Articles
323 Documents
<![CDATA[Pandangan Ulama MUI Kota Pasuruan Tentang Penghasilan Melalui Aplikasi SnackVideo ]]>
<![CDATA[Arwa Afnani]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banyaknya aplikasi penghasil uang, menimbulkan kekhawatiran mengenai hukum uang yang dihasilkan tersebut. Salah satu aplikasi tersebut yakni SnackVideo yang merupakan aplikasi kumpulan video pendek berasal dari Beijing, China. Tujuan penelitian ini untuk menemukan cara yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang melalui aplikasi SnackVideo dan pendapat ulama MUI kota Pasuruan tentang hukum menghasilkan uang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan komisi fatwa MUI kota Pasuruan dan juga beberapa konten kreator SnackVideo. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 10 cara menghasilkan uang melalui aplikasi SnackVideo. Pendapat ulama MUI Pasuruan yang mengatakan tidak setuju mengungkapkan bahwa penggunaan Snack Video terdapat unsur judi dan penggunaan aplikasi penghasil uang kebanyakan berakhir dengan tidak baik. Sedangkan pendapat ulama yang setuju mengatakan bahwa menyelesaikan misi dalam aplikasi Snack Video sama halnya dengan bekerja dan uang yang dihasilkan tersebut dikatakan halal apabila aplikasi telah mendapatkan izin untuk beroperasi dari Pemerintah dan juga cara yang dilakukan menggunakan cara yang halal dan tidak terdapat unsur melanggar syariat Islam.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMATION LEGALITIYSELF DECLARE DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK BAGI APLIKASI ONLINE ANALISIS PASAL 8 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Ani’atus Sholichah]]>;
<![CDATA[Iffaty Nasyi'ah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[BPJH dengan ini dimandatkan Undang-Undang memberikan kemudahan untuk pelaku UMK melalui aplikasi e-commerce dalam proses sertifikasi halal melalui jalur self-declare. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas perlindungan konsumen dalam jaminan atas informasi kehalalan produk dalam aplikasi online yang ditinjau UU No 8 Tahun 1999, serta bagaimana UU No 33 Pasal 4 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja dalam self-declare dengan ketidak adaan informasi legality dalam UUPK dan hukum Islam. Metode dalam penelitian ini tergolong normatif dengan pendekatan konseptual, library research dan teoritual. Hasil penelitian 1) bahwa masih kurang adanya perlindungan terhadap konsumen, pasal 4 bahwasanya konsumen memiliki sebuah hak kenyamanan, keamanan, keselamatan terhadap mengkonsumsi barang dan jasa dan Information yang benar dan jelas, hasil penelitian aplikasi yang ada belum memenuhi hak tersebut. 2) jika aplikasi online yang ada Information legalitas terhadap selfdeclare maka hal tersebut bisa melindungi konsumen yang tertera dalam pasal 3 Bab I JPH No. 33 tahun 2014 dimana jaminan tersebut meliputi memberikan keselamatan, kenyamanan dan ketersediaan produk halal untuk di konsumsi oleh masyarakat. Perlindungan dalam Islam ada beberapa konsep dalam maqasid syariah, yaitu hifz al-Din dan hifz al-nafs yang menjaga agama sebagai pondasi dan jiwa supaya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.]]>
<![CDATA[Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 ]]>
<![CDATA[Ilfi Laily Noor Hanifa]]>;
<![CDATA[Faishal Agil Al Munawar]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kerja sama bagi hasil menjadi salah satu hal umum dalam dunia usaha. Permasalahan yang seringkali ditemukan dalam kerja sama ini terjadi pada tahapan mengambil keputusan dan pembagian keuntungan. Hal ini sebagaimana yang terjadi di usaha telur asin Jaya di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja sama bagi hasil di usaha telur asin Jaya dan analisisnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin Jaya Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu telah dilakukan antara kedua belah pihak dengan keuntungan masing-masing dari prosentase yang telah ditentukan di awal perjanjian. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam nisbah bagi hasil keuntungannya ketika pengelola mengalami kerugian. Selain itu dalam proses pengambilan keputusan dan pemotongan nisbah dilakukan secara sepihak oleh pemilik telur asin Jaya tanpa melalui musyawarah antara pengelola dan pemodal. Pemberian keuntungan juga seringkali terlambat. Sehingga diketahui bahwa kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin Jaya belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 terkait akad mudharabah karena terdapat kelalaian dari pihak pengelola.]]>
<![CDATA[STATUS PENGGUNAAN KOIN SHOPEE PADA FITUR SHOPEE TANAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH MUAMALAH ]]>
