cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Fathoni
Contact Email
jurnaladalah@gmail.com
Phone
+6285328075686
Journal Mail Official
jurnaladalah@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kaliwates, Jember, East Java, Indonesia 68136
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al'Adalah
Published by Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
ISSN : 14107406     EISSN : 26848368     DOI : https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.203
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
This journal aims to publish original research articles on Islam and Muslims, especially Islamic thoughts, doctrines, and practices oriented toward moderation, egalitarianism, and humanity. The journal articles cover integrated topics on Islamic issues, including Islamic philosophy and theology, Islamic culture and history, Islamic politics, Islamic law, Islamic economics, and Islamic education, engaging a multidisciplinary and interdisciplinary approach. Therefore, this journal receives original research articles from any country and region concerned with Islam and Muslim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 468 Documents
 18   19   20   21   22 
PARPOL ISLAM: USAHA MENUJU GOOD GOVERNANCE Junaidi
Al'Adalah Vol. 7 No. 1 (2004)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan umat Islam menjadi sangat penting bila dihadapkan pada keadaan bangsa Indonesia sekarang ini, khususnya mengenai Good Governance (Kepemimpinan yang baik) yang menjadi agenda mendesak bangsa Indonesia saat ini. Sejarah politik umat islam cukup menjadi bukti, didukung oleh gagasan para pemikir Islam, serta nilai-nilai moral religius yang dikandung ajaran Islam. Partai politik Islam punya peran penting dalam membentuk Good Governance yang bebas dari KKN karena potensi konstituennya yang mendukung usaha tersebut.
POLITIK SANTRI TRADISIONAL DAN KEIKUTSERTAANNYA DALAM KEKUASAAN NEGARA Mahjuddin
Al'Adalah Vol. 7 No. 1 (2004)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keikut-sertaan santri tradisional dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah dimaklumi oleh warga Negara. Bahkan ahli sejarah dari bangsa penjajah juga memakluminya, meskipun tidak banyak ditulis oleh ahli sejarah bangsa kita sendiri. Sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang, santri tradisional yang bertolak dari Pondok Pesantren, sudah berjuang untuk mengusir penjajah. Mereka bersepakat, bahwa haram hukumnya umat Islam dikuasai dan dipimpin oleh orang kafir, sehingga pakaian yang sering dipakai oleh penjajah juga haram dicontoh oleh umat islam. Itulah sebabnya, pakaian jas dan dasi pada saat itu, diharamkan oleh Kyai tradisional, karena dianggap mencontoh atau menyerupai sikap penjajah (orang kafir). Seluruh komponen bangsa yang merasakan pahit-getirnya akibat penjajahan, karena menguras sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), untuk kepentingan pihak penjajah, maka umat slam yang paling banyak merasakannya, ditambah lagi dengan pembatasan kegiatan kegamaan yang dituangkan dalam Undang-Undang (Ordinansi) yang sangat menyulitkan umat Islam, sehingga memaksa santri tradisional untuk melakukan perlawanan dengan pemuda muslim yang lain. Politik santri tradisional di masa ini, tidak untuk merebut kekuasaan Negara, tetapi mengusir penguasa (penjajah)k. dan pada saati Indonesia merdeka, di mana Belanda masih ingin kembali menjajah Nusantara, lagi-lagi santri tradisional mengangkat senjata bersama-sama dengan TNI, hingag 1950. Ketika pemerintah Orde Lama dengan menganut bentuk Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, santri tradisional banyak terserap di Lembaga Parlemen dengan mewakili Partai NU ketika itu. Peran politik santri tradisional menurun, tatkala pada Orde Baru, kecuali sebagian kecil yang masih ingin berkiprah di Lembaga Politik, dengan cara menyebar di Golkar, PPP dan PDI. Sedangkan Lembaga Eksekutif tidak ada, karena lembaga tersebut dikuasai oleh militer. Kiprah yang begitu besar, tatkala perubahan pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi, di mana santri tradisional mendapatkan kesempatan dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagian kecil ada di Golkar dan di PPP.
MENYEMAI KULTUR GOOD GOVERNANCE MELALUI PENDIDIKAN Wahyuni
Al'Adalah Vol. 7 No. 1 (2004)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampai saat ini, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada citra pemerintahan yang buruk yang ditandai dengan saratnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada hampir seluruh struktur dan pranata birokrasi yang ada, baik pada departemen pemerintahan maupun non-pemerintah (swasta). "Reformasi" sebagai sebuah fase sejarah politik bangsa Indonesia yang baru, bercita-cita untuk "mengubur" pemerintahan yang buruk itu, dan pemerintahan yang baik dapat terwuud, apabila disokong oleh pilar-pilar yang mendukungnya. Salah satu dari pilar-pilar tersebut adalah kultur (culture) yang berkembang dalam masyarakat harus mendukung terhadap agenda tersebut. Kultur atau budaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila ditopang oleh pendidikan. Pendidikan diyakini dapat memberi ruh, arah, dan kekuatan untuk mendukung terwujudnya kultur good governance.
SELAYANG PANDANGK FIQIH SIYASAH: PERGESERAN KONSEP KHILAFAH DINASTI UMAYYAH DAN 'ABBASIYAH Rokhim
Al'Adalah Vol. 7 No. 1 (2004)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam diskursus fiqih siyasah (fikih politik), sistem pemerintahan Islam itu berbeda dengan sistem perpolitikan yang lain. Sistem pemerintahan islam itu tidak berbentuk monarchi, republik, federasi, ataupun kekaisaran. Sistem pemerintahan Islam adalah suatu sistem pemerintahan khas islam yang disebut dengan khilafah, yaitu suatu kepemimpinan umum dalam masalah-masalah agama dan dunia yang merupakan manifes dari al-Daulah al-Islamiyah. Sistem ini berhasil dieksperimentasikan dan diaktualisasikan dengan cukup baik pada masa khulafaur rasyidin. Pasca khulafaur rasyidin, sistem kekahlifahan masih dipakai oleh penerusnya yakni Bani Umayyah dan bani Abbasiyah. Namun, sistem yang dipakai sudah banyak mengalami perubahan. Karena pada kedua dinasti terakhir tersebut, sistem kekhalifahan hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan yang sesungguhnya bukan bersifat kekhalifahan lagi, melainkan sudah berubah menjadi sistem monarchi, karena sistem pemerintahan tidak dikelola secara demokratis melainkan diwariskan secara turun temurun.
IJTIHAD DAN FUNGSINYA DALAM SISTEM HUKUM ISLAM Sutrisno
Al'Adalah Vol. 7 No. 1 (2004)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbicara mengenai hukum Islam tidak dapat lepas dari perubahan, walaupun singkat mengenai ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jaha, yajhdu, jahd yang berarti upaya, usaha. Dalam ilmu ushul fiqh, ijtihad didefinisikan sebagai mencurahkan segala daya upaya untuk sampai pada (merumuskan) hukum syari'i dari dalil yang spesifik yang diambil dari dalil-dalil syari'i. Perlu disadari bahwa nash dari wahyu sangat terbatas sementara itu persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah harus membiarkan hukum Islam secara ketat, sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosial tanpa perlu ada upaya hukumnya? Disinilah kemudian memunculkan perlunya reinterpretasi terhadap nash wahyu, ijtihad kembali dan semacamnya. Dengan demikian Islam menghendaki adanya hukum Islam yang mampu memberi solusi dan jawaban terhadap perubahan sosial yang pada gilirannya mengharuskan adanya sebuah ijtihad di masa modern ini. Dengan kata lain bahwa hukum Islam pada hakekatnya untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan sehingga selalu diperlukan ijtihad dan ijtihad baru.
FOR GOLD AND THE BLESSING OF GOD: THE RATIONAL CHOICE FOR USING THE RABU WEKASAN AMULET IN THE EAST JAVANESE MUSLIM COMMUNITY Devi Suci Windariyah; Maskud
Al'Adalah Vol. 26 No. 2 (2023)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v26i2.376

