Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSI REFORMASI HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH DI INDONESIA Firmansyah, Amir; Kastanya, Grick David; Febrianti, Zahra
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v10i1.4465

AbstrakArtikel ini mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan Indonesia. Perlindungan tersebut terbagi menjadi dua kategori utama: perlindungan tidak langsung dan perlindungan langsung. Perlindungan tidak langsung mencakup prinsip kehati-hatian, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), kewajiban pengumuman laporan keuangan bank, serta pertimbangan kepentingan nasabah dalam proses merger dan akuisisi. Sementara itu, perlindungan langsung diwujudkan melalui hak preferen nasabah dalam hal bank mengalami kegagalan dan keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bentuk jaminan atas dana masyarakat. Melalui regulasi dan pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia, sistem hukum perbankan bertujuan menciptakan stabilitas keuangan nasional yang berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Meski demikian, keterbatasan dalam referensi dan pengalaman menjadi catatan tersendiri dalam penyusunan makalah ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.Kata kunci: perlindungan hukum, nasabah, perbankan, prinsip kehati-hatian, LPS.

ANALISIS RULE OF REASON ATAS DUGAAN MONOPOLISASI PASAR SEMEN Hidayat, Muzammil; Rahmawati, Cipta Ekalasari
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v10i1.4471

Abstrak Pasar semen nasional memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, praktik persaingan usaha yang tidak sehat, seperti predatory pricing, dapat mengganggu keseimbangan pasar dan merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Penelitian ini mengkaji kasus PT Conch South Kalimantan Cement yang diduga melakukan strategi penetapan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing di wilayah Kalimantan Selatan, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 03/KPPU-L/2020. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pendekatan Rule of Reason dalam menilai pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta mengevaluasi dampak praktik Predatory Pricing terhadap struktur pasar semen di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui telaah dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Rule of Reason menuntut analisis menyeluruh terkait niat pelaku, kondisi pasar, dan dampak jangka panjang. Strategi harga sangat rendah PT Conch terbukti tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga mengubah struktur pasar menjadi sangat terkonsentrasi, meningkatkan hambatan masuk, serta menghilangkan pesaing utama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan dan penguatan regulasi oleh KPPU serta kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan persaingan sehat. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya dalam mengatasi praktik Predatory Pricing di sektor strategis.Kata Kunci: Predatory pricing, Rule of Reason, Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, struktur pasar, KPPU, persaingan usaha.

ANALISIS REGULASI PERIZINAN DAN KEPEMILIKAN BANK DI INDONESIA (Upaya Memperkuat Ketahanan Sektor Keuangan Nasional) karnen, Zul; Malawat, Desta Justin Rudi; Wijaya, Syah Alya
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v10i1.4467

Abstrak Artikel ini membahas pengaturan perizinan dan kepemilikan bank di Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan regulasi yang ketat dalam setiap tahapan perizinan, mulai dari pendirian, kegiatan usaha, hingga perubahan status kelembagaan bank. Di sisi kepemilikan, pembatasan penguasaan saham oleh satu pihak dilakukan untuk mencegah dominasi pasar, meminimalisir konflik kepentingan, dan mendorong penerapan tata kelola yang sehat. Reformasi kebijakan seperti terbitnya POJK Nomor 12/POJK.03/2021 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan industri perbankan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengaturan yang komprehensif atas perizinan dan kepemilikan bank merupakan pilar penting dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan di Indonesia.Kata kunci: perizinan bank, kepemilikan bank, OJK, POJK 12/2021, regulasi perbankan.

DISFUNGSI KULTURAL DALAM PENEGAKAN HUKUM ANTIKORUPSI DI INDONESIA Firmansyah, Amir; Setiawan, Indra
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i2.4583

Abstrak Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung secara struktural dan normatif melalui pembentukan regulasi serta institusi penegak hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum sering kali terhambat oleh faktor-faktor non-yuridis, salah satunya adalah budaya hukum yang permisif terhadap korupsi. Artikel ini mengkaji disfungsi kultural sebagai hambatan utama dalam upaya penegakan hukum antikorupsi. Dengan pendekatan sosiologis dan yuridis, artikel ini menelaah bagaimana nilai, norma, dan perilaku masyarakat turut membentuk realitas hukum yang tidak mendukung pemberantasan korupsiKata kunci: Budaya hukum, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, disfungsi budaya, pemberantasan korupsi, Indonesia, pendekatan sosio-yuridis. AbstractEfforts to eradicate corruption in Indonesia have been carried out structurally and normatively through the establishment of regulations and law enforcement institutions. However, the effectiveness of law enforcement is often hindered by non-legal factors, one of which is a legal culture that is permissive toward corruption. This article examines cultural dysfunction as a key obstacle in the fight against corruption. Using both sociological and juridical approaches, it explores how values, norms, and social behavior contribute to shaping a legal reality that does not support anti-corruption efforts.Keywords: Legal culture, corruption, law enforcement, cultural dysfunction, anti-corruption, Indonesia, socio-legal approach.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM ASPEK HUKUM POSITIF DAN HAMBATAN PENERAPANNYA Ikraam, Akhmad; Febrianti, Zahra
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i2.4584

Abstrak Fokus utama dalam pembahasan ini adalah mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang memadai, khususnya terhadap pelapor (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan praktik hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum mengatur secara tegas, komprehensif, dan spesifik mengenai perlakuan hukum khusus bagi kedua pihak tersebut. Dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi pasca diberlakukannya undang-undang tersebut, para pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Hal ini berkaitan erat dengan lemahnya pemberdayaan sistem hukum dan penegakan prinsip supremasi hukum di Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan supremasi hukum dan efektivitas sistem hukum yang berlaku, serta hubungan keduanya dalam kerangka reformasi hukum. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal, pemberitaan media massa, dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, yang salah satunya bersumber dari lemahnya tiga komponen utama sistem hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, pembenahan terhadap ketiga aspek tersebut merupakan prasyarat mutlak (conditio sine qua non) bagi tegaknya prinsip supremasi hukum di Indonesia.Kata kunci: supremasi hukum, perlindungan, pelapor, saksi, korupsi AbstractThe core issue discussed in this study is whether Indonesia's current Witness and Victim Protection Act provides adequate legal protection—particularly special treatment—for whistleblowers and cooperating offenders (justice collaborators) in corruption cases. This research employs a normative approach, supported by an analysis of legal practices. The findings reveal that Indonesian positive law, especially Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, lacks clear, specific, and comprehensive provisions regarding the legal treatment of whistleblowers and justice collaborators. In corruption cases that have emerged since the enactment of this law, these individuals have yet to receive sufficient legal protection. This situation reflects a deeper issue concerning the underdevelopment of the legal system and the weak enforcement of the rule of law. The study aims to analyze the implementation of legal supremacy and the operational capacity of the Indonesian legal system, including their interrelation. The methodology is based on secondary data analysis, including legislation, scholarly literature, academic journals, media reports, and other relevant documents. The research highlights the ongoing challenges to upholding the rule of law in Indonesia, primarily due to the fragility of the three key elements of the legal system: legal substance, legal structure, and legal culture. Thus, reforming these three components is an essential prerequisite (conditio sine qua non) to strengthening the principle of the rule of law in Indonesia.Keywords: rule of law, protection, whistleblower, witness, corruption

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DI INDONESIA Hartati, Reskah
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i2.4580

Abstrak Persaingan usaha merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi pasar yang sehat karena mendorong efisiensi, inovasi, dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Namun, dalam praktiknya, struktur pasar yang ideal sering kali terganggu oleh dominasi pelaku usaha tertentu melalui praktik monopoli. Monopoli tidak hanya menghambat dinamika persaingan yang adil, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen dan mematikan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Di Indonesia, persoalan ini ditangani melalui kerangka hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas penegaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum persaingan usaha dalam menangani praktik monopoli serta menilai efektivitas intervensi KPPU dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan inklusif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah regulasi, asas hukum, dan doktrin yang relevan sebagai dasar dalam mengukur kinerja dan tantangan penegakan hukum persaingan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, masih terdapat berbagai hambatan struktural dan institusional yang perlu dibenahi untuk menjamin efektivitas pengawasan terhadap praktik monopoli dalam pasar nasional.Kata kunci: persaingan usaha, monopoli, KPPU, hukum persaingan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.AbstractFair business competition is a fundamental pillar of a healthy market economy, as it fosters efficiency, innovation, and competitive pricing for consumers. However, in practice, ideal market structures are often disrupted by the dominance of certain business actors through monopolistic practices. Monopoly not only hinders equitable competition but also harms consumers and suppresses small and medium-sized enterprises (SMEs). In Indonesia, this issue is addressed through the legal framework established by Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, with the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) serving as the principal enforcement authority. This study aims to analyze the implementation of competition law in addressing monopoly practices and assess the effectiveness of KPPU's interventions in promoting a fair and inclusive business climate. Employing a normative juridical approach, this research examines relevant legislation, legal principles, and doctrinal sources as the basis for evaluating the performance and challenges of competition law enforcement in Indonesia. The findings reveal that despite the existence of a legal framework, there remain structural and institutional barriers that must be addressed to ensure effective oversight of monopolistic practices within the national market. Keywords: business competition, monopoly, KPPU, competition law, Law Number 5 of 1999.

KONSEP SANKSI PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM HUKUM PIDANA ANALITIS PARADIGMA POST-POSITIVISME Natsir, Muhammad; Ananda, Muhammad Rizki
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i2.4585

Abstrak Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang menyalahgunakan jabatan publik, terutama dalam kasus korupsi. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai pencabutan hak politik diatur secara normatif dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, penerapannya di pengadilan masih bersifat fakultatif dan belum memiliki indikator hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum pidana untuk mengkaji legitimasi, batasan, dan dinamika penerapan pidana tambahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak politik merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang sah, sepanjang diterapkan secara proporsional dan adil. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yudisial yang lebih terstruktur untuk memastikan konsistensi penerapan pidana tambahan ini demi menjaga integritas sistem hukum dan perlindungan hak konstitusional.Kata kunci: pencabutan hak politik, pidana tambahan, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia, keadilan. AbstractThe revocation of political rights as an additional criminal sanction is a legal instrument used to deter offenders who abuse public office, particularly in corruption cases. In Indonesia's legal system, the provision for revoking political rights is normatively regulated in the Criminal Code and the Law on the Eradication of Corruption, and is reinforced by the Constitutional Court's decisions. However, its implementation in court remains facultative and lacks clear legal indicators. This study adopts a normative legal approach by examining statutory regulations, court decisions, and criminal law doctrines to analyze the legitimacy, limitations, and practical dynamics of such additional punishment. The findings show that revoking political rights constitutes a legitimate restriction of human rights, provided it is applied proportionally and fairly. Therefore, a more structured judicial guideline is needed to ensure the consistent application of this additional sanction in order to uphold the integrity of the legal system and protect constitutional rights.Keywords: revocation of political rights, additional punishment, corruption, human rights, justice.

DIMENSI YURIDIS DAN EKONOMIS DALAM PENANGANAN PERSEKONGKOLAN TENDER PEMERINTAH: STUDI KOMPARATIF ATAS PUTUSAN KPPU NO. 17/KPPU-L/2022 Hardiana, Dadang
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i2.4581

Abstrak Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat karena secara langsung merusak efisiensi pasar dan keadilan dalam pengadaan barang dan jasa. Kasus Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022 yang menyidangkan dugaan kolusi dalam proyek Revitalisasi TIM Tahap III menjadi contoh konkret bagaimana praktik kolusi horizontal maupun vertikal masih terjadi dalam pengadaan publik di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengkaji proses pembuktian dalam perkara persaingan usaha oleh KPPU, serta menilai efektivitas sanksi administratif yang dijatuhkan dalam memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan KPPU, dan literatur hukum terkait, serta pendekatan yuridis empiris secara terbatas melalui telaah data dan fakta persidangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan indirect evidence oleh KPPU telah menjadi instrumen penting dalam membongkar pola kolusi yang sulit dibuktikan secara langsung. Namun demikian, efektivitas sanksi administratif masih menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan pelaku usaha serta dalam upaya memperkuat integritas sistem pengadaan publik secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan KPPU dan reformasi sistem pengadaan menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan. Kata Kunci: Persekongkolan Tender, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, Pengadaan Publik, Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2022. AbstractBid rigging constitutes a serious violation of fair competition principles as it directly undermines market efficiency and fairness in public procurement. The case in KPPU Decision No. 17/KPPU-L/2022, which examined allegations of collusion in the Revitalization of TIM Phase III project, serves as a concrete example of how both horizontal and vertical collusion practices persist within Indonesia's public procurement sector. This study employs a normative-juridical approach combined with a case study method to analyze the legal construction of bid rigging as regulated under Article 22 of Law No. 5 of 1999, examine the evidentiary process in competition law enforcement by the Indonesia Competition Commission (KPPU), and assess the effectiveness of administrative sanctions in deterring anti-competitive conduct.The research also applies a limited empirical-juridical approach by reviewing case data and facts presented during the proceedings. The findings indicate that KPPU’s use of indirect evidence has become a crucial tool in uncovering collusive schemes that are otherwise difficult to prove directly. However, the effectiveness of administrative sanctions remains limited due to challenges in enforcement and compliance by business actors, as well as weaknesses in the procurement system’s integrity. Therefore, strengthening KPPU's institutional capacity and reforming public procurement mechanisms are imperative to prevent the recurrence of similar anti-competitive practices in the future. Keywords: Bid Rigging, Unfair Business Competition, KPPU, Public Procurement, KPPU Decision No. 17/KPPU-L/2022

PENDEKATAN PEMBUKTIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 Pratama, Muhammad Iqbal
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i2.4582

Abstrak Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan aspek krusial dalam menjaga mekanisme pasar yang adil dan efisien. Dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha menjalankan prinsip persaingan sehat; sebagian justru melakukan praktik-praktik terlarang seperti kartel, monopoli, dan persekongkolan tender yang merugikan konsumen dan pesaing. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hadir sebagai dasar hukum untuk menindak praktik semacam ini, dengan pelaksana utama oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun, pembuktian pelanggaran dalam perkara persaingan usaha memiliki tantangan tersendiri, terutama ketika pelanggaran bersifat tersembunyi dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat dalam menganalisis tindakan pelaku usaha, yaitu melalui pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung analisis literatur dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan pentingnya konsistensi penerapan pendekatan hukum dalam menilai perilaku pasar dan memperkuat fungsi KPPU dalam menegakkan hukum demi menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan adil.Kata kunci: Persaingan Usaha, KPPU, Per Se Illegal, Rule of Reason, Metode Yuridis Normatif. AbstractThe enforcement of competition law in Indonesia plays a vital role in maintaining a fair and efficient market mechanism. In practice, not all business actors adhere to the principles of fair competition; some engage in prohibited practices such as cartels, monopolies, and collusive tendering that harm both consumers and competitors. Law Number 5 of 1999 serves as the legal foundation to address such conduct, primarily enforced by the Indonesian Competition Commission (KPPU). However, proving violations in competition cases poses unique challenges, particularly when infringements are covert and complex. Therefore, appropriate analytical approaches are needed, namely the Per Se Illegal and Rule of Reason doctrines. This research applies a normative juridical method using conceptual and statutory approaches, supported by literature analysis and case studies. The study reveals the importance of consistent application of legal doctrines in assessing market behavior and reinforcing KPPU's role in upholding the law to foster a competitive and equitable business climate. Keywords: Competition Law, KPPU, Per Se Illegal, Rule of Reason, Normative Juridical Method.

Kesenjangan Digital dan Peran Generasi Muda dalam Penguatan Transformasi Digital untuk Pemenuhan Legalitas UMKM Pramesty, Fira Aulia
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i1.5203

Keberadaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peranan dalam menyumbangkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan membuka peluang pemerataan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi hambatan dalam proses mengurus izin usahanya, salah satunya disebabkan oleh kesenjangan digital dalam proses legalitas perizinan usaha. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam melakukan proses perizinan legalitas usaha. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hambatan legalitas perizinan usaha yang dialami banyak pelaku UMKM adalah proses perizinan yang dilakukan melalui sistem dari OSS (Online Single Submission). Kesenjangan digital yang dialami pelaku UMKM mulai dari keterbatasan literasi digital, biaya perizinan, proses administratif yang rumit, hingga keterbatasan informasi dalam mengurus legalitas usahanya. Dampaknya banyak pelaku UMKM tidak melakukan perizinan usaha secara resmi. Penelitian ini berimplikasi pada rekomendasi untuk penguatan adaptibilitas sistem dan akses perizinan bagi pelaku UMKM yang lebih mudah diakses dan inklusif bagi seluruh pelaku UMKM. Kata kunci: Izin usaha, Legalitas, Perekonomian Indonesia, UMKM, OSS

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Aris Machmud

Contact Email
aries_machmud@uai.ac.id

Phone
+628111060099

Journal Mail Official
Magisterilmuhukum@gmail.com

Editorial Address
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/about/editorialTeam

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Aris Machmud

Contact Email aries_machmud@uai.ac.id

Phone +628111060099

Journal Mail Official Magisterilmuhukum@gmail.com

Editorial Address https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/about/editorialTeam

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Aris Machmud

Contact Email
aries_machmud@uai.ac.id

Phone
+628111060099

Journal Mail Official
Magisterilmuhukum@gmail.com

Editorial Address
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/about/editorialTeam

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA