cover
Contact Name
Esa Septian
Contact Email
esaseptian28@gmail.com
Phone
+6289694426497
Journal Mail Official
esaseptian28@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Admistrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)
Published by Universitas Bojonegoro
ISSN : 24599786     EISSN : 25493566     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmu Administrasi Negara is a journal that provides scientific information aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders. Jurnal Ilmu Administrasi Negara publishes manuscripts that focus on research results on government policy innovation. Jurnal Ilmu Administrasi Negara is published and printed twice in each volume by Program Studi Admistrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro.
Articles 187 Documents
IMPLEMENTASI PROGRAM PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 Rupiarsieh
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2018): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai program Pemerintah, pelaksanaan program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di lapangan masih menyisakan masalah. Secara umum permasalahan yang terjadi dalam program ini adalah masih banyaknya tanah yang diwariskan secara turun temurun dan belum ada kepastian kepemilikan hak atas tanah. Banyak tanah yang dimiliki secara lisan tanpa bukti kepemilikan yang sah. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Implementasi Program PRONA di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2017. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah agar peneliti dapat membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis. Fokusnya pada pelaksanaan program PRONA di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017. Ada enam tim yang bekerja, yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini (31 orang), dalam menyelesaikan PRONA sebanyak 26.401 bidang tanah yang tersebar di 16 kecamatan di Bojonegoro. Untuk mengetahui berhasilnya suatu implementasi program, peneliti menggunakan pisau teori implementasi yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan, dalam organisasi dapat dilihat dari sumber daya yang ikut serta dalam pelakasanaan program PRONA. Hasil penelitian, implementasi program PRONA tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan sesuai dengan aturan, namun perlu ditambah lagi sumber daya yang kompeten agar penyelesaian tepat waktu dan tidak memberatkan hanya beberapa petugas saja.
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PEMASUKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2017 (Studi di Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro) Musta’ana
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 2 (2018): August 2018
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v2i2.77

Abstract

Keberhasilan pemungutan pajak di wilayah desa dan kelurahan merupakan keberhasilan di wilayah kecamatan dan di lingkup yang lebih luas merupakan keberhasilan di tingkat kabupaten. Untuk mewujudkan pelunasan pajak bumi dan bangunan tepat waktu, maka kepala desa dan perangkat harus bekerja keras dalam memberikan motivasi dan pembinaan serta informasi kepada masyarakat selaku wajib pajak, baik melalui tingkat RT maupun RW yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan PBB. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama. Yakni, upaya Pemerintah Desa dalam peningkatan pemasukan PBB Desa Ngujung, Kecamatan Temayang; Faktor-faktor yang menghambat pembayaran PBB; dan hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah sampling 50 responden yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa 9 orang, 11 tokoh masyarakat, dan 30 orang wajib pajak.Hasil penelitian, dari jumlah wajib pajak 1.669 jiwa secara realita pencapaian tahun 2016 belum 100 % atau 91,56 %, akan tetapi pada tahun 2017 pencapaian pada akhir tahun mencapai 100 %, setelah dilakukan berbagai upaya.
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BEA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro) Cahyo Lukito
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 2 (2018): August 2018
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v2i2.78

Abstract

Pemungutan BPHTB di Kabupaten Bojonegoro, dengan disahkannya UU PDRD No.28 Tahun 2009 maka BPHTB menjadi pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Bojonegoro telah dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur kebijakan dan jalur tata kelola. Jalur kebijakan ini telah dilakukan melalui Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2010 yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaannya kebijakan desentralisasi pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro, serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir terus menerus cenderung turun hal ini menandakan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro belum diupayakan peningkatannya secara komprehensif kepada pemangku kepentingan secara konsisten.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA PADA PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO Ahmad Taufiq
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 2 (2018): August 2018
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v2i2.79

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, mengatur tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Larangan Perangkat Desa, pemberhentian perangkat desa, kekosongan perangkat desa dan cuti perangkat desa, adapun pengangkatan perangkat desa di Desa Margomulyo belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa pada Pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive sampling , adapun informan teriventarisir sejumlah 75 orang. Analisis data menggunakan data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive snowball sampling. Focus penelitiannya adalah: 1) Pembentukan Tim, 2) Melakukan penjaringan dan penyaringan, 3) Konsultasi kepada Camat, 4) Camat memberikan rekomendasi tertulis, dan 5) Pelantikan Perangkat Desa. Hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pada Pengisian Perangkat Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik.
PELAKSANAAN DANA DESA DI DESA RAHAYU KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN (suatu studi di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur) Arief Januwarso
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 2 (2018): August 2018
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v2i2.80

Abstract

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2017 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, adapun ketrlibatan masyarakat di dalam proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program berjalan baik, namun untuk pelaporan pertanggungjawaban program kurang berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Dana Desa. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive sampling , adapun informan teriventarisir sejumlah 41 orang. Analisis data menggunakan data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive snowball sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sudah cukup baik.
PELAKSANAAN DANA DESA DI DESA RAHAYU KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN (suatu studi di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur) Arief Januwarso
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2018): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2017 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, adapun ketrlibatan masyarakat di dalam proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program berjalan baik, namun untuk pelaporan pertanggungjawaban program kurang berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Dana Desa. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive sampling , adapun informan teriventarisir sejumlah 41 orang. Analisis data menggunakan data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive snowball sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sudah cukup baik.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO Muhammad Miftahul Huda
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 2 (2018): August 2018
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v2i2.81

Abstract

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Secara umum mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sudah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 Tahun 2015, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala bagi pemerintah desa Purwosari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive sampling , adapun informan teriventarisir sejumlah 71 orang. Analisis data menggunakan data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive snowball sampling. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa telah menjalankan Perbup dengan cukup baik.
UPAYA SEKRETARIS DESA DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Suatu Studi Di Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro) Heny Suhindarno
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 2 (2018): August 2018
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v2i2.82

Abstract

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publikdan pembangunan sektor lain, adapun tingkat pencatatan administrasi kependudukan Desa Napis dirasa masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Sekretaris Desa dalam melakukan administrasi pencatatan kependudukan. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive sampling , adapun informan teriventarisir sejumlah 41 orang. Analisis data menggunakan data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive snawball sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya Sekretaris Desa dalam melakukan pencatatan administrasi kependudukan sudah cukup baik.
UPAYA SEKRETARIS DESA DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Suatu Studi Di Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro) Heny Suhindarno
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2018): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publikdan pembangunan sektor lain, adapun tingkat pencatatan administrasi kependudukan Desa Napis dirasa masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Sekretaris Desa dalam melakukan administrasi pencatatan kependudukan. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive sampling , adapun informan teriventarisir sejumlah 41 orang. Analisis data menggunakan data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive snawball sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya Sekretaris Desa dalam melakukan pencatatan administrasi kependudukan sudah cukup baik.
Implementasi Program Open Government Partnership Di Kabupaten Bojonegoro Suprastiyo, Ahmad
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 3 No. 1 (2019): February 2019
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v3i1.347

Abstract

Untuk terciptanya tata kelola yang baik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki Kebijakan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi Program Open Goverment Partnership di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini adalah pada transparansi informasi publik yang terdiri dari inisiatif regulasi desa, media informasi, transparansi, kualitas informasi, kreatifitas pengembangan transparansi, dan teknologi informasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi adalah teori yang digunakan oleh Charles O’Jones yang meliputi Organisasi Pelaksana, Interprestasi, Pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Open Goverment Partnership di Kabupaten Bojonegoro tidak berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan masih adanya desa yang belum menjalankan Open Goverment Partnership sebagaimana mestinya. Di sini tampak implementasi dari segi transparansi sangat kurang.

Page 5 of 19 | Total Record : 187