Articles
<![CDATA[Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja ]]>
<![CDATA[fahrizal, Jun]]>;
<![CDATA[Setiawan, Ramadhani]]>;
<![CDATA[-, Edison]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra kerja pemerintahan di daerah sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi, yang mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Bintan terhadap Fungsi pengawasan DPRD dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Bintan , mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi kendala. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Bintan, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kebijakan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bintan. DPRD Kabupaten Bintan selalu berupaya melakukan pengawasan terhadap peaksanaan Peraturan Daerah tersebut. ]]>
<![CDATA[Dampak Desentralisasi terhadap Kapabilitas Kepala Daerah (Studi Kasus Gubernur Riau Periode Tahun 2008-2013) ]]>
<![CDATA[Setiawan, Ramadhani]]>;
<![CDATA[Samin, Rumzi]]>;
<![CDATA[Mahadiansar, Mahadiansar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.58 KB)
<![CDATA[Kepemimpinan pemerintah (kepala daerah) yang dijalankan secara terpusat oleh rezim Orde Baru merupakan cikal bakal pelaksanaan sistem pemerintahan yang tidak memberi peluang kepada daerah untuk tumbuh dan berkembang. Terjadinya era reformasi di mana pergeseran berubah menjadi sistem pemerintahan yang terdesentralisasi yang meningkatkan nilai substansi demokrasi. Namun euphoria perjalanan otonomi daerah sebagai Kepala Daerah penguasa setempat semakin kuat. Bukti ini, nyata terjadi adalah praktek KKN (korupsi, Korupsi dan Nepotisme) terjadi jauh dalam pencapaian harapan desentralisasi. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk membahas kapabilitas, meskipun setiap kepala daerah dipilih oleh rakyat. Peneliti telah dilakukan dengan studi kasus kualitatif di provinsi Riau. Masalah ketidaksetaraan secara khusus dalam hal kewajiban kepemimpinan yang memuncak dari faktor historis yang memberikan peran yang sangat besar untuk kepemimpinan Kepala Daerah sebagai otoritas daerah. Masalahnya adalah di mana ketimpangan tertentu dalam hal kewajiban memuncak kepemimpinan faktor sejarah yang memberikan peran yang sangat besar untuk kepemimpinan kepala daerah.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan PDAM Tirta Karimun Desa Lubuk Kabupaten Karimun ]]>
<![CDATA[Setiawan, Ramadhani]]>;
<![CDATA[Kurnianingsih, Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.268 KB)
<![CDATA[PDAM Tirta Karimun merupakan suatu perusahaan daerah air minum yang memberikan jasa pengaliraan air bersih untuk masyarakat di Tanjung Batu Kundur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelayan PDAM ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penguna PDAM. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti akan memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sesuai ruang lingkup judul penelitian. Dari hasil penelitian di PDAM ini maka penelitian ini membuah hasil yaitu bahwasanya PDAM ini sudah memberikan pelayanan yang transparaan dan juga bertangung jawab namun dalam pelayanan ini masih banyak kekurangannya terutama didalam pengelolaan dan distribusi air tersebut, banyak gendala seperti tidak jalannya air saat kemarau, keruhnya air saat musim hujan dan dimana air kurang layak konsumsi karena berlumpur dan berbau bila selepas hujan, selepas kemarau dan bila saat air tidak dicampur bahan kimia. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelayanan PDAM ini masih terdapat banyak kekurangan walaupun mereka sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Untuk saran diharapkan bisa membeberikan pelayanan yang diharapkan dimana masyarakat sangat terbantu jika PDAM ini berjalan dengan lancar, maka dari itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan pelayaanannya ]]>
<![CDATA[Mapping Potensi Bencana Sosial Di Kota Batam ]]>
<![CDATA[Pangestoeti, Wahjoe]]>;
<![CDATA[Setiawan, Ramadhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Masyarakat Maritim Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Masyarakat Maritim ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tranpormasi pembangunan akan memberikan pertama masalah keadilan sehingga semua orang dapat bekerja dan hidup layak tanpa adanya gejolak dan ganguan sosial, kesinambungan sumber daya alam dimana setiap generasi harus memelihara sumberdaya alam dan lingkungan untuk generasi mendatang dan, ketiga partisipasi yaitu keikut sertaan semua pihak dalam pembangunan mulai dari input, proses dan output. Dengan disentuhnya permasalahan di atas, maka pembangunan merupakan gerakan rakyat dan hanya dengan begitu pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna sebagai suatu daya dukung. Kota Batam adalah merupakan wilayah di provinsi Kepulauan Riau dengan penduduk yang paling banyak dan dengan banyak etnis juga mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Gejala perubahan sosial yang terjadi tidak saja dalam artian positif (regressive), tapi juga dalam bentuk negative (degressive), seperti meningkatnya masalah-masalah sosial yang mengakibatkan rusaknya tatanan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi seperti kriminalitas, patologi sosial lainnya yang tidak terkendali, aksi-aksi protes massa, konflik horizontal dan berbagai konflik fisik antar etnis dan kelompok dalam masyarakat]]>
