Articles
110 Documents
<![CDATA[Pengelolaan Tanah Di Ibu Kota Negara IKN ]]>
<![CDATA[Akhmad Safik]]>;
<![CDATA[Mira Ewinda]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jmih.v8i2.2307
<![CDATA[Abstrak Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan umum termasuk IKN berdasarkan ketentuan Perpres 65 tahun 2022 yang dikelola oleh Badan Otorita IKN, adapun tanah yang di gunakan untuk membangun IKN adalah tanah negara berdasarkan hak pakai untuk penyelenggaraan pemerintahan yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (yuridis normative) serta kajian empiris dalam bidang pertanahan. Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta Metode empirisme berdasarkan metode appraisal. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengelolaan hak atas tanah di IKN. Hasil penelitian mununjukan bahwa secara normatif pengelolaan lahan IKN berdasarkan Perpres 65 tahun 2022 serta Undang Undang 3 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 sedangkan pemberian hak atas tanah berdasarkan ketentuan Aprasial yang ditentukan dalam peraturan menteri ATR BPN.Kata kunci: Badan Otorita IKN; Apraisal; Hak Pakai; Penilai TanahAbstract Release of forest areas for public purposes including IKN based on the provisions of Presidential Decree 65 of 2022 which is managed by the IKN Authority Agency, while the land used to build the IKN is state land based on usufructuary rights for administering government determined based on statutory provisions (juridical normative) and empirical studies in the land sector. The author uses a form of normative juridical research with a statutory regulation approach and an empiricism method based on the appraisal method in land appraiser. The problem formulation of this research is how to implement the management of land rights in IKN. The results of the study show that normatively management of IKN land is based on Presidential Decree 65 of 2022 as well as Law 3 of 2022 and Government Regulation Number 17 of 2022 while the granting of land rights is based on appraisal provisions specified in the ATR BPN ministerial regulation.Keyword: Appraisal; IKN Authority Agency; land appraiser; usufructuary rights]]>
<![CDATA[PENGAWASAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK PATEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Reda Manthovani]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jmih.v5i1.2373
<![CDATA[AbstrakSaat ini, teknologi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Negara yang menguasai dunia adalah negara yang menguasai teknologi. Di Indonesia, penerapan hukum terhadap hak paten paten dimulai sejak masa penjajahan Belanda, yaitu waktu diberlakukannya Octrooiwet 1910 S. No. 33 yis S. 11 -33, SS. 22 – 54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Salah satu unsur penting dari paten yaitu bahwa hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat eksklusif. UU Nomor 13 Tahun 2016 yang baru benar-benar akan melindungi inventor di kalangan mahasiswa dan usaha kecil menengah (UKM), dan Hak paten akan lebih didorong pada sumber daya genetik seperti mikroorganisme dan pengetahuan tradisional.Kata Kunci: Octrooiwet, Hak Paten, UU No 13 Tahun 2016]]>
<![CDATA[DILEMA PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL BUMN ]]>
<![CDATA[Prasetio Prasetio]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jmih.v1i2.734
<![CDATA[Abstrak-Direksi BUMN dalam melakukan transaksi dan/atau investasi guna mencapai pendapatan (revenue) dan pertumbuhan (growth) Perseroan dapat dihadapkan kepada situasi yang dilematis yang menimbulkan keragu-raguan dalam mengambil keputusan. Hal ini diakibatkan karena tumpang-tindihnya pengaturan tentang keuangan negara dalam berbagai ketentuan perundangundangan pada saat mengidentifikasi atau pun menafsirkan kerugian bisnis. UU Perseroan Terbatas melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, dengan kehati-hatian yang wajar, serta untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Konsep ini dikenal sebagai doktrin Business Judgment Rule. Namun jika dihadapkan kepada fakta yang terjadi dalam tatanan praktis terkait tindak pidana korupsi, perlindungan kepentingan hukum direksi berdasarkan prinsip business judgment rule cenderung diabaikan dan tidak pernah diterapkan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: keputusan bisnis direksi persero untuk melakukan restrukturisasi transaksi komersial persero khususnya yang terkait dengan transaksi dan/atau investasi dilakukan berdasarkan fiduciary duty yang memenuhi unsur-unsur doktrin BJR dengan menerapkan sistim pengendalian internal (internal control-system) yang efektif, manajemen risiko yang mengutamakan kualitas proses kehati-hatian (prudent risk management) dan kebijakan akuntansi manajemen maupun keuangan yang konservatif, serta sistim pengawasan (audit) internal maupun eksternal persero yang independen. Kerugian persero atau corporate loss yang diakibatkan dari penerapan BJR tidak merupakan kerugian negara tetapi kerugian perusahaan yang lazim disebut risiko bisnis. Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi para direksi persero untuk mengambil keputusan bisnis mengingat dalam praktiknya doktrin BJR telah diabaikan.Kata kunci: BUMN, restrukturisasi, risiko bisnis, dan business judgment rule]]>
<![CDATA[PEMBOBOLAN DANA NASABAH ]]>
<![CDATA[Anas Lutfi]]>;
<![CDATA[Rama Muhammad Reza]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jmih.v3i1.750
<![CDATA[Abstrak-Banyaknya tindak pidana ekonomi yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan hubungan antara bank dengan nasabah.Salah satu produk jasa yang memegang peranan penting dalam masyarakat adalah jasa pengelola keuangan baik dalam bentuk layanan penyimpanan, investasi, maupun pemberi kredit tentu memberi kemudahan bagi masyarakat. Sebagai perusahaan penyedia jasa, lembaga perbankan kemudian membentuk hubungan hukum dengan nasabahnya. Di mana bank menjual produk jasa dan masyarakat menggunakannya sebagai bentuk konsumsi atas produk tersebut. Aktivitas bank yang bergerak di sektor ekonomi, yang dalam hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga penyimpan dana, tentulah bersentuhan dengan masyarakat luas. Peran aktif masyarakat ini sejalan dengan fungsi bank sebagai financial intermediary yaitu sebagai perantara penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank sebagai financial intermediary pada akhirnya akan sulit terlaksana jika kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, terutama dalam hal menghimpun dana masyarakat. Salah satu kejahatan yang berkembang di bidang perbankan adalah pembobolan dana nasabah. Tindak pidana ini, walaupun telah sering terjadi, tetapi belum mendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengenal tindak pidana pencucian uang atau money laundering sebagai tindak pidana di ruang lingkup perbankan. Padahal, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan kepada nasabah, tindak pidana penggelapan dana nasabah dapat lebih merugikan dibandingkan tindak pidana pencucian uang.Kata Kunci: Pembobolan, Bank, Nasabah]]>
<![CDATA[PENGAWASAN HUKUM PIDANA TERHADAP KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Reda Manthovani]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jmih.v7i1.2316
<![CDATA[AbstrakPengaduan konsumen properti tercatat masih menjadi jenis pengaduan yang palingbanyak diadukan kepada YLKI. Bahkan, pengaduan terkait perlindungan konsumenproperti menempati urutan kedua setelah pengaduan konsumen perbankan. Tujuanpenelitian ini untuk menjelaskan hak kewajiban dan Wewenang konsumen danprodusen perumahan sebagai para pihak yang melakukan perjanjian dalam kreditpemilikan rumah dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang ada dalammelindungi konsumen perumahan melalui transaksi kredit pemilikan rumah. Adapunteori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut penulis menggunakanTeori negara kesejahteraan / teori welfare state, Teori keadilan, Perlindungan konsumendan Hak-Hak Konsumen Properti di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dapatdisimpulkan bahwa kepuasan konsumen menjadi hal penting dalam memenuhipermintaan atas kebutuhan konsumen sebagai pengguna jasa pengembangperumahan. Konsumen perumahan berhak mendapatkan produk konstruksi yangsesuai dengan keinginan sebagaimana tertuang dalam brosur yangditawarkan/dijanjikan oleh pihak pengembang.Kata Kunci: Kasus, Tujuan, Teori, KeadilanAbstractProperty consumer complaints are still the type of complaint that has received the mostcomplaints from YLKI. In fact, complaints related to property consumer protection ranksecond after banking consumer complaints. The purpose of this study is to explain therights, obligations and authorities of consumers and housing producers as parties toagreements on mortgages and explain the existing laws and regulations in protectinghousing consumers through mortgage transactions. As for the theory used in analyzingthese problems, the authors use the welfare state theory, the theory of justice, consumerprotection and property consumer rights in Indonesia. From the results of this study itcan be concluded that consumer satisfaction is important in meeting the demand forconsumer needs as users of housing developer services. Housing consumers have theright to obtain construction products according to their wishes as stated in the brochureoffered/promised by the developer.Keywords: Case, Objectives, Theory, Justice.]]>
<![CDATA[KEADILAN PADA SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ]]>
<![CDATA[Nanang Suhendar]]>;
<![CDATA[Suartini Suartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jmih.v6i2.838
<![CDATA[Abstrak - Dalam merealisasikan pemerataan pendidikan sesuai dengan amanat konstitusiUUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,pemerintah sejak tahun 2017 menerapkan "Sistem Zonasi" dalam penerimaan peserta didikbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana mekanismepenerimaan peserta didik baru dengan system zonasi? Kedua, bagaimana upaya perbaikandalam sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi? Kerangka teori yangdigunakan adalah teori Keadilan yang diungkap oleh John Rawls. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian iniadalah menggambarkan adanya kewenangan secara bebas untuk pemerintah. Kebebasanwewenang yang dimaksud adalah memebrikan ruang kepada pemerintah dalam mengaturisi dan materi untuk menentukan sendiri dari keputusan yang akan diberlakukan. Kata kunci: Keadilan, Sistem Penerimaan, Peserta Didik]]>
<![CDATA[TRIAL BY THE PRESS DALAM FENOMENA PEMBERITAAN KASUS TERORISME DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Guruh Marda]]>;
<![CDATA[Zul Karnen]]>;
<![CDATA[Caskiman Caskiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jmih.v8i1.1881
