cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 308 Documents
 26   27   28   29   30 
Akselerasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang Berkelanjutan melalui Kolaborasi Kelembagaan Multipihak Suprehatin Suprehatin; Senia Aprilia Putri Hasibuan; Rizha Nur Irawan; Tsurayya Syifa’Azmira; Mahda Aryo Firdaus
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1422-1428

Abstract

Transformasi Transmigrasi menghadapi kendala fragmentasi kelembagaan ekonomi dan ketiadaan hub koordinasi di tingkat tapak kawasan. Kerja kelembagaan secara parsial dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menghambat sinergi multisektor dan pencapaian skala ekonomi komoditas unggulan. Tulisan ini merekomendasikan kebijakan tatakelola kelembagaan yang terfokus untuk mengakselerasi pembangunan kawasan transmigrasi. Solusi kunci yang diusulkan adalah pembentukan lembaga ekonomi kawasan (single hub) yang digerakkan wirausaha sosial (social entrepreneur) dan pendamping professional dalam ekosistem kolaborasi multipihak (Pentahelix). Strategi ini akan mengefisiensi rantai nilai dan mentransformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi baru yang terintegrasi dalam rantai pasok industri, inklusif bagi petani kecil dan pemuda, serta berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya berbasis nilai tambah.
Peran Pemerintah dalam Mendukung Edukasi Digital demi Perilaku Minimalisasi Kemasan Sekali Pakai Megawati Simanjuntak; Alneta Maira Farirahma
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1467-1473

Abstract

Peran pemerintah diperlukan untuk meningkatkan perilaku minimalisasi kemasan sekali pakai secara luas salah satunya dengan pendekatan kampanye video edukasi. Peran kementerian seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sangat penting dalam mendukung diperlukan untuk memperkuat program pendidikan menjadi lebih formal dan luas jangkauannya sehingga individu menjadi lebih responsif terhadap kampanye digital dan efektivitas video edukatif dalam mengubah perilaku konsumen menuju konsumsi berkelanjutandapat meningkat. Kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)diperlukan untuk menyediakan informasi lingkungan, menguatkan literasi digital, dan memperluas jangkauan kampanye berbasis media sosial.
Food Estate: Antara Ambisi dan Realitas Sulaeman Sulaeman; Rio Akbar Rahmatullah; Fauzan Firdaus; Iftitaha Fadhilah; Karina Rahmadani; Rossa Putri Hanny
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1460-1466

Abstract

Food estate merupakan salah satu program strategis nasional yang digagas untuk memperkuat ketahanan pangan, namun dalam praktiknya menghadapi berbagai persoalan serius mulai dari ketidaksesuaian lahan, dampak lingkungan, rendahnya produktivitas, hingga minimnya keterlibatan petani lokal. Kondisi ini menimbulkan risiko kegagalan besar jika tidak segera dilakukan koreksi kebijakan yang lebih berbasis pada data ilmiah, kearifan lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Policy brief ini menyajikan analisis kritis dan rekomendasi praktis mengenai bagaimana mentransformasi food estate menjadi model pertanian berkelanjutan yang tidak hanya mengejar swasembada, tetapi juga menjamin kesejahteraan petani, keberlanjutan ekosistem, dan keadilan ekonomi. Melalui policy brief ini, para pengambil kebijakan dapat melihat dengan jelas bahwa perubahan pendekatan food estate bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan program pangan nasional berjalan efektif, efisien, dan berpihak pada rakyat.
Integrasi Edukasi Digital Food Waste dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional Megawati Simanjuntak; Mutia Ainil Qalbi
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1474-1477

Abstract

Pemborosan makanan “food waste” menjadi salah satu penyumbang terbesar timbulan sampah rumah tangga di Indonesia. Meskipun pemerintah telah memiliki Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Di era digital, media sosial seperti Instagram dan TikTok menawarkan peluang besar untuk menyampaikan pesan edukatif secara menarik dan mudah diakses. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan reels edukasi dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat muda terhadap isu food waste. Oleh karena itu, integrasi pendekatan edukasi digital berbasis media sosial dalam kebijakan pengelolaan sampah menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas kebijakan nasional, mendorong partisipasi publik, serta mempercepat pencapaian target pengurangan sampah rumah tangga di Indonesia.
Peranan Poster dalam Advokasi Penyalahgunaan Antibiotik Belum Maksimal: Dokter Masa Depan Perlu Kuasai Anindita Adzani
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1478-1485

Abstract

Pengobatan antibiotik yang tidak rasional menyebabkan resistensi antimikroba yang menyulitkan penyembuhan infeksi dan meningkatkan pengeluaran biaya kesehatan. Mengadvokasi publik tentang bahaya resistensi antimikroba adalah langkah pencegahan yang utama. Tugas dokter tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi komunikator dan pengelola program kesehatan. Studi pilot yang menguji coba program belajar daring asinkron diadakan kepada mahasiswa kedokteran untuk mengukur kapasitasnya menyusun poster advokasi publik tentang resistensi antimikroba. Meskipun mahasiswa kedokteran mampu mendesain poster yang menarik, konten poster belum disusun dengan baik. Konten poster advokasi buatan mahasiswa tidak mencerminkan spesifikasi sasaran audiens maupun pesan kunci yang menyinggung contoh tertentu dari penyalahgunaan antibiotik. Pembelajaran advokasi perlu didesain sebagai pembelajaran praktik yang mendorong mahasiswa untuk menyusun poster advokasi yang tidak hanya menarik dilihat, tetapi juga terstruktur kontennya.
Urgensi Regulasi dalam Mengakselerasi Ekosistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pelalawan Azhar Riady; Rinto Rinaldi; Deswanisa Fajriana
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1497-1501

Abstract

Kabupaten Pelalawan menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai target Indeks Inovasi Daerah (IID) yang tercantum dalam RPJMD. Meskipun capaian tiga tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan dengan skor IID 47,33 (2021), 53,39 (2022), hingga 58,21 (2023), namun pencapaian tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu, Kabupaten Pelalawan tetap berada pada kategori "inovatif" dengan skor di bawah 60, yang mengindikasikan bahwa daerah ini belum mencapai kategori "sangat inovatif".Beberapa faktor mempengaruhi pencapaian skor IID, termasuk jumlah inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, jumlah inovasi yang dilaporkan Kabupaten Pelalawan menunjukkan pola fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni tingkat partisipasi perangkat daerah dan unit kerja lainnya dalam melaporkan inovasi yang masih rendah, penurunan anggaran insentif untuk inovator sebagai dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengakibatkan kondisi fiskal semakin ketat, serta belum adanya regulasi yang mengikat untuk mendorong budaya inovasi di Kabupaten Pelalawan. Policy brief ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai solusi strategis. Regulasi ini diharapkan memberikan landasan hukum yang kokoh, membangun budaya inovasi yang berkelanjutan, dan menjamin pencapaian target IID tanpa harus bergantung sepenuhnya pada ketersediaan anggaran insentif.
Kebijakan Strategis Menjadikan Ikan Bandeng sebagai Salah Satu Sumber Protein Pokok Masyarakat Kepulauan Indonesia Indra Jaya
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1515-1523

Abstract

Ikan Bandeng (Chanos chanos) merupakan salah satu ikan yang sejak lama telah dibudidayakan oleh pembudidaya ikan di tambak-tambak di sepanjang wilayah pesisir Kepulauan Indonesia.  Rata-rata produksi bandeng adalah sekitar 800,000 ton per tahun dan potensial dapat terus ditingkatkan secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan akan protein yang dapat tersedia secara reguler, murah/terjangkau, dan bergizi dengan kandungan Omega-3 tinggi.  Dalam policy brief ini diusulkan perlunya kebijakan nasional yang mendorong peningkatan skala budidaya bandeng, diversifikasi produk bandeng, baik untuk konsumsi maupun non-konsumsi, dan perbaikan serta peningkatan efisiensi rantai pasok  guna memenuhi kekurangan protein pada masyarakan Kepulauan Indonesia, termasuk dalam memasok kecukupan nutrisi bagi anak sekolah (program MBG). Disampaikan juga tantangan implementasi dan mitigasi guna mencapai tujuan kebijakan yang diusulkan tersebut.
Port Reception Facilities (PRF) yang Terabaikan: Tantangan Regulasi dan Ironi Ecofishing Port Darmawan; Akhmad Solihin; M. Fedi Alfiadi Sondita
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1486-1496

Abstract

Indonesia telah meratifikasi MARPOL, namun hingga saat ini kewajiban penyediaan, pengoperasian dan kecukupan kapasitas Port Reception Facilities (PRF) belum menjadi persyaratan operasional pelabuhan, khususnya pelabuhan perikanan. Kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi nasional ini menempatkan pengelolaan limbah kapal dalam posisi lemah dan tidak terintegrasi dalam sistem kepatuhan lingkungan pelabuhan. Keputusan kebijakan perlu segera diambil untuk menjadikan kecukupan kapasitas PRF sebagai persyaratan wajib operasional pelabuhan, bukan sekadar komponen pendukung atau opsi tambahan dalam dokumen perencanaan. Tanpa keputusan ini, implementasii MARPOL berisiko berhenti pada level normatif dan tidak menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Ketiadaan standar teknis PRF yang operasional serta tidak berfungsinya AMDAL sebagai instrumen penyaring yang efektif memungkinkan pelabuhan tetap beroperasi tanpa kesiapan pengelolaan limbah kapal yang mencukupi. Kondisi ini paling nyata terjadi di pelabuhan perikanan, yang hingga kini tidak didorong untuk memasukkan kecukupan kapasitas PRF sebagai bagian dari kerangka keberlanjutan pelabuhan. Policy brief ini secara tegas menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk: (1) menetapkan kecukupan kapasitas PRF sebagai persyaratan operasional wajib pelabuhan; (2) menyusun dan menetapkan standar teknis PRF yang aplikatif; serta (3) memastikan AMDAL berfungsi sebagai filter kebijakan yang menolak operasional pelabuhan tanpa kesiapan PRF. Tanpa langkah-langkah tersebut, konsep ecofishing port dalam rangka Kebijakan Lingkungan Maritim akan terus kehilangan makna substantif dan tidak dapat dijadikan indikator keberlanjutan yang dapat diuji maupun ditegakkan.
Peran Perempuan dan Kelembagaan Pendamping dalam Konservasi Lingkungan pada Perkebunan Kelapa Sawit Mandiri Dewi Kurniati; Yanto Santosa; Arzyana Sunkar
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1550-1554

Abstract

Perkebunan kelapa sawit mandiri berperan penting dalam perekonomian nasional, namun menghadapi tantangan terkait  lingkungan yang signifikan, terutama pengelolaan tanah dan keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks ini, perempuan petani sawit mandiri memiliki posisi strategis karena keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan kebun sehari-hari serta penerapan praktik konservasi. Policy Brief ini disusun berdasarkan penelitian lapangan di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, untuk mengidentifikasi karakteristik, praktik konservasi, dan tipologi perempuan petani sawit mandiri, serta menelaah peran lembaga pendamping dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kebun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan petani sawit mandiri terlibat aktif dalam seluruh tahapan budidaya, mulai dari pembukaan lahan hingga panen dan pemasaran. Seluruh responden menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar dan praktik tumpang sari, serta sebagian besar menggunakan pupuk organik dan pupuk kandang. Analisis tipologi mengungkap bahwa perilaku konservasi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan utama, ukuran rumah tangga, asal lahan, tingkat keterlibatan budidaya, dan alokasi waktu kerja. Selain itu, lembaga pendamping perempuan seperti ASPPUK berperan penting dalam meningkatkan kapasitas teknis, konsistensi praktik konservasi, dan posisi pengambilan keputusan perempuan petani. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi perspektif gender dan penguatan lembaga pendamping dalam kebijakan publik guna mewujudkan perkebunan sawit mandiri yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.
Strategi Pengembangan Agroforestri Kopi Gayo Rendah Karbon Berbasis Perhutanan Sosial Aditya Handoyo Putra; Fakhruddin; Rahmat Pramulya; Dahlan; Fitta Setiajiati; Tjahjo Tri Hartono; Elida Novita; Tarmizi; Putra Irwansyah
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1524-1529

Abstract

Kopi gayo merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor dari Provinsi Aceh yang memiliki reputasi internasional. Namun, pengelolaan kopi saat ini menghadapi tantangan serius berupa degradasi lahan, perubahan iklim, dan praktik budidaya yang belum ramah lingkungan sehingga perlunya pengelolaan kopi yang berkelanjutan salah satunya yang rendah emisi karbon. Provinsi Aceh memiliki potensi besar mengembangkan agroforestri kopi melalui program perhutanan sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis sistem sosial-ekologi menjadi kunci untuk memahami keterkaitan antara aspek ekologi (keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, konservasi tanah dan air) dan aspek sosial (kesejahteraan petani, kelembagaan lokal, akses pasar, dan budaya kopi) yang kompleks dan dinamis. Melalui penguatan kelembagaan petani, insentif ekonomi hijau, serta dukungan kebijakan, agroforestri kopi dapat menjadi alternatif strategi pembangunan rendah karbon sekaligus meningkatkan daya saing kopi gayo di pasar global. Policy brief ini memberikan analisis kondisi terkini, tantangan sosial-ekologi, serta rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan perhutanan sosial sebagai instrumen pengembangan agroforestri kopi gayo rendah karbon di Aceh.

Page 28 of 31 | Total Record : 308

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 1 No. 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue