbia; Fokky Fuad Wasitaatmadja; Susianto Susianto
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.791

Abstract

Abstrak- Kajian tentang hukum perbandingan poligami khususnya antaraIndonesia dan Malaysia menjadi menarik disebabkan oleh 2 (dua) hal: Pertama,bahwa poligami acapkali diperdebatkan juga dipertentangkan, apalagi jikadikaitkan dengan pelaksanaan hukum poligami bagi aparatir sipil negara. Kedua,bahwa isu poligami ini sering dijadikan polemik dalam masyarakat sehinggamenimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak tertentu. Bila saja isu poligamimengupas kesimpulan yang dapat dibuat adalah kaum pria menyenanginya dankaum wanita tidak menyukainya. Rumusan masalah yang terdapat dalampenelitian adalah: Bagaimanakah analisis perbandingan terhadap perkawinanpoligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam. Metode penelitianhukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif denganpendekatan komparatif atau yang dikenal pula dengan metode perbandinganhukum, mengingat penelitian ini dilakukan dengan mengkomparasikan ketentuanhukum di Indonesia dan di Malaysia dalam pandangan Hukum Islam. KerangkaTeori yang digunakan dalam memahami pemberlakuan hukum terhadapperkawinan poligami di Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam adalahdengan menggunakan teori perbandingan hukum (Comparative Law Theory).Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: aturan hukum poligami di Malaysia yanglebih efektif memberikan kepastian hukum terhadap pelaku poligami, danmemberikan perlindungan hukum bagi wanita maupun anak-anak. Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Poligami, Hukum Islam.
ANALISIS KRIMINOLOGI ATAS PERBUATAN PEMBUNUHAN DI KABUPATEN BULUKUMBA Muh Basri; Fokky Fuad; Suartini Suartini
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i1.1189

Abstract

AbstrakKajian tentang peristiwa pidana menarik untuk dianalisis dari sisi kriminologi disebabkan oleh beberapa hal: pertama bahwa kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauhmana tingkat pertumbuhan angka kejahatan itu tinggi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa perbubatan hukum tidak semata terjadi karena adanya faktor normatif hukum sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pencetus di luar hukum, seperti kemiskinan, masalah sosial, dan sebagainya. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Apakah penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba? Kedua, Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori gabungan tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba adalah salah satunya adanya kenakalan remaja yang tidak dapat dikontrol karena terputus pedidikannya.Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, BulukumbaAbstrak The study of criminal events is interesting to analyze from a criminological perspective due to several things: first, that criminological studies are expected to be able to explain the extent to which the growth rate of crime rates is high in society. Second, that legal action does not only occur because of the normative factors of the law itself, but is also influenced by the existence of precipitating factors outside the law, such as poverty, social problems, and so on. The formulation of the problem in this study are: First, what is the cause of the crime of murder in Bulukumba Regency? Second, what are the efforts to prevent the crime of murder in Bulukumba Regency? The theory used in this research is to use the combined theory of criminal acts. The method used in this study is an empirical legal research method. The results of this study explain that the cause of the crime of murder in Bulukumba Regency is one of them is juvenile delinquency that cannot be controlled because of the disconnection of education.Keywords: Criminology, Crime, Bulukumba
Tindak Pidana Korupsi Dalam Hubungan Kontraktual Di Indonesia Andhika Vishnu; Arina Novizas
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v8i2.2308

Abstract

Abstrak Di balik pemberitaan tentang adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi ini, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pokok perkara ini lebih bersifat politis dimana dalam kasus penyediaan menara base transceiver ini sebenarnya merupakan perkara perdata bukan pidana, sehingga ada pula pihak pihak yang mengatakan peristiwa ini menjadi peristiwa politisasi hukum. oleh karena itu penelitian ini di adakan untuk mengkaji bagaimana peristiwa hukum hubungan kontraktual dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa Karakteristik wanprestasi dan pidana korupsi , wanprestasi dalam hubungan kontraktual tidak otomatis merupakan suatu tindak pidana korupsi, Adapun tindak pidana korupsi terpenuhi unsurnya apabila terdapat unsur memperkaya pihak pihak tertentu dan menyebabkan kerugian pada negara. Penelitian ini sekaligus juga melihat kerangka hukum yang di pakai dalam menyusun narasi antara wanprestasi dalam memenuhi kontrak yang di berikan oleh pemerintah, tidak serta merta berarti merupakan tindak pidana korupsi namun juga harus di ikuti juga dengan pembuktian adanya kerugian negara dan juga unsur gratifikasi atau memperkaya diri sendiri.Kata kunci: kontraktual,, Wanprestasi, hukum tindak pidana korupsi, Politisasi hukumAbstractBehind the news about the existence of this alleged corruption case, there are also opinions that say that the subject matter of this case is more political in nature where in the case of providing base transceiver towers this is actually a civil case not a criminal one, so there are also parties who say this incident is an incident legal politicization. therefore this research was conducted to examine how legal events are contractual relations and their relation to corruption. This study uses normative juridical research methods and it can be concluded that the characteristics of default and criminal corruption, default in a contractual relationship is not automatically a criminal act of corruption, while the criminal act of corruption is fulfilled if there is an element of enriching certain parties and causing losses to the state. This research also looks at the legal framework used in compiling the narrative between default in fulfilling contracts given by the government, which does not necessarily mean that it is a criminal act of corruption but must also be followed by proving the existence of state losses and also elements of gratification or self-enrichment. Alone.Keywords: contractual, corruption law default, legal politicization
Hukum Adat dalam Hukum Pidana Indonesia Dio Ashar W; Fahmil Qur'an Tuasikal; Tiara Putri Masthurine
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v8i1.2399

Abstract

ABSTRAKHukum adat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan berkembang dalam masyarakat. Namun keberadaan hukum adat seringkali dipertanyakan sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan. Dalam beberapa perkara hukum pidana di Indonesia, beberapa daerah masih menggunakan sistem hukum adat sebagai alternatif pengambilan keputusan karena peranannya dalam penegakan hukum yang cukup dominan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan hukum adat sebagai modernisasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dapat dijadikan landasan hukum untuk mengembangkan hukum pidana baru yang dapat diterima masyarakat. Hukum pidana adat Indonesia yang terbagi dalam beberapa satuan hukum adat melambangkan kebudayaan asli bangsa Indonesia yang dulunya diatur oleh hukum Islam. Hukum adat sangat relevan sebagai bahan pertimbangan reformasi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Keywords: Hukum Adat, Tindak Pidana, Hukum Pidana.  ABSTRACTCustomary law is defined as wealth owned by the Indonesian people and developed in society. However, the existence of customary law is often questioned to what extent this law can be applied. In several criminal law cases in Indonesia, several regions still use the customary law system as an alternative for decision making because of its dominant role in law enforcement. This research aims to identify the existence of customary law as a modernization of criminal law in Indonesia. This research uses a descriptive analytical method with a normative and empirical juridical approach. The data used is secondary data and primary data. The research results show that customary law can be used as a legal basis for developing new criminal laws that can be accepted by society. Indonesian customary criminal law, which is divided into several customary law units, symbolizes the original culture of the Indonesian nation which was previously regulated by Islamic law. Customary law is very relevant as a consideration for Indonesian criminal law reform, especially in the preparation of the Criminal Code (KUHP).Keywords: Customary Law, Criminal Offenses, Criminal Law.
SANKSI PIDANA PERJANJIAN YANG DILARANG MENURUT PENGGOLONGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK Alim Samad; fokky Fuad
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v1i2.735

Abstract

Abstrak-Kedudukan sanksi pidana terhadap perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 menurut perspektif penggolongan hukum, menunjukkan bahwa dalam sistem civil law yang murni terdapat sekat yang tegas antara hukum privat dengan hukum publik. Sehingga dalam perspektif ini, sanksi pidana yang dianut oleh undang-undang itu tidak sesuai dengan penggolongan hukum. Abstract-notch criminal sanctions against the agreement which is prohibited under Law No. 5, 1999 according to the legal classification perspective, shows that in the civil law system which contained pure firm bulkhead between private law with public law. Thus, in this perspective, criminal sanctions adopted by the legislation was not in accordance with the legal classification.Kata Kunci: Pidana, Perjanjian dan Hukum

Page 3 of 11 | Total Record : 110

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue