cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 287 Documents
 25   26   27   28   29 
Sinergi Antar-Lembaga dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana: Menjembatani Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Elang Yewisen Syachla Elden; Dwi Hapsari Retnaningrum; Setya Wahyudi
Soedirman Law Review Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16140

Abstract

Pembinaan keterampilan narapidana merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang diberikan melalui serangkaian program pelatihan keterampilan kerja sebagai salah satu upaya mewujudkan reintegrasi sosial. Pembinaan melibatkan semua lembaga yang ada dalam sistem pemasyarakatan diantaranya Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi antara Lapas Kelas IIA Purwokerto dan Bapas Kelas IIA Purwokerto dalam pembinaan keterampilan narapidana. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan petugas Lapas dan Bapas serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menujukan bahwa sinergi antara Lapas dan Bapas dalam pembinaan keterampilan diwujudkan melalui dokumen penelitian kemasyarakatan atau litmas yang berisikan rekomendasi program pembinaan  yang akan diberikan kepada narapidana. Sinergi tersebut didukung dengan letak geografis yang berdekatan dan adanya koordinasi yang baik, namun memiliki kendala keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi tersebut sudah efektif namun belum optimal dalam implementasinya karena terdapat kendala dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Meningkatkan pelatihan SDM dan alokasi anggaran khusus dapat dijadikan rekomendasi untuk mengatasi keterbatasan tersebut.Kata Kunci: Narapidana; Pembinaan Keterampilan; Reintegrasi Sosial.
Antara Pembakaran dan Pembunuhan: Analisis Yuridis terhadap Kualifikasi Delik Ginza Alisia Pradana; Budiyono Budiyono
Soedirman Law Review Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16141

Abstract

Tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan matinya orang adalah kejahatan membahayakan keamanan umum, pelaku dengan sengaja membakar sesuatu sehingga menimbulkan kebakaran dan akibatnya ada orang meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara Nomor 1100/Pid.B.2025.PN. Lbp yang mengkualifikasikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan matinya dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, bersifat preskriptif, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Putusan Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Lbp, menurut penulis tidak tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan meninggalnya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP, melainkan yang tepat  adalah sesuai dengan fakta persidangan seharusnya perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis berupa alat bukti yang sah dan aspek non yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan.Kata Kunci: Putusan Hakim; Kejahatan Pembakaran; Mengakibatkan Matinya Orang.
Anak Sebagai Pengedar Dalam Pusaran Peredaran Gelap Narkotika (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb) Nadia Radhwa; Nurani Ajeng Tri Utami; Weda Kupita
Soedirman Law Review Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16139

Abstract

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam perkara narkotika seringkali memicu dilema hukum antara pendekatan punitif Undang-Undang Narkotika dan pendekatan restoratif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini terefleksi pada kasus anak yang berperan sebagai perantara/kurir atas perintah orang lain namun tetap dijatuhi vonis penjara dengan alasan kebutuhan akan pembinaan yang lebih baik di lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb serta menguji kesesuaiannya dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara normatif-kualitatif dengan menafsirkan serta mengonstruksikan pernyataan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian disajikan secara naratif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan berdasarkan pertimbangan holistik yang mencakup aspek yuridis (terbuktinya unsur permufakatan jahat perantara narkotika Golongan I >5 gram), aspek sosiologis (adanya disfungsi pengawasan keluarga dan krisis identitas anak), serta aspek filosofis (penerapan teori tujuan/rehabilitatif). Penjatuhan pidana penjara dalam putusan ini telah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak karena diposisikan sebagai ultimum remedium guna memberikan perlindungan substantif dan pembinaan terstruktur bagi anak yang berada dalam lingkungan kriminogenik.Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Narkotika; Perantara Narkotika; Pidana Penjara.
Disharmoni Regulasi Hukum Nasional dan Paris Convention dalam Pembatasan Kata Deskriptif: Studi Kasus Merek “Prestige Image Motorcars” Muhammad Aslam Fadhlurrahman
Soedirman Law Review Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16138

Abstract

Di era globalisasi, banyak perusahaan menggunakan kata pujian seperti kata super, premium, dan mild untuk membangun persepsi merek. Hal ini termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya dalam suatu merek. Dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, Indonesia harus tunduk pada ketentuan larangan penggunaan kata deskriptif dalam Pasal 6quinquies Konvensi Paris. Di Indonesia, larangan penggunaan kata deskriptif yang diatur dalam Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum diatur secara tegas sebagaimana Pasal 6quinquies Konvensi Paris. Sehubungan dengan ini, ditemukan merek yang diterima permohonannya pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yaitu merek Prestige Image Motorcars. Permasalahan dalam jurnal ini adalah apakah kata “prestige” termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya berdasarkan hukum nasional dan apakah merek Prestige Image Motorcars yang diduga terdiri dari kata umum dan kata deskriptif dapat diterima pendaftarannya pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif dengan sinkronisasi hukum vertikal antara hukum nasional dengan hukum internasional. Kesimpulan akhir adalah kata “prestige” termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya. Sekalipun merek “Prestige Image Motorcars” terdapat kata “prestige image” dan kata “motorcars” yang dilarang penggunaannya, merek tersebut tetap dapat didaftarkan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Merek; Kata Deskriptif.
Pemanfaatan Media Sosial dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas Marcel Jasri Purba
Soedirman Law Review Vol 7, No 4 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.4.16131

Abstract

Peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan menuntut strategi penanggulangan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Di tingkat lokal, Kabupaten Banyumas menghadapi peningkatan kasus narkotika yang signifikan, sementara media sosial menjadi ruang ganda yang dapat dimanfaatkan baik oleh jaringan kejahatan maupun aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan media sosial oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyumas dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosio-legal dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara terhadap aparat BNNK Banyumas dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan non-penal melalui edukasi publik, kampanye kesadaran hukum, sarana pengaduan masyarakat, dukungan intelijen terbuka (OSINT), deteksi dini, dan alternatif pengumpulan informasi saat kewenangan penyadapan terbatas. Namun demikian, pemanfaatan tersebut belum berjalan efektif akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan anggaran, rendahnya literasi digital masyarakat, maraknya hoax, anonimitas akun, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial memiliki potensi strategis dalam kerangka politik kriminal non-penal, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan dan regulatif agar berkontribusi nyata dalam menekan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas digital aparat, integrasi antar instansi, dan strategi komunikasi hukum yang lebih terarah berbasis literasi digital masyarakat.Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional; Kebijakan Kriminal; Kebijakan Non-Penal; Pemanfaatan Media Sosial; Penegakan Hukum Narkotika.
Penerapan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 dalam Indentifikasi Unsur Bersekongkol pada Kasus Persekongkolan Tender Ajeng Aditya Listyani; Tri Lisiani Prihatinah; Sulistyandari Sulistryandari
Soedirman Law Review Vol 7, No 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.3.16123

Abstract

Tender pada dasarnya harus dilaksanakan dengan adil dan terbuka. Meskipun demikian, terdapat perilaku yang mendorong para pihak melakukan persekongkolan tender. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah banyak memutus kasus persekongkolan tender, salah satunya melalui Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018. Perbedaan kedua putusan terletak pada pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membatalkan putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta menganalisis penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dalam Putusan yang dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang - undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Data disajikan dengan deskriptif normatif dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menjadi dasar hukum hakim untuk memutus sengketa persekongkolan tender. Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018, menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Indikasi Persekongkolan; Peraturan Komisi; Persekongkolan Tender.
Doktrin Misbruik van Omstandigheden dalam Sistem Hukum Perjanjian di Indonesia Asti Inayah; Nain Deo Novebra Simanjuntak; Fheren Nirandra Saputra; Weda Kupita; Salman Paris Harahap
Soedirman Law Review Vol 7, No 4 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.4.16122

Abstract

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, penerapan asas tersebut secara absolut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya dalam situasi kontraktual yang ditandai oleh ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Dalam praktik, kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk mengeksploitasi pihak yang berada dalam keadaan lemah, sehingga kebebasan berkontrak kehilangan makna keadilannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum, unsur-unsur, serta akibat hukum doktrin misbruik van omstandigheden dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia sebagai mekanisme pembatas asas kebebasan berkontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi pustaka, dengan bahan hukum berupa KUHPerdata, doktrin, yurisprudensi, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin misbruik van omstandigheden tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, keberadaannya diakui secara doktrinal dan yurisprudensial melalui penafsiran asas itikad baik dan kausa yang halal. Doktrin ini memiliki tiga unsur utama, yaitu adanya kondisi lemah pada salah satu pihak, adanya penyalahgunaan kondisi tersebut oleh pihak lawan, serta timbulnya kerugian yang signifikan. Perjanjian yang terbukti mengandung penyalahgunaan keadaan menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkannya perjanjian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa doktrin misbruik van omstandigheden merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan kontraktual. Oleh karena itu, disarankan agar doktrin ini memperoleh penguatan normatif yang lebih tegas dalam pembaruan hukum perjanjian di Indonesia.Kata Kunci: Misbruik van Omstandigheden; Kebebasan Berkontrak; Cacat Kehendak; Hukum Perjanjian; Keadilan Kontraktual.
Juridical Ambiguity in Land Tenure: A Critical Analysis of Land Status Following Forest Area Relinquishment Ghassani Irsia Khairina
Soedirman Law Review Vol 7, No 4 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.4.16124

Abstract

Legal certainty in land tenure is fundamentally compromised by sectoral conflicts between agrarian and forestry law in Indonesia. A major issue is the juridical ambiguity of land status after a Forest Area Relinquishment Decree (Pelepasan Kawasan Hutan) is issued, often leading to disputes where these administrative decrees are contested by Certificates of Ownership (SHM). This research aims to analyze two key problems: 1) the essence and juridical status of land following a Forest Area Relinquishment Decree, and 2) the legal force of this Decree as land ownership evidence. This study employs a normative legal research methodology, which is qualitative, utilizing a statute approach and a descriptive-analytical specification based on library research of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results demonstrate that land post-relinquishment becomes State Land within an Other Use Area (APL), and the Decree is legally recognized as a "basis of land control" (Dasar Penguasaan Atas Tanah). Court decision analysis reveals that the judiciary has, in practice, prioritized these Decrees over subsequently issued SHMs based on chronological priority and procedural challenges within the 5-year limit of Indonesia's negative publicity system. The study concludes that the Relinquishment Decree functions as a valid basis of control and has been judicially affirmed as superior proof of ownership over conflicting SHMs in the analyzed cases. Further research is suggested to analyze the legal status of management authority during the transition period and the impact of the new APL status on pre-existing community rights.Keywords: Land Tenure; Land Status; Forest Area Relinquishment.
Pengelolaan Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto Adi, Luthfi Kalbu
Soedirman Law Review Vol 7, No 4 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.4.16127

Abstract

Penelitian ini membahas pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto, di mana hal ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait lamanya proses hukum, keterbatasan fasilitas penyimpanan, dan penurunan nilai ekonomis barang sitaan. Di wilayah hukum Purwokerto, koordinasi antara Kejaksaan Negeri dan RUPBASAN menjadi kunci dalam menjaga integritas dan nilai aset negara yang disita. Permasalahan berfokus pada mekanisme pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan RUPBASAN Kelas II Purwokerto, serta faktor-faktor yang menjadi hambatannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap aparat kejaksaan dan petugas RUPBASAN. Pengelolaan benda sitaan dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tahapan penyerahan, identifikasi, registrasi, pemeliharaan, serta eksekusi benda sitaan sesuai amar putusan pengadilan. Kerja sama antara Kejaksaan dan RUPBASAN telah berjalan efektif dalam menjaga kondisi fisik benda sitaan, meskipun masih terkendala oleh sarana penyimpanan yang terbatas dan proses peradilan yang panjang. Hambatan utama yang ditemukan ialah keterbatasan fasilitas penyimpanan dan lamanya proses peradilan yang menyebabkan penurunan nilai benda sitaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana, percepatan proses hukum, dan koordinasi antar lembaga guna mendukung efektivitas pemulihan aset negara. Secara normatif, pengelolaan benda sitaan di Purwokerto telah sesuai ketentuan hukum, namun secara praktis masih terdapat hambatan struktural dan teknis yang berpotensi mengurangi nilai aset negara. Diperlukan peningkatan kapasitas sarana RUPBASAN, percepatan proses hukum, serta penguatan koordinasi antar instansi agar pengelolaan benda sitaan dapat lebih efisien dan optimal dalam mendukung pemulihan aset negara.Kata Kunci: Benda Sitaan; Korupsi; Kejaksaan Negeri Purwokerto.
Karakteristik Korban dan Pelaku dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Purwokerto Basanta, Argya
Soedirman Law Review Vol 7, No 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.3.16125

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang berdampak serius terhadap hak dan martabat manusia, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Fenomena ini menunjukkan peningkatan signifikan dan menimbulkan dampak multidimensional, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola KBGO yang terjadi di Purwokerto serta mengidentifikasi karakteristik korban dan pelaku dalam kasus-kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang mengombinasikan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola KBGO di Purwokerto cenderung berulang dalam bentuk sextortion, revenge porn, dan malicious distribution yang dilakukan melalui berbagai platform digital dengan motif ekonomi dan emosional. Korban KBGO didominasi oleh perempuan, baik anak-anak maupun perempuan dewasa, yang rentan akibat ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, rendahnya literasi digital, serta minimnya pengawasan keluarga. Pelaku umumnya laki-laki dewasa yang memiliki hubungan personal dengan korban dan menggunakan ancaman sebagai sarana pengendalian. Penelitian ini juga menemukan bahwa hak restitusi bagi korban KBGO belum pernah diakomodasi dalam putusan pengadilan yang dianalisis, sehingga pemulihan korban belum optimal. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penanggulangan KBGO tidak cukup hanya melalui pemidanaan, tetapi harus berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan korban, optimalisasi restitusi, serta peningkatan literasi digital sebagai strategi pencegahan KBGO.Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online; Korban; Pelaku.

Page 28 of 29 | Total Record : 287

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2026) Vol 8, No 1 (2026) Vol 7, No 4 (2025) Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue