Garuda - Garba Rujukan Digital

Tradisi Budendo Pelaku Nikah Sumbang Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dafizki, Ashlih Muhammad; Rosman, Edi; Busyro, Busyro
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7530

Pernikahan sumbang yang terjadi di antara anak keturunan dari saudara laki-laki dan anak keturunan dari saudara perempuan berkonsekuensi pada denda adat bagi pasangan yang melangsungkannya disebut dengan budendo. Penelitian ini bertujuan pada eksplorasi: 1) makna adat tradisi budendo pada nikah sumbang; 2) faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sumbang; dan 3) implikasi tradisi budendo terhadap pelaksanaan nikah sumbang bagi masyarakat Desa Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber terkait dengan judul pembahasan serta literatur yang berhubungan dengan nikah sumbang. Hasil dari penelitian ini adalah; 1) tradisi budendo bermakna sebuah rangkaian acara adat yang bertujuan untuk memintakan denda adat kepada pasangan yang melakukan pernikahan sumbang, dan juga untuk menghilangkan kemudhoratan dari pernikahan yang telah mereka laksanakan; 2) faktor pendorong terjadinya pernikahan sumbang disebabkan beberapa hal antara lain, perjodohan, mempererat tali persaudaraan, suka sama suka, kemurnian keturunan dan mempertahankan harta; 3) implikasi yang ditimbulkan dari tradisi budendo ini berupa kepatuhan terhadap hukum dan untuk menertibkan masyarakat dengan cara membayar denda adat.The occurrence of intermarriage between descendants of male relatives and descendants of female relatives resulting in customary fines for the couple who conduct it is known as "budendo." This study aims to explore: 1) the cultural significance of the budendo tradition in intermarriages; 2) the factors contributing to intermarriages; and 3) the implications of the budendo tradition on the execution of intermarriages in the Semurup village, Air Hangat Subdistrict, Kerinci Regency. This research utilizes a qualitative methodology. It involves conducting interviews with relevant informants on the subject matter and reviewing literature related to intermarriages. The findings of this study are as follows: 1) the budendo tradition signifies a series of customary proceedings aimed at seeking customary fines from couples engaged in intermarriage and also at eliminating any harm resulting from the marriage they have undertaken; 2) the driving factors behind intermarriages include arranged marriages, strengthening familial ties, mutual affection, preserving lineage purity, and safeguarding wealth; 3) the implications arising from the budendo tradition encompass compliance with customary law and maintaining societal order by paying customary fines.

Ekshibisi Keintiman Pasangan Kelas Menengah Muslim dan Rekognisi Sosial di Ruang Digital Medani, Alex
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7557

Artikel ini membahas tentang ekshibisi keintiman pasangan kelas menengah muslim dan rekognisi sosial di ruang digital. Pada dasarnya, pernikahan di dalam Islam merupakan ritual ibadah yang secara ideal merupakan instrumen untuk mencapai kualitas kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Konsekuensi dari pernikahan adalah terjalinnya rasa cinta antar pasangan yang pada gilirannya menuju kepada keintiman antar personal. Seiring berkembangnya arus informasi, konfigurasi keintiman pasangan muslim tidak lagi hanya dirasakan oleh sebuah pasangan, namun juga dimodifikasi sebagai perantara dakwah untuk menyampaikan pesan positif tentang pernikahan kepada orang lain. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini ingin memotret pergulatan identitas pasangan kelas menengah muslim dalam pergaulan digital, menggambarkan, mengidentifikasi, dan menganalisis fenomena tersebut tanpa berusaha mengajukan penjelasan atau interpretasi kausal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa parade keintiman pasangan muslim di ruang publik tidak hanya sebatas eksistensi diri, lebih jauh juga merupakan upaya untuk mendapatkan rekognisi sosial dari komunitas digital yang berimplikasi kepada engagement indvidu hingga nilai ekonomis. Tindakan dan interaksi ini, disadari atau tidak, memainkan peran dalam membentuk opini publik. Keintiman pasangan yang diungkapkan oleh sebuah pasangan dapat memberikan pengaruh positif atau negatif tergantung pada respons audience-nya.The exhibiting of intimacy between middle-class Muslim couples and their social recognition in the public sphere are the topics of this essay. In essence, Islamic marriage is a worship ceremony that is intended to be used as an instrument of obtaining sakinah, mawaddah, and rahmahâ€”quality of life. The creation of a love bond between couples is the consequence of marriage, so this love bond eventually leads to interpersonal intimacy. The dynamics of intimacy between Muslim couples have evolved such that they now serve as a conduit for da'wah, which spreads virtuous teachings to the public regarding marriage. This essay aims to capture the identity problems of middle-class Muslim couples in digital relationships using a qualitative descriptive technique, without attempting to offer causal explanations or interpretations. Instead, it describes, identifies, and analyses the phenomena. This study concludes that Muslim couples' public displays of affection are not just an attempt to live their lives; they are also an attempt to be recognized by the online community, which has consequences for personal engagement to economics value. Whether intentionally or not, these conducts and conversations influence public perceptions. The intimate relationship displayed by a couple can have a beneficial or negative impact depending on the audience's response

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Penggunaan Pil Penunda Haid Budiman, Ahmad
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7567

Ketika seorang wanita telah memasuki masa haid, maka dilarang melakukan ibadah-ibadah yang juga diharamkan kepada Â orang yang sedang junub, sepertiÂ shalat, puasa, haji / umrah, menyentuh Alquran dan berhubungan suami isteri. Hal tersebut menjadikan kurangnya waktu bagi kaum wanita untuk mendapatkan amalan kebaikan dari ibadah-ibadah tersebut. Karena alasan tersebut, maka sebagian wanita ingin menunda waktu haid mereka khususnya ketika menjalankan ibadah puasa Ramadhan , ibadah haji dan berhubungan di malam pertama dengan mengkonsumsi pil penunda haid. Terkait hukum penggunaan pil penunda haid ini, ulama mempunyai beberapa pendapat atau pandangan hukum dan salah satunya adalah Yusuf al-Qardhawi sebagai salah seorang sosok ulama kontemporer. Peneliti menggunakan metodeÂ penelitian pustaka (library research) dengan teknik analisis deskriptif dengan sumber data berasal dariÂ berbagai sumber yang relevan dan terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hasil dari penelitian ini bahwa Yusuf Qardhawi membolehkanÂ wanita muslimah Â menggunakan pil penunda haid pada bulan Ramadhan dan saat menunaikan haji (thawaf ifadhah) serta untuk malam pertama. Kebolehan tersebut atas dasar pertimbangan penggunaanÂ pil tersebut dapat dipertanggungjawabkan tidak akan menimbulkan mudharat. When a woman has entered her menstrual period, she is prohibited from carrying out acts of worship that are also prohibited for people who are junub, such as praying, fasting, Hajj/Umrah, touching the Koran and having sex with husband and wife. This results in a lack of time for women to get good deeds from these worship services. For this reason, some women want to delay their menstruation, especially when fasting during Ramadan, performing the Hajj and having sex on the first night by taking menstrual delay pills. Regarding the law on the use of menstrual delay pills, scholars have several opinions or legal views and one of them is Yusuf al-Qardhawi as a contemporary ulama figure. Researchers use library research methods with descriptive analysis techniques with data sources coming from various sources that are relevant and related to the research that the researcher is conducting. The results of this research are that Yusuf Qardhawi allows Muslim women to use menstruation delay pills in the month of Ramadan and when performing the Hajj (thawaf ifadhah) as well as for the first night. This ability is based on considerations that the use of the pill can be accounted for and will not cause harm.

Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa Dsn-Mui No:106/Dsn-Mui/X/2016 Fauzi, Muhammad; Mursal, Mursal; DS, Muhammad Ridha
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7570

Perwakafan di Indonesia secara terus meneurus dilakukan pengembanganya, terutama adanya pengembangan konsepsi berwakaf dalam bentuk asuransi jiwa syariah. DSN-MUI telah menetapkan kebolehanya, sebagaimana yang termuat didalam fatwa yang bernomor 106 pada tahun 2016. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan ketentuan hukum wakaf pada asuransi jiwa syariah yang diatur berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data berifat kepustakaan (metode library research), dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 sebagai sumber primer, dan dengan mempergunakan content analysis sebagai alat analisis data. Pada wakaf manfaat asuransi ketentuan yang harus diperhatikan, seperti pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi, dan juga memperhatikan manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi, dan juga semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya, serta memperhatikan ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Sementara, kententuan wakaf manfaat investasi yang harus diperhatikan, seperti kadar jumlah investasi yang boleh diwakafkan paling banyak 1/3 dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.Â Selain dari itu, mengenai ketentuan ujrah terkait produk wakaf, dimana harus memperhatikan dua hal, yaitu ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi regular dan akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi regularWaqf in Indonesia is continuously being developed, especially the development of the concept of waqf in the form of sharia life insurance. DSN-MUI has determined its permissibility, as contained in fatwa number 106 in 2016. Therefore, this research aims to analyze the concept and legal provisions of waqf in Islamic life insurance which is regulated based on Fatawa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016. Data collection is in the form of literature (library research method), using Fatawa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 as a primary source, and using Content Analysis as a data analysis tool. In the waqf of insurance benefits, provisions must be taken into account, such as the party appointed to receive the insurance benefits stating a binding promise to donate the insurance benefits, and also pay attention to the insurance benefits that can be donated at a maximum of 45% of the total insurance benefits, and also all potential recipients of insurance benefits the appointed person or his/her successor expresses his or her approval and agreement, and pay attention to the waqf ikrar carried out after the insurance benefits have in principle become the rights of the appointed party or his successor. Meanwhile, the provisions of waqf for investment benefits must be taken into account, such as the amount of investment that can be donated is a maximum of 1/3 of the total wealth and/or tirkah, unless agreed otherwise by all the heirs. Apart from that, regarding the ujrah provisions related to waqf products, two things must be taken into account, namely the first year's ujrah is a maximum of 45% of the regular contribution and the accumulation of the following year's ujrah is a maximum of 50% of the regular contribution.

Negosiasi Adat dan Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Pengantar Nikah di Sungai Penuh Lubis, Yumna Sakinah; Iskandar, Nuzul; Yusra, Hannilfi
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7583

Artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bernegosiasi dengan aturan-aturan adat dalam suatu komunitas masyarakat. Lazim dipahami bahwa pelaksanaan suatu hukum positif tidak serta merta terlaksana tanpa berdinamika dengan konteks sosial-kultural di mana ia berada, terlebih jika objek yang diatur tersebut sudah diatur terlebih dahulu dengan norma adat yang lebih lokalitstik. Artikel ini bertujuan untuk mengisi celah kekosongan penelitian dalam menjelaskan bagaimana hukum positif memberikan pengaruh terhadap praktik perkawinan yang sudah lama dipraktikkan masyarakat, serta bagaimana norma-norma adat mempengaruhi pelaksanaan norma hukum positif. Studi ini menggunakan pendekatan grounded theory dengan mengandalkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, sedangkan lokasi penelitian adalah salah satu kecamatan di wilayah Kota Sungai Penuh, Jambi. Artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh tidak merasa keberatan dengan ditambahkan syarat dalam prosedur registrasi nikah di Kantor Urusan Agama, yaitu harus mendapat persetujuan tertulis dari tokoh adat yang disebut tengganai walaupun syarat itu tidak tertera secara formal dalam dokumen Undang-Undang Perkawinan dan peraturan turunannya. Justru masyarakat menerima tambahan aturan ini sebagai bentuk sinergi yang baik antara aturan negara, aturan agama, dan aturan adat.This article aims to elucidate how the implementation of the Marriage Law negotiates with customary rules within a community. It is commonly understood that the implementation of positive law does not occur in isolation but dynamically interacts with the socio-cultural context in which it operates, especially when the subject matter is already regulated by more localized customary norms. This article seeks to fill a research gap in explaining how positive law influences long-standing marriage practices within a community and how customary norms impact the implementation of positive legal norms. The study employs a grounded theory approach, relying on data obtained through interviews, observations, and document analysis, conducted in one of the sub-districts in the city of Sungai Penuh, Jambi. The article demonstrates that the community in Sungai Penuh does not object to additional requirements in the marriage registration procedure at the Office of Religious Affairs, namely obtaining written approval from a customary figure known as tengganai, even though this requirement is not formally stipulated in the Marriage Law and its derivative regulations. Instead, the community perceives this additional rule as a form of synergistic collaboration between state, religious, and customary regulations.

Pemanfaatan Harta Pusako Tinggi di Minangkabau Terhadap Perlindungan Anak Korban Penelantaran Rumah Tangga dalam Konsep ABS-SBK dan Hukum Islam Mairul, Mairul; Azriadi, Azriadi
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7743

Pada penelitian ini bertujuan untuk meneliti kemanfaatan harta pusako di Minangkabau terhadap perannya dalam melindungiÂ anak korban penelantaran dalam rumah tangga, di tengah tingginya angka penelantaran anak di Indonesia (920 kasus) pada tahun 2019. Dengan terbukanya interpretasi terhadap pemanfaatan ini, dapat dijadikan sebagai model pemanfaatan yang konstruktif di luar empat syarat pemanfaatan utama di dalam adat; (a) Mayat tabujua di tangah rumah (b) rumah gadang katirisan, (c) gadih gadang alun balaki, (d) mambangkik batang tarandam. Melihat permasalahan tersebut bagaimana pemanfaatan harta pusaso tinggi di Minagkabau dalam melindungi anak korban penelantaran rumah tangga. Metodoligi penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan melihat gagasan yang ada pada konsep Minangkabau dan literatur yang menjelaskannya beserta bahan hukum lainnya. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah prinsip kearifan lokal menjadi alternatif yang sangat penting dikembangkan dengan gagasan anak dipangku kemanakan dibimbing yakni peran kolektifitas yang sangat humanis dan tidak individual sehingga ketika terjadi perpecahan rumah tangga anak tidak selalu mendapat dampak atau terlantarkan.This study aims to examine the benefits of heritage property in Minangkabau on its role in protecting Â child victims of neglect in the household, amid the high rate of child neglect in Indonesia (920 cases) in 2019. With the open interpretation of this use, it can be used as a model of constructive use beyond the four main conditions of use within customs; (a) Tabujua corpse in the house tangah (b) gadang katirisan house, (c) gadih gadang alun balaki, (d) mambangkik batang tarandam.Â Seeing this problem, how to use high inheritance property in Minagkabau in protecting children victims of domestic neglect. The methodology of this research is with the type of normative juridical research by looking at the ideas that exist in the Minangkabau concept and the literature that explains it along with other legal materials. The result that will be obtained from this study is that the principle of local wisdom is a very important alternative developed with the idea of children on the lap of safety being guided, namely the role of collectivity that is very humanist and not individual so that when there is a household split, children are not always affected or abandoned.

Akad Nikah Melaui Media Eletronik Perspektif Pemikiran Satria Efendi Firdaus, Firdaus; Koto, Alaidin; Kasmidin, Kasmidin; Gani, Erman; Hardani, Sofia
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7804

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Akad Nikah Melaui Media Eletronik Perspektif Pemikiran Satria Efendi, penelitian yang dipakai adalah suatu deskriptif analisis terhadap pemikiran seseorang tokoh dalam waktu tertentu di masa yang lalu secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa akad nikah melalui media eletronik pemikran Satria Efendi, pendapat Satria menyebutkan ada 3 bentuk hukum akad nikah melalui media eletornik: alur pemikiran Syafii, akad nikah tidak sah, karena pernikahan itu ibadah harus taabudi, alur pemikiran Abu Hanifah membolehkan, dalam akad nikah itu yang penting memenuhi rukun dan syarat, Sementara Satria menyebutkan selagi belum ada aturan yang menetapkan akad nikah melalui media eletronik ini maka boleh pilih salah satu diantara dua pendapat itu. Tampak pola pemikiran Satria ini komperatif vertikal yang membandingkan masalah hukum yang dihadapi dengan apa yang terdapat dalam kitab fikih.Â Write down here your paperâ€™s abstract in one paragraph consisting of 150-200 words. Abstract should contain: (1) the main question and the background of the discussed issue; (2) the research novelty; (3) how the question is discussed in the paper or methodology; and (4) the main result of the discussion. Other important matters discussed in the paper that significantly contribute to the final result of the research may be noted here, but you have to consider, however, the limited space of the abstract. The abstract is written in two languages; English and Bahasa Indonesia, typing uses line spacing 1 or single, font size 10, font Baltica with the margins narrower than the right and left margins of the main text. The keywords need to be included to reflect the problem context of the research and the main terms that underlie the implementation of the research. The keywords can be one word or compound words. The number of keywords is 3-5 words.

Reform of Guardianship in Islamic Family Law in Tunisia, Egypt, and Indonesia Iqbal, Muhammad; Wildan, Rahmad; Alfarisi, Ahmad
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2025): Usraty - Vol. 3 No. 2, July-December 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v3i2.9759

The reform of guardianship has become a focal issue in Islamic family law, particularly regarding the balance between religious authority and gender equality. This study aims to analyze the transformation of guardianship law in Tunisia, Egypt, and Indonesia through a comparative perspective grounded in contemporary Islamic jurisprudence. Employing a qualitative approach, this research explores legal documents, statutory frameworks, and scholarly discourses to examine how each country reinterprets the concept of guardianship within its sociopolitical and religious context. The findings reveal that Tunisia, influenced by progressive legal reform, has eliminated the obligatory role of the male guardian in marriage, redefining guardianship as a partnership based on mutual consent. Egypt retains the classical fiqh framework but applies flexible judicial interpretations to safeguard women’s autonomy within the boundaries of Sharia. Indonesia adopts a balanced approach by preserving the guardian’s authority under religious principles while harmonizing it with state regulation through the Compilation of Islamic Law. The study concludes that these variations reflect different paths of Islamic legal adaptation driven by modernity, political transformation, and gender discourse. This research contributes to the development of Islamic legal thought by demonstrating how contemporary jurisprudence can respond critically to evolving demands for equality and justice in Muslim family law.

Interdisciplinary Approach to the Dynamics of Islamic Family Law Practices in Indonesia, Malaysia, and Egypt Eka Saputra, Muhammad Febri; Sukriyani, Sukriyani
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2025): Usraty - Vol. 3 No. 2, July-December 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v3i2.9940

This study aims to explore the dynamics of Islamic family law practices in Indonesia, Malaysia, and Egypt through an interdisciplinary approach that integrates social, cultural, and jurisprudential perspectives. The research seeks to identify how these three dimensions interact in shaping the interpretation and implementation of Islamic family law across different national contexts. Methodologically, the study employs a comparative qualitative design, combining doctrinal analysis of statutory and jurisprudential sources with socio-legal observations of social practices and cultural norms in family-related disputes and policy implementation. Primary data from legal documents and court decisions are examined alongside secondary sources, including scholarly works and policy reports, to ensure a holistic and balanced understanding. The findings reveal significant variations: Indonesia reflects a pluralistic system where social realities, cultural expectations, and jurisprudential interpretations intersect between state law and religious courts; Malaysia illustrates how federal-state relations influence cultural identity and Islamic legal autonomy; and Egypt demonstrates the enduring impact of classical jurisprudence while gradually adapting to modern social and cultural changes. Despite these differences, all three contexts highlight the tension between tradition and modernity in regulating marriage, divorce, and inheritance. The study concludes that only by integrating social, cultural, and jurisprudential analyses can the complexities of Islamic family law be adequately understood, since purely doctrinal or sociological approaches risk oversimplification. Academically, the research contributes to comparative Islamic legal studies by offering a replicable model that foregrounds the social, cultural, and jurisprudential interplay in Muslim-majority contexts, thus advancing interdisciplinary inquiry beyond rhetorical claims toward substantive, evidence-based insights.

Dynamics of Marginalized Rohingya Refugees’ Lives in Aceh from an Islamic Family Law Perspective Asnita, Dessy; Matahari, Ladisa Oktari; Agustinar, Agustinar
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2025): Usraty - Vol. 3 No. 2, July-December 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v3i2.9946

This study explores the dynamics of marginalized Rohingya refugees’ lives in Aceh from the perspective of Islamic family law. Using a qualitative approach with a case study design, the research integrates field observations, in-depth interviews, and normative legal analysis to understand the intersection between social marginalization and family law issues. The findings indicate that Rohingya refugees face multidimensional marginalization encompassing social exclusion, economic instability, and legal uncertainty in family matters such as marriage registration, guardianship, inheritance, and the protection of women and children. The Acehnese community’s attitudes toward the refugees have transformed from initial humanitarian sympathy to social resistance, shaped by misinformation, cultural differences, and limited coordination between governmental and humanitarian institutions. These challenges have exacerbated the vulnerability of refugee families, particularly in gaining access to legal identity and family protection under Indonesian law. From an Islamic family law perspective, the study emphasizes that the principles of ukhuwah Islamiyah, justice (al-‘adl), and public welfare (maslahah ‘ammah) should guide the protection of refugee families as part of the broader Islamic humanitarian responsibility. The study concludes that strengthening the synergy between Sharia principles and Indonesian positive law is essential to create an inclusive legal framework that ensures dignity, justice, and protection for marginalized communities. Academically, this research contributes to contemporary discussions on Islamic family law by offering a normative and socio-legal framework for addressing refugee family issues within Muslim-majority societies.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Firduas Annas

Contact Email
rumahjurnal@uinbukittinggi.ac.id

Phone
+6285278566869

Journal Mail Official
firdaus@uinbukittinggi.ac.id

Editorial Address
Data Center Building, 2nd floor, State Islamic University of Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Gurun Aua St, Kubang Putih, Banuhampu, Agam - West Sumatra - Indonesia Tel. 0752 33136 | Fax 0752 22871

Location
Kab. agam,

Sumatera barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Firduas Annas

Contact Email rumahjurnal@uinbukittinggi.ac.id

Phone +6285278566869

Journal Mail Official firdaus@uinbukittinggi.ac.id

Editorial Address Data Center Building, 2nd floor, State Islamic University of Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Gurun Aua St, Kubang Putih, Banuhampu, Agam - West Sumatra - Indonesia Tel. 0752 33136 | Fax 0752 22871

Location Kab. agam, Sumatera barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Firduas Annas

Contact Email
rumahjurnal@uinbukittinggi.ac.id

Phone
+6285278566869

Journal Mail Official
firdaus@uinbukittinggi.ac.id

Editorial Address
Data Center Building, 2nd floor, State Islamic University of Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Gurun Aua St, Kubang Putih, Banuhampu, Agam - West Sumatra - Indonesia Tel. 0752 33136 | Fax 0752 22871

Location
Kab. agam,

Sumatera barat

INDONESIA