cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asbi Amin
Contact Email
journaldelikadpertisi@gmail.com
Phone
+6285299971971
Journal Mail Official
asbiadpertisi@gmail.com
Editorial Address
Griya Pena Mas Blok A1 Andi Tonro. Jl. Andi Tonro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal Delik Adpertisi
Published by Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
ISSN : -     EISSN : 29617685     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini diharapkan menjadi alternatif menuangkan ide-ide dan gagasan, baik yang telah dibuktikan lewat penelitian maupun hasil telaah pustaka dengan metode penelitian dan kaidah-kaidah ilmiah yang tepat. Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran konseptual atau ide dan hasil penelitian yang telah dicapai dalam bidang Hukum
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 20 Documents
 1   2 
PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DI KOTA PAREPARE Muh Fadli Faisal Rasyid
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the application of the law resulting from the crime of car embezzlement in the city of Parepare and to find out the judge's considerations regarding the crime of car embezzlement in the city of Parepare in decision No.158/Pid.Sus/2021/PN.Pare. The type of research used in this research is normative legal research. The source of the legal material used in this research is primary legal material which consists of laws and regulations, official records such as academic texts and minutes of meetings for the formation of laws and regulations, and judges' decisions at both the District Court and Supreme Court levels. and secondary legal materials are legal materials that provide an explanation of primary legal materials in the form of all legal publications that are not official documents. Publications on law include text books and scientific writings related to the object of research. The results of the study can be concluded that the application of material law occurred in the parepare district court decision with Number 158/Pid.Sus/2021/PN.Pare. According to the author is correct. The Public Prosecutor used the first indictment of Article 35 of the Republic of Indonesia Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, and the second indictment of article 36 of the Republic of Indonesia Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, among the elements charged by the Public Prosecutor which is considered legally and convincingly proven is Article 372 of the Criminal Code and also legal considerations by the judge in deciding the decision in Decision Number 158/Pid.Sus/ 2021/PN. Pare. According to the author, it is in accordance with the applicable legal regulations as described by the previous author, namely based on at least two valid pieces of evidence, where in the case that the author examined, the evidence used by the judge was witness testimony and the defendant's statement which was appropriate. Then consider criminal responsibility, in this case the Panel of Judges based on the facts at trial considered that the defendant was aware of the consequences. The perpetrator in carrying out his actions was in a healthy and capable condition to consider his actions. There is an element against the law and there is no reason for criminal abolition.
KEBIJAKAN SISTEM HUKUM PIDANA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA Sri Handayani
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui kebijakan penghetian penyidikan pelaku tindak pidana ringan di Indonesia. 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan pelaku tindak pidana ringan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu suatu penelitian yang menelusuri baik bahan-bahan sekunder, buku-buku literatur, majalah, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya untuk melihat kondisi riil dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan Penelitian Pustaka (Library Research), teknik analisis data deskriftif, yaitu penulis terlebih dahulu menggambarkan penerapan hukum secara material yang diterapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Kebijakan penghentian penyidikan pelaku tindak pidana ringan di indonesia dalam lembaga kepolisian dalam menangani perkara memiliki tugas dan wewenang atas suatu perbuatan dan diharuskan karena alasan tertentu untuk menghentikan proses penyelesaian perkara pidana atau diskresi oleh Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kepolisian yang kebijakannya juga selarasan dengan KUHAP , yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2). 2) Faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan pelaku tindak pidana ringan di Indonesia Tidak terdapat cukup bukti, dan tidak cukup membuat kegaduhan terhadap masyarakat seperti kasus KDRT yang dimana penyidik Kepolisian menerbitkan SP3 dengan alasan, antara lain, pelapor telah berdamai dengan terlapor, karena pelapor menginginkan keluarganya tetap utuh, terlapor mengakui kesalahan, terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya berdasarkan surat pernyataan yang telah di tandatanganinya di hadapan penyidik polisi dan selanjutnya pelapor menarik keterangannya sebagai saksi dan sebagai korban (dan itu berarti juga tidak lagi ada alat bukti yang cukup).
PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA YANG MENJADI OBJEK PERMOHONAN PRA PERADILAN Andre Salim
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penetapan tersangka menjadi objek permohonan pra peradilan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumber dari bahan primer dan sekunder. Bahan primer dan sekunder ini dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penetapan tersangka yang menjadi objek permohonan pra peradilan sama dengan prosedur pra peradilan dengan objek permohonan lainnya, yaitu telah diatur di dalam Pasal 78-82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta penetapan tersangka dapat menjadi objek permohonan pra peradilan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambahkan objek pra peradilan karena biasanya aparat penegak hukum kurang cermat atau menyalahi prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta negara Indonesia pada dasarnya menjunjung tinggi Hak AsasiManusia (HAM)
Analasis Yuridis Perjanjian Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Maros Arfah; Payung, Otniel
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 3 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem of this research is how to analyze the juridical pawn agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch. The subject matter is further broken down into several subproblems, namely how to implement the lien agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch and how the process of resolving the default of the lien agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch. This research is a type of qualitative field research. This research will be conducted by interviews with branch leaders, employees of PT Pegadaian (Persero) Maros Branch and customers of PT Pegadaian. This research uses a sociological legal approach, namely direct field research. Data collection is obtained from observation, interviews and questionnaires. Based on the results of the study, it was answered that the implementation of the pawn agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch has not been effective because there are still many customers who do not heed the implementation of the pawn agreement so that only 57% is carried out and the implementation of the lien agreement is not carried out 43% of the total percentage of 100%. Meanwhile, the process of resolving the default of the pawn agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch is 1) for customers who do not pay credit installments or maturity, PT Pegadaian will reprimand customers by calling, SMS, writing to customers and the last resort taken is by parate execution or auction, 2) regarding the provision of compensation for lost customer collateral by indemnifying them in full or in whole while damaged collateral can be done by paying compensation of 125% of the estimated value of goods listed in SBK or can be more in accordance with the agreement and policy of PT Pegadaian it self.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Santi Widiasari; Prayuti, Yuyut; Lany, Arman
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 3 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem of this research is how to analyze the juridical pawn agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch. The subject matter is further broken down into several subproblems, namely how to implement the lien agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch and how the process of resolving the default of the lien agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch. This research is a type of qualitative field research. This research will be conducted by interviews with branch leaders, employees of PT Pegadaian (Persero) Maros Branch and customers of PT Pegadaian. This research uses a sociological legal approach, namely direct field research. Data collection is obtained from observation, interviews and questionnaires. Based on the results of the study, it was answered that the implementation of the pawn agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch has not been effective because there are still many customers who do not heed the implementation of the pawn agreement so that only 57% is carried out and the implementation of the lien agreement is not carried out 43% of the total percentage of 100%. Meanwhile, the process of resolving the default of the pawn agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch is 1) for customers who do not pay credit installments or maturity, PT Pegadaian will reprimand customers by calling, SMS, writing to customers and the last resort taken is by parate execution or auction, 2) regarding the provision of compensation for lost customer collateral by indemnifying them in full or in whole while damaged collateral can be done by paying compensation of 125% of the estimated value of goods listed in SBK or can be more in accordance with the agreement and policy of PT Pegadaian it self.
Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum Lira, Muhammad Adnan
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 3 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the urgency of setting money political criteria in laws andregulations related to the implementation of campaigns ahead of the General Election inIndonesia. Democratic governments in Indonesia give participation rights to their citizens, butthe practice of money politics becomes a serious problem at various stages of elections. In thecontext of regulation, there are imperfections and weaknesses that make money politicspossible. Supervision by election agencies, such as the KPU and Bawaslu, also facedobstacles, particularly related to public participation in reporting violations. The politicalimpact of money includes the potential for the election of leaders who focus more on personalinterests than public interests. This research uses a normative approach with qualitativeanalysis of laws and regulations, literature, and legal theory. The results showed the need forimproved regulations, increased public awareness, and strengthened the role of electionsupervision institutions to prevent the practice of money politics. In conclusion, monetarysolutions through cooperation with the banking sector can help reduce the political impact ofmoney. This research contributes to developing strategies to prevent money politics to improvethe integrity of elections in Indonesia.
ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIKAN ATAS TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN Lira, M. Adnan
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kewenangan penyidikan disektor jasa keuagan. Jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif (legal research), dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif. Adapun kesimpulan dalam penulisan ini yaitu Terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 59/PUU-XXI/2023 terkait penyidikan di sektor jasa keuangan, pada dasarnya merubah kewenangan Penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Selain itu, penegakan hukum di sektor jasa keuangan yang menekankan pada pemulihan keadaan pihak yang dirugikan, yaitu melalui mekanisme penyelesaian tindak pidana pada tahap penyelidikan, Prinsip Una Via, dan Perintah Pengembalian Keuantungan Tidak Sah. Hal tersebut, yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Penyidik Kepolisian dan Penyidik OJK
PERAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU Arfah, Arfah; Payung, Otniel
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem of this research is how the practice of pawning rice fields indefinitely in the new Maros sub-district, Maros Regency, namely debtors who pawn their rice fields to creditors who will provide money loans. Then the rice fields change hands to the creditor or debtor. As long as it is in the hands of the creditor, the right to cultivate, plant and harvest the rice fields is in the hands of the creditor and there is no time limit for the repayment of the loan. This can certainly harm one of the parties, usually the party who feels the most disadvantaged is the pawnbroker (Debtor), because the rice fields that are used as collateral are fully utilized by the pawnbroker. This type of research is field research carried out in Maros Baru District, Maros Regency. To obtain valid data, the compiler used several data collection methods, namely interviews and documentation. There are two sources of data in this study, namely primary data sources as a result of interviews with sub-district officials, pawnbrokers and pawnbrokers, while secondary data is in the form of documents, books, records and so on. The analysis of the collected data uses a descriptive method of analysis using a qualitative approach. Based on the results of the research, it was concluded that in the practice of pawning rice fields carried out by the people of Maros Baru sub-district, Maros regency, there are two first, the intention is indeed to help and the second is only to take advantage of what the debtor is exclaiming.
KECELAKAAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DI PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI KABUPATEN MAMUJU UTARA Arfah, Arfah
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga keja merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan. Semakin berkembangnya teknologi diberbagai sektor usaha semakin besar pula potensi tejadinya kecelakaan kerja, kecelakaan keja adalah kecelakaan yang terjadi dengan hubungan keja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan keja, demikian juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan  dari rumah menuju tempat keja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Kecelakaan keja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaanya. Perlindungan terhadap kecelakaan keja merupakan tanggung jawab pengusaha atau perusahaan. Maka dari itu untuk menanggulangi hilangnya penghasilan yang diakibatkan  oleh resiko kematian ataupun kecacatan maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara dan bagaimanakah perlindungan hukum terahadap pekeja bila  tejadi  kecelakaan keja di PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif yang di ambit data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder dengan cara mengkaji literature, perundang-undangan dan bahan hukum lainya yang relevan dengan materi pembahasan.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyebab tejadinya kecelakaan kerja di perusahaan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara, Sebagian besar atau hampir mencapai 80% disebabkan oleh kelalalaian pekeja pada saat melakukan pekejaannya (human eror) sisanya disebabkan oleh faktor seperti lingkungan, dan kondisi alam lainnya. Adapun perlindungan hukum terhadap pekeja bila terjadi kecelakaan keja di PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara, dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakejaan yang merupakan perlindungan bagi tenaga keja dalam bentuk memberikan santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari kecelakaan kerja yang di alami pekeja pada waktu kerja. Karena sesuai Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional PT. Unggul Widya Teknologi Lestari telah mendaftarkan seluruh Karywan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Seharusnya perusahaan lebih memperhatikan karyawannya serta melakukan peningkatan terhadap fasilitas guna meningkatkan kesejaterahan pekeja, dan lebih meningkatkan pelatihan kerja untuk mengurangi tejadinya kecelakaan keija yang di sebabkan oleh kesalahan pekerja.
PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA MENYEWA TANAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PANEN PADI Arfah, Arfah; Payung, Otniel
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Basically, a lease agreement is a common agreement, where each party involved in the agreement (hak fasakh), because the lease is a reciprocal agreement (exchange). The existence of a lease agreement certainly has legal consequences between the tenant and the landowner which gives rise to rights and obligations that must be fulfilled. If done properly and legally justified, it is called a performance. If a problem arises in an agreement/agreement, it is called a breach of contract. This study aims to determine the resolution of land lease defaults with a harvest payment system in Mattirotasi Village, Maros Baru District. This type of research is field research. While the nature of the research is descriptive. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection was carried out using interview techniques and documentation. The data findings are described descriptively and analyzed using inductive thinking. The results of this study indicate that the resolution of land lease defaults with a harvest payment system in Mattirotasi Village, Maros Baru District was carried out by means of peace through deliberation or by means of family that directly involved both parties only. Peace is a principle in Islam. Settlement of default through peace will be able to create a better sense of mutual understanding between the disputing parties because they themselves decide.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): Juli 2022