Journal of International Multidisciplinary Research
Journal of International Multidisciplinary Research is a scientific publication that aims to provide a broad platform for research, discussion, and deeper understanding across various disciplines. The journal welcomes contributions in all fields of science from various fields of study, including social sciences, natural sciences, health sciences, humanities, economics, sharia, usuluddin, dawah, tarbiah, education, civil engineering, law, computer science, business management, psychology, medicine, nursing, education, international relations, communication, architecture, nutritional sciences, biological sciences, electrical engineering, mechanical engineering, chemical sciences, physical sciences, mathematics, literature.
Articles
802 Documents
<![CDATA[Pemasaran UMKM Desa Sei Simpang Dua Melalui E-Commerce ]]>
<![CDATA[Hafsari, Rizka]]>;
<![CDATA[Arribe, Edo]]>;
<![CDATA[Diansyah, Risnal]]>;
<![CDATA[Mulyana, Wide]]>;
<![CDATA[Aryanto]]>;
<![CDATA[Setiawan Ardi Wijaya]]>
<![CDATA[ Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/vq9x2e56
<![CDATA[This service focuses on MSMEs in Sei Simpang Dua Village, Kampar Regency, Kampar Kiri Hilir District, Riau Province. The purpose of this service is to meet customer needs and make it easier for MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) players to disseminate information related to products in the village, as well as support government programs, namely smart villages and be able to face the Industrial Revolution 4.0, namely the importance of digital transformation with a vision towards village digitalization. This service method includes observation, training, monitoring and evaluation. So that the results of this service are in the form of utilizing e-commerce applications that have been built for the village of sei simpang dua with 3 menus including the home menu, product menu and basket menu. The home menu contains general information, the product menu displays all products from the village of sei simpang dua and the basket menu displays the number of items and the total shopping price.]]>
<![CDATA[Reinterpretasi Jilbab dan Aurat Perempuan dalam Al-Qur’an Menurut Perspektif Ulama Kontemporer ]]>
<![CDATA[Masyhur, Laila Sari]]>
<![CDATA[ Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/jimr292
<![CDATA[This article examines the views of classical and modern scholars on what is related to jilbab. It's a matter of culture. That's more of a moral expression. Nevertheless, this expression invites other meanings that need to be associated according to necessity. This need may be hard to guess, so whatever it means is hidden behind the text. (the hidden texts). Thus, it is perfectly logical that the jellyfish are categorized in the sphere of culture. However, not a few scholars have viewed the figs in the colors of the sacrament, and these sacred values have been regulated according to normative principles. This article will show the diversity of the views of classical and contemporary scholars in understanding the Qur'an as the texts of the Islamic source law relating to the jilbab.]]>
<![CDATA[Peran Ruangan Luar Biasa di Pengadilan Kamboja Untuk Mengadili Pelanggaran Hak Asasi Manusia Khmer Merah di Kamboja ]]>
<![CDATA[Sandhika Indra W]]>;
<![CDATA[Tubagus Edya R.M]]>
<![CDATA[ Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/wggn7163
<![CDATA[Konflik sering terjadi ketika dua kepentingan atau lebih bertentangan dan tidak ada yang ingin mengakui. Beragam konflik yang kita kenal saat ini, dari konflik tersebut sudah ada sejak dahulu kala seperti konflik antar suku hingga konflik yang lebih modern seperti suatu negara memanfaatkan negara lain. Cara penyelesaian konflik juga bermacam-macam menurut jenis konfliknya, konflik besar seperti konflik antar negara atau yang satu menarik perhatian dunia, menggunakan resolusi yang lebih kompleks dan biasanya menggunakan pihak ketiga. Oleh karena itu, akan dibentuk organisasi khusus untuk menyelesaikan suatu konflik. Satu organisasi yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik adalah Kamar Luar Biasa di The Pengadilan Kamboja (ECCC) bertujuan untuk mengadili para penjahat perang pada masa Khmer Merah kejadian kejahatan kemanusiaan pada tahun 1975-1979. Kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Kamboja adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di era modern pasca Perang Dunia ke-2. ECCC ini adalah didirikan karena pada saat itu Lembaga Peradilan Nasional Kamboja tidak dapat mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan. Pemerintah Kamboja bersama PBB saat itu sepakat untuk mendirikan lembaga peradilan yang khusus bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan Kasus Khmer Merah.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Mengenai Kejahatan Genosida dalam Statuta Roma Kasus Studi Periode Konflik Regional ]]>
<![CDATA[Syaiful Aldiansyach]]>;
<![CDATA[Faturrohman]]>
<![CDATA[ Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/6fc29r28
<![CDATA[Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap kasus kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma, dengan fokus pada periode konflik regional yang melibatkan kekerasan etnis dan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan menganalisis teks Statuta Roma, keputusan Mahkamah Pidana Internasional terkait kejahatan genosida, serta studi kasus konkret pada periode konflik regional yang tercatat dalam sejarah hukum internasional. Data primer dan sekunder digunakan untuk mendukung analisis dan temuan. Analisis mendalam terhadap Statuta Roma menunjukkan pengertian dan unsur-unsur kejahatan genosida yang dijelaskan secara rinci. Studi kasus periode konflik regional mengungkapkan tantangan dalam identifikasi, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan genosida. Keberhasilan atau kegagalan penanganan kasus tersebut secara yuridis dipengaruhi oleh kerja sama internasional, politik regional, dan faktor-faktor kontekstual. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma dan mengidentifikasi kendala serta potensi solusi dalam penanganan kasus kejahatan serius ini. Rekomendasi disajikan untuk memperkuat kerja sama internasional, memperbaiki sistem peradilan internasional, dan meningkatkan kesadaran global terhadap perlunya penegakan hukum terhadap kejahatan genosida.Studi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yuridis mengenai kejahatan genosida dalam Statuta Roma, khususnya dalam konteks konflik regional. Implikasi dan rekomendasi dapat menjadi landasan untuk perbaikan sistem peradilan internasional dan penanganan kejahatan serius di masa depan.]]>
<![CDATA[Transformasi Pendidikan di Era Digital Tantangan dan Peluang ]]>
<![CDATA[Rachmi]]>;
<![CDATA[Arie Surachman]]>;
<![CDATA[Desfita Eka Putri]]>;
<![CDATA[Adi Nugroho]]>;
<![CDATA[Salfin]]>
<![CDATA[ Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/6y4qb169
<![CDATA[Era digital telah membawa transformasi mendalam dalam bidang pendidikan, mengubah paradigma pembelajaran tradisional menjadi lingkungan yang lebih dinamis dan terkoneksi. Meskipun banyak peluang yang muncul, terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar manfaat transformasi ini dapat dirasakan secara merata. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan akses teknologi di kalangan siswa. Meskipun teknologi memungkinkan pembelajaran jarak jauh, tidak semua siswa memiliki akses yang setara terhadap perangkat dan konektivitas internet. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan pembelajaran dan memerlukan solusi inklusif agar semua siswa dapat mengikuti perkembangan pendidikan digital. Pergeseran paradigma pembelajaran dari guru sebagai penyampai informasi menjadi fasilitator juga menimbulkan tantangan. Guru perlu mengadaptasi peran mereka sebagai pendukung pembelajaran mandiri siswa, yang menuntut penguasaan keterampilan teknologi dan perubahan dalam metode pengajaran. Kurva belajar teknologi bagi guru perlu diatasi melalui pelatihan yang kontinu. Meski demikian, transformasi ini membuka sejumlah peluang signifikan. Guru dapat menciptakan pembelajaran lebih personal dan relevan dengan memanfaatkan teknologi. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek, penggunaan kecerdasan buatan, dan kolaborasi global menjadi peluang untuk merancang pengalaman belajar yang lebih bermakna. Dengan kesadaran akan tantangan dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang ini, transformasi pendidikan di era digital dapat menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, inovatif, dan sesuai dengan tuntutan zaman.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Agraria Nasional ]]>
<![CDATA[M Ilham kurniawan]]>;
<![CDATA[Ayang Fristia Maulana]]>
<![CDATA[ Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/txsxcb49
<![CDATA[Hukum adat mengacu pada kerangka hukum yang diakui secara luas di masyarakat india dan negara-negara Asia lainnya, termasuk Tiongkok, Jepang, dan India. Hukum agraria kolonial Hindia Belanda bersifat dualistik, terdiri dari hukum agraria barat dan hukum adat Agararian masyarakat Indonesia. Bangsa Belanda tunduk pada ulum agraris barat. Apa yang dimaksud dengan landasan hukum dan prasyarat hukum adat, serta apa yang dimaksud dengan hukum agraria nasional dalam hukum adat. Landasan teori empiris saya gunakan untuk menganalisis teks-teks hukum pertanian sebagai landasan teori publikasi ini.Hukum agraria kolonial Hindia Belanda bersifat dualistik, terdiri dari hukum agraria barat dan hukum adat Agararian masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Ridho ilhami]]>;
<![CDATA[Ayang Fristia Maulana]]>
<![CDATA[ Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/f7hx9a44
<![CDATA[Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mulai melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2006. Apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Republik Indonesia? Kami saat ini menggunakan landasan Normatif empiris dalam penelitian kami. Reforma Agraria adalah proses berkelanjutan untuk mengatur kembali kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan eksploitasi sumber daya pertanian. Membangun organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia yang rapi, profesional, dan bertanggung jawab diperlukan agar BPN RI dapat memenuhi kewajiban dan menjalankan fungsinya dalam rangka melaksanakan visi pengembangan pertanahan. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk membangun birokrasi yang efektif.]]>
<![CDATA[Hukum Agraria Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Wira sastra]]>;
<![CDATA[Ayang Fristia Maulana]]>
<![CDATA[ Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/rsbxrq08
<![CDATA[Merekalah yang mempunyai tanah-tanah yang mereka kuasai, oleh karena itu perlu didefinisikan dan dikaji hak-hak penguasaan tanah di Indonesia maupun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 agar masyarakat Indonesia dapat memahami hak-hak hukumnya. Merekalah yang mempunyai tanah-tanah yang mereka kuasai, oleh karena itu perlu didefinisikan dan dikaji hak-hak penguasaan tanah di Indonesia maupun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 agar masyarakat Indonesia dapat memahami hak-hak hukumnya.]]>
<![CDATA[Faktor Yang Mempengaruhi Generasi Milenial Dalam Partisipasi Kepemiluan ]]>
<![CDATA[Nofianti]]>;
<![CDATA[Ratna]]>;
<![CDATA[Astuti]]>;
<![CDATA[Junaid Gazalin]]>
<![CDATA[ Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/gmt1sh80
<![CDATA[Pemuda adalah agen perubahan yang harus terus memperjuangkan prinsip negara Indonesia dan harus mampu mengatur proses transisi demokrasi ke arah yang lebih baik, khususnya mampu mengawal pelaksanaan proses politik yang berkeadilan. Agar suatu negara maju, pemudanya harus berkualitas tinggi, maka salah satu tugas vital mereka adalah melek politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi studi pustaka, yaitu dengan mencari berbagai referensi tentang keterlibatan pemilih Milenial di Indonesia, baik dari buku maupun jurnal ilmiah. Dalam hal menjaga semangat demokrasi agar tetap tumbuh di kalangan generasi milenial, temuan studi ini menunjukkan bahwa partisipasi generasi milenial sangat berpengaruh terhadap sejauh mana seorang caleg dapat terpilih. Luaran dan manfaat dari penerapan sosialisasi ini adalah mampu menumbuhkan kesadaran awal generasi muda untuk mulai aktif dalam proses politik, seperti menggunakan hak pilihnya, menjadi pemantau pemilu, dan mampu memberikan motivasi bagi generasi muda. bekerja langsung sebagai Tim Sukses dalam mendukung calon mitra yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan pandangannya.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Hukum terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemisikinan di Kabupaten Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Lucas Medianov Grand]]>;
<![CDATA[Tamaulina Br. Sembiring]]>
<![CDATA[ Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Banjarese Pacific Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62504/xzdzh455
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini berfokus pada dua aspek, yaitu: (1) kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah; dan (2) strategi dan implementasi kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama di wilayah perdesaan; (2) pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang mendukung program pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Program Keluarga Harapan; (3) kebijakan hukum yang ada masih perlu ditingkatkan dalam hal koordinasi, partisipasi, monitoring, dan evaluasi agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum administrasi negara, khususnya mengenai analisis kebijakan hukum terhadap program pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di daerah.]]>
