cover
Contact Name
Rizky Banyualam Permana
Contact Email
jurnalhp@ui.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jhp@ui.ac.id
Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gedung D, Lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok 16124
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum & Pembangunan
Published by Universitas Indonesia
ISSN : 01259687     EISSN : 25031465     DOI : https://doi.org/10.21143
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) is one of the oldest published law journals in Indonesia. Published in 1971 by the Faculty of Law, Universitas Indonesia originally titled "Hukum & Pembangunan". JHP adopts a double-blind peer review policy, and focused on various subdisciplines of the legal science, among others: Basic principle of jurisprudence Private law Criminal law Procedural law Economic and business law Constiutional law Administrative law International law Law and society In addition to these fields, JHP also accepts texts covering topics between law and other scientific fields such as legal sociology, legal anthropology, law and economics, and others. Published 4 (four) times a year in March, June, September and December. Each issue contains 15 articles, both conceptual articles and research articles. JHP is published in Indonesian, but an English text is also accepted.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,666 Documents
Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi Atas Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Membatasi Pengembang Teknologi Di Era Industri Kreatif : Studi Atas Tarif Layanan Google Play Store Djaka, Meriyanti
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 53 No. 2 (2023)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

National economic development in the creative industry era really requires community participation in utilizing technology, one of which is by developing digital application technology. Distribution of digital applications is generally marketed through the Google Play Store because of its very high market share in Indonesia. In marketing their products, technology developers charge a service fee of around 15-30% of in-app purchase sales for the applications they develop. This research aims to prove the abuse of a dominant position by companies distributing digital applications through the Google Play Store which limits technology developers, as well as reviewing this with the principles of economic democracy that exist in Indonesia. The results of this research prove that companies distributing digital applications through the Google Play Store have abused their dominant position by restricting technology developers by making exclusive agreements and increasing Google Play billing service rates. This abuse of a dominant position is not in accordance with the principles of Indonesian economic democracy which prohibits actions that are destructive, deadly, hindering and detrimental to human creativity, especially the Indonesian people, both consumers and producers.
Perbandingan Sistem Pemilihan Untuk Indonesia Yang Majemuk (Komparasi Dengan Sistem Chile Dan Amerika Serikat) Cipta, Yulvia Chandra; Indrayati, Rosita; Putri, Intan Permata
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 53 No. 2 (2023)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

General elections, including the election of president and vice president, legislative members and other regional election, are a manifestation of democracy and the basic principles of the nation in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia currently adheres to an open proportionality election system. As time goes by and many changes occur, the electoral system adopted by Indonesia has many shortcomings, and various problems are also faced, such as identity politics and kinship politics. Based on the many differences in electoral systems in the world, the author examines two other countries, namely Chile and the United States, to see the differences and advantages of each of the electoral systems adopted. This is because the two countries are pluralistic countries. This research uses a normative method with a conceptual approach and a comparative approach which is configured into a systematic answer. Researchers found that Indonesia was right to use an open proportional electoral system, noting that Indonesia could adopt and combine several things to develop a better electoral system.
Dilema Pendewasaan Hukum Bagi Pemilih Pemula di Indonesia Sarip, Sarip
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52 No. 4 (2022)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian didasarkan usia pendewasaan antara hukum dan praktik pengawalan demokrasi Indonesia. Pendewasaan hukum jadi patokan melakukan perbuatan hukum, secara khusus berlaku bagi subjek hukum sesuai ketentuan hukum positif. Lex specialis, merupakan upaya khusus memberi kepastian dan keadilan selama memenuhi lex specialis. Bila tidak terpenuhi sifat khusus, legi generali menjadi rujukan atas produk hukum sejajar. Pendekatan perundang-undangan sebagai pilihan penelitian dengan bertumpu pada asas lex specialis derogat legi generali atas pendewasaan hukum pemilih pemula. Temuan dalam penegakan pendewasaan hukum terkesan memanfaatan pemilih pemula sebatas eksistensi kekuasaan. Ketidakonsistenan terlihat pada larangan keterlibatan pelajar SMA atau sederajat dalam setiap demonstrasi, termasuk demonstrasi bulan September 2019. Aturan Pemilu tegas memberi ruang bagi pelajar sebagai pemilih pemula, tentunya memiliki kedudukan hukum sama seperti yang lain. Praktik melahirkan pengingkaran atas lex specialis maupun legi generali berkenaan pendewasaan hukum Pemilu. Anggapan pemilih pemula masih anak-anak dan labil semakin melemahkan pemilih pemula sebagai subjek hukum dalam mengawal demokrasi dan menunjukan dilema pendewasaan hukum di Indonesia.
Tipologi Penggunaan Hukum Tata Negara Darurat: Sebuat Studi Literatur Ayuni, Qurrata
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52 No. 4 (2022)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses a number of categorizations of countries in dealing with emergencies. The development of studies on this typology is classified after a comparison of the approaches of countries analyzed by a number of experts. There are at least nine models used in this paper, namely; Roman Dictatorship Model, Neo Roman Model, Constitutional Emergency Powers, Statutory Authorization, Extra-Legal Action, The Executive Dictatorship, The Legislative Dictatorship, and The War Government. Some of these types have similarities and intersections in their use. Understanding the birth of this typology will enrich alternatives in dealing with emergencies more effectively and proportionally.
Penggunaan Tanah Masyarakat Untuk Kepentingan Penempatan Tiang Listrik PLN Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian Joedo, Lolita Adhyana
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52 No. 4 (2022)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PLN dalam menyalurkan listrik menggunakan tanah milik orang termasuk untuk memasang tiang listrik. Penggunaan tanah tersebut atas ijin dari Pemilik Tanah. Dalam perkembangannya tanah mengalami peralihan hak dan daerah lokasi tiang listrik PLN telah berkembang pesat, yang berdampak masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran tiang listrik yang lebih dulu ada, sehingga meminta tiang listrik dipindahkan. Permintaan pindah tiang listrik PLN telah menjadi polemik, karena masyarakat keberatan harus menanggung biaya pindah tiang listrik. Pembebanan biaya tersebut disebabkan pekerjaan pindah tiang listrik membutuhkan biaya pekerjaan dan kompensasi yang harus dibayar oleh PLN kepada masyarakat di area yang terdampak pemadaman listrik akibat permintaan pindah tiang listrik. Dalam penelitian ini dibahas mengenai a) bagaimana konsep penggunaan tanah untuk pemasangan tiang listrik di atas tanah hak milik orang lain?, b) bagaimana kesepakatan penggunaan tanah untuk pemasangan tiang listrik antara PLN dan Pemilik tanah?. Berdasarkan analisis diperoleh hasil a) penggunaan tanah untuk pemasangan tiang listrik di atas tanah milik orang lain tidak menimbulkan peralihan hak atas tanah, b) kesepakatan penggunaan tanah belum memuat hak dan kewajiban secara seimbang bagi PLN dan Pemilik Tanah. Saran yang diberikan, yaitu a) konsep perjanjian pinjam pakai dapat dijadikan rujukan bagi PLN dalam menggunakan tanah untuk pemasangan tiang listrik, dan b) perlu pengaturan hak dan kewajiban yang seimbang bagi PLN dan Pemilik Tanah, antara lain memuat: pengaturan jangka waktu penggunaan tanah, berakhirnya kesepakatan, peralihan hak atas tanah yang tidak menyebabkan batalnya kesepakatan (kepastian tiang listrik tetap berada di atas tanah orang walaupun terjadi peralihan hak atas tanah) dan kompensasi atas penggunaan tanah.
Urgensi Integrasi Pengaturan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Rahma, Nabila Aulia; Toloh, Pascal
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52 No. 4 (2022)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Conventional criminal law has always been synonymous with prison, where the settlement can result in the exclusion of the right to a sense of justice for victims because of their disproportionate position. This situation encourages the emergence of the concept of restorative justice, where based on this concept, criminal cases are resolved by involving perpetrators, communities and victims. However, at the regulatory level, the concept of restorative justice is set differently in various rules, which have not been synchronized, such as the internal rules of the Indonesian Police, the Attorney General's Office and the Supreme Court. Inconsistencies in these norms can have an impact on the level of implementation that is not in line with the formulation of an integrated criminal justice system or "Integrated Criminal Justice System". This study aims to determine the problems of restorative justice arrangements in the national legal system in Indonesia and how urgent the integration of restorative justice arrangements in the national legal system in Indonesia is. The research method used in this study is a normative-juridical legal study with a statue approach, conceptual approach, and also comparative approach. The results show: That there are still differences in interpretation and inconsistencies between regulations on restorative justice in the criminal justice system in Indonesia, so a formulation of regulations on restorative justice in the criminal justice system is needed so that the implementation of restorative justice mechanisms can be implemented optimally. The author will focus on the integration of regulations regarding restorative justice mechanisms in the Code of Criminal Procedure (KUHAP) so that it can be in line with the conception of an integrated criminal justice system. In addition, to organize quality regulations, the author will analyze with a comparative approach restorative justice arrangements in other countries.
Upaya Mediasi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK): (Studi Kasus Sengketa Rehabilitasi Daftar Hitam Nasional (DHN) PT X dan BRI) Utomo, Benedetto Setyo
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 53 No. 3 (2023)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh LAPS SJK adalah mediasi. Mediasi selain untuk menyelesaikan sengketa, dapat pula bertujuan untuk melindungi hubungan baik yang telah ada di antara para pihak, sehingga walaupun terjadi sengketa, hubungan antara para pihak, di mana dalam hal ini adalah bank dan nasabah, dapat dijaga secara berkesinambungan. Mediasi pada LAPS SJK bersifat rahasia dan mengutamakan win-win solution, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pihak yang bersengketa dan mampu menjaga kepercayaan nasabah terhadap sektor jasa keuangan seperti bank. Selain itu, upaya mediasi melalui LAPS SJK menawarkan proses penyelesaian yang lebih cepat, lebih murah, serta mampu menghasilkan putusan atau kesepakatan yang obyektif, relevan, dan adil. Salah satu sengketa perbankan yang dapat diselesaikan melalui mediasi di LAPS SJK adalah sengketa rehabilitasi nasabah dari Daftar Hitam Nasional (DHN). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap: (1) upaya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa; (2) kewenangan LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa perbankan, khususnya dalam hal rehabilitasi nasabah dari DHN; (3) ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai proses pendaftaran beserta pelaksanaan proses mediasi di LAPS SJK; dan (4) analisis terhadap sengketa rehabilitasi nasabah dari DHN tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan.
Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Globalisasi Pasar Dunia Primandiri, Handayani
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52 No. 4 (2022)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalization of the world market has created vast business opportunities and increased consumer access to international products and services, but it has also brought new complexities to consumer protection. This research analyses the relationship between consumer protection and world market globalization by examining its positive and negative impacts. On the one hand, globalization expands product choice and increases competition, which can benefit consumers. However, on the other hand, it also poses risks such as an increase in illegal trade, counterfeit products, and inequality in access to consumer information. The study also identifies the role of international and national institutions in protecting consumers in the era of globalization and compares consumer protection policies across countries to understand best practices that can enhance consumer protection amidst the changing globalization of the world market. This research provides a deeper understanding of the complex relationship between globalization and consumer protection, which can be used as a basis for the development of more effective policies to safeguard the rights and interests of consumers in an era of evolving globalization.
Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Dengan Klausula Arbitrase Di Mahkamah Agung Fitri, Devianty; Almaududi, Almaududi
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 53 No. 1 (2023)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Settling disputes in court can be a time-consuming and exhausting process. Therefore, the availability of arbitration as an Alternative Dispute Resolution (ADR) is one of the efforts to achieve faster solutions and dispute resolutions. However, in some cases in the Supreme Court, there are disputes that contain arbitration clauses in the agreement, yet they are still submitted to court and decided by the court. This research aims to examine the disappearing in-depth study of legal certainty in dispute resolution with arbitration clauses by analyzing several verdicts. The method used in this study is normative juridical with a legislative and case approach. The research results show that in reality, even if an agreement is made with an arbitration clause, the parties still file a lawsuit in the general court on the pretext of unlawful acts and/or the involvement of third parties outside the agreement
Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Pendidikan Formal Bagi Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri Di Kota Batam Shahrullah, Rina Shahriyani; Susetyo, Heru; Sudirman, Lu; Sahputra, Rendi
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 53 No. 1 (2023)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The entire responsibility for all children in Indonesia lies with the government, and it extends to all children in Indonesia, not only those who are Indonesian nationals but also includes children who are refugees from foreign countries. One of the fundamental rights regulated by the laws and the Convention on the Rights of the Child ratified by Indonesia is the right to receive appropriate education (formal, non-formal, and informal education). This research aims to analyze the implementation of formal education fulfillment for refugee children in Batam City, especially those accommodated at Hotel Kolekta. Therefore, the research questions are as follows: 1) How effective is the fulfillment of the right to formal education for refugee children in Batam City? 2) What challenges do refugee children in Batam City face in obtaining the right to formal education? 3) What are the solutions for the fulfillment of the right to formal education for refugee children in Batam City? This research utilizes the empirical legal research method with a sociological approach, and it is analyzed qualitatively using the Effectiveness of Law Theory by Soerjono Soekanto as an analytical tool. The research findings indicate that the five factors in the theory are not yet effective due to legal factors related to specific technical implementation regulations for the fulfillment of the right to formal education for refugee children being absent. The ineffectiveness of law enforcement is due to the weak coordination among