cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2019)" : 40 Documents clear
Kajian Tentang Tanggung Jawab Negara Akibat Korban Kejahatan Genosida di Darfur, Sudan, Tahun 2010 Dimas Aji Pratama; Ade Maman Suherman; Noer Indriati
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.28

Abstract

Tanggung  jawab  negara  timbul  akibat  dari  kedaulatan  negara.  Tanggung jawab negara dapat diterapkan terhadap tindakan negara yang melanggar perjanjian, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannkontraktual, serta tindakan-tindakan negara yang  menimbulkan  kerugian  terhadap  warga  negara  atau  warga  negara  lain. Kaitannya dengan kasus di Darfur, Sudan, terjadi kejahatan genosida dilakukan Presidan Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir yang mengakibatkan 300.000 orang meninggal, 1,65 juta orang terlantar di Darfur dan lebih dari 200.000 mengungsi ke negara tetangga, Chad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan atas kejahatan genosida  ditinjau  dari  hukum  internasional,  serta  tanggung  jawab  negara  akibat korban  kejahatan  genosida  di  Darfur,  Sudan.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Semua data dalam  penelitian  ini  berasal  dari  data sekunder  yang disusun  secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil Penelitian yaitu kejahatan genosida ditinjau dari hukum internasional terdapat dalam Konvensi Genosida 1948 Statuta International Criminal Tribunal for The  Former  Yugoslavia  (ICTY),  International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda (ICTR), dan Statuta Roma   1998.   Mahkamah   Pidana   Internasional   telah mengeluarkan surat perintah penangkapan sebanyak dua kali terhadap Omar Hassan Ahmad Al Bashir pada 4 Maret 2009, dan 12 Juli 2010, namun hingga tahun 2019, ICC masih belum dapat menangkap Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Negara Sudan belum bertanggung jawab secara nyata terhadap Warga Negara Sudan khususnya etnik Fur, Masalit dan Zaghawa atas terjadinya genosida di Darfur, Sudan hingga 2019 tidak dapat mengadili pelaku kejahatan genosida dan belum bertanggung jawab melakukan pemulihan kepada korban atas kerusakan dan kerugian baik material maupun moral akibat tindakan genosida.Kata kunci: Kedaulatan Negara, Tanggung Jawab Negara, Genosida
Penolakan Status Justice Collaborators Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Andi Narogong Oleh Hakim Tingkat Banding (Studi Perbandingan Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst dan Nomor 5/Pid.Sus- TPK/2018/PT.DKI) Gilang Eka Pratama; Hibnu Nugroho; Rani Hendriana
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.30

Abstract

Korupsi sebagai white collar crime dilakukan secara sistematis dan terorganisir yang sulit untuk dibongkar oleh aparat penegak hukum, oleh karenanya dibutuhkan sebuah metode untuk memberantasnya salah satunya yaitu dengan bantuan peran Justice Collaborator yang nantinya memperoleh reward berkat bantuannya terebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dapat tidaknya permohonan status Justice Collaborator ditolak oleh pengadilan tingkat Banding dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat Banding dalam mengabulkan dan menolak permohonan status Justice Collaborator terhadap SEMA No. 4 Tahun 2011 dan UU No. 31 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan, serta spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dapat menolak status Justice Collaborator yang sudah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Pengadilan Tinggi tingkat Banding memiliki fungsi korektor. Terdapat perbedaan pertimbangan dari kedua putusan dalam hal ini Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis sedangkan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologi, dan filosofis.Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Justice Collaborator, Banding
Kesadaran Hukum Perawat Terhadap Program Promosi Kesehatan Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit (Studi Di Rsud Dr. Soeselo Slawi) Khalifa Chandra Rifani; Saryono Hanadi; Nayla Alawiya
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi dan pengaruh faktor kedisiplinan,motivasi dan fasilitas kerja terhadap kesadaran hokum perawat pada program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif    dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi. Pengambilan sampel melalui metode simple random sampling. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Pengolahan data secara coding, editing, dan tabulasi. Analisis data kuantitatif mengunakan metode distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran  hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi tingginya tingkat pengetahuan hukum perawat terhadap program promosi kesehatan, tingginya pemahaman hukum perawat terhadap program promosi kesehatan, banyaknya sikap setuju perawat terhadap program promosi kesehatan, dan banyaknya pola perilaku perawat yang   sesuai dengan   nilai-nilai program   promosi kesehatan. Faktor kedisiplinan dan motivasi sebagai faktor personal serta faktor fasilitas kerja sebagai faktor sosial cenderung berpengaruh secara positif terhadap kesadaran hukum perawat pada program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soeselo Slawi. Kata Kunci : Kesadaran Hukum Perawat, Program Promosi Kesehatan, Kedisiplinan Kerja, Motivasi Kerja, Fasilitas Kerja
Gugat Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/Pa.Bta) Nabilla Alya Adelia; Siti Muflichah; Rochati Rochati
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.42

Abstract

Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sering mengakibatkan perceraian Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri seperti dalam perkara mengenai gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Baturaja dengan Putusan Nomor:30/Pdt.G/2019/PA.Bta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor:30/Pdt.G/2019/PA.Bta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi preskriptif analitis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor:30/Pdt.G/2019/PA.Bta hanya mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Peneliti pertimbangan hukumhakim tidak lengkap, sebaiknya menambahkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Kata Kunci : Gugat Cerai; Perselisihan; Pertengkaran.
Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kota Banjar Patroman Fina Nurul Farida Hidayat; Abdul Aziz Nasihuddin; Kadar Pamuji
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.24

Abstract

Pelayanan publik merupakan tujuan dari negara hukum dalam meciptakan kesejahteraan negara karena dari pelayanan publik perizinan diselenggarakan. Skripsi ini membahas tentang peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian perizinan berusaha di Kota Banjar Patroman. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peranan Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu mengenai pemberian perizinan berusaha melalui sistem OSS, maupun kendala yang dihadapi dalam perizinan berusaha melalui sistem OSS. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dan buku-buku literatur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan peranan dinas sebagai penyelenggara pelayanan perizinan berusaha berada di bidang administrasi dalam pemenuhan komitmen izin sampai nanti saat izin usaha yang diterbitkan tersebut berlaku efektif. Pelaku usaha yang melakukan permohonan perizinan dihadapkan dengan kendala pada pemenuhan komitmen izin.Kata Kunci: Peranan, Dinas, Perizinan, Sistem, OSS
Tinjauan Yuridis Konsul Kehormatan (Honorary Consul) dalam Hukum Internasional dan Praktiknya di Indonesia Holji Pratama Cakra Dewa; Wismaningsih Wismaningsih; Lynda Asiana
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.32

Abstract

Hubungan antarnegara secara umum dibagi dalam dua lembaga yaitu lembaga diplomatik dan lembaga konsuler. Hubungan konsuler diatur didalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Pada Konvensi Wina 1963 pejabat konsuler dibagi menjadi dua yaitu pejabat konsuler karir/tetap dan pejabat konsul kehormatan. Konsul Kehormatan tidak memiliki pengertian yang sama menurut hukum di setiap negara. Demikianjuga untuk kekebalan dan hak istimewa sudah melekat secara otomatis pada konsul karir, tetapi mengenai pelaksanaan pemberian kekebalan untuk konsul kehormatan belum diatur secara rinci oleh hukum internasional terutama dalam Konvensi Wina 1963. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan konsul kehormatan dalam hukum internasional dan dalam hukum nasional Indonesia serta praktiknya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan. Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disusun secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai konsul kehormatan dalam hukum internasional terdapat di dalam Konvensi Wina 1963 Bab III Pasal 58 sampai dengan Pasal 68, perjanjian internasional bilateral antara negara yang mengadakan hubungan konsuler tersebut, dan praktik hukum kebiasaan. Pengaturan konsul kehormatan dalam hukum nasional Indonesia terdapat di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur secara spesifik tentang konsul kehormatan. Pada praktiknya Indonesia sendiri telah membuka konsul kehormatan di beberapa tempat, antara lain di Ramallah, Palestina serta di Auckland, Selandia Baru.Kata Kunci: Hubungan konsuler; konsul kehormatan; kekebalan dan hakistimewa
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 34/Pid.B/2017/Pn.Bms) Sulistyo Adhy Nugroho; Dwi Hapsari Retnaningrum; Haryanto Dwiatmodjo
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.38

Abstract

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian acara di persidangan. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tindak pidana dengan melihat bukti-bukti fakta dipersidangan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2017PN.Bms, dasar hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Bms adalah telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, dan 2 (dua) alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, penerapan hukum dalam putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms oleh penuntut umum sudah tepat, penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP. Namun, penuntut umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tujuan Pidana; Tindak Pidana Penadahan.
Implementasi Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga) Syarif Antoni; Saryono Hadi; Nurani Ajeng Tri Utami
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.15

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan faktor yang cenderung berpengaruh terhadap implementasi hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Penelitian in menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan responden sebanyak 51 (lima puluh satu) orang peserta  atau penerima manfaat PKH. Pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode angket, dokumenter, dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah secara naratif dan tabel data. Analisis data kuantitatif menggunakan metode analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 2 (dua) indikator meliputi efektifnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga meliputi faktor motivasi, pekerjaan, dan pendapatan.Kata kunci : Implementasi Hukum, Program Keluarga Harapan (PKH), Motivasi, Pekerjaan, Pendapatan.
Implementasi Prinsip-Prinsip Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Studi di Rsud Hj Anna Lasmanah Banjarnegara) Rachma Ekalia Maharani; Saryono Hanadi; Nayla Alawiya
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip informed consent dalam transasksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, kedisiplinan dan kerjasama terhadap implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yurudis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara dengan responden sebanyak 25 orang dokter. Pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yg diperoleh dengan metode angket dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode coding, editing,dan tabulasi, kemudian disajikan secara naratif dan tabel. Analisi data kuantitafif menggunakan metode distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi efektifnya prinsip autonomi, efektifnya prinsip beneficentia, efektifnya prinsip nonmaleficentia dan efektifnya prinsip utilitas serta tingginya faktor kedisiplinan, tingginya faktor motivasi, dan baiknya faktor kerjasama yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara.Kata Kunci : Implementasi Hukum; Prinsip-Prinsip Informed Consent; Ttransasksi Terapeutik; Rumah Sakit; Motivasi Dokter; Kedisiplinan Dokter; Kerjasama Dokter
Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu) Gesty Permatasari; Handri Wirastuti Sawitri; Antonius Sidik Maryono
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.31

Abstract

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran  harkat  dan  martabat  manusia.  Tindak  pidana  perdagangan  orang dapat mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya serta yang paling dirugikan. Restitusi adalah bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian materiil  atau  immateriil  yang  dibebankan kepada pelaku  akibat  tindak  pidana perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut di Kejaksaan Negeri Indramayu.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan  spesifikasi penelitian deskriptif.Data  yang  digunakan dalam penelitian  ini adalah  data  primer  dan  sekunder.Data primer  diperoleh  melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Indramayu sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih belum terlaksana untuk pemberian restitusinya, karena pelaku lebih memilih untuk menerima hukuman pengganti pidana penjara/kurungan paling lama 1 (satu) tahun dibanding membayar sejumlah uang kepada korban. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diantaranya belum adanya petunjuk yuridis lebih lanjut mengenai pembayaran secara cicil, belum diterapkan secara  efektif  petunjuk  teknis  mengenai  penentuan  besarnya  nilai  kerugian restitusi, sarana dan fasilitas masih kurang memadai, dan banyaknya modus baru dari para pelaku.Kata kunci: Restitusi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue