Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Articles
271 Documents
<![CDATA[Transformasi Sistem Produksi Susu Peternakan Rakyat di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sembada , Pria]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0402.236-238
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi dan kesadaran untuk mengkonsumsi makanan bergizi mendorong peningkatan konsumsi susu sehingga terjadi peningkatan PDB pada subsektor peternakan . Peternakan skala kecil (peternak me representasikan sebagian besar peternakan sapi perah di Indonesia namun memiliki berbagai tantangan untuk bisa lebih berkelanjutan . Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi keberlanjutan peternakan rakyat dan menilai dinamika dan perubahan sistem produksi susu. Hasil yang didapat menyatakan bahwa peternak dengan kegiatan diversifikasi menunjukkan kinerja keberlanjutan yang lebih baik daripada yang khusus ( spesialisasi), tetapi kontribusi mereka terhadap peningkatan produksi susu nasional lebih lambat. Peternakan khusus memainkan peran kunci untuk mendukung produksi susu nasional karena peningkatan populasi sapi perah dengan pesat. Karena jumlahnya yang besar, peternakan rakyat penting untu k mengurangi kemiskinan, membuka kesempatan kerja, menjamin nutrisi dan menyediakan pasar nasional. Di masa depan, kebijakan persusuan harus lebih menekankan pada dukungan teknis, pelatihan dan program kredit peternak kecil dan perlu memberikan strategi ya ng relevan dengan mempertimbangkan tipe , pola keberlanjutan, dan trayektori peternakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Diskrepansi Kebijakan Pertanian di Sentra Produksi Padi ]]>
<![CDATA[Mulya, Setyardi Pratika]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.655-661
<![CDATA[Indonesia memiliki tantangan dalam mempertahankan lahan pertanian dan mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya di tengah tekanan urbanisasi. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat mendorong kebutuhan permukiman dan fasilitas lainnya juga bertambah. Pertanian merupakan sektor yang paling rentan beralih fungsi disaat menghadapi perkembangan wilayah. Nilai ekonomi pertanian yang rendah dan berisiko tinggi merupakan salah satu penyebabnya dan umumnya kalah bersaing dengan sektor lainnya. Nilai ekonomi tanaman padi lebih rendah dibandingkan tanaman pertanian lainnya, namun menjadi kebutuhan pertanian utama di Indonesia yang masyarakatnya sebagian besar mengkonsumsi beras. Petani padi memerlukan dukungan berbagai pihak untuk tetap menjalankan aktivitasnya di sektor pertanian. Peran kebijakan menjadi sentral dalam melindungi dan memastikan keberlanjutan pertanian padi. Rekomendasi yang perlu dilakukan antara lain: peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai skema (tidak hanya insentif), peningkatan koordinasi antar pihak dari pusat sampai lokal, pelibatan pemerintah desa dalam program atau kebijakan pertanian, dan meningkatkan fasilitas-pelayanan di sekitar wilayah pertanian.]]>
<![CDATA[Perbaikan Kapasitas Peran KeAyah-Bundaan Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja ]]>
<![CDATA[Hastuti, Dwi]]>;
<![CDATA[Amatulah, Dinda Ayu Safira]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0402.239-244
<![CDATA[Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual anak dan remaja meningkat secara tajam baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Mengingat pelaku kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di dalam keluarga maupun di luar keluarga maka pencegahan perlu dilakukan guna menghindari efek perilaku buruk anak sebagai dampak kekerasan seksual tersebut. Mengingat peran keayahbundaan tetap dominan dalam membentuk konsep, keyakinan dan kontrol diri remaja, maka perbaikan kapasitas keayahbundaan sangat dianjurkan. Hal ini dapat dilakukan melalui identifikasi faktor resiko keluarga seperti kemiskinan, ketiadaan ayah/bunda secara fisik dan psikis, serta meningkatkan faktor proteksi keluarga melalui kapasitas keayahbundaan dengan meningkatkan pemahaman tahap perkembangan anak, menciptakan suasana rumah yang nyaman tanpa agresi dan kekerasan, gaya asuh penerimaan, kohesif, komunikasi dan disiplin positif, serta menjadi sumber keteladanan anak dan remaja.]]>
<![CDATA[Penyelamatan Keanekaragaman Hayati Melalui Pencantuman Ekstrakurikuler Pendidikan Lingkungan SMA/SMK ]]>
<![CDATA[Imran, Zulhamsyah]]>;
<![CDATA[Perdinan]]>;
<![CDATA[Rosita, Risa]]>;
<![CDATA[Supriyanto]]>;
<![CDATA[Ardiansyah, Rhomi]]>;
<![CDATA[Widayanti, Sri]]>;
<![CDATA[Bigcas, Evelyn V.]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.662-667
<![CDATA[Mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan (tujuan nomor 4 : Pendidikan Berkualitas), G 20 - Deklarasi Pemimpin Bali, 15-16 November 2022 di Bali, Indonesia dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, dirasa perlu untuk merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Hasil kajian dapat diadopsi untuk memulai dimasukkannya kurikulum keanekaragaman hayati di sekolah menengah atas maupun kejuruan dalam bentuk ekstrakulikuler 2. Peningkatan kompetensi guru dan siswa dapat dilakukan dengan memasukkan konservasi keanekaragaman hayati dalam kurikulumnya salah satunya dengan mengadakan pelatihan para guru terkait tehnik reklamasi lahan marginal, bioteknologi untuk konservasi tanaman terancam punah, serta bioprospecting (biodiversity prospecting) melalui Agro-Eco-Edu-Tourism 3. Pengembangan media sosial kampanye konservasi keanekaragaman hayati dan bencana alam yang lebih interaktif sebagai media pembelajaran dan bahan pembelajaran terkait hasil pembelajaran setiap mata pelajaran di SMA/SMK. 4. Pembentukan jaringan antar Negara ASEAN dalam inklusi keanekaragaman hayati di sekolah menengah akan memperkuat dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan Nomor 4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang, oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama resmi antar mitra.]]>
<![CDATA[Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengurangan Food Waste Untuk Membentuk Cinta Lingkungan ]]>
<![CDATA[Timoty , Nico Sandre]]>;
<![CDATA[Yuliati, Lilik Noor]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0402.245-248
<![CDATA[Food waste adalah pada makanan baik yang di dibuang dengan sengaja maupun tidak, mulai dari proses produksi hingga sampai pada konsumen, dan berakhir menjadi limbah makanan. Limbah tersebut berasal d ari bagian makanan yang dimakan dan tidak, sehingga jumlahnya tidak akan pernah menjadi nol. Hal ini menyebabkan limbah makanan sebagai salah satu penyumbang terbesar pada masalah lingkungan. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya permasalahan di lingkung an akibat dari sampah makanan, ditambah dengan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap food waste dan dampaknya terhadap lingkungan. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang food waste dan dampaknya terhadap lingkungan. Namun dalam praktiknya, masyarakat masih menyisakan dan membuang makanan, terutama sayur dan nasi. Rumah tangga merupakan salah satu penyumbang terbesar sampah makanan. Meskipun begitu, peraturan tentang pemilahan dan pengolahan sampah makanan di tingkat rumah tangga masih kurang, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Hal ini yang mendorong diperlukannya peraturan sekaligus fasilitas pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga hingga daerah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Pangan Impor Yang Rentan Terhadap Tekanan Pelaku Usaha ]]>
<![CDATA[Khasanah , Nurul]]>;
<![CDATA[Yuliati , Lilik Noor]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0402.249-252
<![CDATA[Saat ini konsumen sangat mudah untuk membeli makanan impor berkat pesatnya perkembangan teknologi. Namun, aktivitas jual beli yang tidak sehat masih marak terjadi di pasar, salah satunya kecurangan dalam jual beli yang seringkali terjadi tanpa konsumen memiliki pilihan ataupun kontrol untuk memilih. Hal ini mengantarkan konsumen menuju kerugian, dan menempatkannya dalam posisi yang rentan. Kerentanan tersebut antara lain, kurangnya informasi mengenai penyelesaian masalah konsumen, kurangnya pengetahuan tentang hak hak konsumen, terbukanya praktik bisnis, tidak waspada terhadap praktik bisnis yang tidak sehat, dan tidak menilai produk secara objektif. Pengetahuan konsumen tentang karakteristik dan keamanan konsumsi produk impor adalah hal yang penting untuk terhindar dari kerentanan tersebut. Kepribadian konsumen juga mempengaruhi pengetahuannya mengenai produk dan dapat menyebabkan perilaku pembelian impulsif yang mengantarkan konsumen mengalami kerugian. Tak hanya itu, kelompok acuan seperti orang orang di lingkungan sekitar konsumen menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk pangan impor. Oleh karena itu, berbagai pihak memiliki peran dalam peningkatan pengetahuan sekaligus perlindungan konsumen terhadap produk pangan impor]]>
<![CDATA[SIPP KARHUTLA: Implikasi Pembaharuan Kebijakan ]]>
