cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6281261278868
Journal Mail Official
legalinfo@unespadang.ac.id
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 2511
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ekasakti Legal Science Journal
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 30325595     EISSN : 30320968     DOI : https://doi.org/10.60034/legal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ekasakti Legal Science Journal sudah terbit secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak tahun 2017 di bawah pengelolaan Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal serta liniaritas pengelolaan program studi. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 109 Documents
 7   8   9   10   11 
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah Atas Kebijakan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Insan Kamil; Sanusi; Zelfi Ghaffar Aufiya
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/nhrvbe10

Abstract

Penerapan frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak ada keseragaman dan terjadi multitafsir di kalangan penegak hukum terutama penyidik sehingga menimbulkan rasa khawatir serta merugikan bagi aparatur sipil negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah kebijakan pejabat pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya dapat ditegakkan secara adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pejabat pemerintah dapat dikatakan merugikan keuangan negara apabila benar telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, bukan sekadar potensi kerugian atau kerugian yang bersifat spekulatif yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK; adanya hubungan antara kebijakan dengan kerugian tersebut; serta BPK sebagai pemilik kewenangan telah menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah atas kebijakan yang dikategorikan sebagai kebijakan yang merugikan keuangan negara dapat dijerat pasal tindak pidana korupsi.
Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Arsitektur Dalam Konteks Penggandaan Rancangan dan Re-Design Tanpa Izin Untuk Tujuan Komersial Fayed Alkadri Firdaus; Dudung Hidayat
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/2hjvkj53

Abstract

Karya arsiktektur merupakan salah satu bagian dari hak cipta pembuatnya namun maraknya praktik penggandaan dan re-design karya arsitektur tanpa izin untuk kepentingan komersial yang berpotensi melanggar hak cipta serta merugikan pencipta baik secara moral maupun ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap karya arsitektur serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran penggandaan dan re-design tanpa izin di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya arsitektur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun implementasinya masih menghadapi kendala terutama dalam penentuan kesamaan substansial dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran para pelaku industri konstruksi, serta peran aktif asosiasi profesi dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pencipta karya arsitektur.
Akta Konsen Roya Sebagai Instrumen Administratif Penghapusan Hak Tanggungan: Analisis Kedudukan Hukum Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Annisa Firdiana Maharani; Harmono; Deni Yusup Permana
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/426w3w61

Abstract

Penghapusan Hak Tanggungan melalui roya merupakan konsekuensi hukum setelah utang yang dijamin telah dilunasi. Dalam praktik, proses roya sering menghadapi kendala akibat hilangnya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) yang menjadi salah satu dokumen pendukung penghapusan Hak Tanggungan. Untuk mengatasi keadaan tersebut, berkembang penggunaan Akta Konsen Roya yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti pelunasan utang dan persetujuan kreditur terhadap roya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Akta Konsen Roya sebagai pengganti SHT yang hilang serta mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam proses penghapusan Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Konsen Roya berkedudukan sebagai akta autentik yang dibuat berdasarkan kewenangan Notaris, namun tidak menggantikan kedudukan yuridis SHT sebagai bukti pendaftaran Hak Tanggungan. Akta Konsen Roya hanya berfungsi sebagai instrumen pembuktian administratif yang melengkapi proses roya ketika SHT hilang. Selain itu, Akta Konsen Roya memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil sehingga dapat digunakan untuk membuktikan pelunasan utang dan persetujuan kreditur terhadap penghapusan Hak Tanggungan. Meskipun demikian, penggunaannya tetap harus didukung oleh data pendaftaran tanah yang tersimpan pada Kantor Pertanahan guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan roya.
Kajian Normatif Asas Rechterlijk pardon Dalam KUHP Nasional Untuk Penguatan Keadilan Substantif Rival Pramudya; Ismayana
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/7r8r2522

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis pengaturan serta penerapan mengenai asas rechterlijk pardon dalam hukum pidana Indonesia sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekaan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas rechterlijk pardon memiliki landasan normatif yang kuat melalui Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 256 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Analisis terhadap empat putusan pengadilan menunjukkan adanya pola pertimbangan hakim yang relatif konsisten, meliputi ringannya perbuatan, kondisi pelaku yang rentan, bukan seorang residivis, serta adanya pemulihan hubungan dengan korban. Penerapan terhadap asas ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis
Efektivitas Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) Terhadap Kemampuan Integrasi Warga Binaan David Maihendri; Bisma Putra Pratama
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ydyrkq54

Abstract

Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang adalah dengan melakukan penilaian secara berkala oleh tim pembinaan yang terdiri dari petugas pembinaan dan pengamanan. Data dan dokumen evaluatif yang diperoleh dari observasi narapidana kemudian diolah menjadi skor, yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan warga binaan dalam memperoleh hak-hak integrasi. Kendala dalam Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang adalah secara internal kurangnya jumlah petugas pembinaan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap SPPN. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan. Tidak memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai, kurangnya ruang pelatihan keterampilan atau bengkel kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan kemandirian narapidana. konsoler dan psikolog. Efektifivitas Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Pemasya-rakatan Kelas III Alahan Panjang terhadap kemampuan integrasi warga binaan berdasarkan hasil penelitian menunjukan efektif karena secara keseluruhan, penerapan SPPN telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemampuan integrasi warga binaan. Elemen dalam mengukur efektivitas Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana adalah kemampuan mempersiapkan warga binaan untuk kembali hidup di tengah Masyarakat. Indikator tersebut adalah menurunnya tingkat pelanggaran disiplin di dalam lapas, meningkatnya partisipasi dalam kegiatan pembinaan, serta inisiatif berperan aktif dalam kegiatan sosial internal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis.
Upaya Petugas Pemasyarakatan Dalam Penegakan Aturan Pengamanan Untuk Mencegah Pelarian Warga Binaan M. Fortuna Putra; Fitriati; Neni Vesna Madjid
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/nkth5z93

Abstract

Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 8 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan narapidana sekaligus menjaga keamanan untuk mencegah pelarian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Upaya petugas pemasyarakatan dalam penegakan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo adalah peningkatan patroli dan pemeriksaan blok, pelaksanaan razia mendadak, pemasangan CCTV di titik rawan, serta pemisahan warga binaan berdasarkan tingkat risiko. Selain itu, dilakukan juga koordinasi dengan aparat eksternal seperti kepolisian dan TNI, serta penguatan pengawasan intelijen internal sebagai deteksi dini. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan personel dan overkapasitas, petugas tetap berupaya menjalankan pengamanan secara preventif, represif, dan persuasif dalam satu kesatuan sistem yang mendukung keamanan dan pembinaan warga binaan secara berimbang. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo dalam upaya petugas pemasyarakatan dalam penegakan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan adalah kombinasi dari kendala hukum dan non-hukum. Kendala hukum meliputi tidak adanya standar rasio ideal petugas terhadap warga binaan, prosedur sanksi yang lamban dan birokratis, ketidaksesuaian antara regulasi pengamanan dan prinsip keadilan pemasyarakatan, lemahnya sistem pelaporan, serta rendahnya kapasitas pemahaman hukum oleh petugas. Sementara itu, kendala non-hukum mencakup jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan, keterbatasan sarana pengawasan seperti CCTV dan teknologi pendukung, kelelahan mental petugas akibat beban kerja, kurangnya pelatihan berkelanjutan, lemahnya koordinasi antarbagian, serta hubungan sosial yang kaku dan minim kepercayaan antara petugas dan warga binaan. Seluruh kendala ini secara nyata menurunkan efektivitas pengamanan dan meningkatkan risiko terjadinya pelarian.
Optimalisasi Pengawasan Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penggunaan Bahan Peledak Rachmi Sukma Dwinata; Susi Delmiati; Fitra Mulyawan
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/j8nrze13

Abstract

Pengawasan penggunaan bahan peledak diatur secara teknis dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Bahan Peledak Komersial dan pengendalian diatur dalam Pasal 68 Perkapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial. Hal ini terlihat dalam kasus PT Hasaba Global Materindo, yang memiliki izin resmi, tetapi gudangnya berada di lokasi rawan longsor. Hal serupa terjadi dalam kasus PT Manggilang Sumber Andesit (MASA). Meski telah menerima teguran dan surat klarifikasi karena izinnya habis, perusahaan tetap melakukan aktivitas penggunaan bahan peledak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Pengawasan dalam Penggunaan Bahan Peledak oleh Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat secara telah memiliki dasar kewenangan yang sah, namun, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta rendahnya tingkat kepatuhan dan budaya hukum pemegang izin. Akibatnya, pengawasan penggunaan bahan peledak masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan serta potensi gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat. Optimalisasi Pengawasan penggunaan bahan peledak hanya dapat dicapai apabila pengawasan dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, dan berorientasi pada hasil melalui penguatan pengawasan preventif dan represif, evaluasi berkelanjutan, sistem pelaporan yang terintegrasi, kejelasan pembagian wewenang, serta koordinasi lintas instansi. Tanpa pemenuhan prinsip-prinsip pengawasan tersebut, pengawasan penggunaan bahan peledak belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penggunaan Alat Bukti Surat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Akta Jual Beli Wilman Dani; Iyah Faniyah; Beatrix Benni
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/h4qzd435

Abstract

Penggunaan alat bukti surat dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan akta jual beli oleh Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sumbar  adalah dengan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk PPAT sebagai pejabat umum pembuat akta, laboratorium forensik sebagai penyedia analisis ilmiah, serta pihak bank atau instansi lain sebagai pengguna dokumen. Penyidik harus melakukan pengungkapan kebenaran material mengenai keaslian bukti surat. Alat bukti surat dalam hal ini berfungsi bukan hanya sebagai objek tindak pidana, tetapi juga sebagai indikator yang menunjukkan rekonstruksi kehendak dan kesadaran pelaku pada saat melakukan tindakan tersebut. Terhadap alat bukti surat penyidik untuk melakukan pemeriksaan berlapis, baik dari aspek legalitas pembuatan akta, konsistensi data, maupun keutuhan fisik dokumen. Kendala dalam penggunaan alat bukti surat dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan akta jual beli oleh Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sumbar secara internal adalah disharmoni regulasi, ketidakpastian norma pembuktian, serta keterbatasan kewenangan penyidik dalam berinteraksi dengan pejabat pembuat dokumen publik seperti notaris dan PPAT. Kendala berikutnya adalah akses penyidik terhadap proses penyitaan dan pemeriksaan akta, register, serta dokumen pembanding yang berada dalam penguasaan notaris atau PPAT. Terbatasnya waktu peyidikan ketika tersangka ditahan. Secara eksternal kendalanya Adalah integrasi antar subsistem tidak berjalan dengan baik, maka proses pembuktian melalui alat bukti surat menjadi tersendat, dan tujuan penegakan hukum untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan tidak dapat terpenuhi secara optimal. Banyak pelapor yang berasal dari kelompok masyarakat biasa merasa terintimidasi ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki posisi ekonomi, pengaruh sosial, atau kedekatan dengan aparat setempat.
Strategi Unit Reserse Kriminal Polresta Padang Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Aksi Tawuran Yudarman; Susi Delmiati; Laurensius Arliman
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/aepaxe43

Abstract

Kewenangan Kepolisian melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satunya adalah strategi pencegahan yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polresta Padang terhadap tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran. Selain merupakan perbuatan yang mengganggu Kamtibmas juga menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Mengingat dalam aksi tawuran melibatkan anak, sehingga pencegahan jauh lebih efektif dan murah dibandingkan penanganan secara hukum. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yang memberikan gambaran strategi  pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam aksi tawuran. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan data primer diperoleh dari wawancara. Strategi Unit Reserse Kriminal Polresta Padang dalam upaya tindak pidana penganiayaan pada aksi tawuran terdiri dari: (1) sosialisasi ke sekolah-sekolah satu kali dalam sebulan. (2) mengadakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yaitu patroli dan memblokir jalan pada jam malam di titik rawan terjadinya aksi tawuran sesuai Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hambatan yuridis yang ditemui adalah menekankan diversi dan pembinaan. Hambatan non yuridis (1) belum adanya kerja sama antara kepolisian, (2) dinas pendidikan dan pemerintah daerah sehingga upaya pencegahan belum berkesinambungan, karena strategi pencegahan harus bersifat integratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan preemptif, preventif, dan edukatif secara berkesinambungan.

Page 11 of 11 | Total Record : 109

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): Juli Vol. 3 No. 2 (2026): April Vol. 3 No. 1 (2026): Januari Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober Vol. 2 No. 3 (2025): Juli Vol. 2 No. 2 (2025): April Vol. 2 No. 1 (2025): Januari Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober Vol. 1 No. 3 (2024): Juli Vol. 1 No. 2 (2024): April Vol. 1 No. 1 (2024): Januari More Issue