cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6281261278868
Journal Mail Official
legalinfo@unespadang.ac.id
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 2511
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ekasakti Legal Science Journal
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 30325595     EISSN : 30320968     DOI : https://doi.org/10.60034/legal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ekasakti Legal Science Journal sudah terbit secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak tahun 2017 di bawah pengelolaan Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal serta liniaritas pengelolaan program studi. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 89 Documents
 5   6   7   8   9 
Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Simarmata, Eben; Fitriati
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/d6ey6c08

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan keadilan restoratif oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Solok dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban luka berat dilakukan dengan menyeleksi kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak mengandung unsur kesengajaan, tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, dan terdapat kesediaan dari keluarga korban untuk berdamai dengan pelaku setelah dilakukan mediasi. Pendekatan dilakukan dengan manifestasi dari nilai-nilai lokal masyarakat Minangkabau yang mengedepankan musyawarah, mufakat, dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Polres Solok memanfaatkan prinsip ini dalam membangun forum musyawarah yang tidak hanya mengedepankan penyelesaian hukum, tetapi juga mengembalikan harmoni sosial yang rusak akibat kecelakaan. Hambatan Yang Ditemui Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Solok Dalam Pendekatan Keadilan restoratif Guna Penyelesaian perkara Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Luka berat adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. belum semua penyidik memiliki pemahaman yang utuh tentang teknis pelaksanaan RJ dalam konteks hukum lalu lintas. Penyidik justru memilih jalur formal demi menghindari risiko penilaian negatif dari atasan atau masyarakat yang mungkin menilai proses damai sebagai bentuk kelalaian penegakan hukum. keterbatasan dalam hal dukungan administratif dan logistik. Proses mediasi membutuhkan tempat yang netral, waktu yang cukup, dan pendampingan dari berbagai unsur masyarakat.
Upaya Penyidik Mengumpulkan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pendistribusian Informasi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian Purnama, Fadli Ilham; Delmiati, Susi
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/5qzsyv03

Abstract

Pengumpulan alat bukti di tahap penyidikan mengacu pada Pasal 184 KUHAP, yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran mengenai peristiwa pidana. Disamping itu terdapat perluasan alat bukti yang diatur Pasal 5 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Seperti dalam kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar, terdapat pelaku yang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan perjudian melalui media sosial instagram. Namun akun yang digunakan oleh pelaku merupakan akun palsu, sehingga penyidik dalam pengumpulan alat bukti harus melakukan cara khusus termasuk dalam penanganan alat bukti yang mensyaratkan keaslian, keutuhan dan ketersediaan data dan dokumen elektronik untuk menjamin hak-hak pribadi tersangka.
Pertimbangan Penyidik Menolak Dilakukannya Penangguhan Penahanan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Perdana, Ilham; Madjid, Neni Vesna
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/pg00qs84

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman menolak dilakukannya penangguhan penahanan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak diantaranya beratnya tindak pidana yang dilakukan, risiko pengulangan tindak pidana, serta kepentingan dalam mengungkap jaringan narkotika yang lebih luas. Dengan ancaman hukuman yang tinggi ini, penyidik memiliki alasan kuat untuk tetap melakukan penahanan terhadap tersangka, termasuk anak-anak, guna memastikan bahwa tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Secara sosial dan psikologis, alasan yang menjadi pertimbangan penyidik adalah risiko pengulangan tindak pidana walaupun hal ini bertolak belakang dengan undang undang perlindungan anak. Kendala bagi penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman dalam pertimbangan menolak dilakukannya penangguhan penahanan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak adalah anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkotika bukan merupakan pelaku tunggal, melainkan bagian dari jaringan yang lebih luas. Tekanan dari pihak keluarga dan masyarakat yang sering kali mempersulit penyidik dalam mengambil keputusan yang tegas terkait penangguhan penahanan. Kendala administratif dalam memproses permohonan penangguhan penahanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan penangguhan penahanan harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya jaminan dari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anak serta pernyataan tertulis bahwa anak tidak akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak permohonan yang diajukan tanpa memenuhi persyaratan yang lengkap, sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan verifikasi terhadap kelayakan penangguhan
Penerapan Unsur Pemberatan oleh Penyidik Pada Tindak Pidana Pencurian Kabel di Objek Ekowisata Bukit Cambai Murad, Irhas; Arliman, Laurensius; Patmawanti, B.
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/tabntb72

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur pemberatan oleh penyidik pada Polsek Danau Kembar Polres Solok Arosuka terhadap tindak pidana pencurian kabel di Objek Ekowisata Bukit Cambai adalah dengan menerapkan unsur pemberatan karena pencurian pada malam hari. Unsur pemberatan lainnya yang diterapkan oleh penyidik adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Melakukannya secara berulang kali dengan cara yang sama. Terdapat unsur kerjasama dan perencanaan yang berulang. Penerapan unsur pemberatan, pendekatan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Danau Kembar juga mengacu pada prinsip kepastian hukum, di mana setiap unsur dalam Pasal 363 KUHP harus dibuktikan secara jelas sebelum dapat diterapkan. Kendala yang ditemui dalam penerapan unsur pemberatan oleh Penyidik Pada  Polsek Danau Kembar Polres Solok Arosuka terhadap  tindak pidana pencurian kabel di Objek Ekowisata  Bukit Cambai adalah kurangnya alat bukti yang bersifat langsung dan objektif. Kesulitan dalam menghadirkan saksi yang kredibel dan memiliki informasi langsung. Minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kejadian yang mencurigakan secara cepat. Kesulitan melacak jaringan penadah yang menerima barang hasil curian. Waktu dan sumber daya yang terbatas dalam proses penyidikan. Penyidik di Polsek Danau Kembar memiliki keterbatasan dalam jumlah personel serta sumber daya yang dapat digunakan untuk menyelidiki kasus ini secara lebih mendalam. Perbedaan penilaian antara penyidik dan jaksa mengenai apakah suatu tindakan pencurian dilakukan dalam keadaan memberatkan atau tidak. Kurangnya koordinasi antara penyidik dengan pihak pengelola objek wisata dalam pengamanan bukti-bukti yang ada di lokasi kejadian.
Pertimbangan Jaksa Selaku Penyidik Dalam Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Engla, Rika; Pratama, Bisma Putra
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/vs7qby69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan jaksa selaku penyidik dalam penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan perlengkapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyidikan didasarkan pada temuan BPK RI dan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Kerugian negara yang awalnya sebesar Rp827.377.397,- menurut BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 4/LHP/XVIII.PDG/01/2020 pada 24 Januari 2020, telah direvisi menjadi Rp143.034.500,- dan sepenuhnya dikembalikan oleh penyedia barang, PT. Novalindo Jaya Utama. Selain itu, tidak ada niat jahat atau kesengajaan dari pelaku, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan mengikuti Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 sebagai pedoman dalam menangani kasus korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghentian penyidikan bukanlah cara untuk menghindari penuntutan, tetapi merupakan bagian dari profesionalisme penegakan hukum yang berlandaskan kepastian dan keadilan. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, transparansi hasil penghentian penyidikan, dan publikasi informasi kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Kewenangan Camat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Nasution, Sonia Alda Hafifah; Mulyawan, Fitra; Helen, Zennis
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/c3q7np82

Abstract

Kewenangan delegasi yang dimiliki camat dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Camat tidak berwenang mengawasi pengelolaan keuangan desa secara substantif, serta tidak memiliki kewenangan untuk menahan, mencoret, atau membatalkan dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kewenangan camat hanya terbatas pada pemberian rekomendasi administratif atau surat pengantar atas dokumen rancangan APBDes atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada bupati/wali kota. Namun dalam praktiknya, ditemukan kasus penyimpangan di Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, di mana Camat menunda penandatanganan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena konflik kepentingan pribadi, yang berakibat pada keterlambatan pencairan dana dan terganggunya pelaksanaan program desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder,  mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara dengan Camat Tabir serta Kepala Desa Koto Rayo, analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriftif kualitatif.
Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Manao, Tiyer Desting; Rosadi, Otong; Fahmiron
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/sergwb53

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana yang melakukan pencurian dengan kekerasan Pada Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl pertimbangan secara yuridis telah terpenuhi unsur kekerasan dalam Pasal 365 KUHP namun tingkat kekerasan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan cedera serius bagi korban, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal dalam pasal tersebut. Secara non yuridis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas tindakannya. Pada putusan No. 480/Pid.B/ 2022/PN Bgl pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada tingkat kekerasan yang lebih tinggi serta lokasi kejadian yang berada di dalam tempat tinggal korban. Dalam kasus ini, terdakwa memasuki kosan korban pada malam hari, mengambil barang milik korban, dan menggunakan kekerasan fisik secara langsung dalam bentuk pemukulan, tendangan, dan cakaran, yang menyebabkan korban mengalami luka fisik. Secara non yuridis tidak ada yang dipertimbangkan hakim. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 1 tahun 6 bulan.  Pada putusan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl, terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara, yang lebih berat dibandingkan dengan putusan pada perkara sebelumnya. Perbedaan kedua putusan ini, dapat dilihat bahwa tingkat hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bergantung pada apakah unsur pencurian dengan kekerasan terpenuhi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti tempat kejadian, modus operandi, tingkat kekerasan yang dilakukan, serta dampak terhadap korban.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli  Tanah Sinambela, Rahmat Febreta; Benni, Beatrix
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/3108ts14

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbs dan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bsk. Meskipun telah mengikuti prosedur hukum secara formal, pembeli masih dapat menghadapi klaim dari pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan PN Lubuk Sikaping, hakim menolak memberikan perlindungan hukum kepada pembeli karena transaksi tidak melibatkan ninik mamak atas tanah pusaka tinggi, mencerminkan pendekatan pluralisme hukum. Sebaliknya, dalam Putusan PN Batusangkar, perlindungan diberikan karena pembeli memperoleh tanah dengan cara sah berdasarkan sertifikat resmi, mencerminkan pendekatan legalistik. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik, sehingga diperlukan sinkronisasi antara hukum adat dan hukum positif demi keadilan dan kepastian hukum.
Peran Serikat Pekerja Terhadap Pekerja Yang Dipensiundinikan oleh Kebijakan Perusahaan di PT. Sumatera Tropical Spices Delfit, M. Welly One; Madjid, Neni Vesna
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/gbgakj78

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran serikat pekerja terhadap pekerja yang dipensiundinikan melalui kebijakan perusahaan pada PT. Sumatera Tropical Spices, dengan fokus pada implementasi program pensiun dini, bentuk perlindungan yang diberikan serikat pekerja, serta kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya program pensiun dini yang dijalankan sebagai bagian dari strategi efisiensi dan restrukturisasi perusahaan, yang dalam praktiknya berpotensi menimbulkan masalah terkait transparansi prosedur, kepastian hukum, dan pemenuhan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus serikat pekerja, manajemen perusahaan, dan pekerja yang terkena maupun berpotensi terkena kebijakan pensiun dini, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dokumen perusahaan, dan literatur ilmiah terkait hubungan industrial serta perlindungan hukum pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serikat pekerja berperan sebagai organisasi yang memberikan perlindungan hukum, melakukan negosiasi mengenai kompensasi, pesangon, dan jaminan sosial, serta menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, peran tersebut belum optimal karena terhambat oleh rendahnya pemahaman pekerja mengenai fungsi serikat dan hak-haknya, keterbatasan akses informasi, lemahnya komunikasi dan transparansi kebijakan dari pihak perusahaan, serta kapasitas internal serikat pekerja yang masih perlu diperkuat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi serikat pekerja, perbaikan mekanisme komunikasi dan sosialisasi kebijakan pensiun dini, serta penegakan kepatuhan terhadap regulasi agar kebijakan pensiun dini terlaksana secara adil dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak pekerja.

Page 9 of 9 | Total Record : 89

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): Januari Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober Vol. 2 No. 3 (2025): Juli Vol. 2 No. 2 (2025): April Vol. 2 No. 1 (2025): Januari Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober Vol. 1 No. 3 (2024): Juli Vol. 1 No. 2 (2024): April Vol. 1 No. 1 (2024): Januari