cover
Contact Name
M.Ya’kub Aiyub Kadir
Contact Email
kanun.jih@usk.ac.id
Phone
+62651-7552295
Journal Mail Official
kanun.jih@usk.ac.id
Editorial Address
Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 08545499     EISSN : 25278428     DOI : 10.24815/kanun.v20i3.11380
Core Subject : Social,
anun: Jurnal Ilmu Hukum (KJIH), the Indonesian Journal of Autonomy Law, is an international journal dedicated to the study of autonomy law within the framework of national and international legal systems. Published thrice annually (April, August, December), KJIH provides valuable insights for scholars, policy analysts, policymakers, and practitioners. Managed by the Faculty of Law at Syiah Kuala University in Banda Aceh, Indonesia, KJIH has been fostering legal scholarship since its establishment in June 1991, with the ISSN: 0854 – 5499 and e-ISSN (Online): 2527 – 8428. In 2020, it received national accreditation (SINTA 2) from the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia and the National Research and Innovation Agency. KJIH is actively pursuing indexing in prestigious databases like Scopus, Web of Science and other global indexes. We publish in English for accessibility, not as a political statement. The Editorial Board shall not be responsible for views expressed in every article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 487 Documents
Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1/2008 Ainal Mardhiah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Keputusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan dapat ditempuh upaya hukum sampai tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri pihak yang dikalahkan cenderung melakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi dengan alasannya masing-masing. Terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan dimanapun. Asas tersebut terkandung dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, permasalahannya apakah hal tersebut dapat dicapai mengingat panjangnya proses yang harus dilalui oleh pencari keadilan, di sisi lain hak-hak pihak yang digugat pun harus dilindungi sepenuhnya dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan sebaliknya? Dalam proses, memungkinkan dilakukan mediasi, yang didahului oleh kehadiran kedua pihak yang berperkara, penyampaian prosuder mediasi oleh majelis hakim, pemilihan mediator, Penetapan mediator dan hakim pemeriksa perkara wajib menunda pemeriksaan perkaranya. Proses mediasi akan berjalan dengan lancar jika para pihak mau duduk bersama dalam sebuah forum untuk membicarakan langkah-langkah menuju perdamaian, karena tanpa adanya forum sulit suatu kesepakatan dapat dibentuk. The Settlement Dispute Through Mediation by Supreme Court Rule 1, 2008
THE AUTHORITY OF THE ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION AGENCIES IN THE INSURANCE SECTOR UNDER INDONESIAN LAWS Elisatris Gultom; Siti Rohani; Huta Disyon; Savirra Satriadi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.28265

Abstract

This study examines the mechanism and authority involved in resolving consumer disputes within the insurance sector. The study adopts a normative juridical method to analyze the topic comprehensively. Initially, it provides an overview of the mechanism employed to address consumer disputes in the insurance sector. Subsequently, it delves into an examination of the authority responsible for handling such disputes in Indonesia, particularly focusing on out-of-court alternative dispute resolution methods. The findings of the study reveal that insurance customers resort to various dispute resolution measures when faced with claim defaults by insurance companies. These measures include initiating civil lawsuits in the District Court and filing reports through either the Consumer Dispute Settlement Agency or the Indonesian Insurance Mediation Agency. It is important to note that the resolution of insurance disputes should adhere to the terms and conditions outlined in the Insurance Policy, as it represents a binding agreement between the insurer and the insured
Law Enforcement of Terrorism Crimes Associated with Foreign Terorist Fighter ISIS Cases Qurrata A'yun
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 23, No 1 (2021): Vol. 23, No. 1, April 2021
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v23i1.19000

Abstract

This study aims to discuss the position of terrorism in international criminal law and law enforcement against terrorism crimes committed by the Islamic State of Iraq and Syiriah (ISIS) Foreign Terrorist Fighter (FTF). The research method used in this research study is a normative juridical legal research method. In some literature, crimes of terrorism in international criminal law are categorized as extraordinary crimes because of their systematic, organized and widespread nature. Law enforcement against the FTF ISIS for crimes of terrorism can basically be carried out by means of preventive measures as preventive and repressive measures as penal measures which in this case can be prosecuted based on the legal rules of the perpetrator's country of origin and allowed to make arrests, prosecutions and punishments or attempts. Extradition if necessary. In addition, law enforcement based on international criminal law can also be pursued if the crimes of terrorism committed by the perpetrators cause things that have an impact on the international community and qualify as stipulated in the Rome Statute.
Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk) Ilham Abbas; Marten Bunga; Salmawati Salmawati; Nurson Petta Puji; Hardianto Djanggih
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 2 (2018): Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i2.10659

