cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Akbar Sanjaya
Contact Email
jhmj.fh@unsur.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jhmj.fh@unsur.ac.id
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 24775681     EISSN : 25800906     DOI : https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and Scope Focus of Jurnal Hukum Mimbar Justitia has a main focus on the publication of scientific articles related to various aspects of law, both in national and international contexts. The journal aims to be a platform for academics, legal practitioners, and researchers to share knowledge, research results, and current thinking in various fields of law. Scope of Jurnal Hukum Mimbar JustitiaJournal: The scope of Mimbar Justitia Law Journal includes, but is not limited to, the following areas: Constitutional Law: Articles that discuss legal aspects of constitutions, systems of government, division of powers, human rights, as well as other related topics in the context of specific countries and legal systems. Criminal Law: Topics related to criminal law, including but not limited to criminal theory, crime, criminal procedure, criminal justice, and current crime issues. Civil Law: Articles that discuss civil law in various contexts, such as family law, inheritance law, contract law, property law, and other civil disputes. Business and Economic Law: This scope includes articles that discuss legal aspects related to the world of business and economics, including competition law, business contract law, corporate law, and economic regulation. International Law: Articles that discuss international law, including public international law, private international law, international organisations, international trade, and other global issues. Environmental Law: This covers articles that address legal issues relating to environmental conservation, natural resource protection, environmental law, and corporate social responsibility in an environmental context. Islamic Law: Articles that discuss aspects of Islamic law in various contexts, including Islamic family law, sharia, Islamic economic law, and Islamic legal thought. Customary Law: Articles that discuss customary law in the context of specific cultures and societies, including traditional legal systems, customs, and the protection of customary rights. Health Law: This scope includes articles that address legal aspects related to the field of health, including medical law, medical ethics, pharmaceutical regulation, and patient rights and obligations. Law of the Sea: Articles that discuss the law of the sea, including fisheries law, marine transport law, international conventions on the law of the sea, and other maritime law issues. Space Law: This scope includes articles that discuss legal aspects relating to space exploration, space exploration, regulation of space activities, and the rights and obligations of states in space. The journal also welcomes articles that discuss other topics related to legal science at large. The approach used in analysing the articles is Juridical Normative and Juridical Sociology, to provide comprehensive and in-depth insight into the topics discussed.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 151 Documents
 1   2   3   4   5 
Resensi Buku (Book Review) Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Dan Deviana Yuanitasari, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016. Aji Mulyana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 3, No 2 (2017): Published 30 Desember 2017
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v3i2.260

Abstract

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelitian, berupa penelusuran literatur dan hasil wawancara dengan narasumber  yang dilakukan di Bandung, Jakarta, CJ Koh Law Library, NUS Singapura, University of New Delhi India, Bodleian Law Library, University of Oxford di Inggris.Beberapa bagian dari tulisan buku ini sudah diprsentasikan dalam dua konferensi Internasional, yaitu :Access to Justice 2015, yang diselenggarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang;Konferensi 18th International Conference on Family Law 2016 di Dubai Uni Emirat Arab.Buku ini ditulis oleh 3 pakar hukum perdata dari Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu :Pertama Sonny Dewi Judiasih, lahir di Bandung pada 11 Januari 1960, pendidikan S-1 (pendidikan tinggi) ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, pendidikan S-2 diprogram Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan pendidikan S-3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.  Sonny Dewi Judiasih menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.Kedua  Susilowati Suparto Dajaan, lahir di Bandung 25 Agustus 1957, pendidikan S-1 (pendidikan tinggi) ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, pendidikan S-2 diprogram Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan pendidikan S-3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Susilowati Suparto Dajaan, merupakan Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.Ketiga Deviana Yuanitasari, lahir di Jakarta 3 Desember 1982, menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia, pada tahun 2006. Deviana Yuanitasari, merupakan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan sebagai anggota Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta anggota International Association of Consumer Law. Deviana Yuanitasari, mendapatkan pengahargaan sebagai The Best Presentation Award dalam konferensi 18th International Conference on Family Law 2016 di Dubai Uni Emirat Arab.Adapun harapan yang diinginkan Penulis buku ini, yaitu dapat memenuhi akan kebutuhan literatur hukum keperdataan pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya.Latar belakang terbitnya buku ini, yaitu berawal dari permasalahan keluarga yang tidak memiliki keturunan, karena salah satu pasangan suami istri memiliki kelainan pada alat reproduksinya. Tetapi dalam perkembangan jaman pada saat ini permasalahan tidak memiliki keturunan dalam keluarga bukan hanya dapat diselesaikan dengan melalui cara mengadopsi anak saja, tetapi pasangan suami istri menghendaki dapat memiliki keturunan dengan genetik pasangan suami istri tersebut, dengan cara inseminasi buatan (pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri) atau dengan cara menyewa rahim seseorang disebut dengan surrogate mother.Surrogate Mother, terjadinya karena pihak istri tidak bisa mengandung karena ada kelainan pada rahim, sehingga peran istri digantikan oleh wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu yang menjalani kandungan dan melahirkan, baik diberi imbalan ataupun sukarela. Namun seiring dengan perkembangan jaman, terjadi pergeseran pada makna dari substansi awal sebagai alternatif medis, menjadi ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim atau sering disebut juga ladang bisnis/alat mencari nafkah baru demi gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi.Hal ini, terjadi dimasyarakat kalangan kelas menengah ke atas, karena terjadinya permasalahan pada vertilitas (kesuburan reproduksi), sehingga tidak dapat hamil. Permasalahan inipun di tunjang dengan kemajuan teknologi kedokteran terkait permasalahan reproduksi, yaitu dengan cara kelahiran di luar cara ilmiah atau disebut dengan Assisted Reproductive Technologies (ART).Assisted Reproductive Technologies (ART) merupakan cara untuk memiliki keturunan yang dilakukan oleh pihak ketiga (pasangan suami istri) melalui cara sewa rahim agar memiliki keturunan.Masalah Surrogate Mother, menjadi topik perdebatan terkait keberadaan perempuan, etika, hukum, dan sosial. Di Indonesia sampai saat ini secara formal praktik Surrogate Mother belum dilakukan, tetapi pada kenyataannya wanita muda yang berasal dari Indonesia menyatakan dirinya bersedia menjadi Surrogate Mother.Maka menurut Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yuanitasari, dalam buku ini perlu untuk membahas beberapa permasalahan diantaranya mengenai Surrogacy Agreement menurut hukum perjanjian di Indonesia, status hukum anak yang lahir dari Surrogate Mother, dan pengaturan terkait Surrogate Mother di beberapa negara sebagai perbandingan.
STUDI KASUS PENCANTUMAN LABEL TIDAK HALAL PADA OBAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Yeti Eka Yuniati; Trini Handayani
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 5, No 2 (2019): Published 30 Desember 2019
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v5i2.1107

Abstract

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, which is about 87% of Indonesia's population is Muslim. The Indonesian state must guarantee its population to consume food, drinks including halal medicine as a command from Allah SWT. Law No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products has not been fully implemented by the Government due to the limitations of Human Resources and facilities in carrying out certification of halal products carried out by the Halal Product Guarantee Agency.The author wants to review the inclusion of non-halal labels on medicines circulating in Cianjur Regency as one of the mandates in the Law. The method used in this study is sociological jurists. The author conducted observations and interviews at pharmacies in Cianjur Regency as well as Pharmacy Installations in the Health Office that distributed medicines to the Central Health Care. In addition, the author also conducted an interview with the drug manufacturer in Sukabumi by conducting an interview with one of the managers of medicines manufacturers as business actors.The results of the study, it turns out that all medicines observed in Cianjur Regency did not include non-halal labels. Keywords: Medicines; Muslim; Not Halal Label.
PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN KONSEP KEADILAN, KEPASTIAN, KEMANFAATAN DALAM TUJUAN PEMIDANAAN Indra Yudha Koswara
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 8, No 2 (2022): Published 30 Desember 2022
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v8i2.2928

Abstract

The purpose of fostering a married life should be noble but the journey does not always run smoothly, there are challenges that must be faced by every couple and how to solve each challenge, but until now the journey of fostering a household is oftentinged with violence. Sometimes the law enforcement process creates new problems including disturbed family welfare and even divorce. How is the theoretical basis for the law enforcement process against domestic violence with the concept of justice, benefits of certainty and how is the implementation of the law enforcement process against domestic violence. The purpose of this research is that law enforcement officers do not only pursue legal certainty in enforcing the law, but rather to justice and benefit which aims to maintain and restore better family relationships or rehabilitation of relationships within the family. This study uses a normative juridical approach, by examining and interpreting theoretical matters concerning the principles, conceptions, doctrines and normative laws relating to the concept of Justice, the benefits of legal certainty. Law enforcement officers have begun to implement a justice and expediency approach that is oriented to the concept of restorative justice. .that it is better if law enforcement officers in the process of law enforcement against domestic violence put more emphasis on the concept of justice and benefits for the sake of improving the relationship between the two partners in the householdKeywords: Domestic Violence, Justice, benefit.
PERJANJIAN POLA KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT Asri Elies Alamanda; Irma Mangar; Lailatul Mutmainah; Nurul Fajriyah
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 2 (2023): Published 30 Desember 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i2.3663

Abstract

One effort to increase the productivity of oil palm plants is to carry out a replanting program. In implementing the oil palm plant rejuvenation program, most of the planters come from low-educated communities who lack knowledge regarding what and how partnership patterns are. It is the government's authority to regulate cooperative relations between plantation companies and farmers. This collaboration is carried out considering that planters may not be capable enough to work on rejuvenating their oil palm plantations, whereas if oil palm trees that are over 20-25 years old are not rejuvenated, they will no longer be productive and will produce little fruit. This collaboration is carried out by plantation companies as the core and plasma farmers/planters. In implementing this replanting program, there are several models of partnership patterns, one of which is the Intiplasm partnership pattern which is the most popular in implementing this program. The method used in this research is Normative Juridical with the research approach used is qualitative by examining statutory documents and comparing them with conditions in the field. The research results showed that the implementation of Minister of Agriculture Decree Number 940/KPTS/OT.210/10/97 concerning Guidelines for Agricultural Business Partnerships in the Implementation of Oil Palm Plant Rejuvenation has been carried out well, as evidenced by the existence of several regions in Indonesia that have successfully and completed following replanting using the intiplasma partnership pattern. This type of partnership pattern in implementing replanting is very important, because it can help people who do not have funds to continue participating in the replanting program. Then the form of legal protection obtained by farmers if a dispute occurs is through mediation and efforts to resolve disputes outside of court. Then, if no bright spot is found, the problem can then be resolved in court with all the consequences. Keywords: Palm Oil; Rejuvenation; Partnership Pattern.
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA Kristian Kristian; Christine Tanuwijaya
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 1, No 2 (2015): Published 30 Desember 2015
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v1i2.42

Abstract

Various problems that occur in a community, is a social phenomenon that has existed since the start of human life. Problem solving methods that can be taken is basically divided into two, namely the completion of the litigation and non-litigation pathway. In fact, if there is a problem, especially with regard to criminal law (criminal case), the model of problem solving is always done using the path of litigation. The settlement of this litigation by using paths in practice does not always go according to what is expected due to the settlement of litigation by using the path in the traditional criminal justice system today would lead to new problems such as: pattern of retaliatory punishment still, causing a buildup of the case, do not pay attention to the rights of the victim, not in accordance with the principle of simple justice; process is long, complicated and expensive, and the settlement is legistis stiff, does not restore the effects of crime, prisons conditions are not adequate, does not reflect justice for the community and so although, the law was made essentially to provide fairness and benefits to humans. Looking at these phenomena, in the latest development emerged a new concept or approach the concept of restorative justice. The concept of restorative justice approaches assessed or can cope with various problems in the traditional criminal justice system as mentioned above.This study will discuss the application of restorative justice in terms of the integrated criminal justice system in Indonesia. This research is a descriptive normative legal analysis. The approach used is a statutory approach, conceptual approach, and the principles of law.Keywords: Restorative Justice, Integrated Criminal Justice System.
REGULASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI MAHASISWA DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA DALAM RANGKA MENINGKATKAN SOFTSKILL DAN LITERASI KEUANGAN Tanti Kirana Utami; M. Rendi Aridhayandi
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 6, No 1 (2020): Published 30 Juni 2020
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v6i1.1076

Abstract

Student morality and character are in the spotlight when experiencing erosion, so character education that has been taught is not only a learning theory but a practice of student life when studying on campus. Through the development of an innovative curriculum that aims to improve skills through training to improve student soft skills and finance is very important because in these training activities students can further improve life skills (soft skills) and financial management skills that can support student readiness to enter the job market. and the business world, which can then help improve their economic welfare in the future with a training program to improve soft skills and finance or Financial Life Skills (FLS). The Faculty of Law, Suryakancana University refers to various applicable laws and regulations, which are set forth in the form of a Dean's decree regarding graduate competence.Keywords :     Financial Life Skill (FLS), Character, Morality, Training Soft Skills Improvement.
ARAH PENGATURAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Nadhira Diva Saraswati; Pan Lindawaty Suherman Sewu
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 8, No 1 (2022): Published 30 Juni 2022
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v8i1.2464

Abstract

The rising number of sexual violences commited in some universities is the background for the issuance of Regulation of Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education (hereinafter abbreviated as Permendikbudristek No 30 of 2021). It is hoped that this arrangement can be used as a means to prevent and deal with sexual violence that occurs in the university environment. The purpose of this research is to find out how the Ministry of Education and Culture or the Ministry of Education and Culture determines the results of its policies in dealing with cases of sexual violence in the campus environment. The type of research used is normative juridical law research which is carried out by combining legal materials that focus on positive legal norms, consisting of secondary data as main data and primary data as supporting data. Permendikbudristek No. 30 of 2021 is needed by the Academic Community to implement one of the rights of the Indonesian people as stated in Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, where everyone has the right to feel safe and receive protection against threats. In addition, Permendikbudristek No. 30 of 2021 is needed so that the objectives of the Indonesian state as stated in the 1945 Constitution are achieved, namely promoting general welfare, and educating the life of the Indonesian nation. Legal arrangements for the prevention and handling of sexual violence on campus that have been regulated by the government are the basis and guidelines for the rules, but the prevention and handling of sexual violence in universities can only be successful if it is supported by a "Political Will" which is further regulated in their respective universities. respectively.Keywords : Prevention Of Sexual Violence, Handling Of Sexual Violence, University Environment.
EFEKTIFKAH RESTORATIF JUSTICE ? SUATU KAJIAN UPAYA OPTIMALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA L. Alfies Sihombing; Yeni Nuraeni
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 2 (2023): Published 30 Desember 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i2.3952

Abstract

The criminal justice system in any country has an important role in upholding law and order, ensuring justice for victims, and facilitating rehabilitation for offenders. Recently, there has been an increasing awareness that the conventional punitive approach to criminal justice is not always the most effective or compassionate method of addressing criminal behavior. The author's main objective of this study is to examine the efficiency of restorative justice methods in the criminal justice system in Indonesia. The study adopts a normative juridical research methodology by combining comparative, conceptual, and statutory approaches. The investigation into the effectiveness of restorative justice methods in the Indonesian criminal justice system has generated valuable perspectives on the advantages and hurdles associated with the integration of these methods within the current structure. Research into the effectiveness of restorative justice methods in the context of the Indonesian criminal justice system provides valuable insight into the advantages and barriers associated with the incorporation of these methods into existing structures. The results show that restorative justice provides hope as a replacement for traditional punitive systems, encouraging victim satisfaction, offender responsibility-taking, and decreased recidivism rates. Cases involving restorative justice highlighted the capacity to empower victims, giving them the opportunity to be actively involved in the process and a voice in determining the outcome of their case. Keywords : Criminal Justice; Effectiveness; Restorative Justice.
CITA HUKUM POSITIF INDONESIA DAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) Ahmad Hunaeni Zulkarnaen
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 2, No 1 (2016): Published 20 Juni 2016
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v2i1.565

Abstract

ASEAN Economic Community, is a society that is integrated each other within the scope of ASEAN where free trade among the ASEAN members by the aim to create ASEAN become more stable, prosperous and competitive in development economically, with the following characteristics: (a) based on a single market and production, (b) highly competitive in regions economy, (c) equitable development in regions economy, and (d) integrated regions in the global economy.All of the Indonesian legal systems are created and applied for the implementation of the "ASEAN Economic Community (AEC) must be an intermediary and a gateway in achieving fairness and prosperity for Indonesian citizens based on Pancasila . Keywords :  ASEAN Economic Community (AEC), fairness, prosperity.
PENERAPAN PRINSIP ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK Anita Kamilah
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 7, No 2 (2021): Published 30 Desember 2021
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v7i2.2116

Abstract

Covid-19 pandemic situation has had a major impact on the sustainability of the community's businesses, thus hampering them in fulfilling their responsibilities in paying their debt obligations. Actio Pauliana as an instrument in the bankruptcy law on the one hand protects the interests of creditors, but on the other hand it is necessary to pay attention to the legal protection of buyers with good intentions. This research was conducted to examine: (1) Legal protection for creditors due to:  transfer of the object of bankruptcy; and (2) the legal consequences of canceling the sale and purchase of objects bankruptcy and its protection against buyers in good faith. The approach method used is through a normative juridical approach, descriptive analysis research specifications, which are supported by types and sources of data derived from secondary data, especially primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, then qualitative data analysis is carried out. The results of the study: (1) the Bankruptcy Act and the provisions of the Civil Code as general provisions provide protection to creditors due to the transfer of the object of bankruptcy through the instrument Actio Pauliana to cancel the debtor's actions are detrimental to the creditor; and (2) Good faith buyers get protection to get his right to get a guarantee of the safe and secure goods he bought, and failure to fulfill it gives the buyer the right to claim compensation. Keywords: Bankruptcy, Actio Pauliana, Good faith, Buyer Protection

Page 3 of 16 | Total Record : 151

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 Vol 10, No 2 (2024): Published 30 Desember 2024 Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024 Vol 9, No 2 (2023): Published 30 Desember 2023 Vol 9, No 1 (2023): Published 30 Juni 2023 Vol 8, No 2 (2022): Published 30 Desember 2022 Vol 8, No 1 (2022): Published 30 Juni 2022 Vol 7, No 2 (2021): Published 30 Desember 2021 Vol 7, No 1 (2021): Published 30 Juni 2021 Vol 6, No 2 (2020): Published 30 Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Published 30 Juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Published 30 Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Published 30 Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Published 31 Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Published 30 Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Published 30 Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Published 27 Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Published 30 Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Published 20 Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Published 30 Desember 2015 More Issue