cover
Contact Name
M.Ya’kub Aiyub Kadir
Contact Email
kanun.jih@usk.ac.id
Phone
+62651-7552295
Journal Mail Official
kanun.jih@usk.ac.id
Editorial Address
Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 08545499     EISSN : 25278428     DOI : 10.24815/kanun.v20i3.11380
Core Subject : Social,
anun: Jurnal Ilmu Hukum (KJIH), the Indonesian Journal of Autonomy Law, is an international journal dedicated to the study of autonomy law within the framework of national and international legal systems. Published thrice annually (April, August, December), KJIH provides valuable insights for scholars, policy analysts, policymakers, and practitioners. Managed by the Faculty of Law at Syiah Kuala University in Banda Aceh, Indonesia, KJIH has been fostering legal scholarship since its establishment in June 1991, with the ISSN: 0854 – 5499 and e-ISSN (Online): 2527 – 8428. In 2020, it received national accreditation (SINTA 2) from the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia and the National Research and Innovation Agency. KJIH is actively pursuing indexing in prestigious databases like Scopus, Web of Science and other global indexes. We publish in English for accessibility, not as a political statement. The Editorial Board shall not be responsible for views expressed in every article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 483 Documents
Bekerjanya Hukum Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Babon Offi Jayanti; Suteki Suteki
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.17025

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaranpada sempadan Sungai Babon. Idealnya sempadan sungai berfungsi untuk menjaga kelestari-an, fungsi dan manfaat sungai dari aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Keberada-an ruang yang terbatas dan minimnya pemahaman masyarakat disekitar Sungai Babon menyebabkan sebagian masyarakat memanfaatkan lahan sempadan Sungai Babon untuk lahan pembangunan industri dan permukiman serta lahan pertanian. Metode penelitian ini adalah socio-legal research, dalam penelitian ini ada tahapan implementasi atau penerapan hukum di lapangan (law in action). Spesifikasi pada penelitian ini ialah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran Pasal 22 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 atas pendirian bangunan di sempadan Sungai Babon, hal ini karena pemanfaatan batas Sungai Babon tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015. Dampak dari pendirian bangunan di perbatasan Sungai Babon meliputi penurunan kualitas air sungai, peningkatan gerus-an tepian sungai, dan mengurangi jumlah debit air. Strategi untuk mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan rencana tata ruang dalam bentuk dokumen rencana tata ruang dan peraturan zonasi dalam peraturan daerah, penyaringan penerbitan izin pembangunan, memberikan insentif dan disinsentif, pembe-rian saknsi, pelatihan dalam kontrol, pengawasan dan kontrol kepada pemangku kepentingan. Law Enforcement of Establishment of Building in the Border Line of Babon River This study aims to determine the cause of violations on the border of the Babon River. Ideally, the border of the river functions to maintain the sustainability, function and benefit of the river from the activities that develop around it. The existence of limited space and the lack of understanding of the community around the Babon River causes some people to use the Babon River border land for industry, settlement, and agricul-tural. The study uses the socio-legal research method, by conducting research at the stage of implementation or application of law (law in action). The specifications in this study are analytical descriptive. The results showed that there was a violation of Article 22 of PUPR Regulation No. 28/PRT/M/2015 for the construction of buildings on the border of the Babon River because the utilization of the river boundary is not appropriate as regulated in the regulation. Impacts of building construction on the Babon River border include a decrease in river water quality, increased scouring of river banks, and reduce the amount of aquatic life. Strategies to control and supervise spatial use are carried out through the establishment of spatial plans in the form of spatial planning documents and zoning regulations in regional regulations, screening the issuance of development permits, providing incentives and disincentives, providing sanctions, providing training in supervision and control to stakeholders.
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan REDD+ Muazzin Muazzin
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2015): Vol. 17, No. 2, (Agustus, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Pemberlakuan REDD+ telah mengundang perhatian yang besar sebagai cara yang bias meningkatkan dukungan terhadap kegiatan pengawas hutan dari penduduk yang tinggal di area hutan. Keuntungan yang potensial dalam kaitannya dengan program REDD+ termasuk penguatan lahan masyarakat dan hak hak mereka, penguatan institusi masyarakat dan peningkatan pendapatan mereka melalui pembagian keuntungan. Pada waktu yang sama, REDD+ telah memacu perhatian mengenai kemungkinan dari penolakan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, termasuk pembatasan pada lahan dan hak hak, peningkatan pengelolaan hutan secara terpusat dan ketidakadilan pembagian keuntungan. Protection of The Rights of Indigenous Peoples in REDD+ Activities ABSTRACT: The emergence of REDD+ has generated great interest as a possible way to increase support for the forest stewardship activities of indigenous peoples and local communities. Potential benefits associated with REDD+ initiatives include strengthening of community land and resource rights, empowerment of community institutions and increased income through benefit sharing. At the same time, REDD+ has sparked concern about possible adverse impacts on indigenous and com­munity rights and livelihoods, including restrictions on land and resource rights, increased centralization of forest management, and inequitable benefit sharing.
The Role of Adat Justice and Its Adat Institutons in Preventing Transnational Crimes in Aceh Province, Indonesia Sri Walny Rahayu
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 3 (2017): Vol. 19, No. 3, (Desember, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

