cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 3 (2024): Juli" : 5 Documents clear
Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia Thorik, Achmad; Anggraeni, Aprili Naufal; Hubi, Zindan Baynal; Darmawan, Aldi; Kismala, Tria Putri
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i1.2100

Abstract

Konsep keadilan restoratif atau sering kali dikenal sebagai restorative justice adalah suatu pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memulihkan ataupun mengembalikan penyelesaian perkara kepada keluarga dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya tidak hanya berujung kepada sanksi pidana penjara. Konsep keadilan restoratif saat ini banyak dibicarakan dalam bidang hukum pidana Indonesia, tetapi jauh sebelum itu, hukum Islam sudah mengatur serta menerapkan konsep tersebut dengan cara al-islah atau perdamaian. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan sebagai pendeskripsian persamaan dan perbedaan konsep restorative justice dalam hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam yaitu tergantung jenis perkara, pengganti kerugian dan terkait umur. dan menarik kesimpulan konsep restorative justice dalam hukum pidana Indonesia lebih sesuai digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan berbagai macam suku, budaya, karakter dan agama. Pada penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan komparatif untuk mengetahui perbandingan dari kedua konsep keadilan tersebut.
Upaya Peningkatan Pemahaman tentang Pencegahan dan Penanganan dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Kartikasari, Dwi Wahyu; Apriono, Djoko; Syahrial, Mario Fahmi; Zaki, Ammar
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i3.2106

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami terkait upaya perguruan tinggi khususnya Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ronggolawe dalam menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa maupun dosen, dan karyawan terkait hak mereka dalam memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual. Hal ini dilatar belakangi karena semakin maraknya kasus kekerasan seksual dilingkungan pendidikan yang dilakukan atas dasar relasi kuasa. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti berupaya mencari data melalui wawancara mendalam dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan pemangku kepentingan untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas PGRI Ronggolawe. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah adanya upaya melalui pembentukan Satgas dan pemilihan anggota Satgas dari kalangan dosen dan mahasiaswa, sosialisasi kepada dosen dan ketua prodi, dan seluruh jajaran pengurus perguruan tinggi. Selanjutnya, sosialisasi dilakukan oleh Satgas kepada mahasiswa melalui perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam anggota Satgas. Muatan terkait pencegahan kekerasan seksual juga wajib ada di dalam Rencana Pambelajaran Semester.
Menjaga Kepercayaan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha di Samarinda Maharani, Citra Ayu Deswina; Budhaeri, Lida Khalisa
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i3.2290

Abstract

Dalam kegiatan perdagangan di Indonesia penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kehalalan produknya melalui terbitnya sertifikasi halal untuk produk mereka. Sertifikasi halal di sini berperan sangat penting dalam memastikan kehalalan produk karena sertifikasi Halal merupakan adalah legalitas atau izin beredarnya sebuah produk yang sudah diakui kehalalannya dengan pembuktian berupa sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam menjaga kepercayaan konsumen akan produk yang di perdagangkan oleh pelaku usaha dan mengetahui mengenai faktor yang dapat menghambat pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal serta bentuk solusi dalam mengatasi faktor – faktor yang menghambat dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal guna menjaga kepercayaan konsumen. Dalam penelitian penulis melakukan wawancara dengan lima Pelaku usaha guna mengetahui apakah kelima pelaku usaha telah memiliki bentuk kesadaran dan telah melakukan permohonan sertifikasi halal yang dimana sertifikasi halal digunakkan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.
Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Budhaeri, Lida Khalisa
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i3.2292

Abstract

Bentuk jaminan fidusia mewujud sebagai hak atas properti, yang dapat berupa barang bergerak yang konkret maupun yang tidak terlihat. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa adanya sepengetahuan dan sepersetujuan dari kreditur secara tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya perlindungan hukum terhadap kreditur yang dirugikan serta akibat hukum yang diapat oleh para pelaku debitur dimana telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dengam menganalisis Undang – Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian mendapati bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 27 yang dimana kreditur memiliki hak kedahuluan, bentuk akibat hukum bagi debitur dapat dilakukan penuntutan atas wanprestasi dan penggelapan yang dimana termasuk dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dan sanksi tindak pidana pada Pasal 36 UUJF sebagaimana dimaksud pasa Pasal 23 ayat (2) UUJF mengenai larangan bagi debitur dalam melakukan bentuk upaya pengalihan objek jaminan fidusia.
Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Anjelina, Fatrecya Mutiara
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i3.2371

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab direksi dalam kasus kepailitan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi. Namun, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, dan bahwa mereka telah menjalankan tugas dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab. Penelitian ini menyoroti kompleksitas pembuktian kesalahan atau kelalaian direksi dalam menyebabkan kepailitan dan pentingnya prinsip fiduciary duty serta business judgment rule dalam menjalankan tugas direksi. Implikasi dari tanggung jawab hukum ini sangat penting bagi tata kelola dan manajemen risiko dalam Perseroan Terbatas.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober Vol. 4 No. 3 (2024): Juli Vol. 4 No. 2 (2024): April Vol. 4 No. 1 (2024): Januari Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober Vol. 3 No. 3 (2023): Juli Vol. 3 No. 2 (2023): April Vol. 3 No. 1 (2023): Januari Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober Vol. 2 No. 3 (2022): Juli Vol. 2 No. 2 (2022): April Vol. 2 No. 1 (2022): Januari Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober Vol. 1 No. 3 (2021): Juli Vol. 1 No. 2 (2021): April Vol. 1 No. 1 (2021): Januari More Issue