relevant parties, especially the Education Agency of Batam City, UNHCR, IOM, and schools in Batam. The facility factor is also ineffective due to the limited facilities in enhancing the Indonesian language skills of refugee children, resulting in a low interest in attending school and continuing formal education (Community Factor). Different cultures influence the social interaction of refugee children with the community of Batam City (Cultural Factor), causing a slow improvement in Indonesian language proficiency, which is the language of instruction in formal education in Batam City.

Page 45 of 167 | Total Record : 1666


Filter by Year

1971 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 56 No. 3 (2026) Vol. 56 No. 2 (2026) Vol. 56 No. 1 (2026) Vol. 55 No. 4 (2026) Vol. 55 No. 3 (2026) Vol. 44 No. 4 (2026) Vol. 44 No. 3 (2026) Vol. 44 No. 2 (2026) Vol. 44 No. 1 (2026) Vol. 43 No. 4 (2026) Vol. 43 No. 3 (2026) Vol. 43 No. 2 (2026) Vol. 43 No. 1 (2026) Vol. 42 No. 4 (2026) Vol. 42 No. 3 (2026) Vol. 42 No. 2 (2026) Vol. 42 No. 1 (2026) Vol. 41 No. 5 (2026) Vol. 41 No. 4 (2026) Vol. 41 No. 2 (2026) Vol. 41 No. 1 (2026) Vol. 40 No. 4 (2026) Vol. 40 No. 3 (2026) Vol. 40 No. 2 (2026) Vol. 40 No. 1 (2026) Vol. 39 No. 4 (2026) Vol. 39 No. 3 (2026) Vol. 39 No. 2 (2026) Vol. 39 No. 1 (2026) Vol. 38 No. 4 (2026) Vol. 38 No. 3 (2026) Vol. 38 No. 2 (2026) Vol. 38 No. 1 (2026) Vol. 37 No. 4 (2026) Vol. 37 No. 3 (2026) Vol. 37 No. 2 (2026) Vol. 37 No. 1 (2026) Vol. 36 No. 4 (2026) Vol. 36 No. 3 (2026) Vol. 36 No. 2 (2026) Vol. 36 No. 1 (2026) Vol. 35 No. 4 (2026) Vol. 35 No. 3 (2026) Vol. 35 No. 2 (2026) Vol. 35 No. 1 (2026) Vol. 34 No. 4 (2026) Vol. 34 No. 3 (2026) Vol. 34 No. 2 (2026) Vol. 34 No. 1 (2026) Vol. 33 No. 4 (2026) Vol. 33 No. 3 (2026) Vol. 33 No. 2 (2026) Vol. 33 No. 1 (2026) Vol. 32 No. 4 (2026) Vol. 32 No. 3 (2026) Vol. 32 No. 2 (2026) Vol. 32 No. 1 (2026) Vol. 31 No. 4 (2026) Vol. 31 No. 3 (2026) Vol. 31 No. 2 (2026) Vol. 31 No. 1 (2026) Vol. 30 No. 4 (2026) Vol. 30 No. 3 (2026) Vol. 30 No. 2 (2026) Vol. 30 No. 1 (2026) Vol. 29 No. 4 (2026) Vol. 29 No. 3 (2026) Vol. 29 No. 2 (2026) Vol. 29 No. 1 (2026) Vol. 28 No. 3 (2026) Vol. 28 No. 2 (2026) Vol. 28 No. 1 (2026) Vol. 27 No. 2 (2026) Vol. 27 No. 1 (2026) Vol. 26 No. 6 (2026) Vol. 26 No. 5 (2026) Vol. 26 No. 4 (2026) Vol. 26 No. 3 (2026) Vol. 26 No. 2 (2026) Vol. 26 No. 1 (2026) Vol. 25 No. 6 (2026) Vol. 25 No. 5 (2026) Vol. 25 No. 4 (2026) Vol. 25 No. 3 (2026) Vol. 25 No. 2 (2026) Vol. 25 No. 1 (2026) Vol. 24 No. 6 (2026) Vol. 24 No. 5 (2026) Vol. 24 No. 4 (2026) Vol. 24 No. 3 (2026) Vol. 24 No. 2 (2026) Vol. 24 No. 1 (2026) Vol. 23 No. 6 (2026) Vol. 23 No. 5 (2026) Vol. 23 No. 4 (2026) Vol. 23 No. 3 (2026) Vol. 23 No. 2 (2026) Vol. 23 No. 1 (2026) Vol. 22 No. 6 (2026) Vol. 22 No. 5 (2026) Vol. 22 No. 4 (2026) Vol. 22 No. 3 (2026) Vol. 22 No. 2 (2026) Vol. 22 No. 1 (2026) Vol. 21 No. 6 (2026) Vol. 21 No. 5 (2026) Vol. 21 No. 4 (2026) Vol. 21 No. 3 (2026) Vol. 21 No. 2 (2026) Vol. 21 No. 1 (2026) Vol. 20 No. 6 (2026) Vol. 20 No. 5 (2026) Vol. 20 No. 4 (2026) Vol. 20 No. 3 (2026) Vol. 20 No. 2 (2026) Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 6 (2026) Vol. 19 No. 5 (2026) Vol. 19 No. 4 (2026) Vol. 19 No. 3 (2026) Vol. 19 No. 2 (2026) Vol. 19 No. 1 (2026) Vol. 18 No. 6 (2026) Vol. 18 No. 5 (2026) Vol. 18 No. 4 (2026) Vol. 18 No. 3 (2026) Vol. 18 No. 2 (2026) Vol. 18 No. 1 (2026) Vol. 17 No. 6 (2026) Vol. 17 No. 5 (2026) Vol. 17 No. 4 (2026) Vol. 17 No. 3 (2026) Vol. 17 No. 2 (2026) Vol. 17 No. 1 (2026) Vol. 16 No. 6 (2026) Vol. 16 No. 5 (2026) Vol. 16 No. 4 (2026) Vol. 16 No. 3 (2026) Vol. 16 No. 2 (2026) Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 6 (2026) Vol. 15 No. 5 (2026) Vol. 15 No. 4 (2026) Vol. 15 No. 3 (2026) Vol. 15 No. 2 (2026) Vol. 15 No. 1 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 6 (2026) Vol. 13 No. 5 (2026) Vol. 13 No. 4 (2026) Vol. 13 No. 3 (2026) Vol. 13 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 1 (2026) Vol. 12 No. 6 (2026) Vol. 12 No. 5 (2026) Vol. 12 No. 4 (2026) Vol. 12 No. 3 (2026) Vol. 12 No. 2 (2026) Vol. 12 No. 1 (2026) Vol. 11 No. 6 (2026) Vol. 11 No. 5 (2026) Vol. 11 No. 4 (2026) Vol. 11 No. 3 (2026) Vol. 11 No. 2 (2026) Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 6 (2026) Vol. 10 No. 5 (2026) Vol. 10 No. 4 (2026) Vol. 10 No. 3 (2026) Vol. 10 No. 2 (2026) Vol. 10 No. 1 (2026) Vol. 9 No. 6 (2026) Vol. 9 No. 5 (2026) Vol. 9 No. 4 (2026) Vol. 9 No. 3 (2026) Vol. 9 No. 2 (2026) Vol. 9 No. 1 (2026) Vol. 8 No. 6 (2026) Vol. 8 No. 5 (2026) Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2026) Vol. 8 No. 1 (2026) Vol. 55 No. 4 (2025) Vol. 55 No. 3 (2025) Vol. 55 No. 2 (2025) Vol. 55 No. 1 (2025) Vol. 54 No. 4 (2025) Vol. 50 No. 3 (2025) Vol. 54 No. 3 (2024) Vol. 54 No. 2 (2024) Vol. 54 No. 1 (2024) Vol. 53 No. 4 (2023) Vol. 53 No. 3 (2023) Vol. 53 No. 2 (2023) Vol. 53 No. 1 (2023) Vol. 50 No. 2 (2023) Vol. 50 No. 1 (2023) Vol. 49 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 6 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023) Vol. 52 No. 4 (2022) Vol. 52 No. 3 (2022) Vol. 52 No. 2 (2022) Vol. 52 No. 1 (2022) Vol. 51 No. 4 (2021) Vol. 51 No. 3 (2021) Vol. 51 No. 2 (2021) Vol. 51 No. 1 (2021) Vol. 50 No. 4 (2020) Vol. 50 No. 3 (2020) Vol. 50 No. 2 (2020) Vol. 50 No. 1 (2020) Vol. 49 No. 4 (2019) Vol. 49 No. 3 (2019) Vol. 49 No. 2 (2019) Vol. 49 No. 1 (2019) Vol. 48 No. 4 (2018) Vol. 48 No. 3 (2018) Vol. 48 No. 2 (2018) Vol. 48 No. 1 (2018) Vol. 47 No. 4 (2017) Vol. 47 No. 3 (2017) Vol. 47 No. 2 (2017) Vol. 47 No. 1 (2017) Vol. 46 No. 4 (2016) Vol. 46 No. 3 (2016) Vol. 46 No. 2 (2016) Vol. 46 No. 1 (2016) Vol. 45 No. 3 (2015) Vol. 45 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 6 (1977) Vol. 7 No. 5 (1977) Vol. 7 No. 4 (1977) Vol. 7 No. 3 (1977) Vol. 7 No. 2 (1977) Vol. 7 No. 1 (1977) Vol. 6 No. 6 (1976) Vol. 6 No. 4 (1976) Vol. 6 No. 3 (1976) Vol. 6 No. 2 (1976) Vol. 6 No. 1 (1976) Vol. 5 No. 3 (1975) Vol. 5 No. 2 (1975) Vol. 5 No. 1 (1975) Vol. 1 No. 3 (1971) Vol. 1 No. 2 (1971) Vol. 1 No. 1 (1971) More Issue