cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ide Prima Hadiyanto
Contact Email
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Phone
+6281333317185
Journal Mail Official
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Editorial Address
FAKULTAS HUKUM Universitas Abdurachman Saleh Situbondo JL. PB. Sudirman No. 07 Situbondo
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Fenomena
Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
ISSN : 02151448     EISSN : 30477204     DOI : https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah FENOMENA terbit pertama kali tahun 2007, dengan frekwensi 2 kali setahun pada bulan Mei dan November, Jurnal ini memuat tulisan yang berupa artikel, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan bidang hukum. Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia. Focus dan ruang lingkup penulisan artikel ini meliputi: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 1 (2017): MEI" : 6 Documents clear
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM Uraidi, Ali
FENOMENA Vol 11 No 1 (2017): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk dapat terwujudnya tujuan perkawinan, salah satu syaratnya yaitu para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan yang dilakukan dibawah umur dalam hukum Islam.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN ONLINE SHOP MELALUI JARINGAN INTERNET Ibrahim, Muhammad Yusuf; Putri, Hafifah
FENOMENA Vol 11 No 1 (2017): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat yang kemudian membawa pengaruh yang sangat besar terhadap bidang perekonomian. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya melalui media internet telah memberikan banyak manfaat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian memicu lahirnya perdagangan secara elektronik (e-commerce). Akibatnya toko online (online shop) menjadi perhatian bagi masyarakat luas. Namun adanya online shop tidak terlepas dari dampak negatif yang salah satunya adalah penipuan yang semakin hari semakin bertambah jumlah korban tersebut. Terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik serta ancaman pidana terhadap pelaku penipuan online shop. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan online shop yang dilakukan melalui jaringan internet dapat dikenakan pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena perbuatan penipuan online shop yang dilakukan melalui jaringan internet mmenuhi unsure-unsur dari pasal tersebut.
TERCIPTANYA RASA KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT Supriyono, Supriyono
FENOMENA Vol 11 No 1 (2017): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Filsafat merupakan suatu ilmu yang dianggap sebagai akar dari ilmu-ilmu yang berkembang di dunia, dikarenakan filsafat merupakan ilmu yang paling tua dan satu-satunya ilmu yang ada pada saat itu. Filsafat pada intinya berbicara tentang hakikat sesuatu secara mendasar, selalu akan membicarakan perihal hukum dalam tataran yang cukup mendasar. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, perundang-undangan, literatur, pendapat para ahli hukum, doktrin, laporan, karya ilmiah (laporan hasil penelitian), jurnal, penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara konseptual (Conceptual Approach) dan Historis (Historical Approach). Landasan filosofi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, harus proporsional atau seimbang antara yang satu dengan yang lainnya, baik dari segi keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga dapat memberikan rasa jaminan akan adanya penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan daripada hukum itu sendiri yang merupakan filosofi dari cita-cita atau kehendak masyarakat. Adapun Terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat manakala keadilan serta kebijaksanaan yang bersifat adil dan diinginkan oleh masyarakat, perlu adanya nilai-nilai kepastian guna mencapai adanya kemanfaatan hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat, salah satu contohnya adalah putusan hakim yang dapat memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MENJADI SERTIFIKAT DENGAN LETTER C Sudiyono, Sudiyono
FENOMENA Vol 11 No 1 (2017): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

istilah buku catatan tanah di tiap-tiap kantor desa, yang disebut dengan Buku Letter C dan krawangan desa. Lahirnya buku catatan tanah di tiap-tiap desa ini (di wilayah hukum masing-masing desa) sudah ada sejak jamannya Hindia Belanda di Indonesia. Sedangkan tanah-tanah yang dipunyai / dikuasai oleh orang-orang pribumi adalah tanah-tanah adat sehingga baik sebelum maupun setelah lahir UU No.5 Tahun 1960 No: 109 bahkan sampai sekarang pun tanah yang berasal dari adat tetap tersimpan di dokumen pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi letter c serta landasan hak kepemilikan tanah dalam pembuatan sertifikat.
PENYALURAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI MENURUT SISTEM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI Sugeng, Tedjo Asmo
FENOMENA Vol 11 No 1 (2017): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Subtansi kajian / bahasa rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini lebih di fokuskan pada target luaran yang diharapkan / target luaran yang ingin dicapai terhadap perlindungan para TKI yang bekerja diluar negeri antara lain meliputi : Bagaimana upaya pemerintah yang dilakukan dalam meningkatkan Perlindungan nasib para TKI yang berkerja diluar negeri, sebagaimana yang ingin dicapai dalam penerapan sistem Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dan bagaimana dampak positifnya setelah adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap keberadaan nasib para TKI yang disalurkan ke luar negeri. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Emperis. Metode analisanya menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan teori Studi Pustaka berdasarkan data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa. Sepanjang pemerintah melakukan upaya tingkat pengawasan secara intensif dan terpadu yang terkoordinasi dengan instansi yang terkait beserta perangkat hukum yang ada sekarang serta dengan upaya yang terintergrasi, maka pelaksanaan upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan nasib para TKI di luar negeri sesuai yang diharapkan dalam sistem Undang-Undang tersebut, secara otomatis akan berdampak positif antara lain meliputi : menurunnya tingkat penyaluran TKI ke luar negeri secara ilegal; menurunya tingkat kejahatan terhadap kemungkinan timbulnya penyiksaan majikan terhadap pekerjanya; meningkatkan kesadaran atas pemenuhan hak-hak TKI sejak tahap perlindungan pra penempatan/sebelum pemberakatan TKI ke luar negeri dan selama bekerja sampai berakhirnya masa perjanjian kerja, termasuk pemberian kemudahan fasilitas kepulangan TKI dari tempat kerja negara tujuan ke tempat daerah asal TKI; pemenuhan jaminan kecelakaan – jaminan perawatan kesehatan / TKI meninggal dunia di negara tujuan; sedangkan dampak lainnya adalah mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara dan terbukanya kesempatan kerjasama dalam hubungan ketenagakerjaan, sehingga peluang kesempatan kerja diluar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang ditawarkan cukup memadai. Realitas inilah telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat indonesia terutama peluang kerja bagi pencari kerja yang semakin meningkat jumlahnya untuk bekerja diluar negeri. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan TKI dan kesejahteraan keluarganya, serta dapat meningkatkan Devisa Negara.
KEJAHATAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA Yulianto, Irwan
FENOMENA Vol 11 No 1 (2017): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan terhadap nyawa orang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu diantaranya “pembunuhan” di mana tindak pidana ini sangat erat hubungannya satu dengan yang lain karena tindak pidana pembunuhan selalu didahului hal-hal yang selalu tampak sebagai tuntutan subsider setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian. Tindak pidana pembunuhan ini merupakan salah satu kejahatan yang mengganggu, keseimbangan hidup, keamanan, dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Perilaku kejahatan ini (criminal behaviour) bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang sehat, orang kaya, orang miskin, orang penderita gangguan jiwa, perorangan, kelompok, pria, wanita, anak-anak maupun lanjut usia. Tegasnya siapa saja bisa melakukan kejahatan pembunuhan. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa permasalahan mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan percobaan pembunuhan dalam hukum Indonesi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian terhadap data sekunder. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pelaku yang tidak menyelasaikan suatu tindak pidana secara sempurna dapat dibebani pertanggungjawaban dan dapat dihukum, apabila pelaku telah memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu melakukan perbuatan pidcana dan syarat subyektif berupa kesalahan. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kepadanya. Adapun sanksi terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Jo 53 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah terpenuhinya syarat bertanggungjawab oleh keadaan jiwa pelaku dan telah terbuktinya tindak pidana percobaan pembunuhan maka pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara yang ditentukan majelis hakim setelah melalui proses persidangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER Vol 19 No 01 (2025): MEI Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER Vol 18 No 1 (2024): MEI Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER Vol 17 No 1 (2023): MEI Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER Vol 16 No 1 (2022): MEI Vol 15 No 2 (2021): NOVEMBER Vol 15 No 1 (2021): MEI Vol 14 No 1 (2020): MEI Vol 13 No 1 (2019): MEI Vol 12 No 1 (2018): MEI Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER Vol 11 No 1 (2017): MEI Vol 10 No 2 (2016): NOVEMBER Vol 10 No 1 (2016): MEI More Issue