cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Penerbit Yayasan Daarul Huda
Contact Email
penerbitdarulhuda@gmail.com
Phone
+6285280459234
Journal Mail Official
penerbitdarulhuda@gmail.com
Editorial Address
Jln Pendidikan No. 1, Cot Seurani, Muara Batu, Aceh Utara,
Location
Kab. aceh utara,
Aceh
INDONESIA
Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Kruengmane
ISSN : -     EISSN : 30326591     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.10995150
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 143 Documents
 10   11   12   13   14 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2025): September" : 143 Documents clear
Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hutapea, Rinsan Maratur; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16410565

Abstract

Tindak pidana pencuacian uang (money laundering) yaitu suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai bentuk transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Ada tiga tahapan yang ditempuh untuk mensucikan hasil kejahatan dalam pencucian uang : Pertama, uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan kejahatan diubahkedalam bentuk yang tidak menimbukan kecurigaan melalui penempatan melalui sistem keuangan dengan berbagai cara (placement). Kedua, melakukan transaksi keuangan yang berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk di lacak asal-usul dana tersebut. Ketiga, adalah tahapan dimana pelaku memasukan kembali dana yang sudah kabur asal-usulnya kedalam harta kekayaan yang tidak tampak sah dan baik untuk di investasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material atau keuangan, kemudian dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah.Dari hal tersebut diatas dikaji dari sudut pandang kriminalogi.  
Analisis Yuridis terhadap Kasus Fitnah Pornografi: Studi Kasus Permohonan Pelindungan Hukum oleh Suhari Butarbutar, Jonner Marulitua; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus fitnah yang dialami oleh Suhari menjadi salah satu contoh nyata betapa pesatnya perkembangan teknologi digital dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan individu, khususnya dalam bentuk pencemaran nama baik melalui tuduhan keterlibatan dalam konten pornografi. Penyebaran konten palsu yang diklaim sebagai milik pribadi Suhari melalui media sosial tidak hanya berdampak pada rusaknya reputasi dan nama baik, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis, sosial, serta ekonomi bagi korban. Dalam konteks hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kasus Suhari dengan memaparkan rangkaian kronologi kejadian, menganalisis aspek yuridis yang relevan, serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kejahatan digital seperti ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan Suhari, berupa pelaporan ke kepolisian, permohonan bantuan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta permintaan pelindungan ke Komnas HAM, merupakan langkah yang tepat dalam menuntut keadilan dan rehabilitasi nama baik. Namun demikian, kasus ini juga mengungkap adanya tantangan dalam penegakan hukum di ranah digital, termasuk lambannya proses identifikasi pelaku dan belum optimalnya regulasi dalam mengantisipasi manipulasi digital seperti deepfake. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum serta edukasi publik mengenai pentingnya etika digital. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa perlindungan terhadap martabat dan privasi individu harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi kejahatan berbasis media daring.
Eksploitasi Anak dalam Industri Tembakau: Tinjauan Hukum dan Kriminologis atas Kasus di NTB dan Jawa Timur Pakpahan, Agustinus; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16411605

