cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ide Prima Hadiyanto
Contact Email
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Phone
+6281333317185
Journal Mail Official
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Editorial Address
FAKULTAS HUKUM Universitas Abdurachman Saleh Situbondo JL. PB. Sudirman No. 07 Situbondo
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Fenomena
Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
ISSN : 02151448     EISSN : 30477204     DOI : https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah FENOMENA terbit pertama kali tahun 2007, dengan frekwensi 2 kali setahun pada bulan Mei dan November, Jurnal ini memuat tulisan yang berupa artikel, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan bidang hukum. Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia. Focus dan ruang lingkup penulisan artikel ini meliputi: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 131 Documents
 1   2   3   4   5 
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Nugroho, Yudistira
FENOMENA Vol 15 No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i2.1469

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2017, serta untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Situbondo. Data yang diperoleh kemudian dianalisi dengan membandingkan keadaan nyata dan data yang ada tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Situbondo khususnya Satuan Lalu Lintas. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa Polres Situbondo khususnya Satuan Lalu Lintas menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dijalan oleh pengguna jalan khususnya kepada anak. Upaya diakukan secara berjenjang baik berupa kegiatan Preemtif, Preventif dan Represif/penegakan hukum. Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo mengedepankan kegiatan Preemtif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak berupa giat Binluh dan Dikmas Lantas baik kepada pelajar di sekolah-sekolah maupun kepada anak dan para orang tua dilingkungan tempat tinggal. Upaya Represif/penegakan hukum merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Satuan lalu Lintas Polres Situbondo dalam menanggulangi dan menekan angka pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Hal terpenting adalah peran serta masyarakat, orang tua dan para pemangku kepentingan/instansi terkait dalam memberikan pemahaman tertib berlalu lintas serta tersedianya fasilitas angkutan umum yang menjangkau semua tempat sehingga penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat berjalan optimal.
HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Uraidi, Ali
FENOMENA Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak sah menempati kedudukan (srata) yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapat status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapat penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya. Anak diluar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak diluar kawin, oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya. Dalam hukum waris barat, anak zinah dan anak sumbang, anak diluar nikah sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum, karena undang-undang telah menutup kesempatan apapun bagi mereka untuk mendapatkan hak yang lebih dari sekedar mendapatkan nafkah hidup. Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap anak tersebut jika si anak lebih dulu meninggal daripada ayah dan ibunya.
HUBUNGAN PENDIDIKAN AGAMA DAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZIS ASN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 Uraidi, Ali; Maghfuroh, Wahibatul; Dillah, Ubay
FENOMENA Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v21i2.3773

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan hasil sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Pendidikan agama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan membayar ZIS oleh ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023, Dukungan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan membayar ZIS oleh ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023, Pendidikan agama dan Dukungan pemerintah berpengaruh secara simultan pada Kepatuhan membayar ZIS oleh ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023, dan Pendidikan agama memiliki pengaruh dominan terhadap Kepatuhan membayar ZIS ASN di kabupaten situbondo tahun 2023. Kata kunci: Pendidikan Agama, Dukungan Pemerintah, dan Kepatuhan Membayar ZIS
REKONSTRUKSI PENGATURAN SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI DI LINGKUNGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Yulianto, Winasis; Amalia, Dyah Silvana
FENOMENA Vol 15 No 1 (2021): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i1.1456

Abstract

Rekonstruksi Pengaturan Sengketa Kewenangan Mengadili di Lingkungan Kekuasaan Kehakiman adalah riset untuk melakukan rekonstruksi kembali pengaturan sengketa kewenangan mengadili di lingkungan kekuasaan kehakiman mulai tahun 1945 hingga dewasa ini. Tujuan yang hendak dicapai dalam riset ini adalah menemukan politik hukum pembentuk undang-undang tenatng sengketa mengadili di lingkungan kekuasaan kehakiman. Metode penelitian yang dipergunakan dalam riset ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan riset. Hasil riset menunjukkan bahwa sengketa kewenangan menagdili di lingkungan kekusaaan kehakiman berada di Mahkamah Agung.
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM Uraidi, Ali
FENOMENA Vol 11 No 1 (2017): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk dapat terwujudnya tujuan perkawinan, salah satu syaratnya yaitu para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan yang dilakukan dibawah umur dalam hukum Islam.
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA ASET DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA Nurman, Muh.
FENOMENA Vol 13 No 1 (2019): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aset desa yang dimiliki berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 1) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan, dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan bangunan. Kepala desa beserta perangkat desa memiliki otoritas untuk mengatur desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki termasuk mengelola hal-hal strategis di desa yang juga diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan aset Desa.
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI Sugeng, Tedjo Asmo; Kusuma, Dicky Edwin
FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah Negara hukum. Di dalam negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap keluarga melalui instumen hukum perkawinan memiliki makna yang sangat fundamental. Menurut pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam realitas di masyarakat, tujuan perkawinan yang mulia itu tidaklah mudah direalisasikan, bahkan tidak jarang tujuan perkawinan itu kandas ditengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Hal ini terjadi karena permasalahan keluarga dalam sebuah perkawinan sangatlah kompleks. Demikian pula dengan meningkatnya perkawinan poligami merupakan salah satu ujung tombak dalam rumah tangga dari munculnya berbagai masalah yang sangat kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persyaratan dan Pelaksanaan serta dasar-dasar Hukum perkawinan Poligami menurut Hukum Positif maupun Hukum Islam. Dari hasil penelitian menunjukan peraturan yang mendasari Perkawinan Poligami yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
DUGAAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR PADA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nurman, Muh.
FENOMENA Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i2.2404

Abstract

Faktor terjadinya pungutan liar pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ialah bergesernya moral petugas menjadi pribadi materialis, kesempatan yang ada untuk melakukan pungutan liar. Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun, ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar, namun sementara ini masih mekanisme penghukuman bagi pelaku tergolong ringan dan hanya memiliki efek jera yang bersifat sementara
PENERAPAN HUKUM MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR: MAK/ 2/III/2020 TENTANG KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) Uraidi, Ali
FENOMENA Vol 16 No 1 (2022): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i1.1972

Abstract

Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III.2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19), yang pada intinya mengatur tentang pembatasan kebebasan berkumpul warga. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Penerapan hukum maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19)? dan Bagaimana akibat hukum jika tidak melaksanakan maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19)?Tipe Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Prinsip hukum Maklumat Kapolri Nomor:Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) adalah untuk keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Akibat hukum jika tidak melaksanakan maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19) adalah UU lain yang berkaitan, seperti UU Perdagangan, Konsumen, Perekonomian, dan lain-lain dan denda serta pidana sesuai dengan ketentuan pasal 216 dan 218 KUHP
AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBERIKAN GAJI DI BAWAH UPAH MINIMUM PROVINSI KEPADA KARYAWAN DI KABUPATEN SITUBONDO Sugeng, Tedjo Asmo; Marwiyatun, Marwiyatun
FENOMENA Vol 12 No 1 (2018): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga kerja dan perusahaan saling berkaitan dan membutuhkan. Tenaga kerja sebagai pendongkrak untuk menjadikan suatu perusahaan lebih maju, dan unggul dibanding perusahaan lainnya. Sedang perusahaan sebagai wadah untuk menghasilkan pendapatan bagi para tenaga kerja. Kaitan yang erat itulah yang mengharuskan keduanya harus saling bekerja sama agar sama-sama merasa saling menguntungkan. Disatu sisi tenaga kerja mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan, disisi lain perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar atas jerih payah yang dilakukan oleh pekerja. Penulis menggunakan metode penulisan normatif dan metode penelitian dengan mengamati secara langsung atau menyelidiki dari dekat ke lapangan dengan membanding-bandingkan antara teori dan prakteknya untuk menjawab masalah yang dialami oleh para tenaga kerja di dalam perusahaan terutama yang berhubungan dengan masalah gaji. Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa didalam rantai kerja antara perusahaan dengan tenaga kerjanya haruslah seimbang agar tidak terjadi kesetimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Apabila terjadi kesalahan baik terhadap tenaga kerja, ataupun perusahaan akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Terutama bagi perusahaan, apabila melakukan kesalahan terhadap tenaga kerjanya terutama yang berhubungan dengan upah, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Page 1 of 14 | Total Record : 131

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER Vol 19 No 01 (2025): MEI Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER Vol 18 No 1 (2024): MEI Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER Vol 17 No 1 (2023): MEI Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER Vol 16 No 1 (2022): MEI Vol 15 No 2 (2021): NOVEMBER Vol 15 No 1 (2021): MEI Vol 14 No 1 (2020): MEI Vol 13 No 1 (2019): MEI Vol 12 No 1 (2018): MEI Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER Vol 11 No 1 (2017): MEI Vol 10 No 2 (2016): NOVEMBER Vol 10 No 1 (2016): MEI More Issue