More than one decade after Law Number 11/2006 on the Government of Aceh entered into force, the adaptive ability of adat justice and acehnese adat institutions survived because of their strong legal basis in indonesian laws and regulations. On the other hand, the implementation of the Asean Economy Community (AEC) since December 31, 2015, imposes threats like the emergence of various forms of transnational crime that crosses national boundaries, committed by perpetrators from two or more countries with modern modus operandi. The enactment of the  AEC in Aceh poses a challenge to exploit the opportunities adat justice and adat institute to anticipate such crimes. Based on data from the Asean Plan of Action to Combat Transnational Crime (ASEAN-PACTC), There are eight (8) types of transnational organized crime, illicit drug trafficking, human trafficking, sea piracy, arms smuggling, money laundering, terrorism, international economic crime and cyber crime. This paper describes the adaptive ability of adat justice, and acehnese adat institute and intervention model of adat justice in aceh, the era of AEC in facing transnational crime. The power of adat justice and acehnese adat institutions should be expanded facing - the challenges - of transnational crime as a result of the implementation of the AEC in Indonesia Peradilan Adat dan Lembaga Adat dalam Pencegahan Kejahatan Transnasional di Provinsi Aceh, Indonesia Lebih dari satu dekade setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kemampuan adaptif peradilan adat dan lembaga adat Aceh terus bertahan karena memiliki dasar legalitas penormaan yang kuat diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Di sisi lain jika dikaji, konsekuensi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) efektif berlaku 31 Desember 2015 di Indonesia berpotensi menimbulkan ancaman seperti munculnya berbagai bentuk kejahatan transnasional yang melintasi perbatasan suatu negara, dilakukan oleh pelaku dari dua atau lebih negara dengan modus operandi modern. Berlakunya MEA bagi Aceh merupakan tantangan memanfaatkan peluang peradilan adat dan lembaga adat mengantisipasi kejahatan tersebut. Berdasarkan data dari ASEAN Rencana Aksi untuk memerangi kejahatan transnasional terdapat delapan bentuk kejahatan yaitu, perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, laut-pembajakan, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi internasional dan cyber crimes. Tulisan ini bertujuan menjelaskan kemampuan adaptif peradilan adat, lembaga adat Aceh, dan model intervensi peradilan adat di Aceh menghadapi kejahatan transnasional era MEA.
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Amrizal J. Prang
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Pasca amandemen UUD 1945 selama empat kali (1999-2002), konstitusi Indonesia mengalami perubahan secara prinsipil. Salah satunya kekuasan judicial (kehakiman) sebelumnya dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, saat ini sebagian kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga baru, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, perubahan ketiga, 2001 joncto UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, joncto Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara eksplisit lembaga negara yang bewenang untuk menguji konstitusionalitas tidaknya suatu undang-undang adalah MK. Proses dan sifat dari kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan sejak dari mengadili pada tingkat pertama hingga tingkat teakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding). Artinya, tidak ada upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut.  Pascaputusan MK yang menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku mengikat karena kontradiksi dengan UUD, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Namun, sebagai syarat untuk diketahui oleh umum, sebagaimana Pasal 57 ayat (3) UU No.24 Tahun 2003 disebutkan: Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. The Legal Implications Constitutional Court Decision
EFFECTIVENESS AND SUPERVISION OF PARTICIPATING INTEREST BY THE BPMA: A LEGAL ANALYSIS Wahyudi Wahyudi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 24, No 2 (2022): Vol. 24, No. 2, August 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v24i2.28237

Abstract

Participating Interest policy (PI) is a new policy in oil and gas working areas; however, the implementation is not optimal. So there needs to be a study on effectiveness and supervision. This paper aims to discuss the formulation of the problem of the effectiveness of the implementation of PI and supervision by the Aceh Oil and Gas Management Agency (BPMA). This is a pure legal research meaning that it only requires data from relevant laws and analyses them  descriptively. The Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 37 of 2016 concerning Provisions for Offering 10% of PI in Oil and Gas Working Areas is an implementing regulation. In addition, the Contractors’ Cooperation Contract is required to offer PI to regions. However, there is no  sanction for ignoring it which causes ineffectiveness. The Supreme Audit Agency reveals that Aceh had not yet received PIs from several working areas although the BPMA is entitled to do supervision.
Hak Anak Laki-Laki yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana I Gusti Agung Ayu Putu Cahyania Tamara; Rachma Fitriyanti Nasri; Rizka Wulan Pravitasari; Moza Fausta
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i2.13220

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum bagi anak laki-laki sebagai ahli waris yang melangsungkan perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali sehingga mengakibatkan status dari anak laki-laki tersebut berubah yang awalnya berstatus purusa menjadi pradana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus hukum. Penelitian ini mengkaji Putusan PN Gianyar Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.Gin berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Bali pada umumnya menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal, namun dengan melangsungkan perkawinan nyentana maka menggunakan sistem kekeluargaan matrilineal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana sehingga statusnya menjadi pradana termasuk dalam kategori ninggal kedaton terbatas, artinya bahwa pihak pradana juga bisa memperoleh haknya sebagai ahli waris sekaligus tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dilakukan oleh pihak purusa. A Male Rights Who Did Nyentana Marriage This study aims to analyses the legal position of a male as heirs who perform Nyentana marriages according to Balinese customary law, which causes the status of the man changing from being Purusa to Pradana. This study uses a normative juridical method, with a legal approach and a legal case. This study examines the Decision of the Gianyar District Court Number 55/Pdt.G/2014/ PN.Gin based on the Decision of the Main Assembly of Pakraman Village Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. This study found that Balinese people generally used the Patrilineal family system, but by holding Nyentana marriage the Matrilineal family system was implemented. The results showed that male who carry out Nyentana marriages so that their status as Pradana was included in ‘Ninggal Kedaton terbatas’ category, meaning that Pradana could also obtain their rights as heirs while continuing to run their obligations as the Purusa do.
Dampak Liberalisasi Perdagangan dalam WTO Agreement terhadap Ketahanan Pangan Indonesia Dewi Nurul Musjtari
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2014): Vol. 16, No. 2, (Agustus, 2014)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Food is anything that comes from biological sources of agricultural products, agriculture, forestry, fisheries, livestock, water, and water, whether treated or untreated were intended as food or drink for human consumption. Trade liberalization in international trade provides consequences for Indonesia to follow suit. Nevertheless, the controversy lies in the widespread liberalization of regulated sectors of the WTO so that the greater power when the current that is set by the WTO has been very much. The imposition of trade liberalization is not efficient and is not appropriate to be implemented because of the benefits received by consumers is smaller than the loss received by the manufacturer, so that the total net surplus is reduced. The solution offered is to utilize the Indonesian legal political purposes as a strategy to support efforts to achieve food sovereignty can be implemented by changing the paradigm of the right to food of Indonesia is based on the concept of food security to food sovereignty paradigm as the rights of the people, the nation and the State. It is to define their own food and agricultural policies without interference from other countries. The suggestion in this paper is to be wary of any efforts to expand the scope of the WTO so as to enter areas that are difficult to be approved together. The Impact of Trade Liberalization in the WTO Agreement on Food Security Indonesia
Hukum Lingkungan dan Pertanggungjawaban Strict Liability dalam Sistem Hukum Common Law (Studi Kasus Cambridge Water Co. Ltd v. Eastern Countries Leather Plc) Mahfud Mahfud
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Vol. 12, No. 3, (Desember, 2010)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The possibilities for pollution control still offered today Blackburn J.’s celebrated rule of strict liability, now almost 130 years old, has ensured its continuing popularity. There can be few tort lawyers, however, who have not increasingly wondered how much time should be devoted to a case which has received little judicial attention in recent years, and which was last subjected to detailed consideration by the House of Lords nearly 50 years ago, until, that is, the much-published decision of the House of Lords in Cambridge Water Co. Ltd v. Eastern Countries Leather Plc. (Environmental Law and The Strict Liability Application In the Common Law System) (The Case Study of Cambridge Water Co. Ltd V. Eastern Countries Leather Plc)
Analisis Permasalahan Outsourcing dari Perspektif Hukum dan Penerapannya Khairani Khairani
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14, No. 1, (April, 2012)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Outsourcing is a matter worded in the Labour Act and the latest issue in relation to Indonesia labour. It is ruled in terms of easing employers to manage the company in providing the labour service. The implementation is regulated strictly in Article 64-66 of the Act Number 13, 2003 regarding the Labour. However, in the implementation level the violation is unavoidable causing the trouble. It happens as the outsourcing is defect both the legislation and its implementation. Outsourcing Analysis Problem from the Perspective of Law and Implementation
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PEDOPHILIA UNDER GENERAL, TRADITIONAL AND ISLAMIC LAWS Fitri Wahyuni; M. Rizqi Azmi; Riana Kesuma Ayu; Herdiansyah Herdiansyah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 24, No 1 (2022): Vol. 24, No. 1, April 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v24i1.36346

Abstract

Pedophiles often engage in sexual interactions with underage children, whether it's "homosexual pedophilia," or "heterosexual pedophilia." This paper examines the criminal culpability of pedophiles in common law, Islamic law, and customary law. Normative legal writing research uses descriptive research methods. The writing uses the Legislative Approach for statutory interpretation, the Legal Concept Analysis Approach for analytical and conceptual analysis, and the Comparative Approach for legal system comparison. This work uses secondary library research data. This research uses descriptive and qualitative data analysis. This study suggests that pedophiles are criminally liable under the legal principle of criminal liability. They are not mentally sick or disabled, which exempts them from criminal culpability under Article 44 of the Criminal Code. Social offenses like pedophilia are sensitive because they affect human dignity. In Al-Isra' 32, Allah SWT says, "And do not come near to adultery; indeed, it is a shameful act and an evil way." Islam condemns all sexual deviance and its connected activities. Al-Israa verse 32. The two varieties of pedophilia are heterosexual, which favors females, and gay, which prefers boys through anal or vaginal penetration (3). A society's culture includes customary law. Customary law is created by the community and can be identified. Law is a habitual standard established deliberately. Customary criminal law, based on social cohesiveness and communal norms, may violate legality. Customary criminal law must have prospective orientation, restorative justice, inherent criminality, and integration in law formation and enforcement

Page 2 of 49 | Total Record : 483


Filter by Year

2010 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 2: August 2025: Islam and Justice development in Indonesia Vol 27, No 1: April 2025: Customary Law and development in Indonesia Vol 26, No 3: December 2024: Law and Justice in Digital Age Vol 26, No 2: August 2024: The Global and National Challenges for Justice Vol 26, No 1: April 2024: Islam and Human Rights: National and Global Perspective Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia Vol. 25, No. 2, August 2023: Contemporary Issues on Indonesian Legal Reform Vol. 25, No. 1, April 2023: Legal Developments in National and Global Context Vol 24, No 3 (2022): Vol. 24, No. 3, December 2022 Vol 24, No 2 (2022): Vol. 24, No. 2, August 2022 Vol 24, No 1 (2022): Vol. 24, No. 1, April 2022 Vol 23, No 3 (2021): Vol. 23, No. 3, December 2021 Vol 23, No 2 (2021): Vol. 23, No. 2, August 2021 Vol 23, No 1 (2021): Vol. 23, No. 1, April 2021 Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020 Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020 Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020 Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019) Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019) Vol 21, No 1 (2019): Vol. 21, No. 1 (April 2019) Vol 20, No 3 (2018): Vol. 20, No. 3 (Desember 2018) Vol 20, No 2 (2018): Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018) Vol 20, No 1 (2018): Vol. 20, No. 1, (April 2018) Vol 19, No 3 (2017): Vol. 19, No. 3, (Desember, 2017) Vol 19, No 2 (2017): Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017) Vol 19, No 1 (2017): Vol. 19, No. 1, (April, 2017) Vol 18, No 3 (2016): Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016) Vol 18, No 2 (2016): Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016) Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) Vol 17, No 3 (2015): Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015) Vol 17, No 2 (2015): Vol. 17, No. 2, (Agustus, 2015) Vol 17, No 1 (2015): Vol. 17, No. 1, (April, 2015) Vol 16, No 3 (2014): Vol. 16, No. 3, (Desember, 2014) Vol 16, No 2 (2014): Vol. 16, No. 2, (Agustus, 2014) Vol 16, No 1 (2014): Vol. 16, No. 1, (April, 2014) Vol 15, No 3 (2013): Vol. 15, No. 3, (Desember, 2013) Vol 15, No 2 (2013): Vol. 15, No. 2, (Agustus, 2013) Vol 15, No 1 (2013): Vol. 15, No. 1, (April, 2013) Vol 14, No 3 (2012): Vol. 14, No. 3, (Desember, 2012) Vol 14, No 2 (2012): Vol. 14, No. 2, (Agustus, 2012) Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14, No. 1, (April, 2012) Vol 13, No 3 (2011): Vol. 13, No. 3, (Desember, 2011) Vol 13, No 2 (2011): Vol. 13, No. 2, (Agustus, 2011) Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011) Vol 12, No 3 (2010): Vol. 12, No. 3, (Desember, 2010) Vol 12, No 2 (2010): Vol. 12, No. 2, (Agustus, 2010) Vol 12, No 1 (2010): Vol. 12, No. 1, (April, 2010) More Issue