cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusa Djuyandi
Contact Email
yusa.djuyandi@unpad.ac.id
Phone
+628179242566
Journal Mail Official
editor.aliansi@gmail.com
Editorial Address
Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Kampus FISIP Universitas Padjadjaran, Gedung D, Lt.2 Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : 28291794     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Sejak pertama kali diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran yang secara teknis dikelola Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran pada April 2022, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional berkomitmen untuk mempublikasikan hasil penelitian baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik, terutama di Indonesia. Publikasi yang ditampilkan pada Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ilmu politik dan memberikan impak bagi pemahaman tentang pembangunan politik dan demokrasi khususnya di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 121 Documents
 9   10   11   12   13 
POPULISME DALAM KAMPANYE: ANALISIS PERAN ANIES BASWEDAN DALAM MENINGKATKAN ELEKTABILITAS PARTAI PADA PILPRES 2024 Firdausi, Zahidah Dina; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i1.56108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan populisme dalam kampanye politik melalui sosok Anies Baswedan dan dampaknya terhadap peningkatan elektabilitas partai-partai Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi strategi partai dalam mengusung Anies Baswedan yang membawa narasi populisme serta bagaimana strategi ini mempengaruhi dukungan publik terhadap partai pengusungnya, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilumpulkan melalui laporan media massa, hasil survei, dan dokumen partai. Analisis menunjukkan bahwa strategi populisme yang diterapkan oleh Anies Baswedan, yang berfokus pada kritik terhadap kebijakan pemerintah dan promosi narasi perubahan, berhasil menarik dukungan luas dari masyarakat. Temuan ini diindikasikan oleh peningkatan signifikan dalam perolehan kursi DPR dan DPRD oleh partai-partai pengusungnya, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi partai dalam mengusung narasi populisme melalui sosok Anies Baswedan berhasil meningkatkan elektabilitas partai-partai pengusungnya secara signifikan, meskipun koalisi tersebut tidak memenangkan pilpres. Penelitian ini menyoroti efektivitas populisme sebagai strategi politik dalam konteks elektoral.  This study aims to analyze the use of populism in political campaigns through the figure of Anies Baswedan and its impact on increasing the electability of the Coalition of Change parties in the 2024 presidential election. Using a qualitative approach, this research explores the party's strategy in endorsing Anies Baswedan who carries a populist narrative and how this strategy affects public support for the endorsing parties, namely Nasdem, PKS, and PKB. The research uses secondary data collected through mass media reports, survey results, and party documents. The analysis shows that the populist strategy implemented by Anies Baswedan, which focused on criticizing government policies and promoting a narrative of change, succeeded in attracting widespread support from the public. This finding is indicated by the significant increase in the acquisition of DPR and DPRD seats by his supporting parties, namely Nasdem, PKS, and PKB. The results showed that the party's strategy in carrying the populist narrative through the figure of Anies Baswedan succeeded in significantly increasing the electability of its supporting parties, even though the coalition did not win the presidential election. This research highlights the effectiveness of populism as a political strategy in the electoral context.
THE STRATEGIC ROLES OF PUBLIC RELATIONS DURING COVID-19 CRISIS IN GOVERNMENT ORGANIZATION Albert, Alif Syafik; Ridzuan, Abdul Rauf; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i2.58085

Abstract

In our current era of global interconnectivity, the significance of public relations (PR) in crisis management has become increasingly crucial. Government organization often face crises that demand prompt and strategic communication to minimize harm and uphold stakeholders trust. This study aims to examine the strategic roles of public relations in crisis scenarios by analyzing pertinent case studies, theoretical frameworks, and empirical data. The study utilized a systematic review methods, specifically examining publications both from quantitative and qualitative research published on Google Scholar from 2021 to 2024. The study focused on the following keywords: crisis management, public relations, communication strategy, and organizational reputation. Following the screening process, fourteen studies satisfied the criteria specified for this research. The results suggested that successful public relations strategies during times of crisis require prompt communication, openness, and proactive involvement with individuals or groups having a vested interest in the situation. This study enhanced comprehension of the crucial function of public relations in crisis management and provides practical insights for both public relations professionals and researchers. Subsequent investigations should delve into the changing dynamics of public relations in the era of digital technology and analyze its consequences for crisis management tactics.
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA POLITIK UANG DALAM KAMPANYE BERDAMPAK PADA TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS Fadhlurrahman, Rifqi
Aliansi Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i2.44097