<![CDATA[AbstrakTrial By Press atau peradilan dengan penggunaan media yang bersifat publikasi massa adalah sebuah istilah bentuk peradilan yang dilakukan dengan melalui penulisan atau pembicaraan dari satu sisi pihak secara bias biasanya dilakukan dengan bantuan publikasi secara luas secara sadar dengan tidak membeberkan keseluruhan fakta yang ada dengan demikian menjadikan penulisan atau pembicaraan tersebut tidak tidak lagi berimbang dengan demikian berakibat menjadikan penulisan atau pembicaraan tersebut adalah bagaikan sebuah putusan. pascareformasi terjadi pergeseran dalam hukum pers di Indonesia. Pascareformasi pers nasional menganut prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi payung hukum bagi seluruh kegiatan pers di Indonesia. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan dilakukan sensor dan pemberedelan terhadap semua produk pers. Meskipun demikian, tetap terdapat rambu-rambu hukum yang harus ditaati oleh pers dalam melaksanakan pemberitaannya. Terlebih saat ini telah muncul Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kerangka hukum pers dikenal konsep freedom of expression yang mencakup konsep freedom of press dan freedom of speech. Pers dalam arti sempit dikaitkan dengan konsep freedom of press.Kata Kunci: Trial By Press, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999AbstractTrial By Press or trial with the use of media that is mass publication is a term for a form of justice that is carried out by means of writing or discussion from one side of the party in a biased manner, usually carried out with the help of wide publications consciously by not disclosing all the facts that exist, thereby making the writing or the conversation is no longer out of balance, thus the result is making the writing or talk like a decision. post-reform there has been a shift in press law in Indonesia. Post-reformation, the national press adheres to the principle of press freedom as stipulated in Law no. 40 of 1999 concerning the Press which is the legal umbrella for all press activities in Indonesia. In this case, it is not permissible to censor and ban all press products. Even so, there are still legal signs that must be obeyed by the press in carrying out their reporting. Especially now that Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. Within the legal framework of the press, the concept of freedom of expression is known, which includes the concepts of freedom of press and freedom of speech. The press in a narrow sense is associated with the concept of freedom of press.Keywords: Trial By Press, Law No. 40 of 1999]]>
<![CDATA[KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Suparji Suparji]]>;
<![CDATA[Akbar Pandu Pratamalistya]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jmih.v5i1.2368
<![CDATA[AbstrakPengaduan konsumen properti tercatat masih menjadi jenis pengaduan yangpaling banyak diadukan kepada YLKI. Bahkan, pengaduan terkait perlindungankonsumen properti menempati urutan kedua setelah pengaduan konsumenperbankan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hak kewajiban dan Wewenang konsumen dan produsen perumahan sebagai para pihak yang melakukan perjanjian dalam kredit pemilikan rumah dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang ada dalam melindungi konsumen perumahan melalui transaksi kredit pemilikan rumah. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut penulis menggunakan Teori negara kesejahteraan / teori welfare state, Teori keadilan, Perlindungan konsumen dan Hak-Hak Konsumen Properti di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen menjadi hal penting dalam memenuhi permintaan atas kebutuhan konsumen sebagai pengguna jasa pengembang perumahan. Konsumen perumahan berhakmendapatkan produk konstruksi yang sesuai dengan keinginan sebagaimanatertuang dalam brosur yang ditawarkan/dijanjikan oleh pihak pengembang.Kata Kunci: Kasus, Tujuan, Teori, Keadilan.]]>
<![CDATA[MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN KUHP ]]>
<![CDATA[Suparji Suparji]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jmih.v1i1.729
<![CDATA[Abstrak-Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) berarti menjunjung tinggi supremasi hukum yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (law as tool of social engineering), instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control). Supremasi hukum bermakna sebagai optimalisasi peran hukum dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (predictability), yang didasarkan pada kepastian hukum (rechtszekerheid), kemanfaatan, dan keadilan (gerechtigheid). Pembahasan RUU KUHP dengan dua buku dan total 786 pasal akan dilaksanakan secara maraton dan ditargetkan rampung dalam waktu dua tahun. Metode pembahasan dilakukan dengan clustering atau topik permasalahan berdasarkan karakteristik isu. Pemerintah telah memaparkan sejumlah substansi pokok RUU KUHP dengan banyak mengadopsi konsep restorative justice.Kata Kunci: Hukum, KUHP, Pembaharuan]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Haryo Arditya Ambarala]]>;
<![CDATA[Maqdir Ismail]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jmih.v2i2.745
<![CDATA[Abstrak-Tiga karakteristik atau features of economic crime yaitu sebagai berikut: pertama, pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; kedua, tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya dan ketiga, tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus oleh aparatur penegak hukum pada umumnya. Abstract-Three characteristics or features of economic crime is as follows: first, the perpetrators used a modus operandi that are difficult to distinguish from the modus operandi of economic activities in general; second, an offense usually involve entrepreneurs who are successful in their field and the third, a criminal act requires special handling or control by law enforcement officials in general.Kata Kunci: Pidana, Ekonomi dan Kriminologi]]>
