cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 23   24   25   26   27 
Pengaturan Tata Kelola Big Data Untuk Sinkronisasi Penerapan Satu Data Indonesia Dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Prastyo, Brian Amy
Soedirman Law Review Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.4.16046

Abstract

Aneka peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada berbagai instansi pemerintah untuk menyelenggarakan sistem informasi berpotensi mengumpulkan dan mengolah data menjadi suatu Big Data. Namun situasi yuridis tersebut terindikasi telah mengakibatkan beberapa masalah seperti fragmentasi data, duplikasi data, ketidakoptimalan, dan hambatan berkolaborasi. Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia merupakan salah satu upaya regulatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi, substansi peraturan tersebut belum optimal untuk diterapkan dalam konteks pengelolaan Big Data, karena pendekatan pengumpulan data yang digunakan cenderung berbasis pengumpulan data yang telah terstruktur atau berbasis standar data. Selain itu, pengaturan tersebut juga belum memberi kepastian hukum dalam mewujudkan suatu ekosistem pengelolaan sistem informasi pemerintah yang bersifat terpadu atau tersinkronisasi. Lebih jauh lagi, pengaturan tersebut juga belum tampak menggambarkan keselarasan dengan pengaturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan menerapkan metodologi penelitian hukum doktrinal, pada artikel ini diketengahkan argumen bahwa untuk mensinkronisasi penerapan Satu Data Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan pengaturan tentang tata kelola Big Data. Adapun pilihan pengaturan yang dapat dipertimbangkan terdiri atas model pengaturan terpusat, tersebar, atau hybrid.
Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr) Harahap, Sarah Azzura; Prihatinah, Tri Lisiani; Faradz, Haedah
Soedirman Law Review Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.2.16070

Abstract

Pencatatan perkawinan beda agama dilaksanakan melalui  penetapan pengadilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan  mengetahui akibat hukum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa hakim dalam memutus perkara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta fakta bahwa Para Pemohon menikah secara Katholik. Putusan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, hakim seharusnya dapat menambahkan kedua peraturan tersebut sebagai dasar pertimbangannya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 melahirkan akibat hukum perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan dan menutup celah hukum bagi perkawinan beda agama untuk mendapatkan pengakuan melalui penetapan pengadilan. 
Jaminan Keamanan Hakim dalam Mewujudkan Independensi Peradilan Purindrasari, Fara Cahya; Zain, Talitha Hafiz
Soedirman Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.1.16053

Abstract

Hakim merupakan profesi yang rawan mendapatkan ancaman, gangguan ataupun tekanan, dengan banyaknya aksi penyerangan terhadap hakim seperti penyerangan dua orang hakim oleh pengacara menggunakan ikat pinggang. Jaminan keamanan hakim dari gangguan-gangguan tersebut harus secara nyata dilaksanakan untuk mewujudkan independensi peradilan agar terbebas dari pengaruh atau intervensi pihak lain, namun jaminan keamanan hakim saat ini di Indonesia masih lemah karena menemui beberapa tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan sulitnya terwujudnya jaminan keamanan hakim yang nantinya akan bermuara pada independensi peradilan. Metode penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) dengan mengkaji dari berbagai sumber seperti buku, jurnal maupun tulisan hukum dan penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, perundang-undangan, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara jaminan keamanan hakim dengan terwujudnya independensi peradilan, hal ini karena jaminan keamanan hakim sangat berkaitan erat dengan independensi peradilan dimana dengan kurangnya jaminan keamanan hakim membuat hakim akan terpengaruh atau mendapatkan gangguan dari berbagai pihak termasuk cabang kekuasaan lain sehingga menyebabkan peradilan tidak benar-benar merdeka.
Tinjauan Yuridis Legalitas Intervensi atas Permintaan Pemerintah Irak untuk Membantu Melawan Islamic State of Iraq dan Syria 2014 Rajasa, Ahimsa Prima; Indriati, Noer
Soedirman Law Review Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.2.16047

Abstract

Intervensi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara kekerasan yang dilarang dalam Piagam PBB karena diselesaikan dengan ikut campur permasalahan dalam negeri negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan intervensi menurut hukum internasional dan menganalisis legalitas intervensi atas permintaan yang dilakukan oleh Irak untuk membantu melawan ISIS pada 2014. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan kasus. Data yang digunakan data sekunder serta dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi dengan cara paksa disertai kekerasan dilarang dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 dan ayat 7. Intervensi memiliki berbagai bentuk salah satunya intervensi atas permintaan. Pasal 51 Piagam PBB mengatur intervensi yang diperbolehkan dalam hukum internasional yaitu: intervensi kolektif, intervensi untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan jiwa warga negara di luar negeri. Intervensi atas permintaan diatur dalam Pasal 20 dan 26 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Amerika Serikat melakukan intervensi berdasarkan permintaan Irak melalui surat yang disampaikan langsung ke Dewan Keamanan PBB (UN Doc. S/2014/440) sekaligus diperkuat dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2170 (2014) dan Resolusi Dewan Keamanan 2178 (2014).
PENERAPAN ASAS FREIES ERMESSEN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN OLEH ADMINISTRASI NEGARA BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Hartini, Sri; Budiyono, Budiyono; Kunarti, Siti; Haryanto, Tenang; Suyadi, Suyadi; Kartono, Kartono
Soedirman Law Review Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.4.16058

Abstract

Penerapan Asas Freies Ermessen Dalam Pengambilan Kebijakan Oleh Administrasi Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara  Merupakan  suatu kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga Freies Ermessen merupakan kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijakan sendiri dari administrasi negara. Keberadaanya  yang lain karena adanya suatu peningkatan akan  tuntutan pelayanan publik yang harus di berikan tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi pada warga memiliki keberagaman, dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya  dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
Implementasi Rumah Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Purbalingga Alamsyah, Rhaka Fajar; Alhadi, Aura Viska Renathya; Santika, Nareswari Nindiya
Soedirman Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.1.16054

Abstract

Keadilan restoratif ialah konsep yang menitikberatkan pada pemulihan korban sebagai inti utama dalam penegakan hukum, sebuah metamorfosis terhadap keadilan restributif. Dalam hal ini restorative justice menitikberatkan pada bagaimana korban akan didudukkan dan fokus akhir apa yang akan dicapai. Rumah restorative justice dinilai sebagai salah satu bentuk upaya yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung untuk memfasilitasi penegakan hukum dalam mendukung Keadilan Restoratif / Restorative Justice. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai bentuk optimalisasi Rumah Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Purbalingga sebagai bentuk penyelesaian perkara tanpa melibatkan pengadilan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan berpedoman kepada asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga melibatkan beberapa elemen Kejaksaan Negeri Purbalingga sebagai narasumber untuk upaya dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep Restorative Justice di Kabupaten Purbalingga secara konseptual sudah berjalan dengan beberapa peraturan hukum yang mengatur, terbentuknya Rumah Restorative Justice di Kabupaten Purbalingga merupakan realisasi dari Peraturan Kejaksaan Agung sebagai bukti keseriusan Kejaksaan dalam menjalankan salah satu fokus pembangunan hukum di Indonesia. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam jurnal penelitian ini menunjukkan hasil bahwa angka penyelesaian perkara secara non-litigasi di Kabupaten Purbalingga masih terbilang cukup rendah dan peranan rumah RJ masih belum teroptimalisasikan secara menyeluruh, sehingga hal ini menjadi menarik perhatian dengan mendasarkan pada fokus utama yang menjadi hambatan penerapan RJ sekurang kurangnya pada dua aspek : culture budaya dan kompleksitas kondisi Tersangka untuk bisa di moderisasi pemulihannya melalui keadilan restorative.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menjanjikan Atau Memberikan Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan 184/Pid.Sus/2019/Pt. Mks) Wahyudi, Endik; Immanuela, Sharon Hadassah
Soedirman Law Review Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.2.16068

Abstract

Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan secara tertib dan bersih sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang melarang praktik politik uang atau “money politic”, meskipun hal ini sering terjadi karena banyaknya peserta pencalonan. Penelitian ini kemudian membahas bagaimana pengaturan tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan bagaimana kajian pertimbangan hukum hakim melalui studi kasus Putusan No. 184/PID.SUS/2019/PT. MKS.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan ilmiah lain.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pemilu politik uang, dan potensi timbulnya ketidakpastian hukum dalam putusan bebas terkait. Semestinya dalam perumusan sanksi dalam pasal terkait menjanjikan atau memberikan uang mencantumkan ketentuan minimum dalam pidana pokoknya, yaitu pidana penjara dan denda agar permasalahan tidak terjadi dalam praktek. Melalui kajian teori, pertimbangan hakim dalam Putusan No. 184/PID.SUS/2019/PT. MKS dirasa kurang tepat. Maka dari itu, perlu adanya perkembangan dan perbaikan dalam menegakkan hukum di kala maraknya politik uang di Indonesia.  Maka dari itu, diperlukan  pembaharuan regulasi Pemilu yang jelas (lex certa) dan tegas (lex stricta).
Inkosistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020. Aji, Alan Bayu
Soedirman Law Review Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.4.16059

Abstract

Kedudukan Hukum Pemohon dalam perkara konstitusi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan syarat mutlak. Dalam penelitian ini terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan yang berbeda tentang kedudukan hukum pemohon yaitu putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, di mana dari kedua putusan tersebut memiliki permohonan yang serupa tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, namun Mahkamah memberikan putusan kedudukan hukum yang berbeda. Sehingga dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah pertama tentang bagaimana kedudukan pemohon dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, kedua mengenai pandangan Majelis Hakim Mahakamah Konstitusi tentang kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam pemberian kedudukan hukum pemohon oleh Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang tidak memberikan kedudukan hukum kepada pemohon sedangkan terhadap putusan 90/PUU-XXI/2023 memberikan kedudukan kepada pemohon. Hal tersebut menunjukan sikap Inkosistensi Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum pemohon yang permohonannya merupakan kebijakan hukum terbuka yang itu sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi seharusnya menunjukan konsistensi dalam pemberian kedudukan hukum khususnya terkait dengan permohonan yang berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka. Kata Kunci:Inkonsistensi; Kedudukan Hukum; Mahkamah Konstitusi. 
Prinsip Effectivites Penentuan Kedaulatan atas Pulau dalam ICJ Judgment on Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial Guinea) Basri, Muhammad Aswar; Furqon, Arimbi Fajari
Soedirman Law Review Vol 7, No 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.3.16121

Abstract

Disputes concerning sovereignty over territory frequently arise before the International Court of Justice (ICJ), often involving diverse forms and historical backgrounds. In the context of sovereignty disputes over islands, the ICJ has applied the principle of effectivités as a significant factual criterion in determining sovereignty. This principle was notably applied in the case of Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands (Gabon/Equatorial Guinea), decided by the Court on 19 May 2025. The dispute concerned Equatorial Guinea’s claim over several small islands adjacent to Gabon. Against this background, this article examines: (1) the concept and legal status of the principle of effectivités in international law, and (2) its application in the aforementioned case. From a normative legal perspective, this article identifies and explains the principle of effectivités as a basis for determining sovereignty over the disputed islands. In international law, the principle requires that a state demonstrate effective control and administration over a territory and its population in order to be recognized as sovereign. In the case at hand, the Court considered that Equatorial Guinea had undertaken measures indicative of occupation of the islands. These measures included political actions, such as issuing a decree and communicating it to the UN Secretary-General in 1970 without objection, as well as technical acts. It must be tangibly manifested, for instance, through the construction of infrastructure, thereby demonstrating a state’s commitment to maintaining sovereignty. Such practice may serve as a useful reference for Indonesia, as an archipelagic state, in safeguarding its own territorial sovereignty.

Page 27 of 27 | Total Record : 269

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue