cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 274 Documents
 24   25   26   27   28 
Sinergi Antar-Lembaga dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana: Menjembatani Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Elden, Elang Yewisen Syachla; Retnaningrum, Dwi Hapsari; Wahyudi, Setya
Soedirman Law Review Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16140

Abstract

Pembinaan keterampilan narapidana merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang diberikan melalui serangkaian program pelatihan keterampilan kerja sebagai salah satu upaya mewujudkan reintegrasi sosial. Pembinaan melibatkan semua lembaga yang ada dalam sistem pemasyarakatan diantaranya Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi antara Lapas Kelas IIA Purwokerto dan Bapas Kelas IIA Purwokerto dalam pembinaan keterampilan narapidana. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan petugas Lapas dan Bapas serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menujukan bahwa sinergi antara Lapas dan Bapas dalam pembinaan keterampilan diwujudkan melalui dokumen penelitian kemasyarakatan atau litmas yang berisikan rekomendasi program pembinaan  yang akan diberikan kepada narapidana. Sinergi tersebut didukung dengan letak geografis yang berdekatan dan adanya koordinasi yang baik, namun memiliki kendala keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi tersebut sudah efektif namun belum optimal dalam implementasinya karena terdapat kendala dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Meningkatkan pelatihan SDM dan alokasi anggaran khusus dapat dijadikan rekomendasi untuk mengatasi keterbatasan tersebut.Kata Kunci: Narapidana; Pembinaan Keterampilan; Reintegrasi Sosial.
Antara Pembakaran dan Pembunuhan: Analisis Yuridis terhadap Kualifikasi Delik Pradana, Ginza Alisia; Budiyono, Budiyono
Soedirman Law Review Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16141

Abstract

Tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan matinya orang adalah kejahatan membahayakan keamanan umum, pelaku dengan sengaja membakar sesuatu sehingga menimbulkan kebakaran dan akibatnya ada orang meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara Nomor 1100/Pid.B.2025.PN. Lbp yang mengkualifikasikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan matinya dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, bersifat preskriptif, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Putusan Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Lbp, menurut penulis tidak tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan meninggalnya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP, melainkan yang tepat  adalah sesuai dengan fakta persidangan seharusnya perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis berupa alat bukti yang sah dan aspek non yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan.Kata Kunci: Putusan Hakim; Kejahatan Pembakaran; Mengakibatkan Matinya Orang.
Anak Sebagai Pengedar Dalam Pusaran Peredaran Gelap Narkotika (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb) Radhwa, Nadia; Utami, Nurani Ajeng Tri; Kupita, Weda
Soedirman Law Review Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16139

Abstract

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam perkara narkotika seringkali memicu dilema hukum antara pendekatan punitif Undang-Undang Narkotika dan pendekatan restoratif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini terefleksi pada kasus anak yang berperan sebagai perantara/kurir atas perintah orang lain namun tetap dijatuhi vonis penjara dengan alasan kebutuhan akan pembinaan yang lebih baik di lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb serta menguji kesesuaiannya dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara normatif-kualitatif dengan menafsirkan serta mengonstruksikan pernyataan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian disajikan secara naratif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan berdasarkan pertimbangan holistik yang mencakup aspek yuridis (terbuktinya unsur permufakatan jahat perantara narkotika Golongan I >5 gram), aspek sosiologis (adanya disfungsi pengawasan keluarga dan krisis identitas anak), serta aspek filosofis (penerapan teori tujuan/rehabilitatif). Penjatuhan pidana penjara dalam putusan ini telah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak karena diposisikan sebagai ultimum remedium guna memberikan perlindungan substantif dan pembinaan terstruktur bagi anak yang berada dalam lingkungan kriminogenik.Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Narkotika; Perantara Narkotika; Pidana Penjara.
Disharmoni Regulasi Hukum Nasional dan Paris Convention dalam Pembatasan Kata Deskriptif: Studi Kasus Merek “Prestige Image Motorcars” Fadhlurrahman, Muhammad Aslam
Soedirman Law Review Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16138

Abstract

Di era globalisasi, banyak perusahaan menggunakan kata pujian seperti kata super, premium, dan mild untuk membangun persepsi merek. Hal ini termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya dalam suatu merek. Dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, Indonesia harus tunduk pada ketentuan larangan penggunaan kata deskriptif dalam Pasal 6quinquies Konvensi Paris. Di Indonesia, larangan penggunaan kata deskriptif yang diatur dalam Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum diatur secara tegas sebagaimana Pasal 6quinquies Konvensi Paris. Sehubungan dengan ini, ditemukan merek yang diterima permohonannya pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yaitu merek Prestige Image Motorcars. Permasalahan dalam jurnal ini adalah apakah kata “prestige” termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya berdasarkan hukum nasional dan apakah merek Prestige Image Motorcars yang diduga terdiri dari kata umum dan kata deskriptif dapat diterima pendaftarannya pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif dengan sinkronisasi hukum vertikal antara hukum nasional dengan hukum internasional. Kesimpulan akhir adalah kata “prestige” termasuk kata deskriptif yang dilarang penggunaannya. Sekalipun merek “Prestige Image Motorcars” terdapat kata “prestige image” dan kata “motorcars” yang dilarang penggunaannya, merek tersebut tetap dapat didaftarkan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Merek; Kata Deskriptif.

Page 28 of 28 | Total Record : 274

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2026) Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue