Taruna Law
Focus The main objective of its publication is to provide an appropriate channel for information and research publication, case studies and book reviews related to Law and Syariah based on original research and ideas by the respective authors. The editorial board welcomes original contributions (written in Bahasa Indonesia, English and Arabic) which have never been published or considered for publication by any other publishers. The journal serves as a platform for sharing ideas and experiences related to the research, development and application of Law and Syariah worldwide. Scope TARUNALAW: Journal of Law and Syariah specializes on Law and Syariah, and is intended to communicate original research and current issues on the subjects. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. Islamic/Civil Economic Law; Islamic/Civil Family Law; Islamic/Civil Legal Administration; Islamic/Civil Jurisprudence; Islamic/Civil Legal and Judicial Education; Comparative Islamic/Civil Law; Islamic/Civil Law and Gender; Islamic/Civil Law and Contemporary Issues; Islamic/Civil Law and Society; Islamic/Civil Criminal Law; Fatwa Manuscripts and all correspondence should be sent to the Editor-in-Chief, via online submission system (OJS). This journal subscribes LOCKSS and CLOCKSS archival system.
Articles
57 Documents
<![CDATA[Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Hukum dalam Undang-undang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Mu'ala, Abdulloh Afifil]]>
<![CDATA[ Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 1 No. 02 (2023): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54298/tarunalaw.v1i02.174
<![CDATA[This article discusses the importance of legal protection for children, emphasizing their rights as human beings and the need for a safe and nurturing environment for their growth and development. It highlights the significance of family as the primary caregiving institution for children but acknowledges that not all children receive adequate care and protection within their families. The article also explores the role of alternative caregiving institutions, such as Islamic boarding schools (pondok pesantren), in providing a supportive environment for children. It emphasizes the need for coordination and cooperation to ensure comprehensive child protection, not only from a legal perspective but also considering economic and social aspects. By examining the legal framework and practices related to child protection, the article aims to contribute to the improvement of child welfare in Indonesia, in line with national laws and international conventions on children's rights. ]]>
<![CDATA[Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Pravidjayanto, Rafi]]>
<![CDATA[ Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 01 (2024): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54298/tarunalaw.v2i01.175
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 telah meruntuhkan tembok limitatif terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali atas pertimbangan adanya bukti (Novum) baru. Dimana sebelumnya Peninjauan Kembali secara tegas diatur dan dilimitasi oleh Pasal 268 KUHAP yang menyatakan dalam sistem peradilan pidana, Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali. Hal ini mendapatkan reaksi dari Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang sama lebih dari 1 (satu) kali tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengedepankan keadilan, sedangkan Mahkamah Agung dalam SEMA mengedepankan kepastian hukum. Adanya pertentangan tersebut memunculkan adanya indikasi pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience), serta memberikan ketidakpastian pada pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Critical Legal Studies, Perundang-undangan, dan Konseptual. Sehingga memberikan hasil berupa hasil bentuk constitutional disobedience dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta arah pengaturan terkait peninjauan kembali berbasis keadilan proporsional.]]>
<![CDATA[Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah ]]>
<![CDATA[Ilma, Hutmi Amivia]]>;
<![CDATA[Nabila Maharani]]>
<![CDATA[ Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 01 (2024): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54298/tarunalaw.v2i01.176
<![CDATA[Banyaknya kejahatan yang terjadi yang melibatkan individu atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau koneksi yang besar mengakibatkan ciutnya nyali masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang terjadi kepada penegak hukum. Hal tersebut disebabkan karena adanya kekhawatiran terhadap keselamatan akan dirinya dan juga orang disekitar. Dengan demikian, aparat penegak hukum harus melibatkan seseorang atau lebih tersangka yang ikut serta dalam kejahatan tersebut sebagai saksi atau yang biasa disebut sebagai justice collaborator dengan memberikan jaminan berupa pengurangan hukuman sebagai bentuk penghargaan. Berdasarkan pada hal tersebut, tumbuh rasa ketertarikan penulis untuk melakukan analisa mengenai bagaimana pandangan hukum Islam atau fiqh jinayah terhadap perlindungan saksi dan korban, khususnya perlindungan bagi seorang saksi pelaku atau justice collaborator yang telah bersedia melakukan kerjasama dengan para penegak hukum guna membongkar kejahatan yang telah dilakukan. Penelitian ini termasuk pada penelitian normatif serta dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik studi pustaka. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam telah mempunyai konsep yang lebih jelas dan sempurna mengenai kewajiban yang sudah seharusnya dijalankan oleh seorang saksi sebagai upaya dalam mengungkap kebenaran dari suatu kasus. Hukum Islam juga telah menjelaskan mengenai akibat apa yang akan ditanggung oleh seorang saksi apabila memberi kesaksian palsu.]]>
<![CDATA[Pudarnya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Perizinan atas Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) ]]>
<![CDATA[Alvin Nashir, Muhammad Alvin Nashir]]>
<![CDATA[ Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 01 (2024): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54298/tarunalaw.v2i01.178
<![CDATA[Abstract The State Administrative Court has the authority to examine, adjudicate and decide a dispute within the administrative scope. The authority in question has 2 types, namely the relative and absolute authority or competence of a judiciary that must be understood by the reader. This research refers to the State Administrative court. Absolute competence itself discusses the jurisdiction of the court can handle any dispute according to time standards by the parties in order to file an application. This is called negative fictitious and positive fictitious. Negative fictitious was originally known in the Law on Agriculture until it was abolished with positive fictitious as stated in the State Administration Law. The positive fictitious also underwent changes contained in the Job Creation Law. Positive fictitious changes in the Job Creation Law will be the object of research in this study. This article will discuss the waning authority of the TUN Court, especially licensing disputes. The dispute discusses the approval given by the government (TUN Agency/Official) to individuals or legal entities to carry out certain activities. The lack of authority of the Court has become a public concern because there are prolonged problems both from the blurring of authority it has lost, ambiguity in the Article and the consistency of the TUN Court to examine, try and decide TUN cases. In writing this study, the author uses a juridical-normative research method that discusses the benchmarks and implementation of the statutory system in practice in the TUN court as a whole. Keywords: Authority, Positive Fictitious, State Administrative Court, Licensing Disputes. Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa dalam lingkup keadministrasian. Kewenangan yang dimaksud mempunyai 2 jenis yakni kewenangan atau kompetensi relatif dan absolut suatu peradilan yang harus dipahami oleh pembaca. Penelitian ini merujuk terhadap pengadilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut sendiri membahas tentang yurisdiksi pengadilan tersebut dapat menangani sengketa apa saja sesuai standarisasi waktu oleh para pihak agar dapat mengajukan permohonan. Hal tersebut disebut dengan fiktif negatif dan fiktif positif. Fiktif negatif mulanya dikenal dalam UU Peratun hingga dihapuskan dengan fiktif positif yang tertuang dalam UU Administrasi Negara. Adapun fiktif positif juga mengalami perubahan yang termaktub dalam UU Cipta Kerja. Perubahan fiktif positif dalam UU Cipta Kerja akan menjadi objek penelitian dalam penelitian ini. Artikel ini akan membahas tentang pudarnya kewenangan dari Pengadilan TUN khususnya sengketa Perizinan. Sengketa tersebut membahas tentang persetujuan yang diberikan oleh pemerintah (Badan/Pejabat TUN) kepada individu atau badan hukum untuk melakukan aktivitas tertentu. Pudarnya kewenangan Pengadilan ini menjadi perhatian publik pasalnya terjadi masalah berkepanjangan baik dari kaburnya kewenangan yang dihilangnya, ambiguitas dalam Pasal dan eksistensi Pengadilan TUN untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara TUN. Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang membahas tolak ukur dan implementasi sistem peraturan perundang-undangan di dalam praktik di pengadilan TUN secara menyeluruh. Kata Kunci: Kewenangan, Fiktif Positif, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Perizinan.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana dan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Ilma, Hutmi Amivia]]>
<![CDATA[ Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 01 (2024): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54298/tarunalaw.v2i01.179
<![CDATA[Abstract This paper discusses the act of trafficking in persons as an extraordinary crime that degrades the lives of others in order to solely benefit themselves. Poverty is one of the biggest causes of trafficking despite other factors, such as legal policies and gender inequality. Children are the most vulnerable victims of trafficking crimes, especially those who are economically and educationally disadvantaged. The writing of this study is intended to determine how the form of implementing criminal sanctions and granting restitution rights to children as victims of trafficking crimes. The writing of this research applies normative legal research methods, namely by using various laws, decisions, and regulations that have been made or based on community norms and rules as well as various academic texts and research results of relevant experts. The result of this study is that the application of criminal sanctions in the form of imprisonment and fines given to traffickers has been formulated in the Criminal Code and outside the Criminal Code by taking into account the classification of perpetrators in committing trafficking crimes. In the event that the fulfillment of the victim's rights is given by providing restitution which is the obligation of the perpetrator to the victim which has been regulated through a separate mechanism. Abstrak Dalam penulisan ini membahas permasalahan mengenai tindakan perdagangan orang sebagai tindak kejahatan luar biasa yang merendahkan derajat hidup orang lain untuk semata-mata mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kemiskinan menjadi salah satu faktor terbesar dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang, di samping juga terdapat faktor lainnya, seperti