cover
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6281261278868
Journal Mail Official
legalinfo@unespadang.ac.id
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 2511
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ekasakti Legal Science Journal
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 30325595     EISSN : 30320968     DOI : https://doi.org/10.60034/legal
Core Subject : Social,
Ekasakti Legal Science Journal sudah terbit secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak tahun 2017 di bawah pengelolaan Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal serta liniaritas pengelolaan program studi. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Puti Salsabila Harmis; Rembrand; Azmi Fendri
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/98bktv88

Abstract

The Role of the Regional Supervisory Council in the Submission of the Deceased Notary Protocol. the submission of the deceased Notary protocol, especially in the case of Notary MA, S.H.,and Notary RS,S.H.,M.Kn in Solok City, who until years after his death had not been legally submitted the protocol in accordance with the provisions of the Notary Law (UUJN). The formulation of the research problem is, first, what is the role of the regional supervisory council in the submission of the deceased notary protocol?, second, what are the challenges and obstacles of the regional supervisory council in the implementation of the submission of the deceased Notary protocol? The type of research used to achieve the objectives of this legal research uses empirical juridical legal research. The results of the study indicate that the MPD of Solok City has attribution authority based on the UUJN to carry out supervision, appoint Notaries who receive the protocol, and ensure the implementation of the submission of the deceased Notary protocol. However, the implementation of this authority has not been running optimally. This can be seen from the case of Notary MA., who until now has not had a Notary who received the protocol legally, thus causing legal uncertainty and weak protection of the protocol as a state archive, Notary RS, MPD of Solok City has the responsibility to ensure that the process of appointing and submitting the Notary protocol takes place according to procedures and within the specified time period. In addition, the study found various obstacles in the implementation of the submission of the Notary protocol, including the suboptimal supervision of the MPD, limited data collection and practical authority of the MPD, low understanding of the heirs regarding the obligation to submit the protocol, lack of socialization, the length of the administrative process for issuing the Ministerial Decree, and the risk of damage to the protocol due to storage that does not meet standards. Based on the results of the study, it is necessary to increase the effectiveness of supervision and guidance by the MPD, accelerate the administrative process of appointing the Notary who receives the protocol, as well as harmonization of regulations and increased socialization to the heirs and the community in order to realize legal certainty, legal protection, and orderly administration of the Notary protocol as a state archive.
Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Putusan MA Nomor 273 PK/PDT/2025 Peter Than; Christinea Linda Evangelista; Siti Cattleya Octaviena Rukmana; Pebriana Purba; Shinta Pangesti
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/gk064y55

Abstract

Pelaksanaan hak mutlak kreditor atas parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) kerap menimbulkan benturan norma dengan prinsip keadilan substansial yang melindungi debitur dari eksploitasi komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan asas kepatutan (redelijkheid en billijkheid) terhadap hak eksekusi mutlak lembaga perbankan, menguji parameter yuridis tindakan penundaan lelang secara sengaja sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden), serta membedah rasionalitas hukum (legal reasoning) Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 273 PK/Pdt/2025 mengenai pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal-normatif, kajian ini menelaah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat absolut sertifikat Hak Tanggungan dibatasi oleh asas itikad baik dan kepatutan dalam KUHPerdata. Lebih lanjut, pemanfaatan keunggulan ekonomi (economische overwicht) kreditor untuk sengaja menunda lelang selama tiga tahun tujuh bulan demi menumpuk bunga denda komersial eksesif merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan pada fase pelaksanaan kontrak. Mahkamah Agung memulihkan keadilan dengan memotong utang debitur kembali ke posisi baki debet saat macet serta mengenakan bunga legalitas 6% adalah tepat, sehingga pendaftaran lelang formal menjadi tidak sah. Implikasi penelitian ini menuntut perbankan untuk mereformasi batas waktu eksekusi kredit macet guna menghindari risiko pembatalan yudisial di masa depan.
Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 23 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Rosa Amelia; Efa Rodiah Nur; Edi Susilo
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/sch7aa87

Abstract

Penelitian ini membahas peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam implementasi Pasal 23 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Pasal 23 memberikan hak dan/atau kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan dan membandingkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan bupati, kemudian menganalisis pelaksanaannya berdasarkan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam Siyasah Tanfidziyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan tipe deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan sejumlah pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui pendataan, asesmen, bantuan sosial, pemberian alat bantu, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), serta monitoring dan evaluasi. Namun, pelaksanaan Pasal 23 belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan ketepatan dan pemutakhiran data, keterbatasan penerima bantuan, mekanisme administratif, koordinasi, pemerataan pelayanan, dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan faktual penyandang disabilitas. Ditinjau dari Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan tersebut telah menunjukkan prinsip amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab, tetapi prinsip keadilan substantif masih perlu diperkuat agar pemenuhan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dapat diberikan secara lebih merata dan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hutang Piutang Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Raekhanvaza Ardian Batubara; Busyra Azheri; Misnar Syam
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/1zp3vy88

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik yang berfungsi memberikan kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum bagi para pihak. Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Hutang-Piutang, tanggung jawab Notaris terhadap akta yang menjadi objek sengketa, serta peran Notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan, dan wawancara dengan Notaris serta pihak yang terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris belum dilakukan secara optimal, khususnya dalam memverifikasi kewenangan bertindak para penghadap. Berdasarkan putusan pengadilan, Notaris tidak dibebani tanggung jawab perdata karena tidak terdapat amar yang menyatakan Notaris melakukan perbuatan melawan hukum ataupun diwajibkan membayar ganti rugi. Pertanggungjawaban yang lebih tepat adalah tanggung jawab administratif dan profesional atas pelaksanaan kewajiban jabatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, para pihak menyelesaikan sengketa melalui perdamaian di luar pengadilan dengan keterlibatan Notaris dalam memberikan penjelasan hukum. Namun, kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam Akta Perdamaian sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal.
Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Perspektif Viktimologi Elfritz Paris; Muhammad Akbar Maulana; Ibnu Shina; Satyawan Noer Adhiputra
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/0gn2k348

Abstract

Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana merupakan bentuk pembaruan hukum yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan restorative justice dalam perspektif viktimologi serta mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan dan perlindungan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoritis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memiliki relevansi kuat dengan viktimologi karena memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara dan memperoleh pemulihan melalui restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta perlindungan dari viktimisasi lanjutan. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketidakharmonisan regulasi, perbedaan praktik antar-aparat penegak hukum, ketimpangan relasi antara korban dan pelaku, serta kecenderungan menjadikan perdamaian sebagai indikator utama keberhasilan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penerapan restorative justice perlu diarahkan pada pemulihan korban secara substantif dengan memperkuat partisipasi dan perlindungan korban, memastikan proses bebas dari tekanan, serta memperkuat perspektif viktimologi dalam sistem peradilan pidana.
Implikasi Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Akta Kuasa Menjual oleh Notaris Rackhel Monica Helmi; Azmi Fendri; Yoserwan
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/mw7e9s86

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti dan sarana memberikan kepastian hukum. Pemalsuan tanda tangan penghadap dalam Akta Kuasa Menjual mengganggu fungsi tersebut karena akta dibuat tanpa kehendak dan kehadiran pihak yang namanya dicantumkan sebagai penghadap. Penelitian ini menganalisis implikasi pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual terhadap jabatan notaris dan kedudukan hukum akta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid/2025. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan tanda tangan dapat menimbulkan pertanggungjawaban notaris secara administratif, etik, perdata, dan pidana, dengan pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025 menegaskan pemalsuan tanda tangan pada akta autentik sebagai tindak pidana pemalsuan akta autentik. Terhadap Akta Kuasa Menjual, pemalsuan tanda tangan menunjukkan tidak terpenuhinya kesepakatan sebagai syarat subjektif perjanjian dan pelanggaran terhadap ketentuan penandatanganan akta, sehingga pembatalan akta ditempuh melalui mekanisme perdata. Penelitian merekomendasikan penguatan verifikasi identitas dan kehadiran penghadap berbasis teknologi, harmonisasi UUJN dengan hukum pidana, serta penguatan pengawasan terhadap notaris.
Tinjauan Yuridis Keabsahan Surat Perjanjian Subkontrak di Bawah Tangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Pelaku Ekonomi Kreatif Faisal Anugrah Sumarno; Ana Silviana
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/03cftx44

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum surat perjanjian subkontrak yang dibuat di bawah tangan oleh pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa serta menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik subkontrak oleh pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang seringkali tidak menggunakan akta autentik karena keterbatasan akses terhadap layanan notaris maupun pemahaman hukum kontrak. Padahal, lemahnya dokumen di bawah tangan menyebabkan posisi hukum pelaku usaha kecil menjadi rentan terhadap wanprestasi, kesulitan pembuktian di pengadilan, dan kerugian hukum lainnya. Urgensi penulisan ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran hukum serta memberikan solusi konkret bagi pelaku ekonomi kreatif agar tetap terlindungi secara hukum dalam praktik subkontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji ketentuan dalam KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan terkait pengadaan dan kemitraan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap praktik perjanjian subkontrak non-notariil dalam sektor swasta, khususnya oleh pelaku ekonomi kreatif, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sah menurut hukum, surat perjanjian di bawah tangan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian dan perlindungan hukum, sehingga perlu upaya preventif melalui legalisasi atau penggunaan akta autentik berdasarkan persetujuan PPK, serta peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku usaha kreatif untuk memperkuat posisi hukumnya dalam hubungan kontraktual.

Page 12 of 12 | Total Record : 117