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum pemberian mahar Sompa yang berasal dari calon suami sebelum terjadinya proses perkawinan berdasarkan proses perkawinan adat Bugis Makassar. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas mahar Sompa pada perkawinan adat Bugis Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan mengkaji putusan PA. Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim pengadilan memutus permohonan istri terhadap tanah mahar Sompa merupakan hak milik istri sepenuhnya, dan mendasar bagi istri untuk mendapatkan status tanah. Dengan dasar keputusan pengadilan, maka istri dapat mendaftarkan kepada Badan Pertanahan untuk proses balik nama sertifikat yang berasal dari orang tua suaminya. Setelah mendapatkan status hak milik dari Badan Pertanahan, maka tanah tersebut menjadi hak pribadi istri, sehingga istri dapat melakukan perbuatan hukum untuk status hak milik tanah tersebut.  The Wife’s Rights Over Mahar Sompa of Traditional Marriage in  Bugis Makassar (The Analysis of PA Decission Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk) This study aims to examine the wife's legal efforts to obtain legal certainty of giving the dowry sump from the prospective husband before the marriage process based on the customary marriage process of Bugis Makassar. The research problem is, how the wife's legal efforts to obtain legal certainty over Mahar Sompa on Bugis Makassar Customary Marriage. This study uses normative research, namely by examining the decision of PA. Bulukumba Number 25/Pdt.P/2011/PABlk. The result of the research shows that the decision of the court judge to decide the wife's application to the dowry is the right of wife's property completely, and fundamental for the wife to get the status of the land. On the basis of the Court's decision, the wife may register to the Land Board to process the name of the certificate originating from her husband's parents. After obtaining the status of property rights from the Land Agency then the land becomes the private rights of the wife, so the wife can perform legal acts for the status of the land ownership rights.
Rekonstruksi Hukum Minyak dan Gas Bumi yang Berkeadilan di Indonesia Sulaiman Sulaiman
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 2 (2016): Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi babak baru dalam pengaturan minyak dan gas di Indonesia. UU ini ingin menegaskan bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini menemukan bahwa dalam UU sudah ditegaskan mengenai tujuan pengelolaan gas bumi dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun demikian, pengelolaan gas harus dilakukan secara hati-hati dan seyogianya terbebas dari skema liberalisasi yang berpotensi membawa ketidakadilan sosial dan kegagalan pencapaian kesejahteraan rakyat. Putusan MK yang telah menganulir pasal-pasal dalam UU tersebut, maka rekonstruksi hukum sangat penting dilakukan, dengan menjamin keberadaan hukum yang menciptakan kebahagiaan bagi rakyat. Reconstruction of Oil and Gas Law That Just in Indonesia  ABSTRACT. Inception of Law Number 22 of 2001 on Oil and Gas to become a new chapter in the regulation of oil and gas in Indonesia. This law would like to emphasize that national development should be directed to the implementation of public welfare by reforming all areas of national life. This article found that the Act has been emphasized on management objectives of natural gas in order to increase state revenues, create jobs, improve the welfare and prosperity of the people fair and equitable, and still preserve the environment. However, management of gas must be done carefully and should be free from liberalization scheme that could potentially bring social injustice and failure to achieve the welfare of the people. Constitutional Court decision which had been annulled clauses in the law, then the law is essential reconstruction, to ensure the existence of laws that create happiness for the people
Menggagas Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Aceh Nursiti Nursiti
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Vol. 13, No. 2, (Agustus, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The Act Number 23, 2002 regarding the Child Protection is a policy issued to provide a protection on children as a part of responsibility of the state, government and society. In the Act also states the policy making sure that the children can be protection from all kinds of abuse including sexual abuse. Based on the data from the institution aiding the children in Aceh, recently this case increases steadily. Theefore, in terms of protecting them, it is important to instigate the mechanism in dealing with the case comprehensively in order to protect the children. Inspiring the Protection on Children as a Sexual Abuse Victims in Aceh Province   
Kontribusi Filsafat Ilmu terhadap Etika Keilmuan Masyarakat Modern Sri Walny Rahayu
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 3 (2015): Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih mengatasi masalah dalam hidup, tapi di sisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu menumbuhkan moralitas luhur masyarakatnya. Negara Indonesia memiliki filosofi "gotong royong, empati terhadap sesama, sekarang mengalami krisis moral. Nilai Kejujuran, kebenaran, keadilan, simpati dan empati kepada sesama berubah menjadi perilaku yang suka menipu, menindas, memeras, dan saling menyakiti bahkan membunuh. Mereka bekerjasama untuk kepentingan kelompoknya dan secara berkelompok melakukan penipuan, pencurian,  penindasan. Filsafat ilmu berusaha menempatkan dan mengembalikan tujuan mulia dari ilmu sehingga ilmu yang diciptakan pada masyarakat  modern, tidak menjadi bomerang membawa kehancuran umat manusia. ikatan keagamaan yang terlalu kaku dan terstruktur dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, namun  kecerdasan ilmu yang menjunjung kebebasan harus memperhatikan sistem nilai agama, sehingga keduanya tidak bertentangan. Tujuan tulisan  ini menjelaskan peran filsafat ilmu berdasarkan Islam, serta menjelaskan kontribusi dan fungsi filsafat ilmu bagi masyarakat modern.  Contribution of Philosophy of Science of Ethics Scientific Modern Society ABSTRACT: Modern society has succeeded in developing science and advanced technology to overcome problems in life, but on the other side of science and technology are not able to cultivate noble morality society. Countries Indonesia has a philosophy of "mutual cooperation, empathy for others, is now experiencing a moral crisis. Values Honesty, truth, justice, sympathy and empathy for others turns into behavior deceitful, oppressive, squeeze and hurt each other even murder. They work together for the benefit group and in groups commit fraud, theft, oppression. the philosophy of science seeks to locate and restore the noble goals of science so that science invented in modern society, not be bomerang lead to the destruction of mankind, religious ties that are too rigid and structured to inhibit the development of science, but science intelligence that upholds freedom must pay attention to the value system of religion, so that the two are not contradictory. the purpose of this paper describes the role of the philosophy of science based on Islam, and describes the contribution and the function of the philosophy of science for modern society.
INTERPRETATION OF THE POSITION OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION AS AN EXECUTIVE AGENCY Jauhar Nashrullah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 1, April 2023: Legal Developments in National and Global Context
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i1.32739

Abstract

The shift in the institutional position of the KPK (Corruption Eradication Commission) as an executive agency has brought various discourses and pros and cons in the community. This research aims to contribute to the field of thought by interpreting the institutional position of the KPK in Indonesia from the perspective of the six modalities of constitutional argument theory. This research uses normative juridical research methods with statutory, conceptual, and case approaches. Through in-depth analysis of all legal materials (primary and secondary), the research results provide an understanding that through textual, historical, structural, doctrinal, ethical, and prudential interpretations, it is concluded that the actual institutional change of the KPK to the executive is not unconstitutional. However, designing the KPK institution should not only be based on textual provisions and originality of authority, it is necessary to explore constitutional morality and ethics. Moreover, if analyzed in historical, doctrinal, moral, prudential, and ethical aspects, the KPK is more appropriately designed as an independent state commission. KPK bears tremendous responsibility and hopes to eradicate corruption, which has hindered achieving the nation's goals. Therefore, the independence of the KPK needs to be safeguarded from the intervention of other powers.
Pertanggungjawaban Maskapai dan Perusahaan Asuransi terhadap Kematian Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Terbang Stefani Kamajaya; Fernando Sirait; Klara Sihombing; Karenita Situmorang
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i2.16067

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan dan perusahaan atas kematian penumpang akibat kecelakaan penumpang. Yang disebabkan bukan kesalahan maskapai. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang bagaimana dapat dilakukan oleh masyarakat ketika mengalami hal terse-but. Metode penelitian mengunakan deskriptif yuridis, yaitu dengan mendeskripskan aturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban. Sumber yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisa menunjukkan bahwa maskapai tidak bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas kematian penumpang sepanjang maskapai dapat membuktikan kecelakaan tersebut bukan kesalahan maskapai. Asuransi Jasa Raharja bertanggung jawab untuk membayar santunan kepada ahli waris penum-pang yang meninggal karena kecelakaan pesawat baik karena kesalahan maskapai maupun bukan kesalahan maskapai sepanjang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, asuransi jasa raharja wajib membayar ganti rugi berdasarkan PMK 15 Tahun 2017 karena setiap penumpang sudah membayarkan premi asuransi pada saat membeli karcis/tiket pesawat udara. Liability of Airlines and Insurance Companies Against Passenger Death Because of Flight Accident This study aims to determine the responsibilities of airlines and companies for passenger deaths due to accidents that not caused by airline’s fault, and to determine the legal remedies that can be done by the public when experiencing it. The research method uses descriptive juridical that is by describing the rules of law regarding accountability. Primary and secondary legal data sources is used. The analysis shows that the airline is not responsible for paying compensation for the death of the passenger as long as the airline can prove the accident was not the fault of the airline. Jasa Raharja insurance is responsible for paying compensation to the heirs of passengers who died in a plane crash either because airline fault or not as long as in accordance with Government Regulation No. 17/1965, Jasa Raharja insurance company is required to pay compensation based on PMK 15/2017 because every passenger has paid insurance premium when buying a ticket.
Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Ilyas Ilyas
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2015): Vol. 17, No. 1, (April, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Hukum tentang kewarisan menjadi suatu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga para pemikir Islam selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hak ahli waris non muslim terdapat harta warisan pewaris Islam ditinjau dari hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam yaitu dalam hadist Rasulullah bahwa tidaklah berhak seseorang muslim mewarisi orang non muslim. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa hak ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris Islam tidak mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan si pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c) bahwa ahli waris harus beragama Islam. The Status of Non Muslem Heirs Towards the Moslem Inheritor Viewed from Islamic and Islamic Compilation Law ABSTRACT: Law of inheritance is one of the most important issues that is very important in Islamic law, so that Islamic thinkers always give serious attention to the discussion of inheritance. This paper aims to clarify the rights non-Moslems are heirs of inheritance heir to Islam in terms of Islamic law and Islamic Law Compilation. The result showed that according to Islamic law, namely in the hadith of the Prophet that the Moslem man is not entitled to inherit non-Moslems. In instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1, 1991 on the Compilation of Islamic Law also asserts that the rights of the heirs of non-Moslems to inheritance heir to Islam not get inheritance of the possessions of the heir as stipulated in Article 171 (c) that the heir must be a moslem.

Filter by Year

2010 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 2: August 2025: Islam and Justice development in Indonesia Vol 27, No 1: April 2025: Customary Law and development in Indonesia Vol 26, No 3: December 2024: Law and Justice in Digital Age Vol 26, No 2: August 2024: The Global and National Challenges for Justice Vol 26, No 1: April 2024: Islam and Human Rights: National and Global Perspective Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia Vol. 25, No. 2, August 2023: Contemporary Issues on Indonesian Legal Reform Vol. 25, No. 1, April 2023: Legal Developments in National and Global Context Vol 24, No 3 (2022): Vol. 24, No. 3, December 2022 Vol 24, No 2 (2022): Vol. 24, No. 2, August 2022 Vol 24, No 1 (2022): Vol. 24, No. 1, April 2022 Vol 23, No 3 (2021): Vol. 23, No. 3, December 2021 Vol 23, No 2 (2021): Vol. 23, No. 2, August 2021 Vol 23, No 1 (2021): Vol. 23, No. 1, April 2021 Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020 Vol 22, No 2 (2020): Vol. 22, No. 2, Agustus 2020 Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020 Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019) Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019) Vol 21, No 1 (2019): Vol. 21, No. 1 (April 2019) Vol 20, No 3 (2018): Vol. 20, No. 3 (Desember 2018) Vol 20, No 2 (2018): Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018) Vol 20, No 1 (2018): Vol. 20, No. 1, (April 2018) Vol 19, No 3 (2017): Vol. 19, No. 3, (Desember, 2017) Vol 19, No 2 (2017): Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017) Vol 19, No 1 (2017): Vol. 19, No. 1, (April, 2017) Vol 18, No 3 (2016): Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016) Vol 18, No 2 (2016): Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016) Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) Vol 17, No 3 (2015): Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015) Vol 17, No 2 (2015): Vol. 17, No. 2, (Agustus, 2015) Vol 17, No 1 (2015): Vol. 17, No. 1, (April, 2015) Vol 16, No 3 (2014): Vol. 16, No. 3, (Desember, 2014) Vol 16, No 2 (2014): Vol. 16, No. 2, (Agustus, 2014) Vol 16, No 1 (2014): Vol. 16, No. 1, (April, 2014) Vol 15, No 3 (2013): Vol. 15, No. 3, (Desember, 2013) Vol 15, No 2 (2013): Vol. 15, No. 2, (Agustus, 2013) Vol 15, No 1 (2013): Vol. 15, No. 1, (April, 2013) Vol 14, No 3 (2012): Vol. 14, No. 3, (Desember, 2012) Vol 14, No 2 (2012): Vol. 14, No. 2, (Agustus, 2012) Vol 14, No 1 (2012): Vol. 14, No. 1, (April, 2012) Vol 13, No 3 (2011): Vol. 13, No. 3, (Desember, 2011) Vol 13, No 2 (2011): Vol. 13, No. 2, (Agustus, 2011) Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011) Vol 12, No 3 (2010): Vol. 12, No. 3, (Desember, 2010) Vol 12, No 2 (2010): Vol. 12, No. 2, (Agustus, 2010) Vol 12, No 1 (2010): Vol. 12, No. 1, (April, 2010) More Issue