Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Al-Hukama serves academic discussions of any Indonesian Islamic family law issues from various perspectives, such as gender, history, sociology, anthropology, ethnography, psychology, philosophy, human rights, disability and minorities, digital discourse, and others. It intends to contribute to the debate in classical studies and the ongoing development debate in Islamic family law studies in Indonesia, both theoretical and empirical discussion. Al-Hukama always places the study of Islamic family law in the Indonesian context as the focus of academic inquiry.
Articles
226 Documents
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua dalam Perkara Perdata ]]>
<![CDATA[Manaqib, Ulil]]>
<![CDATA[ Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.130-148
<![CDATA[This article discusses the juridical analysis of the reasons for the discovery of a fake novum as the basis of a second review in a civil case. This study aims to answer the question of how are the reasons for the discovery of a fake novum as the basis for a second review in a civil case? and how are the legal analysis of a reason for the discovery of a fake novum as a the basis for a second review in a civil case. The reason for receiving the second review in the civil case is based on the discovery of a novum which was declared false by the Criminal Judge of the Bandung District Court that has inkracht, is a reason that falls within the criteria of Article 67 letter (a) which reads: “If the decision is based on a lie or a ruse the opposing party that is known after the case has been decided or based on evidence which is later declared to be false by the criminal judge”, is not classified as a reason for finding novum or the reason there are two conflicting judicial decisions. Secondly, the second review in the pedata and criminal case is only limited to the reason that there are two Judicial Decisions that are interrelated with one another (SEMA Number 10 Year 2009), so in addition to these reasons, the Supreme Court has never issued a policy related to the second mechanism Judicial Review, including on the grounds that a novum has been legally and convincingly found false by a public court. [Artikel ini membahas tentang analisis yuridis terhadap alasan penemuan novum palsu sebagai dasar Peninjauan Kembali kedua dalam perkara perdata, yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana alasan penemuan novum palsu sebagai dasar Peninjauan kembali kedua dalam perkara Perdata dan bagaimana analisis yuridis terhadap alasan penemuan novum palsu sebagai dasar Peninjauan Kembali kedua dalam perkara perdata. Alasan diterimanya Peninjauan Kembali kedua dalam perkara Perdata didasarkan pada penemuan novum yang dinyatakan palsu oleh hakim Pidana Pengadilan Negeri Bandung yang telah inkracht, merupakan alasan yang masuk dalam kriteria Pasal 67 huruf (a) yang berbunyi: “apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu”, bukan tergolong pada alasan telah ditemukannya novum atau alasan ada dua putusan badan peradilan yang saling bertentangan. Kedua, Peninjauan Kembali kedua dalam perkara Pedata maupun Pidana hanya terbatas pada alasan ada dua putusan Peninjauan Kembali yang antara satu dan lainnya saling berkelindan (SEMA Nomor 10 Tahun 2009), sehingga selain alasan tersebut Mahkamah Agung belum pernah mengeluarkan kebijakan terkait mekanisme Peninjauan Kembali ke-2, termasuk dengan alasan telah ditemukannya novum yang secara sah dan menyakinkan dinyatakan palsu oleh pengadilan umum.]]]>
<![CDATA[Ekploitasi Tubuh Aktivis Perempuan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Malang ]]>
<![CDATA[Zainuri, Ahmad]]>
<![CDATA[ Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.149-171
<![CDATA[In implementing the works program of the Branch Management of Indonesian Islamic Students Movement of Malang Regency, for the sake of a good and interesting event, the owners of power use female activists to become workers. Women activists must carry out tasks that are not in accordance with their job descriptions, get coercion from fellow activists to carry out tasks that they themselves have not yet experienced and only try first, and the most striking is when female activists are not happy if there is a women's development program. The practice of exploitation of these women activists, seen in this article, uses Michel Foucault's body discipline theory. The body's discipline works as a normalization of behavior designed by utilizing the productive and reproductive abilities of the human body. The practice of power through disciplining the body, creates a situation where the individual body can internalize submission and make it look like a normal state. This practice is what Foucault calls the normalization of power over the individual body. Individuals will never feel that they are being used and subjugated because they already consider it to be within reasonable limits. It can also be said that this is a veiled exploitation. [Dalam pelaksanaan program kerja Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Malang, demi terlaksanya acara yang bagus dan menarik, para pemilik kekuasaan memanfaatkan aktivis perempuan untuk menjadi pekerja. Aktivis perempuan harus melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan deskripsi kerjanya, mendapat paksaan dari teman sesama aktivis untuk melaksanakan tugas yang dia sendiri belum berpengalaman dan baru pertama mencobanya, dan yang paling mencolok adalah ketika sesama aktivis perempuan tidak senang jika ada program pengembangan keperempuanan. Praktik eksploitasi terhadap aktivis perempuan tersebut, dilihat dalam artikel ini, menggunakan teori disiplin tubuh Michel Foucault. Disiplin tubuh bekerja sebagai normalisasi kelakuan yang didesain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif dari tubuh manusia. Praktik kekuasaaan melalui pendisiplinan tubuh, menciptakan situasi dimana tubuh individu dapat menginternalisasikan penundukan dan menjadikannya seolah sebagai suatu keadaan yang normal. Praktik seperti inilah yang disebut Foucault sebagai normalisasi kekuasaan terhadap tubuh individu. Individu tidak akan pernah merasa sedang dimanfaatkan dan ditundukkan karena mereka sudah menganggap hal itu sesuai batas kewajaran. Bisa dikatakan juga bahwa ini adalah eksploitasi yang terselubung.]]]>
<![CDATA[Pemberian Hak Hadanah Kepada Ibu Tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0763/Pdt.G/2018/Pa.Sda Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Firyal, Wafda]]>
<![CDATA[ Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.231-263
<![CDATA[This article is a library research on the granting of rights to stepmothers in the decision of the Sidoarjo Religious Court Number: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda. The research data are collected using documentation techniques and are analysed using descriptive analysis techniques and using a deductive mindset that is by outlining the decision of the Sidoarjo Religious Court which is then reviewed from the perspective of maslahah mursalah. The panel of judges in determining the right of gift to stepmothers in the Sidoarjo Religious Court's decision, based on article 41 letter (a) of Law Number 1 of 1974 jo. article 105 and article 156 letter (a) Compilation of Islamic Law and the proposition in the book Bajuri juz II. In addition, a willingness from the Defendant who is the biological father of the child to give the right of gift to the Plaintiff's Reconstruction is a point that is included as consideration by the panel of judges. In Islamic law which is examined from the theory of maslahah mursalah, the judge's consideration to establish the right of hadanah to the stepmother in the Sidoarjo Religious Court's ruling is in accordance with the purpose of the hadanah namely to prioritize the interests and benefit of the child so that later he or she can grow into a good person under the care of an appropriate person, even though the child is not a biological child of the Reconvention Plaintiff, the Reconvention Plaintiff is in fact more feasible and competent to have the right of hadanah. [Artikel ini merupakan hasil penelitian pustaka (library research) tentang pemberian hak hadanah kepada ibu tiri dalam putusan Pengadilan Agama SidoarjoNomor: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda”. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik dokumentasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan cara menguraikan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang kemudian dikaji dari perspektif maslahah mursalah. Majelis hakim dalam menetapkan hak hadanah kepada ibu tiri pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, didasarkan pada pasal 41 huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta dalil dalam kitab Bajuri juz II. Selain itu, adanya kerelaan dari Tergugat Rekonvensi yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut untuk memberikan hak hadanah kepada Penggugat Rekonvensi merupakan point yang dimasukkan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim. Dalam hukum Islam yang dikaji dari teori maslahah mursalah, pertimbangan hakim untuk menetapkan hak hadanah kepada ibu tiri pada putusan pengadilan Agama Sidoarjo, telah sesuai dengan tujuan dari hadanah yaitu mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan anak agar nantinya dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik dibawah pengasuhan orang yang tepat, walaupun anak tersebut bukan merupakan anak kandung dari Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi nyatanya lebih layak dan berkompeten untuk memiliki hak hadanah.]]]>
<![CDATA[Parenting Bagi Orang Tua Muda di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashih `Ulwan ]]>
<![CDATA[Husniyah, Azmatul]]>
<![CDATA[ Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.172-194
<![CDATA[In this information and technology era, families face many challenges, especially in terms of childcare. The many social issues related to the family, especially the role of parents, make government institutions take the initiative to build family resilience by providing parents with knowledge about parenting. This article intends to highlight parenting activities for young parents held by the Surabaya City Government through the Puspaga (Family Learning Center) program. This program is intended to increase the knowledge of young parents about parenting towards children and make them aware of the importance of knowledge about parenting as a provision to foster harmonious families. Data was collected using interview techniques with participants and Puspaga administrators and documentation techniques. To assess this practice, the author uses child education theory according to Abdulloh Nashih 'Ulwa who emphasizes education in the fields of faith, morals, physical, psychological, resourceful, and social. The parenting program for young parents held by Puspaga is compatible with the concepts of Islamic education according to Abdullah Nashih 'Ulwa. [Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bahwa pendidikan parenting yang didapat oleh pemuda sebelum menikah atau di awal pernikahan dapat menyadarkan orang tua akan pentingnya pengetahuan ini terhadap tiap langkah perkembangan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dengan peserta dan stake holder di PUSPAGA Surabaya. Subyek penelitiannya adalah orang tua muda yang mengikuti training parenting di Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Surabaya. Dalam hal ini peneliti memakai pendidikan anak menurut Dr. Abdulloh Nashih `Ulwa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dan hasinya adalah bahwa pengetahuan tentang pola pengasuhan anak atau parenting di Pusat Pembelajaran Keluarga di Surabaya yang dimiliki orang tua muda sebelum atau sesudah menikah merupakan bagian dengan parenting perspektif islam menurut Dr. Abdullah Nashih `Ulwan yaitu pendidikan keimanan, moral, fisik, psikologis, akal, fisik dan sosial.]]]>
<![CDATA[Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah ]]>
<![CDATA[Ibad, Mifatakhul Bil]]>
<![CDATA[ Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 1 (2019): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230
<![CDATA[This article discusses interfaith marriage law according to the fatwa of the Indonesian Ulema Council and Muhammadiyah. According to the MUI’s fatwa, interfaith marriages are unlawful with the proposition of chapter of al-Baqarah verse 221. While Muhammadiyah believes interfaith marriages are permissible on the basis of al-Maidah verse 5. MUI forbids interfaith marriages because it can lead to conflicts between Muslims and cause unrest in the community. Muhammadiyah allows interfaith marriages because in Islamic history it is known that the Prophet Muhammad was married to a Christian woman from Egypt, namely Maria al-Qibthiyyah. Some of the Companions of the Prophet also married the women of the Book. MUI equates ahlu al-Kitab (Nashrani and Jewish) including the category of polytheists, while Muhammadiyah considers that women from ahlu al-Kitab does not include polytheists as stated in chapter al-Baqarah verse 221. This is because according to Muhammadiyah there are many verses that distinguish between ahlu al-Kitab and polytheism by considering the linguistic analysis in chapter al-Baqarah verse 105 and al-Bayyinah verse 1. [Artikel ini membahas tentang hukum perkawinan beda agama menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Menurut fatwa MUI, perkawinan beda agama adalah haram dengan dalil surat alBaqarah ayat 221. Sedangkan Muhammadiyah beranggapan peerkawinan beda agama adalah boleh dengan dasar surat al-Maidah ayat 5. MUI mengharamkan perkawinan beda agama karena hal tersebut bisa menimbulkan konflik antar sesama umat Islam dan mengakibatkan keresahan di masyarakat. Muhammadiyah membolehkan perkawinan beda agama karena dalam sejarah Islam diketahui bahwa Nabi Muhammad Saw pernah menikah dengan seorang wanita Nasrani yang berasal dari Mesir, yaitu Maria al-Qibthiyyah. Beberapa sahabat Nabi juga menikah dengan wanita-wanita ahlu al-Kitab. MUI menyamakan ahlu al-Kitab (Nashrani dan Yahudi) termasuk kategori musyrik, sedangkan Muhammadiyah beranggapan bahwasanya wanita ahlu al-Kitab itu tidak termasuk musyrikat sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 221. Hal tersebut disebabkan menurut Muhammadiyah banyak ayat yang menbedakan antara ahlu al-Kitab dengan musyrik dengan mempertimbangkan analisis kebahasaan dalam surat al-Baqarah ayat 105 dan al-Bayyinah ayat 1.]]]>
<![CDATA[Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis ]]>
<![CDATA[Aljarofi, Amanda Zubaidah]]>
<![CDATA[ Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.296-324
<![CDATA[This article discusses marital status in a family card that has a registered marriage and an unregistered marriage. The important question to be answered through this article is that the legal basis for making the marriage category has not been recorded as one of the marital status in the family card blank. The analysis is carried out using the applicable laws and regulations namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 19 of 2018 concerning Marriage Registration. Changes in marital status in family card blanks regulated in Minister of Domestic Affairs Regulation Number 118 of 2017 concerning Family Card Blanks, Registration and Quotation of Civil Registration Deed, caused the Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs of Indonesia to make the development of the population database change to SIAK 7. This change has caused the registration of marriages which initially functioned to guarantee legal order as instruments of legal certainty through proof of marriages, to be disorderly in the law. It is because in the long-term marriages have not been recorded and remain facilitated by the state through fulfillment of administrative rights. [Artikel ini membahas status perkawinan dalam kartu keluarga yang tertulis kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Pertanyaan penting yang ingin dijawab melalui artikel ini adalah dasar hukum dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga dan dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga. Analisis dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Perubahan status perkawinan dalam blangko kartu keluarga yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menyebabkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia membuat pengembangan database kependudukan berganti menjadi SIAK 7. Perubahan tersebut menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, menjadi tidak tertib hukum karena dalam jangka panjang perkawinan belum tercatat tetap difasilitasi negara melalui pemenuhan hak administratif kependudukan.]]]>
<![CDATA[Program Multi Level Marketing Generasi Berencana Kabupaten Pasuruan Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Murti, Fitria Dwi]]>;
<![CDATA[Chudlori, Zayin]]>
<![CDATA[ Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.264-295
<![CDATA[This article discusses the theory of mashlahah mursalah on the Multi Level Marketing Planning Generation Program (MLM Genre) of the Family Planning and Women's Empowerment Office in Pasuruan Regency. From the research on the MLM Genre program organized by the Family Planning and Women's Empowerment Office of Pasuruan Regency, it can be concluded: First, this program has not been implemented properly because the program should have been implemented in every sub-district in Pasuruan Regency, which amounted to twenty-four Districts, but for now it is still running in five districts only. Among the factors is the lack of awareness of the Pasuruan community to participate in running the program. Second, the Multi Level Marketing Planning Generation Program organized by the Family Planning and Women's Empowerment Office of Pasuruan Regency in terms of activities and material delivered by the Family Planning and Women's Empowerment Office of Pasuruan Regency provides benefits for adolescents and the surrounding community who will get married. In the perspective of the maslahah mursalah, it has fulfilled the requirements of the mashlahah, and does not contradict to the texts, real, general in nature, and has many benefits. [Artikel ini membahas tentang Analisis Maslahah Mursalah terhadap Program Multi Level Marketing Generasi Berencana (MLM Genre) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayan Parempuan di Kabupaten Pasuruan. Dari penelitian mengenai program MLM Genre yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan: Pertama, program ini belum terlaksana dengan baik karena yang seharusnya program tersebut dilaksanakan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan yang berjumlah dua puluh empat Kecamatan, namun untuk saat ini masih berjalan di lima kecamatan saja, di antara faktornya adalah kurangnya kesadaran masyarakat Pasuruan untuk berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut. Kedua, program Multi Level Marketing Generasi Berencana yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dilihat dari segi kegiatan maupun dari materi yang disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan memberikan manfaat bagi remaja dan masyarakat sekitarnya yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam perspektif maslahah mursalah telah memenuhi syarat syarat Maslahah mursalah yaitu tidak bertentangan dengan nash atau dalil dalil qath’i, bersifat nyata, bersifat umum, dan memiliki banyak kemaslahatan.]]]>
<![CDATA[Nikah dengan Dua Akad dan Dua Wali yang Berbeda Perspektif Maslahah di KUA Wonokromo Surabaya ]]>
<![CDATA[Pradani, Hanif Nur]]>
<![CDATA[ Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.399-432
<![CDATA[This paper discusses the implementation of marriage with two different contracts and trustees at the Office of Religious Affairs (KUA) in Wonokromo, Surabaya. The data in this article is collected by documentation and interview with the head of KUA of Wonokromo and witnesses to marriage and analyzed using descriptive analysis technique. In the case of this marriage, the first marriage contract uses a nasab guardian because the marriage officer (penghulu) knows his nasab guardian is Muslim. Then the second contract uses the judge guardian because in the bride’s family card, the guardian is Christian. Even though it has been married by a nasab guardian, the head of KUA of Wonokromo listed in the marriage certificate is the judge guardian that the supporting documents in the marriage require the use of a judge’s guardian. This implementation is included in the maslahah mulghah because the use of the contract with the judge guardian is rejected by the proposition that he knew that the nasab guardian was Muslim. This means that if there is a legal guardian who has the right to marry, then the judge guardian does not need to be used. [Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dua wali yang berbeda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Data dalam artikel ini dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara terhadap kepala KUA Wonokromo dan saksi pernikahan dan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Dalam kasus pernikahan ini, akad nikah yang pertama menggunakan wali nasab karena penghulu mengetahui wali nasabnya beragama Islam. Kemudian akad yang kedua menggunakan wali hakim karena dalam kartu keluarga mempelai wanita, walinya beragama Kristen. Meskipun telah dinikahkan dengan wali nasab, akan tetapi yang dicantumkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam akta nikah adalah wali hakim dengan alasan berkas pendukung dalam pernikahan tersebut mengharuskan penggunaan wali hakim. Pelaksanaan ini termasuk dalam maslahah mulghah karena penggunaan akad dengan wali hakim tertolak dengan dalil diketahuinya bahwa wali nasabnya ada yang beragama Islam. Artinya jika ada wali yang berhak untuk menikahkan, maka wali hakim tidak perlu digunakan.]]]>