<![CDATA[Syaufina, Lailan]]>;
<![CDATA[Sitanggang, Imas Sukaesih]]>;
<![CDATA[Purwanti , Endang Yuni]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0402.253-257
<![CDATA[Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia terjadi setiap tahun dan memberikan dampak yang merugikan pada beberapa aspek kehidupan dan lingkungan. Patroli pencegahan karhutla merupakan kegiatan untuk mengobservasi kondisi rawan karhutla di lapangan, mendeteksi dini terjadinya kebakaran, dan melakukan sosialisasi pada stakeholder terkait. Pengembangan Sistem Informasi Patroli Pencegahan (SIPP) Karhutla bertujuan untuk memudahkan tim patroli pencegahan karhutla dan pengelola data patroli melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Sejak tahun 2021, SIPP Karhutla telah diterapkan oleh Manggala Agni di wilayah Sumatera dan telah memiliki payung hukum berupa Perdirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHKKLHK). Kebijakan ini telah terbukti mendukung pelaksanaan patroli secara lebih efisien dan efektif efektif. Beberapa implikasi kebijakan tersebut telah teridentifikasi untuk disiapkan oleh KLHK.]]>
<![CDATA[Upaya Mengurangi Ketergantungan Impor Bawang Putih ]]>
<![CDATA[Feryanto , Feryanto]]>;
<![CDATA[Muflikh, Yanti N]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0402.258-262
<![CDATA[Pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) pencapaian swasembada bawang putih pada tahun 2021, namun dalam pelaksanaannya swasembada bawang putih belum tercapai. Rendahnya produktivitas dan berkurangnya motivasi petani untuk menanam bawang putih akibat harga yang tidak bersaing dengan bawang putih impor yang lebih murah . Hal ini yang menyebabkan Indonesia masih sangat bergantung pada impor dalam memenuhi kebutuhan konsumsi bawang putih nasional. Upaya untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih nasional perlu didorong dengan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingg a upaya untuk mencapai swasembada bawang putih dapat diwujudkan.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Menangani Sampah Plastik Laut ]]>
<![CDATA[Anggraini, Eva]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0402.263-267
<![CDATA[Sampah plastik laut merupakan public bad yang bersifat non point sources, sehingga untuk mengatasinya membutuhkan pendekatan baik hirarki maupun berbasis masyarakat. Aktifitas domestik dan wisata berkontribusi cukup besar atas persoalan sampah plastik di kawasan pantai dan laut, oleh karena itu pelibatan masyarakat dan pengunjung wisata dalam penanganan sa mpah merupakan opsi yang perlu ditempuh. Studi yang meliputi beberapa kawasan pantai di Kabupaten Belitung menunjukkan keinginan berkontribusi yang cukup tinggi untuk menangani persoalan sampah plastik, di mana masyarakat lebih senang berkontribusi waktu, sementara pengunjung wisata lokal lebih memilih kontribusi uang untuk mendukung program penanganan sampah di lokasi wisata pantai.]]>
<![CDATA[Tata Kelola Bahaya Ekowisata di Kawasan Rawan Bencana di Taman Nasional Gunung Rinjani ]]>
<![CDATA[Soekmadi, Rinekso]]>;
<![CDATA[Harini, EKS]]>;
<![CDATA[Rachmawati, Eva]]>;
<![CDATA[Hikmah, Ziyadatul]]>;
<![CDATA[Rahayuningsih, Tri]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.668-672
<![CDATA[Guna mewujudkan TNGR sebagai destinasi pendakian berkelas dunia, kejadian kecelakaan wisata harus dihindarkan dengan angka risiko terkecil (zero accident). Kalaupun tidak terhindarkan terjadinya kecelakaan, maka penanggulangan (evakuasi, dan pasca kejadian) dilakukan secara efektif dan efisien. Tiga langkah manajemen internal yang perlu disiapkan oleh BTNGR; (1) manajemen jalur pendakian, (2) manajemen pendakian, (3) manajemen risiko bahaya/bencana (aksi mitigasi dan penanganan kecelakaan/bencana). Selain itu diperlukan langkah strategis penguatan tata kelola penanganan bahaya wisata yang melibatkan berbagai stakeholders. Penyiapan tata kelola bahaya ekowisata ditujukan untuk pengembangan harmoni dan sinergi stakeholders, menghindarkan terjadinya kecelakaan wisata, meminimalkan dampak negatif saat terjadi kecelakaan/bencana, mempercepat pemulihan pasca kejadian. Agar memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa, rumusan tata kelola bahaya/bencana ekowisata harus dituangkan ke dalam instrumen kebijakan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sosialisasi dan eduksai publik terkait pentingnya tata kelola ini perlu dilakukan secara sistematis dan masif, mulai anak tingkat pra-sekolah hingga mahasiswa, serta masyarakat umum.]]>