Abstract

Several scholars have different opinions regarding the law of the Rabu Wekasan amulet that lives in the Javanese Muslim community. However, despite these differences, the East Javanese Muslim community still carries out and uses amulets to carry out these rituals. This research aims to determine amulet users' perspectives on life, mindset, and worldviews, especially in the Sempen, Sumbertengah, Mumbulsari, and Jember communities. Researchers use a rational choice theory where a person's actions are primarily determined by values or choices using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The research results reveal three typologies of amulet users' mindsets: 1) Tabarrukan, using the Rabu Wekasan Amulet as a wasilah (intermediary) to ask for protection from Allah; 2) Economic aspect, using Rabu Wekasan amulets to protect their economic level from losses; and 3) Social aspect: using Rabu Wekasan amulets to maintain peace and public health.
Fostering Cultural Insight: Exploring Multicultural Education through the Lens of the Younger Generation Andi Anugrah Surya Ardhy
Al'Adalah Vol. 27 No. 1 (2024)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v27i1.400

Abstract

This study aims to evaluate and analyze students' perceptions of multicultural education at IAIN Manado, focusing on how well these principles are implemented in practice. This study used a quantitative research method using a questionnaire as the main instrument to collect data from 61 participants. Data were analyzed using descriptive statistical analysis, which included frequency distribution, average score, and standard deviation. The study found that most participants felt proud and interested in learning about cultural and religious diversity at IAIN Manado. They also feel more open and tolerant of cultural and religious differences. The study results show that 87.93% of the younger generation have a positive perspective on IAIN Manado as a model of multicultural education in North Sulawesi. This study also provides insight into the effectiveness of multicultural education in increasing students' knowledge, attitudes, and behavior toward cultural and religious diversity. The results of this study can be helpful for policymakers and educators to develop effective strategies for promoting multicultural education in other educational institutions. However, further research is needed to explore the long-term impact of multicultural education on students' attitudes and behavior toward cultural and religious diversity.
Cyber-Religion and the Issue of Religious Authority: How Indonesian Youth Learn Religion through Social Media? Chair, Badrul Munir; Wawaysadhya; Oktafiani, Tri Utami
Al'Adalah Vol. 27 No. 1 (2024)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v27i1.440

