cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 4 (2024)" : 5 Documents clear
Penahanan dan Penangguhan Penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia Kaban, Gerry Geovant Supranata
Soedirman Law Review Vol 6, No 4 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.4.16084

Abstract

Salah satu asas penting yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yang memiliki arti bahwa pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai salah satu bentuk upaya paksa yang merampas kemerdekaan anak dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tetap memegang prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengkaji mengenai penahanan dan penangguhan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum haruslah memenuhi 2 (dua) syarat utama, yakni syarat objektif dan syarat subjektif. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang ditahan dapat diajukan permohonan penangguhan penahanan dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya dengan 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan uang dan jaminan orang. Namun, jaminan tersebut bukanlah merupakan syarat mutlak.Kata Kunci: Anak yang berkonflik dengan hukum; Penahanan; Penangguhan Penahanan.
Kontribusi Teori Hukum Alam dalam Pembangunan Hukum Nasional Ramli, Muhammad; Arifah, Kuni Nasihatun
Soedirman Law Review Vol 6, No 4 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.4.16089

Abstract

Hukum alam telah digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan oleh orang yang berbeda dan waktu yang berbeda pula, di antaranya adalah sebagai ide dasar pemandu dalam hal administrasi dan pengembangan hukum. Hukum alam juga sebagai suatu kualitas moral dasar dalam hukum yang mencegah pemisahan yang total antara law as it is dan law as ought to be. Penelitian ini menekankan pada kontribusi hukum alam terhadap perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia. Metode penelitian kepustakaan (library research) untuk menemukan, mengungkapkan, mengembangan dan menguji kebenaran konsep dan pemikiran. Kesimpulan penelitian ini adalah perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia dapat dilihat dari konstitusi yaitu UUD 1945 sebagai salah satu komponen negara hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, dasar dari semua ini tidak lain adalah hak bawaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Pada prinsipnya hak-hak tersebut tidak dapat dicabut atau dialihkan. Berbeda dengan hak yang diberikan oleh hukum positif yang dapat dicabut atau dialihkan kepada orang lain.Kata Kunci: Hukum Alam; Hukum Positif; Pembangunan Hukum.
Eksekusi Pidana Denda pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto) Turnip, Gebi Emada
Soedirman Law Review Vol 6, No 4 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.4.16086

Abstract

Negara terbebani dengan biaya sosial terhadap terpidana pada perkara tindak pidana korupsi yang tidak kooperatif membuat denda yang ditetapkan dalam putusan pemidanaan. Hal ini tidak sejalan dengan kecenderungan dunia internasional yang saat ini sedang berusaha untuk menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan tingkat keberhasilan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Artikel ini merupakan penelitian sosiologis, data primer diperoleh dari wawancara kepada Jaksa Eksekutor dan data sekunder diperoleh dari penelusuran regulasi, berkas perkara, dan referensi. Temuan dalam artikel ini, prosedur eksekusi pidana denda membuka kesempatan bagi Terpidana untuk tidak membayar melalui subsider pidana kurungan, di Kejaksaan Negeri Purwokerto tercatat bahwa hanya 20% terpidana yang membayar denda pada perkara tindak pidana korupsi. Pidana denda dilaksanakan selama kurun waktu 7 hari, penagihan jaksa eksekutor kepada terpidana bersifat konfirmasi, bukan untuk memaksa terpidana membayar denda. Beberapa kendala dalam eksekusi pidana denda ini adalah belum tersedianya kewenangan bagi jaksa untuk menyita kekayaan terpidana dan rendahnya kesadaran terpidana untuk membayar denda. Artikel ini menyarankan agar ketentuan pelaksanaan pidana denda direvisi dengan cara menguatkan kewenangan jaksa untuk dapat melakukan penagihan pidana denda dengan cara penyitaan, karena peningkatan keberhasilan penagihan juga dapat menambah potensi pendapatan negara melalui sektor bukan pajak.Kata Kunci: Eksekusi; Pidana Denda; Tindak Pidana Korupsi.
Halal Tourism in Indonesia: Challenges of Fairness in Policy Implementation Novita, Diana; Novitasari, Dewi; Rizqi, Aditya Maulana
Soedirman Law Review Vol 6, No 4 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.4.16082

Abstract

Indonesia, with the world’s largest Muslim population, holds strong potential for developing halal tourism. However, inconsistent regulation across regions creates inequalities that limit fair and sustainable growth in this sector. This study aims to address a gap in the literature by analyzing how uneven regulation impacts destination competitiveness and the distribution of economic benefits. Using a qualitative, descriptive approach, this research examines regulatory implementation through case studies in diverse regions, highlighting local factors causing disparity, such as institutional capacity, government support, and public awareness. Findings reveal that the absence of a cohesive national policy on halal tourism results in regulatory imbalances, with local differences in capacity and support affecting outcomes. This study underscores the need for a more inclusive national policy to ensure fair economic distribution and promote sustainable halal tourism throughout Indonesia. By offering a fresh equity-based perspective on the implementation of halal tourism regulations, this research provides a valuable contribution to existing literature on the subject.Keywords: Halal; Tourism; Regulation.
The Urgency of Limiting the Use of the Veto in the UN on Security Resolutions and Global Political Stability Ramadhani, Setiawan; Sihabuddin, Ahmad; Chalissa, An Naja Putri; Mustiana, Sasti Rizky; Rosida, Zakia
Soedirman Law Review Vol 6, No 4 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.4.16083

Abstract

This article examines the implications of the veto power held by the five permanent members of the United Nations Security Council (UNSC) on international conflict resolution and global political stability. The research employs a normative legal methodology, analyzing the UN Charter and relevant historical documents to understand the evolution and application of veto rights. The primary objectives are to assess how the veto affects the UNSC's effectiveness in responding to crises, as illustrated by the Syrian civil war and Russia's invasion of Ukraine, and to explore potential reforms aimed at democratizing decision-making processes within the UN. The findings reveal that the frequent use of vetoes creates significant deadlock, undermining multilateral efforts to address urgent humanitarian issues and exacerbating global instability. Furthermore, the study discusses various reform proposals, such as limiting veto usage in cases of mass atrocities and enhancing participation from non-permanent members. In conclusion, while the veto power was originally intended to ensure cooperation among major powers, its current application often leads to paralysis within the UNSC, necessitating urgent reforms to restore legitimacy and effectiveness in maintaining international peace and security. This research contributes to ongoing debates about reforming global governance structures to better reflect contemporary geopolitical realities and promote collective security over national interests.Keywords: Veto; United Nations; Securtiy Resolutions; Global Political Stability; Global Politic Dynamics.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue