cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6281261278868
Journal Mail Official
legalinfo@unespadang.ac.id
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 2511
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ekasakti Legal Science Journal
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 30325595     EISSN : 30320968     DOI : https://doi.org/10.60034/legal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ekasakti Legal Science Journal sudah terbit secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak tahun 2017 di bawah pengelolaan Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal serta liniaritas pengelolaan program studi. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 6   7   8   9   10 
Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Bentuk Prostitusi Terhadap Anak Iyah Faniyah; Aditya Saputra; B. Patmawanti
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/6yfkdp86

Abstract

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari terjadinya praktek tindak pidana perdagangan orang, adalah lemahnya struktur kehidupan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan keluarga, kondisi sosial masyarakat, rendahnya tingkat Pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan, gaya hidup yang konsumtif adalah salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berbentuk prostitusi terhadap anak di Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa penyidikan pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan mekanisme sistem peradilan pidana. Penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Barat telah menjalankan perannya sebagai subsistem awal dalam sistem peradilan pidana sebagaimana mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi dan korban, hingga penyitaan barang bukti. Tindakan penyidikan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak kodrati anak korban, khususnya hak atas kebebasan, martabat, dan rasa aman. Kedua, Kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan penyidikan TPPO terhadap anak, ditemukan adanya hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia penyidik khusus anak, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi korban akibat trauma dan stigma sosial, serta kompleksitas modus operandi berbasis teknologi. Kendala-kendala tersebut mencerminkan adanya gangguan dalam bekerjanya subsistem kepolisian yang berdampak pada efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPO, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas penyidik, serta integrasi lintas sektor yang lebih optimal.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Pemerasan Dalam Jabatan oleh Kepala Sekolah Otong Rosadi; Fandri Irawan; Zennis Helen
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/sc1h5p84

Abstract

Pemerasan dalam jabatan merupakan perbuatan korupsi sebagaimana diatur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti dalam Laporan Polisi Nomor: LP/15/III/2023/Spkt Res Pasbar. Hasil penyidikan Satreskrim Polres Pasaman Barat pada pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan di sekolah MAN Lembah Melintang. Kendati besaran uang sumbangan dari hasil keputusan rapat bersama, namun ditemukan pihak yang merasa dirugikan dari Ketetapan yang dikeluarkan kepala sekolah. Rumusan masalah bagaimanakah penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat terhadap tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah dan apa hambatan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah. Metode pendekatan yaitu yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Data diolah dan dianalisis menggunakan teori secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analistis. Hasil penelitian, pertama penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat terhadap tindak pidana pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah adalah adanya wali murid dipaksa dan diancam secara lisan untuk membayar uang sumbangan pendidikan apabila menolak maka siswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Penyidik periksa saksi, diperoleh bukti Surat: Ma.03.34/PP.00.6/ 393/2022 tentang besaran uang sumbangan siswa yang tidak sah sebab yang bertandatangan bukan ketua komite dan besaran uang sumbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 huruf e PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan tersangka menerima keuntungan dari pembayaran uang tersebut. Sehingga cukup bukti terhadap perbuatan tersangka selaku Kepala Sekolah, telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor. Kedua, hambatan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah yaitu dalam penerapan unsur paksaan hanya berdasarkan keterangan saksi dan bukti ancaman bahwa tidak diperbolehkan mengikuti ujian belum dapat dibuktikan sebab pada saat penyidikan belum memasuki jadwal ujian bagi siswa. Sehingga untuk memenuhi alat bukti, penyidik meminta keterangan terhadap saksi ahli administrasi, ahli pidana dan ahli dari Dinas Pendidikan.
Tanggung Jawab Hukum Hotel Sebagai Pelaku Usaha Dalam Menjamin Keamanan Konsumen Berdasarkan Asas Perlindungan Konsumen Rizadin, Muhammad; Pratama, Bisma Putra; Benni, Beatrix
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/vxesx450

Abstract

 Industri perhotelan modern menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan efisiensi layanan digital dengan jaminan keamanan privasi tamu, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PN Dps. Penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan mengevaluasi pertimbangan dan bentuk tanggung jawab hukum hotel terhadap keamanan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan hotel terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata akibat kelalaian pengawasan penyalahgunaan kartu induk (master key) oleh staf, serta melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen terkait larangan klausula eksonerasi dan kewajiban penjagaan barang titipan sesuai Pasal 1706 dan 1709 KUHPerdata. Sebagai konsekuensi hukum, hotel diwajibkan memikul tanggung jawab penuh dengan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp304.414.150,00 dan ganti rugi imateriil sebesar Rp10.000.000,00 guna memulihkan hak konsumen serta memberikan kepastian hukum di sektor pariwisata.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Arliman, Laurensius; Immanuel, Marcello Guido; Mulyawan, Fitra
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/mfkp3614

Abstract

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki ancaman pidana paling serius dalam hukum positif Indonesia. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kompleksitas tindak pidana pembunuhan tidak hanya terletak pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada motif, cara melakukan perbuatan, serta kondisi sosial dan psikologis pelaku. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan pertimbangan hukum secara cermat dengan berlandaskan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbr, serta mengkaji penerapan pidana oleh hakim dalam kedua putusan tersebut, khususnya terkait pengaruh motif pelaku dan fakta-fakta persidangan terhadap berat atau ringannya sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta kedua putusan pengadilan yang dianalisis, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum pidana. Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis dan logis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur formil tindak pidana pembunuhan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, serta tujuan pemidanaan. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut mencakup pertimbangan yuridis yang bersumber pada fakta-fakta persidangan dan pembuktian unsur Pasal 338 KUHP, serta pertimbangan sosiologis yang memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat dan kondisi subjektif terdakwa. Meskipun kedua perkara menggunakan dasar hukum yang sama, terdapat perbedaan dalam penerapan pidana, yang mencerminkan penerapan asas individualisasi pemidanaan, yaitu bahwa pidana harus disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku dan peristiwa pidana yang dilakukan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Edi; Fahmiron; Febria, Thomas
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/7m374w86

Abstract

Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, menyatakan bahwa setiap korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Sesuai dengan ketentuan ini, Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) telah dilaksanakan di Pasaman Barat, namun angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pasaman Barat masih belum terdeteksi seluruhnya dan tertangani dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Masyarakat oleh DP2KBP3A dan Nagari di Pasaman Barat mencakup pada: 1) upaya perlindungan hukum preventif berupa melakukan edukasi yaitu memberikan seminar dan pelatihan kepada relawan dan masyarakat mengenai Ketahanan Keluarga dan Pola Asuh Anak, sosialisasi yaitu menyebarkan informasi terkait peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melakukan kampanye gerakan anti kekerasan, dan advokasi yaitu mengajak Ninik mamak, Alim ulama, bundo kanduang, Cadiak pandai, Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama untuk ikut menyuarakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan aib yang harus ditutupi, dan 2)  upaya perlindungan hukum represif yaitu menyediakan layanan konseling dan layanan pengobatan bagi korban KDRT dan memberikan pendampingan kepada korban, layanan penyelesaian kasus dengan cara mediasi atau pendekatan Restorative Justice, dan pendampingan untuk mencari bantuan hukum. Kendala-kendala yang ditemukan terbagi menjadi kendala internal yaitu kualitas petugas pendampingan di masyarakat bidang penanganan korban KDRT masih terbatas, koordinasi antar lembaga nagari dengan lembaga kemasyarakatan belum optimal, dan kendala eksternal yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana KDRT, adanya pandangan yang menganggap KDRT adalah aib keluarga dan anggaran masih terbatas karena efisiensi.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Delmiati, Susi; Angraini, Nia
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/crbqdq42

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara, penyelenggaraan pemerintahan, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penanggulangannya tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum represif, tetapi juga melalui upaya preventif dengan memanfaatkan instrumen administrasi negara. Salah satu instrumen tersebut adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang berfungsi sebagai sarana verifikasi rekam jejak hukum seseorang sebelum diberikan akses terhadap jabatan atau posisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan SKCK pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SKCK telah dilaksanakan secara konsisten, sah, dan akuntabel berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, serta berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal (early screening) untuk mencegah individu dengan rekam jejak tindak pidana korupsi memperoleh kembali akses terhadap jabatan strategis. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan regulasi, jumlah dan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta faktor budaya hukum. Dengan demikian, penerbitan SKCK memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif non-penal dalam sistem penanggulangan tindak pidana korupsi yang perlu terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi antarlembaga dan penguatan sistem administrasi kepolisian.
Fungsi Pemetaan Kebutuhan Senjata Api Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Upaya Menjaga Keamanan dan Ketertiban Fitriati; Khairi, Ulfah Ummul
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/cg9af703

Abstract

Pasal 180 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non-Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api memberikan pedoman mengenai bagaimana satuan kerja kepolisian harus melakukan inventarisasi dan pengendalian terhadap senjata api yang dimiliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Pemetaan kebutuhan senjata api bagi Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat Oleh Bidang Logistik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan perbedaan fungsi dan karakteristik tiap satuan kerja kepolisian yang menuntut perlakuan logistik yang berbeda pula. Pendekatan yang digunakan dalam pemetaan kebutuhan senjata api adalah pendekatan berbasis risiko dan analisis situasional. Kebutuhan tidak diukur hanya dari jumlah personel atau struktur organisasi, melainkan dari dinamika ancaman di lapangan, baik yang bersifat geografis, sosial, maupun kriminal. Pemetaan kebutuhan senjata dilakukan berdasarkan prinsip prioritas dan diferensiasi fungsional antar satuan kerja. Kendala yang dihadapi dalam pemetaan kebutuhan senjata api bagi Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat Oleh Bidang Logistik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan kejahatan yaitu Kendala internal belum ada mekanisme koordinasi fungsional yang memungkinkan pertukaran data secara langsung dan terintegrasi. Kompetensi yang belum memadai dari sumber daya manusia petugas dalam proses pemetaan. Kendala eksternal adalah dari aspek teknologi dan sistem data logistik yang belum memiliki sistem informasi terintegrasi dan lemahnya kerja sama lintas instansi dalam mendukung pemetaan kebutuhan senjata.

Page 10 of 10 | Total Record : 97

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): April Vol. 3 No. 1 (2026): Januari Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober Vol. 2 No. 3 (2025): Juli Vol. 2 No. 2 (2025): April Vol. 2 No. 1 (2025): Januari Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober Vol. 1 No. 3 (2024): Juli Vol. 1 No. 2 (2024): April Vol. 1 No. 1 (2024): Januari