cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Dirkareshza
Contact Email
riandadirkareshza@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
batavia@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Batavia
Published by Zhata Institut
ISSN : 30326524     EISSN : 30326184     DOI : -
Core Subject : Education, Art, Social,
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini berfokus pada penelitian ilmiah dan analisis di bidang ilmu sosial dan humaniora. Lingkupnya mencakup berbagai aspek penelitian di bidang sosial dan humaniora, termasuk topik-topik seperti hukum, politik, komunikasi, hubungan internasional, sejarah, budaya, masyarakat, seni, bahasa, dan lain-lain. Tujuan jurnal ini adalah memfasilitasi penyebaran pengetahuan ilmiah, hasil penelitian, dan analisis di bidang sosial dan humaniora, serta mengundang kontribusi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti umum. Jurnal ini terbit setiap bulan Januari, April, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2024): MARET" : 5 Documents clear
URGENSI PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA DOPING Sukma Rubianti, Vaganti Safa; H.pb, M.Alvin Syihab
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.31

Abstract

Penggunaan doping dalam olahraga merupakan isu yang mendapat perhatian global karena melanggar prinsip fair play, mengancam kesehatan atlet, dan merusak integritas olahraga. Dalam hukum pidana, regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi integritas olahraga dan kesehatan atlet. Indonesia telah mengatur penggunaan doping dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan nasional dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti-Doping Nasional. Namun, masih terdapat kekurangan terutama dalam ketiadaan sanksi pidana, yang membuat penegakan hukum menjadi sulit. Di luar negeri, negara seperti Kenya telah menerapkan undang-undang yang memungkinkan pidana bagi atlet yang menggunakan doping. Perbandingan antara Indonesia dan Kenya menunjukkan perbedaan dalam pendekatan hukum pidana terhadap doping. Diperlukan upaya pemerintah dalam menanggulangi penggunaan doping melalui penerapan sanksi pidana yang jelas dan efektif, serta peningkatan kesadaran akan dampak negatif dari penggunaan doping bagi kesehatan dan integritas olahraga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi komparatif untuk menganalisis peraturan hukum pidana terkait doping di Indonesia dan di luar negeri. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi hukum pidana terkait penggunaan doping dalam olahraga.
SOROTAN PBB DAN LANGKAH-LANGKAH INDONESIA DALAM PENANGANAN KRISIS HAM DI PAPUA Rusdiananto, Gavra Fiko; Ramdhani, Nadia Marsya
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.32

Abstract

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu permasalahan yang perlu secepatnya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang menangani berbagai kasus pelanggaran HAM demi menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Permasalahan krisis HAM diawali karena kekecewaan dan kebencian masyarakat Papua yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan munculnya kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Beberapa contoh dari pelanggaran HAM ini meliputi banyaknya kekerasan, pembunuhan, penangkapan, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan masih belum ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah. Melalui metode penelitian hukum normatif-empiris dan kualitatif dapat diketahui bagaimana langkah-langkah Indonesia dalam penanganan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yaitu: 1. Mediasi Humanistik, yakni penyelesaian dengan pendekatan yang didorong oleh dialog yang mana praktik mediasi dapat lebih konsisten memanfaatkan kekuatan transformatif dan rekonsiliasinya. 2. penegakan hukum yang profesional dan tidak melanggar HAM.
PERAN HAK ANGKET DPR DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU Rabiah, Salwa; Nathanael, Hezki Nalom; Fauzyyah, Nabilah Putri
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.33

Abstract

Abstrak Hak angket merupakan hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelidiki terkait sistem pemerintahan di Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi dan efektivitas hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilihan umum, dimana banyak beranggapan adanya tindak kecurangan dalam proses pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, dimana metode ini digunakan untuk menyelidiki kasus yang sedang terjadi atau prosesnya belum selesai. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak angket secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilaksanakan apabila hak itu telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian akan disidangkan untuk mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri mewujudkan nilai demokrasi, yaitu mewakilkan hak masyarakat Indonesia. Maka dari itu, diperlukannya peran aktif dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat dalam mengimplementasi hak demokrasi masyarakat dimana semua keresahan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kata Kunci: Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum. Abstract The right of inquiry is a right held by the House of Representatives (DPR) to investigate the government system in Indonesia that is considered contrary to the law. The purpose of this study is to analyze the function and effectiveness of the right of inquiry of the House of Representatives in investigating the conduct of general elections, where many assume fraud in the electoral process. The method used in this research is the empirical normative method, where this method is used to investigate cases that are happening or the process has not been completed. The results show that the right of inquiry is specifically regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 6 Year 1954 on the Determination of the Right of Inquiry of the House of Representatives. The right of inquiry of the House of Representatives can be exercised if the right has been proposed by the House of Representatives which will then be heard for approval by members of the House of Representatives. The function of the House of Representatives' right of inquiry itself embodies the value of democracy, which is to represent the rights of the Indonesian people. Therefore, an active role is needed from the House of Representatives as the people's representative in implementing the people's democratic rights where all public concerns about the government system can be accepted by the House of Representatives. Keywords:Right of Inquiry, House of Representatives, General Election.
PEMBAHARUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Nuhi, Muhammad Hanan; Ghozi, Logan Al; Nazla, Syakira; Syakirah, Davina
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.35

Abstract

Pemalsuan identitas menggunakan Artificial Intelligence (AI) menimbulkan tantangan baru dalam penegakkan hukum Indonesia, peningkatan kompleksitas dengan adanya kemajuan teknologi menyebabkan diperlukannya sebuah aturan yang benar-benar secara spesifik penggunaan AI itu sendiri, dengan kata lain diperlukan pembaharuan hukum. Oleh karena itu, adanya penelitian ini ditujukan untuk memberikan pandangan terhadap bagaimana hukum positif di Indonesia dapat mengatasi tantangan baru ini. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan temuan, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mampu mengatasi serta mengatur ancaman pemalsuan identitas oleh AI. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi fenomena ini melalui seperti yang dilakukan Uni Eropa berupa General Data Protection Regulation (GDPR) dan AI Act. Hal ini akan memastikan adanya keseimbangan antara pengaturan dan perkembangan, di mana pengaturan yang ada tidak boleh mengekang berlebihan sehingga menghambat perkembangan, namun pada saat yang bersamaan memastikan bahwa regulasi tersebut cukup untuk melindungi subjek hukum yang ada pada negara tersebut. Kata Kunci : Pemalsuan Identitas; Artificial Intelligence; Penegakan Hukum
PROBLEMATIKA KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH Fitriyani, Al; Nasco, Muhammad Zayyan; Sirait, Priscila Hosiana Deandra
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.41

Abstract

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk UMKM, untuk bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tujuan dari artikel ilmiah ini menganalisis kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM berdasarkan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch ditinjau dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan: kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, dan kepastian tentang ketersediaan produk halal kepada masyarakat, biaya sertifikasi halal yang cukup besar menjadi kendala bagi UMKM, penerapan sertifikasi halal masih banyak mengalami kendala, seperti biaya dan sosialisasi yang kurang maksimal, dan pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti memberikan subsidi biaya sertifikasi halal dan meningkatkan sosialisasi kepada UMKM.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER Vol 2 No 4 (2025): JULI Vol 2 No 3 (2025): MEI Vol 2 No 2 (2025): MARET Vol 2 No 1 (2025): JANUARI Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER Vol 1 No 4 (2024): JULI Vol 1 No 3 (2024): MEI Vol 1 No 2 (2024): MARET Vol 1 No 1 (2024): JANUARI More Issue