cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusa Djuyandi
Contact Email
yusa.djuyandi@unpad.ac.id
Phone
+628179242566
Journal Mail Official
editor.aliansi@gmail.com
Editorial Address
Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Kampus FISIP Universitas Padjadjaran, Gedung D, Lt.2 Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : 28291794     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Sejak pertama kali diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran yang secara teknis dikelola Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran pada April 2022, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional berkomitmen untuk mempublikasikan hasil penelitian baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik, terutama di Indonesia. Publikasi yang ditampilkan pada Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ilmu politik dan memberikan impak bagi pemahaman tentang pembangunan politik dan demokrasi khususnya di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 121 Documents
 9   10   11   12   13 
PREFERENSI PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19 Fujilestari, Noer Apptika; Siddha, Arlan
Aliansi Vol 4, No 1 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i1.63372

Abstract

Penyebaran COVID-19 yang begitu masif terjadi memberikan dampak yang sangat luas dalam setiap sendi kehidupan sampai pada aras lokal. Penyebaran COVID-19 ini berdampak pada pelaksanaan politik lokal yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak lanjutan tahun 2020 yang dilakukan pada 270 daerah yang terdiri dari 9 daerah provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota termasuk salah satunya Kabupaten Bandung dengan diikuti oleh 3 kandidat pasangan calon kepala daerah. Studi tentang pemilihan umum menghasilkan beberapa tipe perilaku pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan preferensi pemilih dalam pilkada Kabupaten Bandung pada masa pandemic covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendekatan sosiologis yang paling mempengaruhi preferensi pemilih yang mana pemilih memilih berdasarkan sisi sosiologis seperti jenis kelamin dan agama. Sementara pendekatan psikologis pemilih memilih bedasarkan kedekatan emosional dengan kandidat dan terakhir pendekatan pilihan rasional ini pemilih memilih atas dasar kepercayaannya terhadap kandidat. The widespread outbreak of COVID-19 has had a profound impact on all aspects of life, including at the local level. The pandemic notably affected the conduct of local politics, particularly the simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) in 2020, which were held across 270 regions comprising 9 provinces, 224 regencies, and 37 cities, including Bandung Regency. In Bandung Regency, three candidate pairs contested the election. Studies on electoral behavior have identified several types of voter behavior. This study aims to analyze and describe voter preferences in the Bandung Regency Pilkada during the COVID-19 pandemic. The research employed a descriptive qualitative method, utilizing observation, interviews, and document analysis for data collection. The findings reveal that the sociological approach was the most influential in shaping voter preferences, with voters making choices based on sociological factors such as gender and religion. Meanwhile, the psychological approach indicated that voters based their decisions on emotional connections with the candidates. Lastly, the rational choice approach showed that voters made decisions grounded in their trust and confidence in the candidates.
KRISIS EKONOMI TURKI 2019-2024 STUDI KASUS : SANKSI AS DAN EROPA TERHADAP EKONOMI TURKI Angela, Tamara; De Fretes, Christian Johan; Cornelis Seba, Roberto Octavianus
Aliansi Vol 4, No 1 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i1.63444

Abstract

Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai dampak dari sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan juga Uni Eropa terhadap Turki yang akan di analisa dalam rentang waktu 2019-2024. Pendekatan kualitatif deskriptif yang disertai studi kasus akan digunakan untuk menyoroti hubungan interdependensi ekonomi antara Turki dengan kedua pihak tersebut, penelitian ini akan berfokus terhadap dampak perekonomian Turki setelah diterimanya ketiga sanksi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga sanksi memiliki dampak yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian Turki hal ini dikarenakan negara Turki sendiri memiliki ketergantungan yang cukup kuat terhadap negara-negara tersebut sehingga penerimaan sanksi menimbulkan penurunan ekonomi yang cukup signifikan dan bahkan sempat menyebabkan inflasi tinggi hingga stagnasi ekonomi berkepanjangan. Penelitian ini menggunakan teori interdependensi ekonomi sebagai pisau analisisnya sebagai landasan untuk memperkuat bahwa ketergantungan dalam perekonomian dapat menjadi suatu titik rapuh bagi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi landasan evaluatif guna mengantisipasi atau menyusun strategi penanganan permasalahan ekonomi yang lebih efektif di masa mendatang.
TOWARD AN ETHICAL SOUNDSCAPES: COMPARING INTERNATIONAL AND NATIONAL NOISE REGULATIONS IN PUBLIC SPACES Pratisti, Siti Aliyuna
Aliansi Vol 4, No 1 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i1.63800

Abstract

Ethical soundscapes refer to sound management in public spaces emphasizing individual rights and high respect toward cultural differences. Indonesia, with a high level of noise pollution from traffic and other human activities, is among countries that are facing challenges in maintaining an ethical sound in the public sphere. While regulations existed, such as regulation for broadcasting Azan, a more comprehensive regulation is still far from being openly discussed. Theories of ethical soundscapes and the public sphere are used as guidelines in discussing Indonesia’s problem of unregulated noise. As for the method, this research employed a literature study on noise regulations to get a broad and systematic view of ethical soundscapes at national and international levels. The result shows that despite existing regulations, the lack of public awareness of the well-being threats caused by noise pollution poses as main challenge in realizing the ethical soundscapes in Indonesia. While finding indicate that dissemination of noise pollution regulations is essential, mainly by promoting constructive discourse at the communities’ level.
APPLYING BERTOPIC MODELLING ON UNITED NATIONS GENERAL DEBATES 1970-2016 DATASET TO IDENTIFY ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEMOCRACY ISSUES Anshori, Muhammad Fikry
Aliansi Vol 4, No 1 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i1.63600

Abstract

This article applies topic modeling to examine the discussion on economic development and democracy in United Nations General Debates over time and finds their spread across different countries. To achieve that aim, this article uses openly available debate transcripts from 1970 to 2016 to explore how distributed economic development and democracy are in the debates. Then, this article identifies the key themes of economy and democracy discussed throughout these debates using BERTopic as the topic modeling framework. By doing that, this article provides insights into the extent to which United Nations member states articulate economic progress with democracy based on common keywords and their patterns from the topic modeling. The main finding is that the intertwining between economic development and democracy issues emerges as the comprehensive development agenda became more prominent, such as the Millennium Development Goals (MDGs) in 2000 and their transition to Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015. That contributes to knowing how economy and democracy emerge as a concern in the United Nations, the biggest platform for multilateral diplomacy.
SAMPAH ANTARIKSA (SPACE DEBRIS ) DAN ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA Sujatmiko, Ari; Priyanto, Priyanto; Asmoro, Novky
Aliansi Vol 4, No 2 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i2.64984

Abstract

Sampah antariksa (space debris) merupakan material buatan yang mengorbit Bumi, namun sudah tidak berfungsi. Space debris  dapat berupa sisa pecahan bagian roket maupun partikel mikroskopis. Keberadaan space debris dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan lingkungan di antariksa sekaligus keselamatan manusia di Bumi. Di sisi lain, Indonesia secara geografis terletak pada sepanjang garis khatulistiwa dan di bawah rentang orbit geostasioner (geostationary orbit, GSO). Pun, Indonesia merupakan negara dengan rentang terpanjang di bawah GSO, yaitu sejauh 13 persen total rentang orbit. Karena hal tersebut, Indonesia memiliki potensi strategis terhadap pemanfaatan area GSO, namun juga menerima potensi risiko jatuhnya space debris yang dapat mengancam keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut dari perspektif keamanan nasional melalui metode kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia, melalui LAPAN dan Kementrian Luar Negeri, telah berperan aktif dalam pembahasan regulasi space debris  pada lingkungan forum internasional, namun peran Kementerian Pertahanan masih belum optimal karena belum adanya SOP dan regulasi nasional terkait penanganan space debris . Maka dari itu, Pemerintah Indonesia masih harus mengoptimalkan penguatan kebijakan dan koordinasi lintas lembaga untuk mitigasi dan perlindungan wilayah Indonesia guna menghadapi ancaman space debris  yang berpotensi membahayakan nyawa dan menimbulkan kerugian materi.
EXPLORING THE 212 REUNION MOVEMENT: LACK OF TACTICAL INNOVATION AND DECLINING MASS PARTICIPATION Azmi, Mohammad Fazrulzaman
Aliansi Vol 4, No 2 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i2.65941

Abstract

After the 2016 Islamic Defense Action, the 212 Reunion Movement emerged to maintain the euphoria of the December 2, 2016 movement. However, why did this movement decline, and what factors explain it? To answer this question, this research used qualitative methods and process tracing analysis to compare the events of the 212 Reunion Movement from 2017 to 2023. The 212 Reunion Movement declined because they lost momentum to strengthen political influence. For instance, in 2016 and 2017 their momentum was the blasphemy case and the Jakarta elections. Then, in 2018 their momentum was the presidential election. This phenomenon occurred due to several factors, such as the lack of tactical innovation, the strengthening of government repression in restricting the 212 Reunion movement, the decline in government facilitation of the 212 Reunion movement, and the decline in mass participation.
RED SEA CRISIS IMPACTS ON GULF OF ADEN'S MARITIME SECURITY Saripudin, Mohamad Hery; Juned, Mansur
Aliansi Vol 4, No 2 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i2.64701

Abstract

The post-October 2023 Red Sea Crisis, driven by persistent attacks on commercial shipping by Yemen's Houthi movement, has fundamentally transformed the security architecture of the adjacent Gulf of Aden. Applying the Copenhagen School's Regional Security Complex Theory (RSCT), this article argues that the crisis represents a successful securitization act by a non-state actor that has displaced the long-standing multilateral counter-piracy regime and generated a complex security dilemma in the region. This securitization has compelled a strategic redeployment of international naval assets from broad anti-piracy patrols to focused anti-missile defense in the Bab el-Mandeb Strait resulting security vacuum in the wider Gulf of Aden and Somali Basin has, in turn, enabled a documented resurgence of Somali piracy and fostered the emergence of new hybrid threats, including collaboration between Houthis and other regional armed groups amid the divided security focuses from the governments in the region. In its investigation, this research uses qualitative approach by extracting the data from diverse sources from news coverages, academic articles, official releases from involved governments and international organizations, as well as reports from think tank organizations. This analysis demonstrates the profound capacity of localized, asymmetric conflicts to reconfigure regional security dynamics, challenge established global governance models, and degrade security in contiguous maritime spaces. Krisis Laut Merah pasca-Oktober 2023, yang didorong oleh serangan terus-menerus terhadap pelayaran komersial oleh gerakan Houthi Yaman, telah mengubah arsitektur keamanan Teluk Aden secara signifikan. Dengan menerapkan Teori Kompleks Keamanan Regional (Regional Security Complex Theory - RSCT) dari Copenhagen School, artikel ini berargumen bahwa krisis ini merupakan langkah sekuritisasi yang sukses oleh aktor non-negara yang telah menggantikan rezim anti-pembajakan multilateral yang telah berlangsung lama serta menciptakan sebuah dilema keamanan kompleks di kawasan tersebut. Hal ini ini telah memaksa pemindahan strategis aset angkatan laut internasional dari patroli anti-pembajakan yang luas ke pertahanan anti-rudal yang terfokus di Selat Bab el-Mandeb sebagai respon dari serangan Houthi Yaman yang melakukan sekuritisasi sebagai dampak dari serangan Israel. Kekosongan keamanan yang dihasilkan di Teluk Aden dan Cekungan Somalia yang lebih luas, pada gilirannya, memungkinkan kebangkitan perompakan Somalia yang terdokumentasi dan mendorong munculnya ancaman hibrida baru, termasuk kolaborasi antara Houthi dan kelompok-kelompok bersenjata regional lainnya. Dalam melakukan investigasi, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai sumber data mulai dari pemberitaan media massa, artikel akademik, laporan resmi pemerintah dan organisasi internasional, serta laporan lembaga think tank. Analisis ini menunjukkan kapasitas mendalam dari konflik asimetris yang terlokalisasi untuk mengkonfigurasi ulang dinamika keamanan regional, menantang model tata kelola global yang sudah mapan, dan menurunkan keamanan di ruang maritim yang bersebelahan.
BUDDHIST-NATIONALISM DAN PARADOKS PEMBENTUKAN IDENTITAS MULTIKULTURAL DI MYANMAR, THAILAND DAN KAMBOJA Abimanyu, Akhdiat Dimas
Aliansi Vol 4, No 2 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i2.64607

Abstract

Penelitian ini mengkaji Buddhist-nationalism sebagai sebuah paradoks dalam konteks multikulturalisme di Asia Tenggara, khususnya di Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Buddhisme yang secara historis mengajarkan kedamaian dan keterpisahan dari politik, justru mengalami transformasi di era modern dengan integrasinya ke dalam instrument politik dan identitas nasional yang cenderung eksklusif. Dengan pendekatan kualitatif dan metode komparatif, penelitian ini menjelaskan bahwa di Myanmar dan Thailand, nasionalisme Buddhis sering berujung pada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, khususnya Muslim melalui diskriminasi narasi historis, politisasi agama dan integrasi negara dengan sangha. Sebaliknya di Kamboja, Buddhisme justru berfungsi sebagai kekuatan simbolik dan rekonsiliatif pasca trauma Khmer Merah, walau tetap ada peran politis dalam kelompok sanha di era kontemporer. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun buddhisme berakar dari nilai-nilai inklusivitas, transformasinya menjadi nasionalisme agama telah menimbulkan paradoks dalam pembentukan identitas multicultural di Asia Tenggara.  
HAK ASASI MANUSIA DI BALIK LENCANA: POTRET 20 TAHUN LEBIH REFORMASI KEPOLISIAN Suryana, Nanang; Habibullah, Ali Zahid; Alifya, Tofa Waluyo
Aliansi Vol 4, No 2 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i2.66208

Abstract

Dua dekade lebih perjalanan reformasi kepolisian di Indonesia, belum sepenuhnya melahirkan institusi kepolisian yang demokratis (democratic policing): sebuah institusi keamanan yang berkarakter polisi sipil (civilian police). Salah satu dari sekian catatan dalam proses panjang tersebut yakni gugatan terhadap komitmen kepolisian dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan bertolak dari kerangka Reformasi Sektor Keamanan (RSK), penelitian ini mengkaji komitmen Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan HAM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur yang berasal dari berbagai publikasi akademik, dokumen resmi, dan laporan institusi yang kredibel. Temuan penelitian menunjukkan, kendati kepolisian sudah menjalankan berbagai langkah reformasi, baik struktural, instrumental, dan kultural, tindakan pelanggaran HAM yang masih dilakukan oleh anggota Polri, menunjukkan masih belum melembanganya perspektif HAM dalam tubuh kepolisian. Dalam penelitian ini, nampak beberapa hambatan utama yang menjadi sebab: keterbatasan distribusi kebijakan secara kelembagaan, budaya militeristik yang masih melembaga, lemahnya sanksi dan pengawasan, serta intervensi politik ke dalam tubuh Polri yang sangat kuat. Penelitian ini menyimpulkan, transformasi menuju pemolisian demokratis memerlukan strategi holistik yang berjangkar pada dua hal utama: perubahan budaya organisasi dan penguatan akuntabilitas. This article aims to examine the commitment of the Indonesian National Police (Polri) to human rights enforcement within the broader context of two decades of police reform. Despite the reform agenda initiated after the fall of the New Order regime, Indonesia has yet to fully establish a democratic policing institution characterized by civilian oversight and adherence to human rights norms. Anchored in the framework of Security Sector Reform (SSR), this study employs a descriptive-qualitative approach, utilizing data gathered from academic literature, official documents, and credible institutional reports. The findings indicate that while Polri has undertaken various structural, instrumental, and cultural reforms, recurring human rights violations by police personnel reflect the insufficient internalization of human rights values within the institution. Key challenges identified include limited institutional dissemination of human rights policies, a persisting militaristic culture, weak accountability and oversight mechanisms, and pervasive political interference. The article concludes that achieving democratic policing in Indonesia requires a holistic transformation strategy focused on organizational cultural reform and the strengthening of institutional accountability.
SEMICONDUCTOR DEPENDENCE AS CATALYST FOR THE PASSAGE OF JAPAN’S 2022 ECONOMIC SECURITY PROMOTION ACT Sutardi, Ardra Mahatma Pratama; Pasha, Julian Aldrin
Aliansi Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i3.63936

Abstract

This study examines how Japan’s semiconductor supply chain vulnerabilities exposed structural weaknesses in its traditional security strategy and catalyzed the 2022 Economic Security Promotion Act (ESPA). Using a qualitative analytical-descriptive approach, the research analyzes government reports, academic literature, and economic data to trace the evolution of Japan’s techno-nationalist orientation, which is defined as the pursuit of national security and autonomy through technological capability. The findings demonstrate that Japan’s deep reliance on foreign semiconductors, particularly advanced chips from Taiwan and rare earth elements from China, created strategic exposures that global shocks such as the COVID-19 pandemic and intensifying U.S.–China rivalry made increasingly untenable. These disruptions revealed the limits of Japan’s postwar model, which relied on market openness and U.S. security guarantees while outsourcing critical technological functions abroad. In response, Japan shifted toward a security-oriented techno-nationalism in which the state expands its role in safeguarding innovation ecosystems, reshoring production, and institutionalizing resilience. ESPA embodies this shift by securing critical supply chains, regulating strategic infrastructure, promoting next-generation technologies, and protecting sensitive intellectual property. Ultimately, Japan’s semiconductor crisis accelerated a paradigmatic transformation by embedding economic security, technological sovereignty, and techno-nationalist principles at the core of national security strategy. Studi ini menganalisis bagaimana kerentanan Jepang dalam rantai pasokan semikonduktor mengungkap kelemahan struktural dalam strategi keamanannya serta mendorong lahirnya Undang-Undang Promosi Keamanan Ekonomi (ESPA) 2022. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif analitis-deskriptif, penelitian menelaah laporan pemerintah, literatur akademik, dan data ekonomi untuk memetakan evolusi orientasi tekno-nasionalis Jepang, yakni pandangan bahwa kemandirian dan keunggulan teknologi merupakan fondasi utama keamanan negara. Temuan menunjukkan bahwa ketergantungan Jepang pada chip canggih Taiwan dan mineral tanah jarang dari Tiongkok menciptakan kerentanan strategis yang semakin nyata akibat pandemi COVID-19 dan rivalitas teknologi AS–Tiongkok. Gangguan tersebut menyoroti keterbatasan model keamanan pascaperang Jepang yang mengandalkan keterbukaan ekonomi dan payung pertahanan AS sembari menempatkan fungsi teknologi kritis di luar negeri. Sebagai respons, Jepang bergerak menuju tekno-nasionalisme berorientasi keamanan, dengan memperluas peran negara dalam memperkuat ekosistem inovasi, meningkatkan produksi domestik, serta membangun ketahanan rantai pasokan. ESPA menginstitusionalisasi pergeseran ini melalui pengamanan produk strategis, regulasi infrastruktur penting, dukungan riset teknologi kritis, serta perlindungan kekayaan intelektual sensitif. Pada akhirnya, krisis semikonduktor mempercepat transformasi kebijakan Jepang, menempatkan keamanan ekonomi, kedaulatan teknologi, dan prinsip-prinsip tekno-nasionalisme sebagai inti strategi keamanannya.

Page 12 of 13 | Total Record : 121

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 4, No 2 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 4, No 1 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 3 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 3 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 2 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 3 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 1 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional More Issue