Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Focus and Scope Focus of Jurnal Hukum Mimbar Justitia has a main focus on the publication of scientific articles related to various aspects of law, both in national and international contexts. The journal aims to be a platform for academics, legal practitioners, and researchers to share knowledge, research results, and current thinking in various fields of law. Scope of Jurnal Hukum Mimbar JustitiaJournal: The scope of Mimbar Justitia Law Journal includes, but is not limited to, the following areas: Constitutional Law: Articles that discuss legal aspects of constitutions, systems of government, division of powers, human rights, as well as other related topics in the context of specific countries and legal systems. Criminal Law: Topics related to criminal law, including but not limited to criminal theory, crime, criminal procedure, criminal justice, and current crime issues. Civil Law: Articles that discuss civil law in various contexts, such as family law, inheritance law, contract law, property law, and other civil disputes. Business and Economic Law: This scope includes articles that discuss legal aspects related to the world of business and economics, including competition law, business contract law, corporate law, and economic regulation. International Law: Articles that discuss international law, including public international law, private international law, international organisations, international trade, and other global issues. Environmental Law: This covers articles that address legal issues relating to environmental conservation, natural resource protection, environmental law, and corporate social responsibility in an environmental context. Islamic Law: Articles that discuss aspects of Islamic law in various contexts, including Islamic family law, sharia, Islamic economic law, and Islamic legal thought. Customary Law: Articles that discuss customary law in the context of specific cultures and societies, including traditional legal systems, customs, and the protection of customary rights. Health Law: This scope includes articles that address legal aspects related to the field of health, including medical law, medical ethics, pharmaceutical regulation, and patient rights and obligations. Law of the Sea: Articles that discuss the law of the sea, including fisheries law, marine transport law, international conventions on the law of the sea, and other maritime law issues. Space Law: This scope includes articles that discuss legal aspects relating to space exploration, space exploration, regulation of space activities, and the rights and obligations of states in space. The journal also welcomes articles that discuss other topics related to legal science at large. The approach used in analysing the articles is Juridical Normative and Juridical Sociology, to provide comprehensive and in-depth insight into the topics discussed.
Articles
206 Documents
<![CDATA[Analisis Yuridis Kewajiban UMKM Naik Kelas Sebagai Pendamping Usaha Berjenjang ]]>
<![CDATA[Lusi Zafriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5154
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional, namun implementasi kebijakan pembinaan berjenjang pada program UMKM Naik Kelas belum memiliki dasar hukum yang eksplisit. Penelitian ini bertujuan mengkaji legalitas kewajiban mentoring antar pelaku usaha dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum publik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban mentoring masih bersifat soft law dan belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran asas legalitas. Untuk itu, diperlukan reformulasi kebijakan melalui revisi Undang Undang, penyusunan peraturan pelaksana, penetapan standar nasional mentoring, serta pemberian insentif yang adil bagi UMKM mentor. Kesimpulan dan rekomendasi, penguatan dasar hukum mentoring mutlak diperlukan untuk menjamin keadilan administratif dan efektivitas pembinaan UMKM secara nasional.]]>
<![CDATA[Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Material dalam KUHP Baru dan Konsekuensinya terhadap Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Sarip Hidayat]]>;
<![CDATA[Yani Andryani]]>;
<![CDATA[Iman Jalaludin Rifa’I]]>;
<![CDATA[Raden Yeni Muliani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5160
<![CDATA[Pergeseran asas legalitas dari yang semula bersifat formal dalam KUHP lama ke arah asas legalitas material dalam KUHP baru, serta implikasi dari perubahan ini terhadap eksistensi dan penerapan hukum adat di Indonesia. Asas legalitas formal menekankan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang tertulis terlebih dahulu, sedangkan asas legalitas material membuka ruang bagi penilaian keadilan substantif dan pengakuan terhadap sumber hukum tidak tertulis, termasuk hukum adat. Metode pendekatan Yuridis-Empiris dan deskriftif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP baru secara eksplisit mengakui hukum adat sebagai salah satu sumber hukum pidana, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Konsekuensinya, hukum adat memiliki posisi yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional, namun juga menimbulkan tantangan serius terkait kepastian hukum, keseragaman penegakan hukum, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan adanya pengaturan lebih lanjut dan pembentukan pedoman nasional agar penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hukum pidana modern.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Peredaran MMEA dan Rokok Ilegal dalam Perspektif Pemidanaan ]]>
<![CDATA[Tri Warsono]]>;
<![CDATA[Indra Yudha Koswara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5161
<![CDATA[Meningkatnya peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan rokok tanpa pita cukai menimbulkan potensi kerugian penerimaan negara dari sektor cukai. Padahal, cukai merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang-barang kena cukai. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum, faktor-faktor yang memengaruhi, serta dampaknya terhadap pemulihan penerimaan negara. Variabel yang diteliti meliputi regulasi, koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan tingkat kesadaran masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga guna menekan peredaran barang ilegal. Rekomendasi mencakup peningkatan kapasitas pengawasan, termasuk terhadap produk baru seperti rokok elektrik yang semakin populer di masyarakat]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pembatalan Perkawinan ]]>
<![CDATA[Deny Haspada]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5177
<![CDATA[Pembatalan perkawinan dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi pihak yang terlibat, terutama dalam hal kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Artikel ini membahas analisis hukum terkait gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan menurut sistem hukum Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah dasar hukum yang mendasari gugatan ganti rugi, pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Pengumpulan data menggunakan Bahan hukum pimer, sekunder dan tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor hukum, sosial, dan moral dalam membuat keputusan yang adil bagi pihak yang dirugikan.]]>
<![CDATA[Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Apri Listiyanto]]>;
<![CDATA[Mompang L Panggabean]]>;
<![CDATA[Rospita Adelina Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5461
<![CDATA[Diaturnya pidana kerja sosial menunjukan adanya alternatif penghukuman di luar pemenjaraan yang saat ini merupakan bentuk penghukuman yang paling banyak dijatuhkan oleh Hakim sebagai pelaksanaan pemidanaan. Hukuman penjara menjadi salah satu sebab terjadinya over kapasitas yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini berusaha menjawab konsep, implementasi dan tantangan, serta upaya mewujudkan keadilan restoratif melalui pidana kerja sosial, sehingga diharapkan akan manambah khasanah pengetahuan terkait pidana kerja sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat doktrinal melalui pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang ada dapat ditemukan bahwa pidana kerja sosial adalah salah satu bentuk hukuman yang mewajibkan terpidana dengan hukum berupa pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pekerjaan sosial ini dapat berupa kegiatan sosial yang bermanfaat bagi Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan pidana kerja sosial akan menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan restoratif.]]>
<![CDATA[Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital: Analisis Terhadap Kuhp Baru ]]>
<![CDATA[Agung Fajriansyah]]>;
<![CDATA[Rospita Adelina Siregar]]>;
<![CDATA[Mompang L Panggabean]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5462
<![CDATA[Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem hukum pidana Indonesia. Menggantikan KUHP kolonial, aturan baru ini mencoba menyesuaikan hukum pidana dengan tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur, menganalisis sejauh mana KUHP baru mengakomodasi kejahatan digital, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi di ruang siber. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa pengaturan terkait tindak pidana digital, cakupannya masih terbatas dan berpotensi tumpang tindih dengan UU ITE dan UU PDP. Diperlukan harmonisasi hukum agar respons terhadap kejahatan digital lebih efektif dan komprehensif.]]>
<![CDATA[Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aldi Rizki]]>;
<![CDATA[Rospita Adelina Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5463
<![CDATA[Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia merupakan proses panjang dan kompleks yang berpuncak pada disahkannya KUHP baru pada tahun 2023. Reformasi ini bertujuan menggantikan KUHP kolonial agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta perkembangan hukum nasional dan internasional. Artikel ini membahas tantangan normatif dan implementatif dari KUHP baru. Dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan signifikan mencakup resistensi sosial-politik, ketidaksinkronan dengan regulasi sektoral, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, serta kekhawatiran atas perlindungan hak asasi manusia. Salah satu temuan spesifik menunjukkan bahwa pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden, kohabitasi, dan pengaturan demonstrasi berpotensi multitafsir dan dapat membatasi kebebasan sipil.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pidana Mati dengan Masa Percobaan (Kajian Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok) ]]>
<![CDATA[Sultan Rambe]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 2 (2025): Published 31 Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i2.5838
<![CDATA[AbstractThe reform of criminal law under the National Criminal Code allows judges to impose the death penalty with a probationary period. However, the Code does not clearly regulate how this period is implemented. This study examines the development of the death penalty in Indonesia and compares probationary death penalty in Indonesia and China to assess the need for procedural rules. This study uses normative legal research with legislative, comparative, and conceptual approaches. The results show that Indonesia regulates probationary death sentences only in the National Criminal Code. Meanwhile, China regulates the death penalty more comprehensively. This indicates that probationary death penalty require further regulation. Such rules can be included in the Criminal Procedure Code, as in China, or in other laws death penalty execution procedures.AbstrakPembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional memungkinkan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan. Namun, KUHP Nasional tidak mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan masa percobaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan pengaturan pidana mati di Indonesia dan membandingkan pengaturan pidana mati dengan masa percobaan di Indonesia dan Tiongkok untuk melihat kebutuhan terhadap pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pidana mati dengan masa percobaan di Indonesia hanya diatur melalui KUHP Nasional. Sedangkan, Tiongkok memiliki pengaturan pidana mati yang lebih komprehensif. Hal tersebut menunjukkan jika pengaturan pidana mati dengan masa percobaan memerlukan peraturan lebih lanjut. Pengaturan tersebut dapat termuat melalui KUHAP seperti di Tiongkok atau undang-undang lain mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum dalam Skema Asuransi Parametrik Bencana Alam: Studi Perbandingan Indonesia dan Jepang ]]>
<![CDATA[M. Mahdor Al Idrus]]>;
<![CDATA[M. Budi Mulyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 2 (2025): Published 31 Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i2.5854
<![CDATA[AbstractThis study discusses aspects of legal protection for the application of parametric insurance as a risk financing instrument in the context of natural disaster mitigation in Indonesia by comparing the regulatory framework applied in Japan. Parametric insurance is a form of financial innovation that allows claims to be paid automatically based on certain parameters, without the need for physical damage verification. This study uses normative and comparative legal methods through analysis of regulations, public policy, and insurance industry practices in both countries. The findings show that the legal system in Indonesia does not specifically regulate the characteristics of parametric insurance, thus creating a legal vacuum in consumer protection and dispute resolution mechanisms. Meanwhile, Japan has implemented more adaptive regulations through the Financial Services Agency (FSA) and a regulatory sandbox scheme that supports data-based innovation and automation of the claims process. Therefore, national regulatory updates and inter-agency synergy are needed to strengthen legal certainty and promote the implementation of parametric insurance as a strategic solution in disaster risk management in Indonesia. AbstrakPenelitian ini membahas aspek perlindungan hukum terhadap penerapan asuransi parametrik sebagai instrumen pembiayaan risiko dalam konteks mitigasi bencana alam di Indonesia, dengan membandingkan kerangka regulasi yang diterapkan di Jepang. Asuransi parametrik merupakan bentuk inovasi finansial yang memungkinkan klaim dibayarkan secara otomatis berdasarkan parameter tertentu, tanpa memerlukan verifikasi kerusakan fisik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan komparatif melalui analisis terhadap regulasi, kebijakan publik, dan praktik industri asuransi di kedua negara. Temuan menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum secara spesifik mengatur karakteristik asuransi parametrik, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sementara itu, Jepang telah menerapkan regulasi yang lebih adaptif melalui Financial Services Agency (FSA) dan skema regulatory sandbox yang mendukung inovasi berbasis data dan otomatisasi proses klaim. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi nasional serta sinergi antar lembaga untuk memperkuat kepastian hukum dan mendorong implementasi asuransi parametrik sebagai solusi strategis dalam pengelolaan risiko bencana di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Korban Anak dalam Tindak Pidana Berat: Kajian Yuridis Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst ]]>
<![CDATA[Agung Fajriansyah Agung Fajriansyah]]>;
<![CDATA[Djernih Sitanggang]]>;
<![CDATA[Mompang L. Panggabean]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 2 (2025): Published 31 Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i2.5866
<![CDATA[AbstractChildren who become victims of serious crimes have rights guaranteed by the state through Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, the fulfilment of these rights, particularly restitution and rehabilitation, remains suboptimal. This study is important to analyse the extent to which the law ensures the fulfilment of child victims’ rights and how its implementation is reflected in the Central Jakarta District Court Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst. The research method used is normative juridical with a statutory and case study approach. The results show that although the Child Protection Law provides a strong normative basis, judicial practice still prioritizes the best interests of the child offender. This study concludes that strengthening the implementation mechanism for fulfilling child victims’ rights is essential to achieve a balance between the protection of offenders and victims within the juvenile criminal justice system.AbstrakAnak sebagai korban tindak pidana berat memiliki hak yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, pemenuhan hak tersebut, khususnya terkait restitusi dan rehabilitasi, masih belum optimal. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan dalam undang-undang tersebut menjamin pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana berat serta bagaimana implementasinya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan terhadap korban anak telah diatur, praktik peradilan lebih menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi pelaku anak. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme implementasi pemenuhan hak korban anak guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban. ]]>
