cover
Contact Name
Esa Septian
Contact Email
esaseptian28@gmail.com
Phone
+6289694426497
Journal Mail Official
esaseptian28@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Admistrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)
Published by Universitas Bojonegoro
ISSN : 24599786     EISSN : 25493566     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmu Administrasi Negara is a journal that provides scientific information aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders. Jurnal Ilmu Administrasi Negara publishes manuscripts that focus on research results on government policy innovation. Jurnal Ilmu Administrasi Negara is published and printed twice in each volume by Program Studi Admistrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro.
Articles 187 Documents
PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI (PPID) DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK CAHYO LUKITO
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2017): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal itu dudukung dengan aturan pemerintah tentang keterbukaan publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi.Dalam Pelaksanaan Keterbukaan informasi publik ada hal yang sangat perlu diperhatikan yaitu tentang pelaksanaan pelayanan informasi, dengan mengetahui hal tersebut maka diperlukan identifikasi masalah dalam pelaksanaan Pelayanan informasi tersebut.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Kabupaten Bojonegoro serta pemohon informasi yang menggunakan layanan informasi di desk informasi PPID Utama dan sampelnya adalah 1 Petugas Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, 2 Petugas Desk Informasi dan 2 pemohon informasi melalui desk informasi (1 perseorangan Dan 1 dari NGO) . Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN UPT. PSDA DI BOJONEGORO HENY SUHINDARNO
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 1 No. 1 (2017): February 2017
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v1i1.57

Abstract

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. Maka dengan ini sebagai Kepala UPT. PSDA di Bojonegoro berkewajiban untuk bagaimana “Peningkatan Kinerja Pegawai di Lingkungan UPT PSDA di Bojonegoro”, berjalan dengan baik.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. populasi sejumlah karyawan/karyawati UPT PSDA di Bojonegoro sejumlah 80 (delapan puluh) orang pegawai (PNS). Dengan jumlah tersebut itu diharapkan sudah memenuhi persyaratan dalam pengambilan data. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.Simpulan penelitian bahwa Kepala UPT. PSDA di Bojonegoro dalam menciptakan disiplin kerja pegawai sudah cukup baik. pegawai sangat antusias mentaati peraturan yang telah dibuat oleh Kepala UPT.PSDA di Bojonegoro. Padahal dengan adanya disiplin kerja dapat melatih para pegawai untuk memperbaiki sikap dan perilakunya.
PERAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO BOJONEGORO UNTUK MENINGKATKAN DISIPLIN PNS AHMAD SUPRASTIYO
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 1 No. 1 (2017): February 2017
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v1i1.58

Abstract

Pelayanan kesehatan sangat berperan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat terutama dalam bidang pengobatan dan pemulihan. Disamping itu pelayanan kesehatan juga diarahkan pada upaya preventif terhadap pelayanan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam rangka upaya meningkatkan disiplin PNS dilingkungan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, direktur telah memberikan arahan dan himbauan kepada seluruh PNS di lingkungan kerjanya untuk senantiasa melaksanakan tugas-tugas dengan semangat disiplin yang tinggi. Adapun upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan rapat dinas yang dilaksanakan setiap bulan sekali, pemberian teguran kepada PNS yang lalai dalam disiplin waktu dan bentuk-bentuk pembinaan disiplin pegawai lainnya yang diberikan setiap hari pada acara apel pagi. fokus penelitian ini adalah Kegiatan pembinaan rutin, Kegiatan bidang keteladanan, Kegiatan persuasi dan penerangan, Pelaksanaan Undang-undang Kedisiplinan, Tingkat kepatuhan pada jam kerja, Presensi kehadiran, Kondisi tata ruang kantor, Tanggung jawab yang diselesaikan, Sanksi yang diberikan, berdasarkan Undang-undang Kepegawian. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan pendekatan analisa kualitatif. Simpulan hasil penelitian bahwa peran direktur dalam rumah sakit umum dalam menigkatkan disiplin PNS sudah cukup baik. Saran Pimpinan organisasi tidak perlu ragu-ragu dalam memberikan hukuman administratif kepada pegawai dan memberikan penghargaan pada yang berprestasi. Selain itu juga harus tegas memberikan penilaian yang obyektif pada kinerja PNS. Tindakan ini nantinya juga akan menjadi parameter bagi bawahan dalam melaksanakan tugas setiap harinya.
IMPLEMENTASI PEYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SAWAHAN KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN MUSTA’ANA
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 1 No. 1 (2017): February 2017
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v1i1.59

Abstract

Untuk mewujudkan terciptanya pembangunan Desa yang sesuai dengan harapan dan visi misi Kepala Desa dan Masyarakat, Pemerintah Desa Sawahan mengimplementasikan penyusunan RPJM Desa dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Suatu studi Di Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban untuk mewujudkan Desa yang maju, berkembang dan mandiri. Dan fokus penelitian ini adalah pada Penggalian Gagasan – Musrenbang Desa, Penetapan Dokumen RPJMDesa dan Penetapan Dokumen RKPDesa. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan pendekatan analisa kualitatif. Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi adalah teori yang diungkapkan oleh George C. Edwards III yang meliputi faktor: komunikasi, Sumber daya, Kecenderungan-kecenderungan/disposisi dan Struktur Birokrasi.Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berjalan dengan Cukup baik . ini dibuktikan dengan mekanisme penyusunan RPJMDesa dilakukan dengan tertib dan rutin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, record dan arsip yang sulit ditemukan sebagaimana mestinya, tingkat partisipasi masyarakat yang kurang. Di sini tampak implementasi dari segi komunikasi sangat kurang. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis memberikan beberapa saran yaitu Pada pelaksanaan penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa pemerintah Desa Sawahan bisa aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi perkembangan Desa dan Pembangunan Desa.
IMPLEMENTASI PEYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SAWAHAN KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN MUSTA’ANA
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2017): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mewujudkan terciptanya pembangunan Desa yang sesuai dengan harapan dan visi misi Kepala Desa dan Masyarakat, Pemerintah Desa Sawahan mengimplementasikan penyusunan RPJM Desa dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Suatu studi Di Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban untuk mewujudkan Desa yang maju, berkembang dan mandiri. Dan fokus penelitian ini adalah pada Penggalian Gagasan – Musrenbang Desa, Penetapan Dokumen RPJMDesa dan Penetapan Dokumen RKPDesa. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan pendekatan analisa kualitatif. Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi adalah teori yang diungkapkan oleh George C. Edwards III yang meliputi faktor: komunikasi, Sumber daya, Kecenderungan-kecenderungan/disposisi dan Struktur Birokrasi.Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berjalan dengan Cukup baik . ini dibuktikan dengan mekanisme penyusunan RPJMDesa dilakukan dengan tertib dan rutin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, record dan arsip yang sulit ditemukan sebagaimana mestinya, tingkat partisipasi masyarakat yang kurang. Di sini tampak implementasi dari segi komunikasi sangat kurang. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis memberikan beberapa saran yaitu Pada pelaksanaan penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa pemerintah Desa Sawahan bisa aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi perkembangan Desa dan Pembangunan Desa.
KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN (SUATU STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOJONEGORO) Ida Swasanti
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 1 No. 2 (2017): August 2017
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v1i2.60

Abstract

Pembangunan bangsa Indonesia memerlukan generasi-generasi penerus dalam hal ini khususnya anak yang akan menggantikan generasi yang tua. Pemerintah bertanggung jawab memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak anak demi masa depan mareka. Anak sebagai penerus bangsa merupakan asset paling berharga untuk melanjutkan pembangunan, anak mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 menyatakan ’’Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental’’Pemberian jaminan terhadap status hukum anak (anak sah), salah satunya adalah dengan kepemilikan akta kelahiran sangat penting diberikan oleh Negara. sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Meski akta kelahiran sangat pentingnya, tetapi dalam kenyataan yang ada, banyak terjafdi keterlambatan dalam kepemilikan akta kelahiran.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) PADA PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA ( Suatu Studi di Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ) Junadi
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 1 No. 2 (2017): August 2017
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v1i2.61

Abstract

Kepala Desa merupakan pemimpin dan penanggunjawab dalam penyelengaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pada struktur tata pemerintahan di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, Desa adalah Daerah Otonom yang paling tua. Desa didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya Negara-Negara (Kerajaan) oleh karena itu, desa mempunyai hak otonomi penuh. Kekuasaan itu tidak berisi pemerintahan dalam arti sempit, akan tetapi juga berisi pemerintahan dalam arti luas, sebab desa juga berkuasa atas pengadilan, perundang-undangan, kepolisian dan juga pertahanan. Jadi daerah desa mempunyai otonom yang sangat luas dari daerah-daerah yang lebih besar yang didirikan dikemudian hari.Keberhasilan dalam pembangunan Desa sangat dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat Desa yang merupakan inti pembangunan Desa. Setelah masa reformasi dirasakan bahwa peran aktif masyarakat dalam pembangunan agak berkurang, bahkan pemahaman partisipasi lebih dikedepankan untuk menyoroti berbagai kelemahan dan kesalahan dari penyelenggara pemerintahan yang diaktualisasikan dengan demonstrasi dan protes yang mengarah pada bentuk anarkisme, bukan bagaimana mencari solusi pemecahan secara demokratis. Pemahaman demokratis lebih diartikan sebagai kebebasan dalam melakukan tindakan tanpa berpikir dampaknya dan dapat merugikan orang lain.Berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dirumuskan oleh pemerintah dalam rangka mendorong tumbuh berkembangnya partisipasi aktif masyarakat, yang salah satunya adalah adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk keberlanjutan dan pembenahan Program Instruksi Presiden dalam Pembangunan Desa (INPRES BANGDES).
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) PADA PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA ( Suatu Studi di Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ) Junadi
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2017): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepala Desa merupakan pemimpin dan penanggunjawab dalam penyelengaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pada struktur tata pemerintahan di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, Desa adalah Daerah Otonom yang paling tua. Desa didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya Negara-Negara (Kerajaan) oleh karena itu, desa mempunyai hak otonomi penuh. Kekuasaan itu tidak berisi pemerintahan dalam arti sempit, akan tetapi juga berisi pemerintahan dalam arti luas, sebab desa juga berkuasa atas pengadilan, perundang-undangan, kepolisian dan juga pertahanan. Jadi daerah desa mempunyai otonom yang sangat luas dari daerah-daerah yang lebih besar yang didirikan dikemudian hari.Keberhasilan dalam pembangunan Desa sangat dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat Desa yang merupakan inti pembangunan Desa. Setelah masa reformasi dirasakan bahwa peran aktif masyarakat dalam pembangunan agak berkurang, bahkan pemahaman partisipasi lebih dikedepankan untuk menyoroti berbagai kelemahan dan kesalahan dari penyelenggara pemerintahan yang diaktualisasikan dengan demonstrasi dan protes yang mengarah pada bentuk anarkisme, bukan bagaimana mencari solusi pemecahan secara demokratis. Pemahaman demokratis lebih diartikan sebagai kebebasan dalam melakukan tindakan tanpa berpikir dampaknya dan dapat merugikan orang lain.Berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dirumuskan oleh pemerintah dalam rangka mendorong tumbuh berkembangnya partisipasi aktif masyarakat, yang salah satunya adalah adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk keberlanjutan dan pembenahan Program Instruksi Presiden dalam Pembangunan Desa (INPRES BANGDES).
SOSIALISASI PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BOJONEGORO TAHUN 2014 DI KABUPATEN BOJONEGORO Heny Suhindarno
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 1 No. 2 (2017): August 2017
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v1i2.62

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilukada yakni Sosialisasi Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bojonegoro tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro. Namun demikian tentunya tidak mungkin untuk diteliti dan diamati secara individual dalam populasi karena keterbatasan waktu dan untuk menjamin keakuratan data dalam penelitian ini, sehingga penelitian dilakukan pada sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara Simple Random Sampling ( pengambilan sampel secara sederhana dimana pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi itu). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : Library Reserach (studi kepustakaan) dan Field Research ( riset lapangan) melalui metode observasi, wawancara(interview). Data-data yang diperoleh dilapangan perlu diolah sedemikian rupa sebelum dianalisis. Adapun data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan dengan cara sebagai berikut: Koding, editing, dan tabulating. Setelah data-data atau informasi terkumpul secukupnya, maka data-data atau informasi tersebut disusun kembali untuk kemudian diolah dan dianalisis. Cara analisis data yang digunakan adalah analisa komperatif deskriptif yang bersifat kualitatif yang mengelola data dengan jalan menganalisa dan menguraikan penafsiran data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumenter, kemudian ditarik kesimpulan akhir. Kesimpulan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa : (1) Kegiatan sosialisasi dalam kegiatan persiapan pemilu kada Bojonegoro di tingkat kecamatan atau desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro cukup baik, ( 2 ) Sosialisasi inventarisasi dan pemutakhiran data pemilih Pemilu Kada Bojonegoro tahun 2012 di Kabupaten Bojonegoro masih kurang, ( 3) Penyelenggaraan pemilu kada Bojonegoro tahun 2012 berjalan dengan baik, namun diliat dari jumlah pemilih yang hadir hanya 72 % dari DPT yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi masih kurang.
SOSIALISASI PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BOJONEGORO TAHUN 2014 DI KABUPATEN BOJONEGORO Heny Suhindarno
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2017): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilukada yakni Sosialisasi Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bojonegoro tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro. Namun demikian tentunya tidak mungkin untuk diteliti dan diamati secara individual dalam populasi karena keterbatasan waktu dan untuk menjamin keakuratan data dalam penelitian ini, sehingga penelitian dilakukan pada sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara Simple Random Sampling ( pengambilan sampel secara sederhana dimana pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi itu). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : Library Reserach (studi kepustakaan) dan Field Research ( riset lapangan) melalui metode observasi, wawancara(interview). Data-data yang diperoleh dilapangan perlu diolah sedemikian rupa sebelum dianalisis. Adapun data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan dengan cara sebagai berikut: Koding, editing, dan tabulating. Setelah data-data atau informasi terkumpul secukupnya, maka data-data atau informasi tersebut disusun kembali untuk kemudian diolah dan dianalisis. Cara analisis data yang digunakan adalah analisa komperatif deskriptif yang bersifat kualitatif yang mengelola data dengan jalan menganalisa dan menguraikan penafsiran data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumenter, kemudian ditarik kesimpulan akhir. Kesimpulan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa : (1) Kegiatan sosialisasi dalam kegiatan persiapan pemilu kada Bojonegoro di tingkat kecamatan atau desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro cukup baik, ( 2 ) Sosialisasi inventarisasi dan pemutakhiran data pemilih Pemilu Kada Bojonegoro tahun 2012 di Kabupaten Bojonegoro masih kurang, ( 3) Penyelenggaraan pemilu kada Bojonegoro tahun 2012 berjalan dengan baik, namun diliat dari jumlah pemilih yang hadir hanya 72 % dari DPT yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi masih kurang.

Page 2 of 19 | Total Record : 187