cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamok Andri Senubekti
Contact Email
jurnal@pn-balebandung.go.id
Phone
+6281323945454
Journal Mail Official
jurnal@pn-balebandung.go.id
Editorial Address
Jl. Jaksanaranata, Kel/Kec. Bale Endah, Kab. Bandung, Jawa Barat 40375
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan
Published by Pengadilan Negeri Bale Bandung
ISSN : -     EISSN : 30262267     DOI : https://doi.org/10.62565/keadilan.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2024): September" : 5 Documents clear
Penerapan Regulasi Perizinan Limbah Industri dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023: Dampaknya pada Kepastian Hukum Pidana Muhamad, Azhar
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i2.45

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan regulasi perizinan limbah industri dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023 serta dampaknya terhadap kepastian hukum pidana di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, diperlukan penyeimbangan yang hati-hati untuk memastikan perlindungan lingkungan yang memadai dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibatkan atau mengurangi kepastian hukum pidana bagi para pelaku industri. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis berbagai peraturan terkait, ditemukan bahwa meskipun ada upaya untuk mempercepat proses perizinan, terdapat kekhawatiran mengenai potensi penurunan standar lingkungan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum pidana. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, diperlukan penyeimbangan yang hati-hati untuk memastikan perlindungan lingkungan yang memadai dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Menjembatani Ambiguitas Antinomi Hukum: Harmonisasi Pengaturan Konten Digital dengan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dalam UU ITE 2024 Januar Ramadhan, Muhamad
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i2.48

Abstract

Penelitian ini membahas harmonisasi pengaturan konten digital dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024 dengan perspektif hukum hak asasi manusia (HAM). UU ITE sering kali menimbulkan ambiguitas dan antinomi hukum, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap penyalahgunaan konten digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjembatani konflik tersebut dengan pendekatan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM. Melalui analisis yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi bagaimana UU ITE 2024 dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara seimbang untuk melindungi hak kebebasan berekspresi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi konten digital dengan perspektif HAM memerlukan penyesuaian pada beberapa ketentuan UU ITE, sehingga pengaturan yang dihasilkan tidak hanya komprehensif tetapi juga adil dan proporsional. Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam mengelola konten digital di Indonesia.
Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Liar Yang Mengakibatkan Kerusakan Ligkungan Di Gunung Pongkor Kabupaten Bogor Achmad Yani, Deden
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i2.50

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan liar yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor. Aktivitas penambangan liar telah menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk degradasi lahan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlanjutan lingkungan setempat. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas terkait penambangan dan perlindungan lingkungan, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya sumber daya, korupsi, dan konflik kepentingan. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang lebih tegas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.
Akibat Hukum Mengkomersilkan Lagu Orang Lain Tanpa Izin Imroni, Asep; Al Hadad, Alwi; Senubekti, Mamok Andri
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i2.51

Abstract

Teknologi membawa manusia kedalam kemudahan dalam berbagai hal dan juga dengan mudah mengekspresikan karya, akantetapi muncul fenomena di masyarakat yaitu meniru, menjiplak dan mencover lagu orang lain tanpa izin yang dikomersilkan sehingga pemegang hak sangat dirugikan. Dalam Undang-undang hak cipta di Indonesia pemegang hak cipta memiliki hak ekslusif sehingga tidak sembarangan orang bisa mengkomersilkan hak cipta tersebuts. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa orang yang membawakan lagu orang lain yang dikomersilkan tanpa adanya izin merupakan pelanggaran sehingga akibat hukumnya pelanggar dapat sanksi, denda bahkan sampai pembatasan konten.
Analisis Perbandingan Hukum kontrak Indonesia Dan Britania Raya Hanifah, Fajar Putra; Syafiq, Ahmad; Saepudin, Agus
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i2.58

Abstract

Artikel ini menyajikan analisis komprehensif mengenai hukum kontrak di Indonesia dan Britania Raya, dengan fokus pada kerangka hukum, efektivitas, mekanisme penyelesaian sengketa, dan aspek penting lainnya. Di Indonesia, hukum kontrak didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewarisi hukum kolonial Belanda, dengan penekanan pada undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum perdata. Sebaliknya, Britania Raya mengikuti sistem hukum common law di mana hukum kontrak berkembang melalui preseden pengadilan dan diatur oleh undang-undang khusus seperti Sale of Goods Act 1979 dan Consumer Rights Act 2015. Perbedaan kunci meliputi syarat pertimbangan (consideration) dan doktrin privity yang merupakan dasar penting di Britania Raya namun kurang rigid di Indonesia.. Analisis komparatif ini menyoroti bagaimana setiap sistem hukum mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan adaptasi terhadap transaksi digital. Studi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan dalam pemahaman bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kerangka hukum kontrak di kedua yurisdiksi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): September Vol 3 No 1 (2025): Maret Vol 2 No 2 (2024): September Vol 2 No 1 (2024): Maret Vol 1 No 1 (2023): Oktober