<![CDATA[Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pendapat Penghulu KUA Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar ]]>
<![CDATA[Syamsuddin, Imam Nur]]>;
<![CDATA[Widyawati, Lailatul]]>;
<![CDATA[Rosidi, M. Ainur]]>;
<![CDATA[Dhiyaulhaq, M.]]>;
<![CDATA[Setiyahani, Nova Riskiyana]]>
<![CDATA[ Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.478-495
<![CDATA[This paper is the result of research using field research methods to answer two questions, that is: how is the view of the head of KUA Wonocolo in carrying out the registration of marriages with low value for dowry and how is the analysis of the mas}lah}ah mursalah in fiqh and KHI on the view of the head of KUA Wonocolo in carrying out the registration of marriage which is nominally small. Data collection in this research was taken through interviews and documentation and then the data were analyzed using editing and organizing techniques. The opinion of the head of the KUA regarding the rejection of submissions for dowry with a small penalty occurred at KUA Wonocolo, Surabaya. According to the KUA Wonocolo, the dowry price can be an indicator of marriage readiness for the bride and groom. the opinion of the head of KUA regarding the dowry boundaries used by the head of KUA Wonocolo is based on the concepts of fiqh and KHI, which then the authors analyze with the concept of maslahah mursalah. The results of this research conclude that the aim of the head of KUA Wonocolo argues that he rejects the submission of dowry with a small penalty because, it is considered not to show the seriousness of the prospective husband to foster a household with his future wife and the opinion of the head of KUA Wonocolo is in accordance with the concept of mas}lah}ah mursalah. [Tulisan ini merupakan hasil penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: bagaimana pandangan penghulu KUA Wonocolo dalam melakukan pencatatan perkawinan yang nilai maharnya bernilai kecil serta bagaimana analisis maslahah mursalah dalam fiqh dan KHI terhadap pandangan penghulu KUA Wonocolo dalam melakukan pencatatan perkawinan yang nominal maharnya kecil. Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data dianalisis menggunakan teknik editing dan organizing. Pendapat penghulu KUA mengenai penolakan pengajuan mahar yang bernominal kecil terjadi di KUA Wonocolo Surabaya. Menurut penghulu KUA Wonocolo, nilai mahar dapat menjadi indikator kesiapan menikah bagi kedua calon mempelai. pendapat penghulu KUA tentang batasan mahar untuk melakukan perkawinan, pertimbangan tersebut digunakan KUA Wonocolo dalam melakukan penetapan batasan mahar dengan didasari konsep fiqh maupun KHI, yang kemudian penulis analisis dengan konsep maslahah mursalah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan penghulu KUA berpendapat menolak pengajuan mahar yang bernominal kecil karena, dianggap tidak menunjukkan keseriusan calon suami untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya dan pendapat KUA Wonocolo tersebut telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah.]]]>
<![CDATA[Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh ]]>
<![CDATA[Mulyani, Maulidia]]>
<![CDATA[ Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.359-479
<![CDATA[In the present time the impact of technological progress can be felt in many aspects of life, including marriage. The progress of the development of communication technology has made it easy to communicate specifically for married couples who are undergoing long-distance marital relationships, so that the relationship is maintained and harmonious. Social media is now used as a tool for communication, for example WhatsApp, Line, Facebook, or Instagram. All of those media are used because of their speed in conveying messages, so that long-distance couples can still communicate well and quickly. In a marital relationship, of course, there are fulfillments of rights and obligations. These fulfillments can still be fulfilled through social media, but they are not as maximized as when dealing directly. [Di masa kini dampak kemajuan teknologi dapat dirasakan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Kemajuan perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi khususunya bagi pasangan suami-istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh agar hubungan tersebut tetap terjaga dan harmonis. Media sosial kini dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara instan misal whatsapp, line, facebook, atau instagram. Semua itu digunakan karena kecepatannya dalam menyampaikan pesan sehingga pasangan suami-istri jarak jauh pun tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan cepat. Dalam hubungan suami-istri tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemenuhan tersebut tetap bisa dilakukan melalui media sosial meskipun memang tidak semaksimal seperti ketika berhubungan secara langsung.]]]>