<![CDATA[Alivian Irma Danti]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang status penggunaan koin shopee pada fitur Shopee Tanam perspektif dharar pada kaidah fikih muamalah dalam menghindari kerugian diranah perdagangan. Artikel ini disusun dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis status koin shopee. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa hadits la dharara wala dhirara merupakan hadits yang berkualitas shahih sehingga dapat dijadikan sumber rujukan umat Islam. Sebagai kajian mengenai status koin, apakah koin shopee yang didapat dari fitur Shopee Tanam dinilai halal, haram, subhat, atau ada pengecualian kepada orang-orang tertentu yang dapat memainkan fitur shopee tanam. seperti larangan memainkan shopee tanam bagi pengguna yang takut akan resiko mendapatkan koin yang sedikit. Pada praktik fitur Shopee Tanam terdapat unsur dharar karena koin yang dihasilkan tidak jelas jumlahnya, ada yang beruntung memanen koin dengan jumlah yang banyak dan ada juga yang mendapatkan koin yang sedikit sehingga merugi karena tidak sebanding dengan kuota yang telah dikeluarkan untuk bermain Shopee Tanam.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Dan Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Dewik Indah Wijayanti]]>;
<![CDATA[Ramadhita Ramadhita]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2484
<![CDATA[Pertambangan merupakan kegiatan yang sangat menunjang perkembangan baik dari ekonomi maupun konstruksi. Salah satu pertambangan yang dilakukan sejak dulu dan sampai saat ini adlah pertambangan batu kapur. Pertambangan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan karena tidak adanya upaya pertanggung jawaban seperti melakukan reklamasi lahan pasca tambang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan problematika tanggung jawab hukum penambang terhadap dampak lingkungan akibat pertambangan batu kapur di Desa Bektiharjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak penambang tidak melakukan kewajibannya seperti yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penambang tidak melakukan kewajibannya setelah kegiatan pasca tambang seperti melakukan reklamasi atau penataan kembali area pasca tambang sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh penegak hukum serta pengawasan yang lemah dalam kegiatan pertambangan tersebut. Tindakan penambang juga tidak sesuai dengan maslahah seperti yang terdapat dalam Q.S Al A’raf Ayat 56-58 yang berisi tentang larangan membuat kerusakan dibumi serta kewajiban bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu banyak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan penambang tanpa ada tanggung jawab yang telah diatur.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Wakaf Perspektif Teori Maslahah (Studi Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2019/Pa.Kdr ]]>
<![CDATA[Widat Khusnatul Laila Nadzir]]>;
<![CDATA[Nasrulloh Nasrulloh]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hukum dan putusan hakim pengadilan agama Kota Kediri tentang perkara wakaf dari perspektif teori maslahah. Wakaf pada zaman dahulu belum diatur ketentuannya oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat menjadikan resiko terjadinya sengketa dikemudian hari. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan putusan perkara wakaf serta mengetahui analisis pertimbangan hukum putusan hakim pengadilan agama berdasarkan dari pertimbangan hukumnya dengan perspektif teori maslahah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai perkara sengketa tanah wakaf untuk menolak gugatan para pihak adalah kurang tepat, karena dalam hal ini majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang disebut sebagai testimonium de auditu, sedangkan hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asalkan itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Pada pertimbangan dan putusan hakim ini dapat di kategorikan pada jenis maslahah dari segi kekuatannya adalah maslahah hajiyah.]]>
<![CDATA[Perubahan Objek Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit ]]>
<![CDATA[Zafiratul Jamilah MZ]]>;
<![CDATA[Burhanuddin Susamto]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak tanggungan pada perjanjian kredit harus memenuhi ketentuan UU No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan mewajibkan terpenuhinya asas publikasi dan spesialisasi objek jaminan. Faktanya objek jaminan berubah sehingga berdampak pada fungsi, nilai, dan status benda jaminan tersebut juga berubah. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif perundang-undangan dan hukum Islam terhadap perubahan objek hak tanggungan dalam perjanjian kredit. Jenis penelitian yuridis normatif dengan paradigma positifisme. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, metode pengelolaan dengan tahap pemeriksaan, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menurut perundang-undangan perubahan karena unsur kesenganjaan termasuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, kreditur dapat menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1236 dan 1365 KUHPerdata, untuk pencegahannya penerapan Pasal 11 ayat 2 UUHT harus diwajibkan dan dibutuhan peninjauan secara berkala. Menurut hukum Islam perbuatan tersebut termasuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atau ghasab. Mutahin dapat menuntut ganti rugi yang seimbang atas tindakan rahin, dan dapat diselesaikan melalui kekeluargaan, arbitrase ataupun pengadilan.]]>
<![CDATA[Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah ]]>
<![CDATA[Rifqi Ihsanuddin Wibowo]]>;
<![CDATA[Faishal Agil Al Munawar]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Tujuan utama dibentuknya Undang-Undang tersebut untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2020 terdapat kemudahan-kemudahan yang mendukung UMKM, salah satunya pada sektor perizinan bagi pelaku UMKM menjadi lebih mudah dan sederhana. Dengan adanya permasalahan ini peneliti fokus pada masalah : Pertama bagaimana perbandingan perizinan bagi UMKM sebelum dan sesudah adanya UU No. 11 Tahun 2020. Kedua bagaimana analisis kemudahan perizinan bagi UMKM sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari mashlahah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana bahan hukumnya dari bahan hukum primer dan sekunder. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan, yang pertama bahwa perizinan UMKM menurut UU Cipta Kerja lebih efisien dan mudah dibandingkan dengan sebelum adanya UU Cipta Kerja. Kedua, kemudahan perizinan bagi UMKM sesudah adanya UU Cipta Kerja sesuai dengan mashlahah, yakni membawa banyak manfaat bagi pelaku UMKM serta menjauhkan dari keburukan serta sejalan dengan tujuan syara’.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah ]]>
<![CDATA[Aziza Mutifani Hidayah]]>;
<![CDATA[Faishal Agil Al Munawar]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seluruh dunia ini mengalami musibah yakni pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 ini secara tidak langsung melumpuhkan dalam semua sektor khususnya sektor perekonomian pada biro travel umrah. Hal ini yang juga dirasakan oleh salah satu biro di Indonesia yang terkena dampak dari Covid-19 yaitu PT Jannah Firdaus di Kota Yogyakarta. Pertanggungjawaban hukum dalam hal ini adalah bagaimana bentuk nyata biro travel umrah atas gagal nya keberangkatan calon jamaah karena pandemi. Konsep pertanggungjawaban hukum ini sesuai dengan kaidah Maqashid Syariah. Kepentingan calon jamaah harus sangat diperhatikan karena masalah yang dihadapi adalah kemaslahatan untuk semua pihak. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk nyata pertanggungjawaban hukum biro umrah perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah. Tulisan ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan mencari data langsung ke lapangan melalui cara pengumpulan data dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaku usaha masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 yang mewajibkan atau membolehkan calon jamaah untuk mengambil dana nya kembali atau mengajukan refund dana tapi pada kenyataanya biro tidak memperbolehkan untuk mengambil uang yang sudah disetorkan pada jamaah, tetapi telah mengupayakan untuk memberikan hak-hak calon jamaah dengan memberikan penjadwalan ulang dan komunikasi aktif melalui media whatsapp. Dalam Maqashid syariah, pertanggungjawaban hukum pada calon jamaah PT Jannah Firdaus ini salah satu wujud dari kemaslahatan umat, karena didalamnya mengandung pokok pokok kemaslahatan yaitu memelihara jiwa (Hifz An-Nafs) dan memelihara harta (Hifz Al-Mal).]]>
<![CDATA[LEGALITAS REFUND DANA VOUCHER BLIBLI.COM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 DAN MASLAHAH MURSALAH ]]>
<![CDATA[Della Aditya Rahmawati]]>;
<![CDATA[Faishal Agil Al Munawar]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Refund merupakan pengembalian dana akibat dibatalkannya atau tidak dijalankannya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dan mengharuskan mengembalikan uang yang telah diterima dari pihak lain. Blibli.com melakukan penawaran salah satunya refund dana berupa voucher. Padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Seharusnya, apabila pembeli membeli suatu barang pada aplikasi online pembayarannya (payment) menggunakan uang pengembalian (refund) juga dalam bentuk uang bukan voucher seperti yang dilakukan oleh blibli.com ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisi refund dana voucher ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Malahah Mursalah. Sehingga, dapat diketahui bagaimana keabsahan refund dana voucher tersebut. Penelitian ini fokus pada kesesuaian antara refund dana voucher blibli.com dengan ketentuan hukum yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yakni dengan cara menganalisis bahan pustaka.]]>