Abstract

In recent years, there has been a high increase in social media activity for religious purposes. The abundance of social media activity based on a religious theme excessively emerged, namely online preaching, virtual worship, and a new term called ngaji virtual. This paper uses the phenomenological research method to analyze religious phenomena in social media as a new form of cyberculture, grown excessively during and after the pandemic. Data for this study were collected from 150 respondents who were followers of online religious recitations or lectures on social media platforms, particularly on Facebook, YouTube, and Instagram. This study aims to explain the motives of faith-based social media users, with an additional appraisal of their impact on their daily lives. The results showed numerous motives of faith-based social media users, namely the necessity of information about religion and spiritual enlightenment, and even emphasizing that their worship is valid. Social media as a source of information about religion became more widespread after the pandemic, making social media the primary source for obtaining religious knowledge and growing into a new culture. The emergence of this new cyberculture renders disruption in the religious field, from ethical problems to the problem of obscuring religious authority.
GANGGUAN MENTAL ISTRI SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI (Tinjauan Hukum Islam atas Putusan Perkara di Pengadilan Agama Magelang No. 11/Pdt.G/2023/PA.Mgl) Rochi, Shanti Maharanti; Mubarok, M. Ali
Al'Adalah Vol. 26 No. 2 (2023)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v26i2.352

Abstract

This study discusses the considerations of the judges of the Magelang Religious Court in granting permission for polygamy. In this case, the applicant applied for permission to practice polygamy because his first wife had a mental disorder. This study aims to determine judges' Islamic legal considerations in making decisions. This type of research is library research, using an analytical descriptive approach. The panel of judges, in their decision, apart from being based on the juridical aspect, also referred to the rule of fiqh: "If there are two evils threatening each other, then watch out for the one with the greater evil by carrying out the one with the least evil," then granted the petitioner's request because it was judged that the evil was much smaller than rejecting it. The petitioner's ability to act reasonably towards their wives and children is also considered to have met the requirements for polygamy as emphasized in the Qur’an (surah al-Nisa [4]: 3), so that the granting of permission for polygamy by the panel of judges is following Islamic Law and not against Indonesian Law.
FENOMENA ISTRI BEKERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kabupaten Temanggung) Desi Anggraeni; M. Ali Mubarok
Al'Adalah Vol. 26 No. 2 (2023)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v26i2.353

Abstract

Wives are often the economic contributors of families, especially those with low income. They are additional income earners for the family. This phenomenon also occurs in Temanggung Regency. They work in various sectors, from the domestic to the public sector, because most men in Temanggung work as farmers and laborers, so their income does not fulfill the family's economic needs. This article examines the phenomenon of working wives in Temanggung Regency from the perspective of Islamic law and Talcott Parson's structural-functionalism theory. In the Qur'an, the husband's responsibility is to complete the family's needs according to his portion of the duties because men have physical advantages over women. Islamic law allows wives to work in Temanggung if they do not neglect their primary duties as homemakers. However, Islam is not permitted if it will cause disharmony in the family. From Parson's perspective, it has been classified that the wife's job is to work at home, and the husband's job is to work outside, so there is no competition in the household. Regardless, working wives in Temanggung help husbands fulfill family needs to overcome dysfunctional household harmony

Page 20 of 47 | Total Record : 468

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2002 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 28 No. 2 (2025) Vol. 28 No. 1 (2025) Vol. 27 No. 2 (2024) Vol. 27 No. 2 (2024): Articles in press Vol. 27 No. 1 (2024) Vol. 26 No. 2 (2023) Vol. 26 No. 1 (2023) Vol. 25 No. 2 (2022) Vol. 25 No. 1 (2022) Vol. 24 No. 2 (2021) Vol. 24 No. 1 (2021) Vol. 23 No. 2 (2020) Vol. 23 No. 1 (2020) Vol. 22 No. 2 (2019) Vol. 22 No. 1 (2019) Vol. 20 No. 2 (2017) Vol. 20 No. 1 (2017) Vol. 19 No. 2 (2016) Vol. 19 No. 1 (2016) Vol. 18 No. 2 (2015) Vol. 18 No. 1 (2015) Vol. 17 No. 2 (2014) Vol. 17 No. 1 (2014) Vol. 16 No. 2 (2013) Vol. 16 No. 1 (2013) Vol. 15 No. 2 (2012) Vol. 14 No. 2 (2011) Vol. 14 No. 1 (2011) Vol. 13 No. 1 (2010) Vol. 9 No. 2 (2006) Vol. 7 No. 2 (2004) Vol. 7 No. 1 (2004) Vol. 5 No. 3 (2002) Vol. 5 No. 2 (2002) More Issue