kebijakan hukum dan ketimpangan gender. Anak merupakan korban yang paling rentan untuk menjadi objek dalam tindak pidana perdagangan orang, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi dan pendidikan. Penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana dan pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang. Penulisan penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan berbagai analisis undang-undang, keputusan, dan peraturan yang telah dibuat atau didasarkan pada norma dan aturan masyarakat, serta berbagai naskah akademik dan hasil penelitian para ahli yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang sebagaimana telah dirumuskan dalam KUHP maupun di luar KUHP dengan memperhatikan klasifikasi pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam hal pemenuhan hak korban, dilakukan dengan pemberian hak restitusi yang menjadi kewajiban pelaku terhadap korban yang telah diatur melalui mekanisme tersendiri.]]>
<![CDATA[Alternative Dispute Resolution (ADR) berbasis Al-Qur'an ]]>
<![CDATA[Asis, Larasati Fitriani]]>
<![CDATA[ Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 01 (2024): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54298/tarunalaw.v2i01.182
<![CDATA[Dispute resolution is an integral part of the legal system which functions to maintain peace and justice in society. One alternative approach that is gaining increasing attention is Alternative Dispute Resolution (ADR). This article aims to present an Alternative Dispute Resolution (APS) based on the Al-Qur’an. The research method used is a literature study, by reviewing the text of the Al-Qur'an and literature related to Alternative Dispute Resolution (APS) and Islamic law. The research results show that Al-Qur'an-based dispute resolution can be a valuable alternative in the modern context, not only because of its conformity with Islamic values, but also because of its ability to offer effective and sustainable solutions to resolve disputes in society fairly. Abstrak Penyelesaian sengketa adalah bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu pendekatan alternatif yang semakin mendapatkan perhatian adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution - ADR). Artikel ini bertujuan untuk menyajikan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berbasis Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur, dengan meninjau teks Al-Qur'an dan literatur terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) serta hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis Al-Qur'an dapat menjadi alternatif yang berharga dalam konteks modern, tidak hanya karena kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga karena kemampuannya untuk menawarkan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dengan adil.]]>
<![CDATA[Telaah Terhadap Banyaknya Permohonan Praperadilan Yang Gagal ]]>
<![CDATA[Malaka, Zuman]]>
<![CDATA[ Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 01 (2024): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54298/tarunalaw.v2i01.185
<![CDATA[Abstract The Pretrial Institution is the authority possessed by the District Court to examine and decide whether or not the arrest and/or detention of a suspect is legal, terminate the investigation or prosecution, as well as request for compensation or rehabilitation by the suspect. This research uses a type of library research, namely research related to reading, recording and managing materials used in activities related to research. The data collection technique uses library research. The results of the study show that many pretrial application practices fail due to failure to fulfill formal and material requirements as well as inconsistencies between the arguments submitted and a lack of sufficient evidence to justify the pretrial application. Keywords: Application, Pretrial Abstrak Lembaga Praperadilan adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan tersangka, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permohonan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang berkenaan dengan membaca, mencatat dan mengelola bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyaknya praktik permohonan praperadilan yang gagal dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta ketidaksesuaian antara argumen yang diajukan serta kurangnya bukti yang cukup untuk membenarkan permohonan praperadilan tersebut. Kata Kunci: Permohonan, Praperadilan]]>
<![CDATA[Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren, Hambatan, dan Hal Restitusi Korban ]]>
<![CDATA[Tamala Yunfa, Shafiyyah]]>
<![CDATA[ Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 02 (2024): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54298/tarunalaw.v2i02.194
<![CDATA[This paper discusses the issue of human trafficking that occurs in Indonesia. The development of human civilization changed the form of slavery to human trafficking. At first glance, it appears that the context of slavery in human trafficking occurs in the form of exploitation of human labor through disproportionate compensation. This is reinforced by Law no. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking. This paper aims to map trends, obstacles, and resistance rights of human trafficking victims. Normative juridical research method with a statutory approach. Recently, the trend of human trafficking in Indonesia is Indonesian Migrant Workers, commercial sex, child exploitation, and ship crew cases. The obstacle in eradicating this extraordinary crime is that there are many government officials and law enforcers who help smooth the actions of human traffickers so that the perpetrators are not subject to appropriate punishment. Seeing that law enforcement has not fully accommodated the rights of restitution for victims of human trafficking crimes has led to the emergence of victims' pessimistic views regarding the regulations in force in Indonesia. ]]>
<![CDATA[Sejarah Empat Mazhab Islam dan Eksistensinya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Alfatoni, Muhammad Aqil]]>;
<![CDATA[Ni’matul Wasih, Imelda]]>;
<![CDATA[Hikmal Akbar, Mohammad]]>;
<![CDATA[Nur Niba, Nadia Oktavia]]>
<![CDATA[ Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 02 (2024): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54298/tarunalaw.v2i02.196
<![CDATA[Islamic law as we know and understand it has undergone several phases. Starting at the time of the Prophet untilnow. The Prophet has laid the foundation of the law which is upheld by the companions. This research the authorwants to know why many Indonesian people prefer to apply or use the Shafi'i Madzhab. This paper uses empiricallegal methods, with a qualitative approach and historical approach. The data collection technique that the authoruses is a questionnaire distributed to 33 respondents regarding why the general public applies more teachings from the Shafi'i madhhab and through journals and books, so that in this paper using qualitative research. The four main Sunni madhhabs have characteristics that distinguish each other in their interpretation of Islamic law. Despite their differences, the four madhhabs share the same goal of providing legal guidance to Muslims and maintaining the unity of the ummah. The methodology used by the four madhhab imams is certainly different in determining Islamic law. In Indonesia, the Shafi'i madhhab is the most dominant. The majority of scholars, Islamic boarding schools, and Islamic religious education institutions in Indonesia follow the Shafi'i madhhab in interpreting Islamic law. This is influenced by the history of Islam in Indonesia, where most of the spreaders of Islam in Indonesia were of the Syafi'i school of thought.]]>
<![CDATA[Penggunaan Arificial Intelegent dalam Pengerjaan Tugas Kuliah Mahasiswa UINSA (Analisis Teori Tindakan Rasional Max Weber) ]]>
<![CDATA[Raditya, Lintang]]>
<![CDATA[ Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 02 (2024): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54298/tarunalaw.v2i02.197
<![CDATA[Abstract Artificial Intelligence (AI) is a system that is developed and continues to innovate deeply fields of study that are created either on machines or computers that have the same intelligence or even more like humans. Artificial Intelligence (AI) technology is often used, not only one or two Artificial Intelligence (AI) platforms have been created by humans for makes human work easier. However, Artificial Intelligence (AI) has various types where each platform has different uses and functions, the author this time wants describes the platforms that students often use for survival universities according to a survey that the author has carried out. Research methods used to find out this phenomenon is a qualitative descriptive research method with techniques collect questionnaire data by asking questions and can be answered directly by respondents according to their respective answers. Artificial Intelligence (AI) has potential play an important role in supporting students with learning disabilities and helping them reach their maximum potential. For the emotional plane students, the use of Artificial Intelligence (AI) technology can help build feelings confident in learning outcomes, because human artificial intelligence technology can help learning in a pleasant and comfortable environment, thereby increasing the sense of self-confidence and reduce anxiety in learning. UINSA student use this intelligence tool to make work easier and save money their time. This human artificial intelligence technology also does not completely have it benefits for students, if we as students are aware of technological advances with the suitability of his actions regarding Max Weber's rational actions, for achieveing the actor’s dreams. AbstrakArtificial Intelligence (AI) merupakan sistem yang dikembangkan dan terus berinovasi dalam bidang studi yang yang dibuat baik pada mesin ataupun komputer yang memiliki kecerdasan sama atau bahkan lebih seperti manusia. Teknologi Artificial Intelligence (AI) sering digunakan, tidak hanya satu atau dua saja platform Artificial Intelligence (AI) yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Namun, Artificial Intelligence (AI) memiliki berbagai jenis yang setiap platform memiliki tata guna dan fungsi yang berbeda, penulis kali ini ingin menjabarkan platform-platform yang sering digunakan mahasiswa dalam keberlangsungan hidup universitas menurut survey yang sudah penulis laksanakan. Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui fenomena ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner dengan memberikan pertanyaan dan dapat dijawab langsung oleh responden sesuai dengan jawaban mereka masing-masing. Artificial Intelligence (AI) berpotensi memainkan peran penting dalam mendukung mahasiswa dengan ketidakmampuan belajar dan membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka. Untuk bidang emosional mahasiswa, penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dapat membantu membangun rasa percaya diri dalam hasil belajar, karena teknologi kecerdasan buatan manusia dapat membantu pembelajaran dalam lingkungan yang menyenangkan dan nyaman, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan dalam belajar. Mahasiswa UINSA mempergunakan alat bantu kecerdasan ini untuk mempermudah pengerjaan serta menghemat waktu mereka.Upaya yang mereka lakukan telah dijelaskan oleh Max Weber sebagai bentuk dari tindakan rasional yang berorientasi, kepada cita-cita para pelaku. Kata kunci: Artificial Intellegence, Pembelajaran, tindakan rasional]]>