Abstract

Faktor penyebab terjadinya politik uang dalam kampanye yakni kondisi penduduk, ekonomi, letak geografis daerah pemilihan, tingkat pendidikan, perilaku pemilih politik klientalisme, dan sistem proporsional terbuka. Faktor-faktor tersebut harus menjadi bahan evaluasi lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, serta merevisi aturan terkait Parliamentary Threshold atau ambang batas suara di parlemen yang terlalu tinggi syarat 4 % direndahkan menjadi 2%, agar partai-partai baru dan partai lama mendapatkan kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam berkontestasi pada pemilu legislatif. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan di analisis secara deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam artikel ini menggunakan  berbagai macam studi literatur untuk dapat menjelaskan teori yang relevan  untuk menjawab rumusan masalah sebagai bahan rujukan penulisan hasil dan pembahasan.  Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa  faktor terjadinya penyebab politik uang dalam kampanye sangat berdampak pada terwujudnya penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas, dikarenakan terdapat tolak ukur penyelenggara pemilu yang demokratis dan berintegritas, yaitu  kesetaraan antar warga negara baik pada saat pemungutan suara hingga pengalokasian jumlah kursi legislatif dan pembentukan daerah pilih, kepastian hukum yang berdasarkan pada prinsip pemilu demokratis, persaingan yang bebas dan adil pada pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan pemilu, badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsialitas, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan penetapan hasil suara pemilu, penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. The Factors that cause money politics in campaigns are the condition of the population, economic, geographical location of the electoral area, level of education, political behavior, clientalism, and  open proportional system. These factors must be used as evaluation material for the Governments election management institutions to be able to realize democratic election implementation as well as revise the rules regarding Parliamentary Threshold  or the threshold of votes in parliament that is too high, the 4% requirement is lowered to 2% so that new parties and old parties get equality and  equal opportunities in contesting legislative elections.  In writing this article using a qualitative methods with a case study approach and analyzed decriptively the data collected ih this article using various kinds of literature studies to be able and explain the relevant theory to answer the formulation of the problem  as a reference material for writing results and discussion. The results and discussion show that the causes of money politics in campaigns has a great impact on the realization of a democratic and integrity 2024 election administration because there are benchmark for democratic and integrity election administration, that is equality beetween citizens both at the time of voting to allocating the number of legislative seats and the formation of elective regions or legal certainty based on democratic elections principles of freee and fair competition in elections, participation of all stakeholders in the election implementation process, independent and impartial election management bodies, integrity of counting, tabulation, and determination of election vote results, or the fair and timely resolution of election disputes.
STRATEGI INDONESIA DALAM MEMPERKUAT HUBUNGAN PERDAGANGAN DENGAN SELANDIA BARU DI MASA PANDEMI COVID-19 Juliastica, Febyanti; Akim, Akim; Rezasyah, Teuku
Aliansi Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i2.56459

Abstract

Artikel ini menganalisis strategi Indonesia melalui diplomasi ekonomi dalam menjaga perdagangan dengan Selandia Baru di masa pandemi COVID-19. Seperti diketahui, pada tahun 2020 lalu, Indonesia resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Salah satu dampak pandemi COVID-19 adalah terhambatnya pergerakan perdagangan internasional. Perdagangan Indonesia dengan negara mitra juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun menurut data yang diperoleh, hubungan dagang Indonesia dengan Selandia Baru di masa pandemi COVID-19 stabil bahkan meningkat. Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas strategi Indonesia dalam memperkuat perdagangan dengan Selandia Baru di masa pandemi COVID-19 dan proses yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan konsep yang digunakan adalah diplomasi ekonomi, menurut Kishan S Rana. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu economic salesmanship, economic networking, image building, dan regulatory management sebagai strategi memperkuat perdagangan dengan Selandia Baru di masa pandemi COVID-19. Kata kunci: COVID-19, Diplomasi Ekonomi, Indonesia, Perdagangan Internasional, Selandia Baru. 
STRATEGI PENGAMANAN LAUT INDONESIA TERHADAP ARUS PENGUNGSI ILEGAL Abyasa, Ken Prama; Sari, Deasy Silvya; Konety, Neneng
Aliansi Vol 3, No 3 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i3.60182

Abstract

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mengelola batas maritimnya yang luas, terutama terkait arus pengungsi ilegal. Studi ini menganalisis strategi pengamanan laut Indonesia secara komprehensif, dengan fokus pada modernisasi infrastruktur teknologi seperti sistem radar canggih, pemantauan berbasis satelit, dan drone untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap perlintasan ilegal. Selain itu, kerja sama regional melalui mekanisme ASEAN dan patroli gabungan dengan negara-negara tetangga memainkan peran penting dalam memperkuat pengawasan perbatasan. Studi ini juga menekankan pentingnya kebijakan terintegrasi untuk menangani pengungsi ilegal secara humanis tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), penelitian ini mengidentifikasi keamanan nasional sebagai prioritas utama, diikuti oleh penguatan infrastruktur dan kerja sama regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi, kerja sama lintas negara, dan reformasi kebijakan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi arus pengungsi ilegal di wilayah maritim Indonesia. Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, faces significant challenges in managing its vast maritime boundaries, particularly concerning the influx of illegal refugees. This study analyzes Indonesia's maritime security strategies comprehensively, focusing on modernizing technological infrastructure such as advanced radar systems, satellite-based monitoring, and drones to enhance detection and response to illegal crossings. Additionally, regional cooperation through ASEAN mechanisms and joint patrols with neighboring countries plays a crucial role in strengthening border surveillance. The study also emphasizes the importance of integrated policies to manage illegal refugees humanely without compromising national interests. Using the Analytic Hierarchy Process (AHP), the research identifies national security as the top priority, followed by infrastructure enhancement and regional collaboration. The findings indicate that technology-driven approaches, cross-border cooperation, and robust policy reforms are key to addressing the influx of illegal refugees in Indonesia's maritime domain.
KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DI BIDANG EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN TONY ABBOTT Iskandar, Rahmat; Kristiyanto, Andreas Hari; Dwanti, Rahma Atridayana; Saniyyah, Saniyyah; Ar Rafii, Muhammad Nadhifa
Aliansi Vol 3, No 3 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i3.59713

Abstract

Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara latar belakang kehidupan Tony Abbott dengan kebijakan luar negeri Australia di bidang ekonomi selama masa pemerintahannya (2013-2015) dengan pendekatan perspektif kepribadian pemimpin. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana latar belakang dan kepribadian Abbott mempengaruhi kebijakan ekonomi internasional Australia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data sekunder melalui studi literatur. Kebijakan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi pencabutan pajak karbon dan pendanaan Climate Council, pencetusan Direct Action Plan, serta ekspor uranium ke India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tony Abbott memiliki karakter konservatif dan pragmatis yang berorientasi pada pertumbuhan perekonomian nasional, dengan fokus pada efisiensi dan peningkatan pendapatan negara. Namun, dalam perumusan tersebut, Abbott cenderung mengesampingkan isu kontemporer seperti perubahan iklim dan non-proliferasi senjata nuklir. Meskipun kebijakan ini mendukung pertumbuhan ekonomi, mereka juga memicu kritik terkait isu lingkungan dan hubungan diplomatik. Berdasarkan analisis terhadap fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama memimpin Australia sebagai perdana menteri, Tony Abbott memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat aktif-negatif. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang pengaruh kepribadian pemimpin dalam pembentukan kebijakan luar negeri ekonomi, khususnya dalam konteks pemerintahan Abbott.
NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2024 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL MILITER Rahmawati, Indri
Aliansi Vol 3, No 3 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i1.52310

Abstract

Hubungan sipil dan militer di Indonesia pasca reformasi menghadirkan dinamika yang unik, terutama terkait dengan peran dan netralitas TNI dalam proses politik. Pemilu 2024 menjadi ujian penting bagi TNI dalam menjalankan prinsip netralitas dan memisahkan diri dari politik praktis. Jurnal ini menganalisis netralitas TNI dalam Pemilu 2024 melalui perspektif hubungan sipil-militer, dengan mengkaji landasan hukum, tantangan, serta relevansi reformasi militer yang telah berlangsung sejak 1998. Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen dari TNI untuk netral, tantangan dari hubungan historis dan struktur kekuasaan politik tetap memerlukan perhatian. Civil-military relations in post-reform Indonesia present unique dynamics, especially related to the role and neutrality of the TNI in the political process. The 2024 election is an important test for the TNI in implementing the principle of neutrality and separating itself from practical politics. This journal analyzes the TNI's neutrality in the 2024 election through the perspective of civil-military relations, by examining the legal basis, challenges, and relevance of military reforms that have been ongoing since 1998. The conclusion of this study shows that despite the TNI's commitment to neutrality, challenges from historical relations and political power structures still require attention.
SOCIAL MEDIA’S EFFECT ON YOUTH PARTICIPATION IN MALAYSIA’S GENERAL ELECTION 15th. Noorman, Nur Sarah Iman; Jaafar, Ezureen Natasya Kahar; Amiruddin, Nur Adleena Natasha; Khairul Azman, Muhammad Khairul Haiqal Bin; Ramlan, Aini Faezah; Herdiansah, Ari Ganjar; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 3, No 3 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i3.58603

Abstract

Social media sites are now vital resources for political activism and engagement. Social media sites like Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok are essential for encouraging political engagement and awareness among users because they enable the real-time sharing of news, viewpoints, and conversations. These observations highlight the changing nature of media consumption and political participation, highlighting the increasing significance of digital platforms and user-generated material in addition to conventional news sources. This study, titled explores the significant role of social media in shaping the political engagement of Malaysian youth during the 15th General Election (GE15. Utilizing the Uses and Gratification Theory (UGT) and the Technology Acceptance Model (TAM) as theoretical frameworks, this research delves into the motivations behind social media use and the factors influencing its acceptance among young voters. By integrating these frameworks, the study seeks to understand why Malaysian youth used social media during GE15 to engage in politics. This research synthesizing data from several sources, such as the papers, reports, and public opinion on social media. This research contributes to the understanding of digital political behavior by demonstrating how social media functions as a vital tool for youth political engagement in Malaysia’s General Election (GE) 15th. It underscores the importance of considering both psychological gratifications and technological acceptance when analyzing the impact of social media on political involvement.
FROM SHARIA POLITICS TO POLITICAL SHARIA: Towards Democratic Elections Based on the Qur'an Al-Banjari, Husin M
Aliansi Vol 3, No 3 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i3.60464

Abstract

Ibn Taimiyah (1263-1328) in his work as-Siyasah asy-Syar'iah has marked Islamic Politics with "just siyasa" or "pious government," where his political thinking is based on two epistemes contained in Surah An-Nisa Verses 58-59 of the Qur'an. The two epistemes are (1) to convey your amana to its expert and (2) when you make legal decisions between people, you should decide justly. By using qualitative methods, more precisely the approach of critical philosophy, then the same research data -Surah An-Nisa Verses 58-59 of the Qur'an- in this article the basic paradigm will be shifted from as-Siyasah asy-Syar'iah (Sharia Politics) to the opposite direction asy-Syar'iah as-Siyasiyah (Political Sharia), that means changing the analytical perspective from the study of Government Science to the study of Political Science. This approach leads to a surprising conclusion, that the basic epistemological meaning of the diction "politics" in the Qur'an refers to electoral politics rather than appointment politics. This is a valuable finding to state with academic proof, that Islam is not only compatible with democracy, but Islam is the mother of democracy. With this finding, this article does not hesitate to propose the concept of democratic elections based on the Qur'an; there is no obligation to implement Islamic law, this is a universal and genuine political concept that allows or even recommends all existing government systems today to implement it, regardless of whether they are capitalist, communist, Confucian, or other ideologies, and without questioning how many Muslims there are in the country: majority, balanced, minority, or none at all.  
VIETNAMESE JOURNALISM IN ANTI-CORRUPTION Nguyen, Tri Minh
Aliansi Vol 4, No 1 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i1.62190

Abstract

ABSTRACTThis study examines how Vietnamese journalism supports anti-corruption efforts within a media environment controlled by the state. The objective is to understand how journalists navigate censorship and institutional constraints while promoting transparency and accountability. A qualitative case study approach was employed, combining textual analysis of selected journalistic articles from major Vietnamese news outlets. The study focused on identifying rhetorical strategies, framing techniques, and thematic patterns used to report corruption-related issues. Findings reveal that Vietnamese journalists use subtle framing and strategic language to critique corruption, aligning their work with state-led anti-corruption narratives while preserving professional autonomy. Despite limited press freedom, the media plays a significant role in raising public awareness and contributing to accountability. The study recommends enhancing institutional support for investigative journalism and expanding the legal framework that protects journalistic practices in anti-corruption reporting. Further research should explore how digital platforms and transnational media collaborations can strengthen journalism’s role in governance across authoritarian contexts.

Page 11 of 13 | Total Record : 121

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 4, No 2 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 4, No 1 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 3 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 3 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 2 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 3 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 1 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional More Issue