Abstract

: Penelitian ini membahas fenomena eksploitasi anak di ladang tembakau, khususnya di Lombok (NTB) dan Jember (Jawa Timur), dengan pendekatan hukum dan kriminologi. Anak-anak dilibatkan dalam pekerjaan berbahaya seperti memanen tembakau, membawa beban berat, dan terpapar nikotin serta pestisida, dengan jam kerja yang panjang dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk eksploitasi anak, menganalisis efektivitas perlindungan hukum, dan memahami akar masalah melalui teori-teori kriminologi seperti teori konflik, teori ekologi sosial dan teori strain. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan data diperoleh dari studi literatur, laporan lembaga HAM, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum nasional dan telah meratifikasi konvensi internasional, implementasi perlindungan anak masih sangat lemah. Eksploitasi anak dalam industri tembakau merupakan bentuk kejahatan struktural akibat ketimpangan ekonomi, minimnya pengawasan negara, dan lemahnya tanggung jawab sosial korporasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pengawasan, reformasi kebijakan rantai pasok industri, serta sinergi antar instansi dan edukasi masyarakat untuk mencegah eksploitasi anak.
Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Kasus Kejahatan Belanja Online di Wilayah Jawa Timur Goa, Marselinus; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan penipuan yang bersifat konvensional diatur secara rinci di dalam KUHP berikut dengan ancaman hukumannya. Namun, pada zaman modern saat ini, tindakan penipuan berkembang yang sebelumnya bersifat konvensional, menjadi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi atau biasa disebut secara daring atau online. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris .Analisis ini bertujuan untuk menganalisis modus serta faktor penyebab terjadinya penipuan jual beli melalui sarana e-commerce serta untuk menganalisis penanganan tindak pidana penipuan jual beli online serta kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukumnya. Kepustakaan penelitian ini menggunakan konsep tindak pidana, konsep penipuan, ketentuan pidana dalam UU ITE, teori kejahatan, pembuktian dalam perkara pidana serta kebijakan penanggulangan tindak pidana .Modus yang digunakan pelaku penipuan jual beli online adalah dengan mengajak pembeli bertransaksi di luar marketplace resmi, berpura-pura mengatasnamakan merchant online, meminta OTP korban, penipu berpura-pura dari bea cukai dan meminta tambahan pemabayaran pada korbannya, penipu mengirimkan barang secara COD dan kurir meminta pembayaran pada korbannya dan tentunya barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsinya. Adapun penyebab terjadinya penipuan jual beli online lebih dikarenakan oleh kultur budaya masyarakat, belum tersertifikasinya secara menyeluruh setiap proses jual beli melalui media sosial ataupun online, faktor ekonomi, pencarian jati diri serta minimnya resiko tertangkap yang menyebabkan penipuan online marak terjadi. Upaya pencegahan terjadinya penipuan online, yaitu perlu adanya peningkatan serta perbaikan profesionalitas dan integritas dari aparatur penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan penipuan online yang marak terjadi di masyarakat. Hal tersebut dilakukan supaya adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan bagi masyarakat.
Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Kepailitan Yang Diawali Dengan Penolakan Perdamaian Dalam PKPU Ramadhan, Muhamad Rafli; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16416966

Abstract

Di era globalisasi saat ini, Perjanjian utang-piutang merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam sektor properti seperti pembangunan apartemen. Ketika debitor gagal melaksanakan kewajibannya, UU KPKPU memberikan kesempatan bagi debitor untuk menghindari kepailitan melalui rencana perdamaian. Selanjutnya, permasalahan timbul ketika rencana perdamaian pada PKPU ditolak dan debitor dinyatakan pailit, tetapi kemudian kembali mengajukan perdamaian dalam proses kepailitan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perdamaian pada kepailitan pasca rencana perdamaian PKPU ditolak dan akibat hukum dari dikabulkan perdamaian dalam kepailitan yang diawali dengan penolakan dalam PKPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memperhatikan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa kajian literatur hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung lainnya. Dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dimaksud dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Melalui hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa pertama, perdamaian kedua yang sebelumnya telah gagal dalam proses PKPU secara yuridis tidak dapat dibenarkan dan seharusnya dinyatakan tidak sah dan kedua, akibat hukum dari dikabulkan perdamaian pada kepailitan setelah ditolaknya perdamaian pada PKPU ialah status debitor pailit dicabut dan mengembalikan kewenangan pengelolaan harta kepada perusahaan. Di samping itu, meskipun pelaksanaan rencana perdamaian dalam PKPU dan kepailitan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perlu adanya harmonisasi pengaturan PKPU dan Kepailitan dengan Peraturan Mahkamah Agung agar tercipta suatu kepastian hukum.
Pengaruh Penggunaan Paylater terhadap Kesejahteraan Finansial Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sativa, Adisty; B, Baidhowi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Paylater service has emerged as a significant innovation in the digital financial system in Indonesia, providing consumers with easy access to meet their daily needs. However, the rapid growth of this service raises challenges related to Islamic principles such as the avoidance of riba, gharar, and maysir. This study aims to explore how Islamic economic law can regulate Paylater services to remain compliant with sharia principles. By analyzing existing regulations, including DSN-MUI fatwas and OJK regulations, as well as the importance of transparency in contracts and financial literacy education for consumers, this study finds that the implementation of strict sharia-based regulations and increased consumer awareness can create an ethical and sustainable financial ecosystem. The findings of this research are expected to provide recommendations for service providers and relevant authorities in developing financial products that align with Islamic values.
Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial Butarbutar, Jonner Marulitua; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan aturan yang melarang aktivitas berdagang di atas trotoar sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan pejalan kaki, dan keindahan kota. Kebijakan ini secara hukum sah, karena didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Namun, dalam praktiknya, penerapan aturan tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menggantungkan mata pencaharian mereka dari berdagang di trotoar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak dari kebijakan penertiban tersebut terhadap kehidupan PKL, baik dari sisi pendapatan, keberlangsungan usaha, maupun kondisi sosial keluarga mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus di beberapa wilayah di Jakarta yang menjadi pusat penertiban. Data diperoleh melalui wawancara dengan para pedagang, observasi langsung di lapangan, serta kajian terhadap kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pedagang mengalami kehilangan mata pencaharian, tekanan ekonomi, hingga konflik sosial sebagai akibat dari penerapan aturan tersebut. Mereka tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam mencari lokasi usaha yang baru dan layak. Di sisi lain, penertiban dilakukan tanpa adanya solusi alternatif yang konkret, seperti tempat relokasi yang memadai atau bantuan usaha dari pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun aturan ini ditujukan untuk menciptakan ketertiban kota, pelaksanaannya masih kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan penertiban seharusnya disertai dengan pendekatan yang lebih humanis dan solutif agar tidak menimbulkan korban dari kelompok masyarakat kecil yang rentan, khususnya para PKL. 
Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Relasi Rumah Tangga: Studi Kasus Penikaman Istri oleh Suami di Medan Saribu, Marcella Camelia Putri Dolok; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tindak pidana pembunuhan dalam relasi rumah tangga melalui studi kasus penikaman istri oleh suami di Medan. Kasus terjadi pada 11 Juni 2025, ketika seorang suami berinisial A (58) menikam istrinya hingga tewas di rumah mereka. Kejadian disaksikan secara tidak langsung oleh adik korban yang mendengar jeritan, lalu menemukan korban dalam kondisi bersimbah darah. Berdasarkan keterangan, motif pelaku diduga karena kecemburuan dan masalah internal keluarga. Kajian ini menggunakan pendekatan kriminologis untuk mengidentifikasi faktor pemicu kejahatan, termasuk dinamika konflik domestik dan tekanan psikologis. Temuan menunjukkan pentingnya deteksi dini potensi kekerasan dalam rumah tangga serta perlunya peningkatan peran masyarakat dan penegak hukum dalam pencegahan KDRT.
Analisis Kekosongan Hukum Terhadap Transportasi Berbasis Aplikasi: Studi Kasus Ojek Online Agustine, Sharleen
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16537555

Abstract

Legal Vacuum Analysis in App-Based Transportation: A Case Study of Online Ojek. The rise of app-based transportation services, such as online motorcycle taxis (ojek online), which are increasingly favored by the public. However, the rapid growth of these innovations has not been accompanied by adequate regulatory clarity, resulting in a legal vacuum in their governance. This vacuum has led to various issues, including the unclear legal status of drivers and weak legal protection for consumers and workers. This study aims to analyze the forms of legal vacuum occurring in the app-based transportation sector and its impact on legal certainty and social justice. The research employs a qualitative approach using a literature review method to understand the legal gaps in regulating app-based transportation, particularly online ojek. indicate the absence of a specific legal framework for online-based transportation, leading to overlapping institutional authorities and uncertainty in law enforcement. Therefore, regulatory reform is urgently needed to address legal demands in the era of digital transformation in the transportation sector.
Penggelapan Dana (Studi Kasus Putusan Nomor 474/pid.B/2021/PN.Bks) Susanto, Yokki; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gaya hidup, dan faktor lainnya dikarenakan perbuatan pelaku tindak pidana penggelapan mampu membuat orang bertindak diluar batas. Selain itu pula faktor kesempatan karena niat jahat lebih besar.

Page 12 of 15 | Total Record : 143

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2026): June Vol 4, No 1 (2026): March Vol 3, No 4 (2025): December Vol 3, No 3 (2025): September Vol 3, No 2 (2025): June Vol 3, No 1 (2025): March Vol 2, No 4 (2024): December Vol 2, No 3 (2024): September Vol 2, No 2 (2024): June Vol 2, No 1 (2024): March