<![CDATA[Strategi Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Setiawan, Ramadhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Masyarakat Maritim Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Masyarakat Maritim ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Strategi pencegahan korupsi pada umumnya ialah mengurangi perbuatan yang merugikan masyarakat dan merugikan negara. Dalam hal ini perlu adanya pendekatan dari ekonomi, budaya, etika atau moralitas. Pendekatan ini bertujuan memangkas secara berkala tindakan korupsi di birokrasi baik secara kelompok maupun individu serta meminimalisir korupsi yang meningkat siginifikan dalam beberapa tahun ini. Segala perbuatan korupsi di kepulauan riau mengarah pada tujuan memperkaya diri karena kurangnya pemikiran yang jernih akan ketidaktakutan melakukan tindakan tersebut. Dalam studi kepustakaan, penelitian ini menunjukan selain pendekatan, strategi dalam pencegahannya yang harus dilaksanakan melihat dari unsur manusia itu sendiri dengan melibatkankan pengawasan oleh partisipasinya masyarakat serta meningkatkan tanggung jawab moral serta kehidupan dilingkungan sekitar yang ditanamkan sikap anti korupsi dalam upaya menyelamatkan generasi muda yang akan datang]]>
<![CDATA[Mengukur Kinerja Individu Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Yudithia, Yudithia]]>;
<![CDATA[Setiawan, Ramadhani]]>;
<![CDATA[Mahadiansar]]>
<![CDATA[ Jurnal Masyarakat Maritim Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Masyarakat Maritim ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31629/jmm.v3i1.1701
<![CDATA[Mengukur kinerja individu merupakan sebagai upaya dalam melihat kapasitas apa yang dilakukan serta yang dikerjakan pegawai dalam sebuah pekerjaan di dalam organisasi sebagai aktivitas penyelesaian tugas mempunyai penerapan dengan pengetahuan dan kemampuan tersendiri. Peneliti mengunakan Koopmans, Bernaad & Hildebrandt (2014) untuk mengukur kinerja individu yang melibatkan kinerja tugas, kinerja kontekstual dan perilaku kontraproduktif. Dalam penentuan sampel menggunakan teknik Stratified Random Sampling sebanyak 87 responden dengan hasil penelitian bahwa kinerja pegawai masih kurang maksimal menciptakan organisasi yang memiliki kualitas kinerja yang tinggi. Kemudian secara psikologi pegawai dalam pengukurannya menunjukan bahwa merasa cukup memberikan konstribusi dengan pekerjaan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau]]>
<![CDATA[Forecasting Analysis : The Riau Islands Local Government Role In Covid-19 Disaster Management ]]>
<![CDATA[Setiawan, Ramadhani]]>;
<![CDATA[Mahadiansar, Mahadiansar]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Pemerintahan Vol 11, No 3 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jgp.113121
<![CDATA[Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi bencana internasional. Strategi pencegahan COVID-19 membutuhkan peran pemerintah internasional, pemerintah nasional, dan juga pemerintah daerah. Kepulauan Riau yang strategis lebih dekat dengan negara tetangga, yang akan membuat pemerintah lebih waspada terhadap penanggulangan bencana saat ini dan di masa depan, yang akan memungkinkannya menghadapi fase normal baru setelah COVID-19. Penulisan ini difokuskan pada opini analisis peramalan (Dunn, 2018) yang mengidentifikasi perkembangan masa depan. Studi yang digunakan untuk studi literatur yang mengulas pasca-COVID-19 yang terjadi di Kepulauan Riau (analisis konten). Peneliti menyarankan dua skenario yang mungkin, untuk skenario pertama yang melibatkan gelombang COVID-19 kedua karena kelemahan dalam penanggulangan bencana. Lalu yang kedua, skenario normal baru akan berlanjut dengan menerapkan prakiraan kebijakan. Peneliti juga telah memberikan alternatif model peramalan kebijakan dengan pendekatan analisis peramalan: the Potential Future,Konsep Masa Depan yang Masuk Akal, dan Masa Depan Normatif . Model kebijakan peramalan ini diharapkan dapat menjadi pedoman penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah di Indonesia.]]>
<![CDATA[Implementation Processes of Social Protection Policy in Indonesia: Study of Prakerja Card Program ]]>
<![CDATA[Kurnianingsih, Fitri]]>;
<![CDATA[Mahadiansar, Mahadiansar]]>;
<![CDATA[Setiawan, Ramadhani]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Public Policy Vol 7, No 3 (2020): October 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jgpp.731337
<![CDATA[In recent decades, in Indonesia, there have been many social protection policies as social and political agendas that are not public knowledge in the form of “Kartu Saktiâ€. One of the magic cards that are very popular during the COVID-19 pandemic is the Prakerja card. The purpose of this paper is to analyze the process of implementing the Grindle theory (2017) involving interest actors. The research method was carried out qualitatively by using secondary data which was analyzed in depth. The results show that the grindle theory includes Content of Policy and Content of Implementation in the social protection policy implementation process of the Prakerja card program, there are problems and are difficult to implement properly by the implementers, this causes the real purpose of social protection policies has not shown the impact on community welfare during the COVID -19 pandemic compared to other social protection policy programs on target. in addition, the actors of the Prakerja card program have different interests and goals from both the implementor and the recipient side. The Indonesian government is obliged to evaluate and take strategic and regulatory action in the form of pra Kerja program innovation as a long-term priority scale to avoid any gap in the process of implementing social protection policies that adversely affect the welfare of the Indonesian community.]]>
<![CDATA[Stakeholder Collaboration in Traffic Accident Management ]]>
<![CDATA[Dorisman, Asri]]>;
<![CDATA[Suradji Muhammad, Adji]]>;
<![CDATA[Setiawan, Ramadhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Administrasi Publik Vol 1 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31629/jmap.v1i1.3320
<![CDATA[This research aims to determine how the collaboration process between stakeholders in response to traffic accidents in Kota Tanjungpinang. In Kota Tanjungpinang accident numbers are still quite high from year to year. In response to traffic accidents in Kota Tanjungpinang some stakeholders such as Polres Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tanjungpinang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang collaborate. Data collection methods in the form of interviews that are conducted to the informant interested in the implementation of Collaborative governance process. The analysis of data obtained is carried out through data collection, data verification, data presentation, and withdrawal of conclusions. The results obtained from this research are Collaborative governance in response to this traffic accident has fulfilled several factors of 5 factors in collaboration according to the Ansell and Gash Theory (2007), a factor that is fulfilled by collaboration This is (1). Comitment to process in the collaboration of countermeasures traffic accidents see the commitment of each stakeholder and confidence in providing the best service for the countermeasures of traffic accidents. (2). The Trust building in the collaboration in response to the trust building traffic accidents between stakeholders has already run well in carrying out their roles.]]>
<![CDATA[Forecasting Analysis : The Riau Islands Local Government Role In Covid-19 Disaster Management ]]>
<![CDATA[Ramadhani Setiawan]]>;
<![CDATA[Mahadiansar Mahadiansar]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Pemerintahan Vol 11, No 3 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jgp.113121
<![CDATA[The World Health Organization (WHO) designated COVID-19 as an international pandemic of disaster. The COVID-19 prevention strategy requires the role of international governments, national governments, and also local governments. The Riau Islands is strategic closer to the neighboring countries, which will make the government more aware of the current and future disaster management, which will enable it to face the new normal phase afterCOVID19. This writing focused on forecasting analysis opinion (Dunn, 2018) identifying future developments. The study used for literature studies reviewed postcode-19 happening in the Riau Islands (content analysis). The researcher suggests two possible scenarios, for the first scene involving a second COVID-19 wave due to a weakness in disaster management. Then the second, new normal scenario will continue with applying policy forecasting. Researchers have also provided an alternative policy forecasting model with approach forecasting analysis: the Potential Future, Plausible Future, and Normative Future concept. This forecasting policy model is expected to be a disaster management guide by local governments in Indonesia.]]>
